KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN .................... DESA .................... PERATURAN PERATURAN DESA .................... KECAMATAN KECAMATAN .................... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR
....... TAHUN 2014
TENTANG
MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................
Menimbang :
Mengingat
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa; Desa;
: 1. Undang-Undang Undang-Undan g Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Undang-Un dang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Undang-undang Nomor Nomor 06 Tahun 2014 2014 tentang Desa 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Peratura n Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indones ia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kelembagaan Desa; 8. Peraturan Peratura n Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa; 9. Peraturan Peratura n Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa;
Dengan Persetujuan Bersama Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA .................... dan KEPALA DESA ....................
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA
BAB I KETENTUAN KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.
Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4.
Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
5.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.
Desa adalah adalah kesatuan kesatuan masyarakat masyarakat hukum hukum yang yang memiliki memiliki batas-batas batas-batas wilayah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia.
7.
Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9.
Badan Permusyawarata Permusyawaratan n Desa yang selanjutnya selanjutnya disebut disebut BPD BPD adalah adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Peraturan Peratura n Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 12. Keputusan BPD BPD adalah adalah semua Keputusan Keputusan BPD yang ditetapkan ditetapkan oleh oleh BPD. 13.
Kerjasama Desa adalah adalah suatu rangkaian rangkaian kegiatan kegiatan bersama antar antar desa atau atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pemerintahan, pembangunan pembangunan dan kemasyarakata k emasyarakatan. n.
14.
Pihak Ketiga Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum Hukum dan peroranga perorangan n diluar pemerintahan peme rintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Desa dapat melakukan kerjasama kerjasama antar desa dan atau atau kerjasama dengan pihak pihak ke tiga sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masayarakat. (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilak ukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan (3)
Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat
(1)
berorientasi
pada
(4) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
Pasal 3
Pengaturan mengenai pelaksanaan kerjasama desa sebagai bentuk kesetaraan posisi, hak dan kewajiban pihak yang bekerjasama
BAB III BADAN KERJASAMA DESA Pasal 4
(1)
Badan Kerjasama Desa Sebagai mana dimaksud dimaksud dalam Pasal Dua Ayat (4) Dipilih Dipilih dalam Rapat Musyawarah Desa dan akan menjadi delegasi Desa dalam melaksanakan kerjasama desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga.
(2) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) berjumlah minimal 10 orang dengan sekurang-kurangnya 4 orang diantaranya adalah perempuan terdiri dari unsur : a. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Desa dan atau perangkat desa,
b. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ketua Ketua dan atau Anggota BPD, c. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 1 satu orang orang Ketua dan atau anggota LPM, d. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 1 (satu) kemasyarakatan lainnya,
orang
Ketua
dan
atau
anggota
lembaga
e. Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Masyarakat (3)
Badan Kerjasama Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
BAB III MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA Pasal 5
(1)
Rencana Kerjasama Desa dibahas dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
dalam
Rapat
Musyawarah
Desa
dan
(2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain: a. Ruang lingkup kerjasama; b. Bidang Kerjasama; c. Tata cara dan ketentuan ketentuan pelaksanaan pelaksanaan kerjasama; kerjasama ; d. Jangka waktu; e. Hak dan kewajiban; f.
Pembiayaan;
g. Penyelesaian perselisihan; perselis ihan; h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan. diperluka n. (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam dalam melakukan Kerjasama Desa.
Pasal 6
(1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 dibahas bersama oleh Badan Kerjasama Desa atau Delegasi desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa; (2)
Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. Ruang lingkup kerjasama; b. Bidang Kerjasama; c. Tata cara dan ketentuan ketentuan pelaksanaan pelaksanaan kerjasama; kerjasama ; d. Jangka waktu; e. Hak dan kewajiban;
f.
Pembiayaan;
g. Penyelesaian perselisihan; perselis ihan; h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan. diperluka n. (3) Hasil kesepakatan kesepakata n pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas Kepala Desa Pasal 7
(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan penyelenggar aan pemerintahan desa desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan penyelenggaraan Kerjasa K erjasama ma Desa secara s ecara partisipatip; (2)
Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD sekurangkurangnya Dua (2) kali dalam satu (1) tahun;
Tugas Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa Pasal 8
(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan menyalu rkan aspirasi masyarakat dalampenentuan bentuk bentuk kerjasama kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan; (2) Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong mendoro ng partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat (4) Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan dan Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa
Kewajiban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa Pasal 9
Kepala Desa dan Badan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban: a. meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat; b. memelihara ketentraman ketentraman dan ketertiban ketertiban masyarakat; masyarak at; c. melaksanakan melaksanakan kehidupan kehidupan demokrasi demokrasi dalam setiap pengambilan pengambilan keputusan;
d. memberdayakan memberdayakan masyarakat dan e. mengembangkan mengembangkan potensi potensi sumberdaya sumberdaya alam alam dan melestarikan melestarikan lingkungan hidup
BAB V PERUBAHAN DAN PEMBATALAN Pasal 10
(1) Rencana Renca na Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus Rapat Musyawarah Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
dibahas
dalam
(2) Kepala desa wajib wajib menyampaikan rencana perubahan dan pembatalan kerjasama desa sebagai mana yang dimaksud ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya Empat Belas (14) hari sebelum Rapat Musyawarah Desa dilaksanakan.
Pasal 11
Dalam Hal pemberitahuan rencana Perubahan dan pembatalan kerjasama desa sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa wajib melakukan Evaluasi pelaksanaan kerjasama desa sebagai masukan dalam Rapat Musyawarah Desa
Pasal 12
Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta Kepala Desa untuk melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terkait rencana perubahan dan atau pembatalan kerjasama desa berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat bahwa : a. Kerjasama desa merugikan merugikan kepentingan kepentingan masyarakat; masyarakat ; b. Adanya Permintaan untuk melakukan perubahan dan atau pembatalan terhadap kerjasama desa; c. Adanya Pelanggaran Pelanggaran terhadap kesepakata kesepakatan n atau Keputusan Keputusan bersama; b. kerjasama desa bertentangan bertentangan dengan dengan ketentuan ketentuan diatasn diatasnya; ya; d. Tidak ada dampak bagi kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan kerjasama desa;
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13
(1) Kerjasama Kerjasam a Desa Des a sebagaimana s ebagaimana dimaksud d imaksud dalam Pasal masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
2 yang
membebani
(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Kerjasama Desa D esa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa. (3) Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Ke rjasama Desa dibebankan di bebankan kepada k epada pihak-p p ihak-pihak ihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan keputusan dan atau Kesepakatan Bersama dengan prinsif prinsif Proporsional, Proporsional, transparan transparan dan akuntabel akuntabel
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;
Pasal 15
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: .................... :
….
November 2014
KEPALA DESA ....................
.....................................
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA .................... KECAMATAN .................... KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR .............. TAHUN ...........
TENTANG
PERSETUJUAN PERSETUJU AN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN DESA ....................
Menimbang
: a. Bahwa sesuai ketentuan ketentua n Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa; b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa; c. Bahwa untuk melaksanakan Kerjasama Desa perlu dibuat mekanisme dan tata cara kerjasama desa; d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme danTata Kerja Badan Kerjasama Desa; e. Bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c. Disetujui bersama antara kepala desa dan BPD; f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Undang-Undan g Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 2014 tentang Desa 5. Peraturan Peratura n Pemerintah Republik Indonesia Indones ia Nomor 72 Tahun Ta hun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Peratura n Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 20 05 Tentang Kelurahan Kelura han (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kelembagaan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
: MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.
KEDUA
: PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.
Disetujui di
:
…………………………..
Pada Tanggal
:
……………………….2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA………………..
KETUA
……………………………
Lampiran 1 Kecamatan Kabupaten Nomor Tentang
: Peraturan Desa: .................... : .................... : Tanjung Jabung Barat : ...... Tahun 2014 : Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN DESA ....................
Pada hari hari ini ........ tanggal ........ November November tahun dua ribu tujuh., bertempat bertempat di Kantor Kepala Desa .................... kecamatan .................... Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diadakan Rapat Rapat Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas : MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA Rapat Badan Permusyaw Permusyawaratan aratan Desa dihadiri oleh oleh : Ketua dan Wakil Wakil Ketua, Ketua Ketua Bidang Pemerintahan, Pemerintah an, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa sebagaimana sebagaimana daftar terlampir. Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan pembicaraan para peserta sebagai berikut : MENYETUJUI MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA SEBAGAI PEDOMAN BAGI DESA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAINNYA ATAUPUN PIHAK KE TIGA Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan dipergunakan sebagaimana mestinya. .................... , .................................. ........ BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
........................................
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
RAPAT DESA KECAMATAN KABUPATEN TANGGAL
NO
NAMA
: : : : :
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN DESA .............................. .............................. TANJUNG JABUNG BARAT ..............................2014
JABATAN
TANDA TANGAN TANG AN
1.
Ketua
1. ........................
2.
………………….
3.
………………….
4.
………………….
5.
………………….
6.
………………….
7.
………………….
8.
………………….
9.
………………….
10.
………………….
11.
………………….
2. ........................ 3. ........................ 4. ........................ 5. ........................ 6. ........................ 7. ........................ 8. ........................ 9. ........................ 10. ........................ 11. ........................
KETERANGAN : 1. Jumlah Anggota
: .......... orang
2. Hadir
: .......... orang
3. Tidak Hadir
: .......... orang
4. Quorum
: .. ……Memenuhi /
.................... , ...... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA .................... KETUA
Tidak Memenuhi
……………………….
