Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
Perbandingan Undang-undang Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara dengan Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Supriadi *
Secara subtansial terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara U Aparatur Sipil Negara atau ASN dengan undang-ungdang kepegawaia sebelumnya. Perubahan ini merupakan salah satu wujud upaya pemimpin bangs dalam membenahi pelaksanaan pelayanan publik pada masyarakat. Adany undang-undang ini diharapkan mampu mengubah orientasi manajeme pemerintahan kepada pelayanan publik bukan melayani atasan melainka melayani rakyat. Beberapa perbedaan kedua peraturan undang-undang i diantaranya: Undang-undang Aparatur Sipil Negara Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sign up to vote on this title
Ditinjau dari segi pendefinisian dalam kedua peraturan Not useful perundang Useful udangan tersebut Aparatur Sipil Negara dalam peraturan terbaru lebih diteka sebagai sebuah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerinta
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
menyeluruh dibandingkan UU Kepegawaian. Ruang lingkup pengaturan UU AS jelas lebih luas dan konprehensif dengan pendefinisian, pengklasifikasian ASN sistem pelaksanaan, pengklasifikasian jabatan dan pejabat, dan strukt kelembagaan pelaksana. Jenis dan Asas Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan. Pasal 6 You're Reading a Preview Pegawai ASN terdiri atas: Unlock full access with a free trial. a. PNS; dan b. PPPK.
Download With Free Trial
Pasal 2 1. Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari Sign up to vote on this title a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan Useful Not useful b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 3. Disamping Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
Penjelasan tentang asas penyelenggaraan kebijakan dan manajeme pegawai dalam UU ASN lebih detail dibandingkan dengan UU Kepegawaian. U ASN menempatkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang bebas da intervensi politik dalam melaksanakan kebijakan dan manajemen pemerintaha secara umum dan kepegawaian secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai wujud kepastian hukum. Selain itu, sistem pelaksanaa kebijakan dan manajemennya akan menerapkan sistem karier terbuka yan mengutamakan prinsip profesionalitas yang memiliki kompetensi, kualifikas kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas KKN yang berbasis pad manajemen sumber daya manusia. Sistem pelaksanaan yang dijalankan denga ketepatan dan keakuratan penentuan kebutuhan jumlah ASN berdasarkan analis kebutuhan dan beban kerja sebagai wujud proporsinalitas. Sistem Rekruitmen Pasal 49 Setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. You're Reading a Preview Pasal 50 Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada Unlock full access with a free trial. ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan sikl us anggaran. Download With Free Trial Pasal 51 Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai Pasal 15 1. Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi 2. Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka Sign up to vote on this title waktutertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan Useful Not useful Pasal 17 Pe awai Ne eri Si il dian kat dalam abatan dan an kat tertentu.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
Merujuk pada semangat reformasi birokrasi, pengadaan formasi dala UU pokok kepegawaian sebelumnya telah menjadi “komoditas” dalam kanca politik, penempatan jabatan struktural PNS dintervensi oleh kepentinga politik sehingga kompetensi dan kualifikasi PNS tidak sesuai yan dibutuhkan. Permasalahan sebagaimana dimaksud merupakan dampak da lemahnya implementasi UU Pokok Kepegawaian serta kurangnya norma-norm yang mengatur. Bila menelaah sistem rekruitmen ASN melalui analisis jabata dan analisis beban kerja maka dapat diharapkan bahwa pengadaan pegawai sesu dengan kebutuhan yang ada sehingga mampu menciptakan the right man in th right job, serta meminimalisir intervensi politik dalam pengadaan pegawai daerah dan meanggulangi semangat kedaerahan. Pengembangan Pegawai
Pasal 68A 1. Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. 2. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran
Pasal 31 Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Neger You're Reading a Preview Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, Unlock full access with a free trial. dan ketrampilan
Ditinjau dari aspek pengembangan pegawai, Download With Free Trial ASN telah mendeklarasika pengembangan pegawai sebagai hak bagi setiap pegawai dengan berbag perincian yang telah disebutkan padat pasal 68A ayat (2) sedangkan dalam Pokok-Pokok Kepegawaian sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci mengen hak setiap pegawai untuk melakukan pengembangan diri. Dalam reformasi birokrasi, sumber daya pegawai negeri sipil yan berkualitas sangat dibutuhkan dalam optimalisasi Sign pelaksanaan up to vote on thistugas title pokok da Dengan demikian, setia fungsi pemerintahan serta pelayanan secara Useful . Not useful prima pegawai harus diberi kesempatan dan didorong untuk melakukan pengembanga diri maka setiap instansi wajib memfasilitasi dengan memberikan saran
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
Pasal 64 Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkanperbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
Pasal 17 (2) Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkanuntuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan Pasal 22 Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan PNS dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja
Ditinjau dari Sistem Promosi, penempatan jabatan yang diatur oleh AS mengisyaratkan pengisian secara terbuka dan kompetitif sesuai denga persyaratan tertentu. Sedangkan dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaia penempatan jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, presta kerja, serta jenjang pangkat namun tanpa indikator yang jelas mengenai siste penilaiannya. Secara garis besar, ASN menciptakan basis karir terbuka sedangka UU Pokok Kepegawaian justru basis karir tertutup. You'remenyebabkan Reading a Preview Basis Karir Terbuka yang diusung ASN sangat sesuai dengan nilai-nil Unlock full access with a free trial. reformasi birokrasi untuk menghapuskan intervensi politik dalam penempata jabatan terutama jabatan struktural kalangan pegawai yang selama ini diken Download di With Free Trial dengan “my man”. My man atau orang saya, merukan segelintir elit yang dek dengan penguasa sehingga mendapat “amanah” secara eksklusif untuk menguas suatu jabatan dengan mengesampingkan berbagai sumber daya manusia lainnya luar kempok yang justru lebih berkualitas. Dengan sistem terbuka da kompetetitif, diharapkan setiap pegawai yang telah memenuhi syarat dap bersaing secara sehat dan mampu menciptakan pejabat tinggi birokrasi yan Sign up to vote on this title kompeten. Useful Not useful
Kesejahteraan
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
Pasal 20: g. pensiun bagi yang telah mengabdi kepada Negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan; h. hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Pasal 75 Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS Pasal 76 Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil. 3. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. 4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran. 5. Besarnya subsidi dan iuran dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan You'resebagaimana Reading a Preview dengan Peraturan Pemerintah. Unlock full accessdunia, with a free trial. 6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal keluarganya berhak memperoleh bantuan
Download With Free Trial
Ditelaah dari segi kesejahteraan, ASN dan UU Pokok Kepegawaia memfokuskan pemberian gaji dan tunjangan sesuai dengan beban kerja da tanggungjawab yang dimiliki oleh pegawai. Kedua Peraturan tersebut berusah menjamin kesejahteraan pegawai dengan berbagai insentif yang telah dtentuk sebagaimana dimaksud. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Signinsentif up to voteyang on thisdiatur title diharapka dapat diimplementasikan secara nyata untuk benar-benar menyejahterahka Useful Not useful pegawai secara keseluruhan. Selain itu, pedistribusian kesejateraan dap dilaksanakan secara merata mengingat pelaksanaan remunerasi dan tunjanga
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
3. Pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja PNS Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai. 4. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. 5. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. 6. Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 7. PNS yang penilaian kinerjanya dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi. Pasal 12 1. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. 2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang You're Reading a Preview dititikberatkan pada sistem prestasi kerja Unlock full access with a free trial.
Berdasarkan aspek manajeman kinerja PNS, dapat dipahami dala ASNdan UU Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa penilaian kinerja masi Download With Free Trial dilakukan oleh pejabat terkait di instansi masing-masing. Akan tetapi siste tunjangan dan posisi dalam ASN didasarkan pada performance dan positio sedangkan dalam UU Pokok-Pokok Kepegewaian hanya berdasarkan pada posi semata serta karir sangat bergantung pada sistem yang ada di dalam birokra tersebut. Selain itu, ASN juga memberikan punishment terhadap pegawai yan tidak mampu mencapai target kinerjanya yangSign diharapkan memacu up to vote on this title produktivit produktivitas pegaw pegawai. Dalam Reformasi Birokrasi, peningkatan Not useful Useful sangat penting untuk mencapai target kinerja yang dibutuhkan. Selama ini, U Pokok Kepegwaian belum memberikan penerapan sanksi secara tegas ba
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
The Nature of Jurisprudence
1
Download
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
Pasal 30 1. Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 2. Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Ditinjau dari Etika dan Disiplin, dipahami bahwa pembinaan etika da disiplin pegawai dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian masih sebatas tinjaua umum terhadap kode etik umum namun dalam ASN telah diterapkan seca normatif melalui sanksi administratif dan telah dijabarkan dalam rincian kode et profesi. Berdasarkan semangat reformasi birokrasi, etika dan disiplin pegaw merupakan elemen vital dalam melaksanakan tupoksi pemerintahan ser pelayanan publik yang prima. Penegakan etika dan disiplin pegawai bukan hany menjadi kunci pentingdalam mencapai target kinerja akan tetapi juga berpera penting dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerinta Lagipula, paradigma PNSyang dulu dicap sebagai “ elite” telah beruba menjadi “Civil Servant ”. Di sisi lain diharapkan terdapat penerapan secara teg dalam etika dan disiplin pemanfaatan waktu untuk mengelemina selama ini dikesampingkan. kecenderungan budaya korupsi waktu yang You're Reading a Preview Pensiun
Unlock full access with a free trial.
Pasal 86 Download With Free Trial 1. Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Janda/Duda PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambunganpenghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. 2. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program jaminan sosial nasional. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Sign up to vote on this title Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlaku efektif. Notayat useful Useful 4. Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku maka ketentuan mengenai Pensiun dan Tabungan Hari Tua dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Pensiun dan
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1.7K views
0
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perbandingan Undang-Undang ASN vs Kepegawaian
Uploaded by Supriadi
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Untuk Kemaslahatan Umat
Save
Embed
Share
Print
Download
The Nature of Jurisprudence
1
of 9
Berbagai Kelemahan
Tugas UAS PIDANA FHUI
Search document
ASN masih belum matang terkait batas usia pensiun justru dapat menimbulka celah disharmonisasi dalam tubuh birokrasi dalam suatu intansi. Sebagaimana diketahui dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Nega Nomor K.26-30/V.7-3/99 tahun 17 Januari 2014 sambil menunggu penetapa Peraturan Pemerintah tentang batas usia pensiun telah diberlakukan sesuai AS bahwa usia pejabat Administrasi diberhentikan pada usia 58 tahun sedangka pejabat pimpinan tinggi diberhentikan pada usia 60 tahun. Merujuk pada kondi ini akan berdampak secara berantai terhadap jenjang karir yang diretas ole pegawai di bawahnya yang menjadi semakin lama. Kondisi ini menyebabkan berbagai hal seperti terkendalanya pegawai yan telah memenuhi syarat dan berpotensi baik untuk menduduki jabatan yan seharusnya ditempatinya; pilihan bagi pejabat untuk melanjutkan atau tida jabatannya dapat menjadi preseden negatif dan ketidakadilan di mata bawaha yang mampu melemahkan espirit de corps; dan belum selesainya peratura pemerintah untuk mengakomodasi permasalahan batas pensiun ini dapat menja isu politik dalam tahun pemilu seperti 2014. Ditinjau dari semangat reforma birokrasi, perhatian pemerintah terhadap pensiunan merupakan elabora pemerintah dengan instansi terkait untuk menjamin kesejahteraan pegawai purn tugas. You're Reading a Preview Referensi Unlock full access with a free trial.
Mamudji, S. dkk. Hukum Administrasi Negara Sektoral Aparatur Sipil Negar Download With Free Trial http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/aparatur-sipil-negara.pdf , diaks pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 23:16
Sakan, T. 2014 , Analisa Kritis Perbandingan Undang-Undang ASN terhadap UU No 43 tahun 1999 jo UU No 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi , https://www.academia.edu/6977525/Analisa_Kritis_Perbandingan_Undang Sign up to vote on this title Undang_Aparatur_Sipil, Diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 21:41.
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
