SOP Kepegawaian

2

PENERIMAAN STAF CPNS RSUD Tulehu Prosedur Tetap

No.Dokumen 00 Tanggal Terbit 23-07-2014

No.Revisi A

Halaman 1/1

Diterbitkan Direktur

dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Tujuan

Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku

Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan. Dasar Hukum 1. UU RI No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian; 2. PP RI No.96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. PP RI No.97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 4. PP RI No.98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 5. PP RI No.11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP RI No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.10 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Ruang Lingkup

Prosedur

1. Calon Pegawai Negeri Sipil melapor ke Sub Bagian Kepegawaian dengan menunjukkan SK Penempatan dari Gubernur Provinsi Maluku 2. CPNS dan atau Pegawai Negeri sipil melengkapi dokumen kepegawaian sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Kepegawaian 3. Sub Bagian Kepegawaian meneliti keabsahan dokumen yang diberikan 4. Sekretaris dan Kasub Bag Kepegawaian melaporkan Ke Direktur

Unit Terkait

Sekretariat

3

PENERIMAAN STAF CPNS RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1



Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku

Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan. Dasar Hukum 1. UU RI No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian; 2. PP RI No.96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. PP RI No.97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 4. PP RI No.98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 5. PP RI No.11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP RI No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.10 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Ruang Lingkup

Prosedur

Unit Terkait

1. Pegawai Negeri Sipil melapor ke Sub Bagian Kepegawaian dengan menunjukkan SK Penempatan dari Gubernur Provinsi Maluku; 2. Pegawai Negeri sipil melengkapi dokumen kepegawaian sesuai dengan ketentuan Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Kepegawaian meneliti keabsahan dokumen yang diberikan; 4. Sekretaris dan Kasub Bag Kepegawaian melaporkan Ke Direktur; 5. Direktur memutuskan untuk menerima atau keberatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RS; 6. Jika keberatan Pihak Rumah Sakit memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 1. Sekretariat 2. Bidang/Bagian lain

4

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Untuk menentukan apakah memenuhi standar untuk proses kenaikan pangkat dan berkala. Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum 1. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.01 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu 1. Mengunakan Formulir DP3 Prosedur 2. Penilaian dilakukan oleh pimpinan langsungberdasarkan nilai Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Kejujuran, Kerjasam, Prakasa dan Kepemimpinan. 3. Dari jumlah nilai dalam unsure yang di nilai dilakukan klasifikasi nilai tertinggi, terendah dan rata-rata. 4. Penilaian ditetapkan untuk setiap 1 (satu) tahun 5. DP3 ditandatangani oleh pimpinan lansung danpimpinan diatasnya. 6. Hasil penilaian sebagai rekomendasi/dokumen pengusulan kenaikan pangkat. 1. Kepala Bagian / Sub bagian 2. Kepala Bidang / Seksi Unit Terkait 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik Tujuan

5

PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan Tujuan pengabdiannya Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum PP No. 12 Tahun 2003 tentang Kenaikan Gaji Berkala Berkala PNS Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu  Fungsional Prosedur 1. Diberikan 1 (satu) tahun sekali dalam pangkat terakhir 2. Setelah pangkat diteliti, dihitung masa kerja 3. Apabila masa kerja memenuhi syarat untuk KGB, selanjutnya diproses 4. Diteliti daftar hadir yang memenuhi syarat 5. Namun jika terjadi keterlambatan kenaikan pangkat dapat dibuat untuk periode berikutnya  Reguler 1. Diberikan 2 (dua) tahun sekali dalam pangkat terakhir 2. Setelah pangkat diteliti, dihitung masa kerja 3. Apabila masa kerja memenuhi syarat untuk KGB, selanjutnya diproses 4. Diteliti daftar hadir yang memenuhi syarat 1. Kepala Bagian / Sub bagian 2. Kepala Bidang / Seksi Unit Terkait 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik 6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

6

PROSEDUR PEMBUATAN TASPEN PEGAWAI RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 tabungan pension setelah sampai masa

Setiap PNS akan menerima pensiun/meninggal dunia. Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Tujuan

Prosedur

Unit Terkait

1. Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Dr.M.Haulussy Ambon ditujukan kepada Pimpinan Taspen 2. Foto Copy SK CPNS 3. Foto Copy PNS 4. Foto Copy Pernyataan Melaksanakan Tugas 1. Kepala Bagian / Sub bagian 2. Kepala Bidang / Seksi 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik

7

PROSEDUR PEMBUATAN KARPEG PEGAWAI RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Pembantu PNS dal;am pengurudan Kepegawaian pensiun dan yang meninggal Tujuan dunia. Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeridan Kepala Bad an Administrasi KepegawaianNegara Nomor : 216 Tahun 1974 dan Nomor: 069/KEP/1974 tentang Nomor IndukPegawai Negeri Sipil Daerah; 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP dan KartuPegawai Negeri Sipil Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Prosedur Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah dilegaliser oleh Panitera/Sekretaris rangkap 3 ( Tiga) yaitu: 1. Foto Copy SK CPNS 2. Foto Copy SK PNS 3. Foto ukran 3x4 2 (dua) lembar. 1. Kepala Bagian / Sub bagian 2. Kepala Bidang / Seksi Unit Terkait 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik

8

PROSEDUR PEMBUATAN KARIS/KARSU RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Pembantu keluarga (ahli waris) untuk mengurus pegawai pensiun dan Tujuan meninggal dunia. Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 2. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bgai PNS 3. Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 4. Surat Edaran Kepala BAKN No. 49/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Prosedur Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah dilegaliser oleh Panitera/Sekretaris rangkap 3 ( Tiga) yaitu: 1. Foto Copy SK CPNS 2. Foto Copy SK PNS 3. Foto Copy Akta Nikah 4. Laporan Perkawinan Pertama 5. Foto ukran 2x3 sebanyak 2 (Dua) lembar. 1. Kepala Bagian / Sub bagian 2. Kepala Bidang / Seksi Unit Terkait 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik

9

PROSEDUR CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL RSUD Tulehu Prosedur Tetap

Tujuan


No.Revisi A

Halaman 1/2


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Dalam rangka untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani PNS

Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Prosedur 1. Cuti Tahunan a. Setiap PNS dapat mengambil cuti tahunan setiap tahunnya b. Setiap PNS yang akan melaksanakan cuti tahunan harus melapor ke Sub Bagian Kepegawaian untuk mendapatkan surat permintaan cuti tahunan c. Dengan membawa surat permintaan cuti tahunan PNS yang bersangkutan harus melapor ke kepala ruangan / bagian. d. Apabila disetujui oleh kepala ruangan / bagian, surat permintaan cuti tahunan ke Tata Usaha dibuat disposisi dan diteruskan ke direktur. e. Surat permintaan cuti tahunan yang sudah didisposisi dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian dan dibuat surat izin cuti tahunan untuk yang bersangkutan. Ruang Lingkup

2. Cuti Besar a. Cuti besar bisa diambil, apabila PNS yang bersangkutan sudah bekerja selama 6 tahun dan belum pernah mengambil cuti. b. Setiap PNS yang akan melaksanakan cuti besar harus melapor ke Sub Bagian Kepegawaian untuk mendapatkan surat permintaan cuti besar c. Dengan membawa surat permintaan cuti besar PNS yang bersangkutan harus melapor ke kepala ruangan / bagian. d. Apabila disetujui oleh kepala ruangan / bagian, surat permintaan cuti besar ke Tata Usaha dibuat disposisi dan diteruskan ke direktur. e. Surat permintaan cuti tahunan yang sudah didisposisi dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian dan dibuat surat izin cuti besar untuk yang bersangkutan.

10

PROSEDUR CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL No.Dokumen 00

RSUD Tulehu

Tanggal Terbit 23-07-2014

Prosedur Tetap

No.Revisi A

Halaman 2/2


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Prosedur

Unit Terkait

3. Cuti Bersalin a. Untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS b. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan. c. Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan d. PNS Wanita yang akan bersalin untuk keempat kali dan seterusnya, apabila menjelang persalinan berhak atas cuti besar sebagai cuti persalinan. e. PNS Wanita yang akan bersalin harus mengajukan permintaan bersalin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Bagian / Sub bagian Kepala Bidang / Seksi Kepala Instalasi Kepala Ruangan Kepala Poliklinik

11

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/2


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan Tujuan pengabdiannya Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat PNS 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 12 Tahun 2002 tentang KenaikanPangkat PNS sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan Prosedur sebagai Calon PNS / PNS Ketentuan Kenaikan Pangkat Regular 1. Diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila sekurangkurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Prosedur Setiap PNS yang akan naik pangkat harus mempersiapkan surat-surat berupa: − SK Pangkat Terakhir − KARPEG − Ijazah terakhir (untuk penyesuaian ijazah) − DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir Ketentuan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 1. Diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir 2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir

12

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 2/2



Unit Terkait

Prosedur 1. Setiap PNS yang akan naik pangkat harus mempersiapkan surat-surat berupa : − SK Pangkat Terakhir − KARPEG − Ijazah terakhir (untuk penyesuaian ijazah) − DP3 (2 Tahun terakhir) 2. Untuk memenuhi angka kredit, PNS yang menduduki jabatan fungsional harus menyiapkan / menulis bukti fisik 3. Bukti fisik disiapkan oleh Pegawai yang bersangkutan pada unit kerja / ruangan masing-masing 4. Bukti fisik diserahkan kepada kepala ruangan, dikoreksi dan dinilai. 5. Bukti fisik ditandatangani kemudian dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit dan dibuat DUPAK (Daftar Urutan Penilaian Ang ka Kredit) 6. Setelah DUPAK disetujui oleh Tim Penilai Angka Kredit Propinsi, makaSub Bagian Kepegawaian membuat usulan kenaikan pangkat. Ketentuan Kenaikan Pangkat Pilihan (PNS yang menduduki Jabatan Struktural) 1. Diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 3. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi 1. Kepala Bagian/Sub Bagian 2. Kepala Bidang/Seksi 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik

13

PROSEDUR PEMBINAAN PEGAWAI RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/2



Mengadakan pembinaan dan pengawasan melekat secara ketat dan kontinu terhadap PNS guna mentaati dispilin PNS di lingkungan RSUD Dr.M.Haulussy Ambon

Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan. Dasar Hukum 1. UU No. 08 Tahun 1974 jo. UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok- Poko Kepegawaian 2. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Surat Edaran Kepala BKN No. K.26-3/V.18/99 tanggal 25 September 2001 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pengajuan Keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 613/Menkes/Per/IV/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan. Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa: Prosedur Ruang Lingkup

A. Hukuman disiplin ringan 1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, atau sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah dan kemudian dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja yang sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja. 2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. B. Hukuman disiplin sedang 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

14

PROSEDUR PEMBINAAN PEGAWAI RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 2/2



Unit Terkait

C. Hukuman disiplin berat 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja. 3. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. 1. Kepala Bagian/Sub Bagian 2. Kepala Bidang/Seksi 3. Kepala Instalasi 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik

15

PROSEDUR PENGUSULAN TUGAS BELAJAR RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/2



Untuk menciptakan PNS yang handal dan berkuwalitas dalam meingkatkan kemampuan teknis, tiortis, konseptual dan moral agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai hasil ang maksimal.

Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan. Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1053/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Umum dalam Penataan, Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan 2. Surat Edaran No.HK.00.SE.SJ.H.0137 tentang Tatalaksana Pencalonan Peserta Tugas Belajar D4, Program Sarjana, Magister dan Dokte r Tahun 2005 Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu A. SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Prosedur Ruang Lingkup

Tugas Belajar ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Maluku dan atau pejabat lain yang diberikan wewenang atas nama Gubernur dalam bentuk surat keputusan Tugas Belajar dengan Syarat-syarat sebagai berikut: Ad.A.1. Syarat Umum 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calo Pegawai Negeri Sipil(CPNS) 2. Dinyatakan lulus administrasi dan akademis 3. Program pendidikan yang diikuti pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional, atas kerjasama Depertemen Dalam Negeri dan atau Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 4. Merupakan kebutuhan rill dan strategis yang diusulkan oleh Pimpinan SKPD dengan mengacu pada Kompetensi/Tupoksi dan Beban Kerja SKPD tersebut di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 5. Ada Keterkaitan antara disiplin ilmu yang dimiliki (kompetensi) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan program pendidikan 6. PNS yang direkomendasikan adalah mereka yang memiliki ; disiplin moralitas yang baik/tidak indisipliner, prestasi dan kinerja yang baik, loyalitas tinggi, tanggungjawab serta mampu memajukan organisasi 7. Ditetapkan dengan Surat Keputusan gubernur Maluku selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

16

PROSEDUR PENGUSULAN TUGAS BELAJAR No.Dokumen 00

RSUD Tulehu

No.Revisi A

2/2



Prosedur Tetap

Halaman


Ad. A.2. Syarat - Syarat Administrasi Tugas Belajar

1. Usul dari pimpinan instansi dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang diikuti. 2. Foto Copy daftar penilaian pelaksanaan pekejaan dua tahun terakhir 3. Foto Copy Surat Keptusan Pangkat Terkhir 4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) 5. Surat Pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk: tetap mengabdi pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan tidak mengajukan pindah, sanggup mengembalikan Dana APBD Provinsi Maluku apabila tidak menyelesaikan studinya serta setelah selesai mengikuti pendidikan harus mengabdi di instansinya atau SKPD lainnya di ligkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 6. Foto copy Ijazah dan transkip nilai terakhir 7. Memenuhi syarat Kepangkatan dan Usia dengan ketentuan sebagai berikut: a. S-3: minimal Penata Muda Tk.I-III/b dengan masa kerja pangkat/golongan ruang 2 tahun &berusia maksimal 39 tahun b. S-2: minimal Penata Muda-III/a dengan masa kerja pangkat/ solongan ruang 2 tahun & berusia maksimal 39 tahun c. S-1: minimal Pengatur Muda-II/a dengan masa kerja pangkat/golongan ruang 2 tahun & berusia maksimal 32 tahun. 8. Laporan evaluasi absensi/kehadiran dalam 1 tahun terakhir baik 9. Surat keterangan lulus ujian masuk diterima pada program pendidikan lanjutan formal lanjutan yang diikuti 10. Keterangan berbadan sehat dari Tim Dokter Pemerintah Ad.A.3. Syarat - Syarat Akademis Tugas Belajar 1. Lulus test/ujian masuk pada program pendidikan yang akan diikuti, dimana PNS yang memiliki rangking kelulusan terbaik dan atau atas pertimbangan dan persetujuan Pejabat Berwenang mendapat prioritas dalm mengikutu program pendidikan formal lanjutan, 2. Lulus test TOEFL (atas rekomendasi/persetujuan Pejabat Berwenang): S2 Minimal 400 dan S3 Minimal 450 3. Lulus test wawancara dan presntasi praproposal bagi S-2 dan S-3

oleh tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Provinsi Maluku (TSPDI) 4. Memiliki disiplin ilmu/kompetensi yang relevan dengan program pendidikan lanjutan yang akan diikuti. Unit Terkait

1. 2. 3. 4.

Kepala Bagian/Sub Bagian Kepala Bidang/Seksi Kepala Instalasi Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik

17

PROSEDUR PENDELEGASIAN TUGAS RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pegawai dalam melaksanakan Tujuan tugas dan fungsinya. 2. Untuk menentukan apakah memenuhi standar untuk proses kenaikan pangkat dan berkala. Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan RI No.613/MENKES/PER/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Kesehatan Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu 1. Mengunakan Formulir DP3 Prosedur 2. Penilaian dilakukan oleh pimpinan langsungberdasarkan nilai Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Kejujuran, Kerjasam, Prakasa dan Kepemimpinan. 3. Dari jumlah nilai dalam unsure yang di nilai dilakukan klasifikasi nilai tertinggi, terendah dan rata-rata. 4. Penilaian ditetapkan untuk setiap 1 (satu) tahun 5. DP3 ditandatangani oleh pimpinan lansung danpimpinan diatasnya. 6. Hasil penilaian sebagai rekomendasi/dokumen pengusulan kenaikan pangkat. 1. Kepala Bagian / Sub Bagian 2. Kepala Bidang / Seksi 3. Kepala Instalasi Unit Terkait 4. Kepala Ruangan 5. Kepala Poliklinik 6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

18

PROSEDUR PENGAMBILAN CUTI MENJELANG PENSIUN/MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP) RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/2


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dapat Tujuan mempersiapkan diri dan mempersiapkan berkas pensiunnya ke Badan Kepegawaian Daerah. Seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku Ruang baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Lingkup Perawatan. 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Dasar Hukum Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 4. Kepres Nomor 63 Tahun 1986 Tentang Batas Usia Pensiun Penyuluh Pertanian 5. SE BKN No. 04/SE/80 Tgl.11-02-1980 Tentang Pemberhentian PNS 6. SE BKN No.K.26-22/V.19-22-99, Tgl 09-10-2001 7. SE BKN No.K.26-22/V.20-4-99, Tgl 13-03-2002 Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan menjalani Masa Persiapan Pensiun harus mempersiapkan surat-surat berupa : 1. Salinan/ Foto Copy surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Salinan/ Foto Copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 3. Foto Copy Kartu Pegawai 4. Salinan/ Foto Copy Keputusan Jabatan Terakhir Prosedur 5. DP3 Tahun Terakhir 6. Salinan/ Foto Copy Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak-Anak 7. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4) 8. Daftar Susunan Keluarga 9. Daftar Riwayat Pekerjaan 10. 5 (Lima) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm 11. KTP Suami/Istri dan Akte Kelahiran Suami + NPWP

19

PROSEDUR PENGAMBILAN CUTI MENJELANG PENSIUN/MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP) No.Dokumen 00

RSUD Tulehu


Prosedur Tetap

No.Revisi A

Halaman 2/2


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Unit Terkait

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Bagian / Sub bagian Kepala Bidang / Seksi Kepala Instalasi Kepala Ruangan Kepala Poliklinik

20

MENGHADIRI ACARA KEDUKAAN PEGAWAI RSUD TULEHU RSUD Tulehu Prosedur Tetap


No.Revisi A

Halaman 1/2



Ruang Lingkup Dasar Hukum Kebijakan Prosedur

Untuk menunjukkan rasa belasungkawa dan penghargaan dukacita yang mendalamdari keluarga besar RSUD Dr. M. Haulussy terhadap keluarga yang ditinggalkan. Seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan. Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu 1. Informasi tentang adanya pegawai yang meninggal disampaikan sesegera mungkin ke Sub Bagian Umum dan Humas secara langsung atau via telepon. 2. Sub Bagian Umum dan Humas melaporkan ke Direktur. 3. Sub Bagian Umum dan Humas mengatur, menginformasikan ke seluruh pejabat Struktural dan ke semua pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Sub Bagian Umum dan Humas memesan krans bunga melalui bendahara pengeluaran dan diantarkan ke rumah duka sebelum acara kedinasan dimulai. 5. Sub Bagian Umum dan Humas mengatur transportasi pegawai ke tempat duka. 6. Acara doa dipimpin oleh pengurus persekutuan Kristen bagi yang beragama Kristen dan pengurus Majelis Ta’alim Nurul Afia bagi yang beragama Islam. 7. Acara dilanjutkan dengan upacara kedinasan. 8. Setelah acara pemakaman pegawai di harapkan kembali ke tempat tugas.

21

MENGHADIRI ACARA KEDUKAAN PEGAWAI RSUD TULEHU No.Dokumen 00

RSUD Tulehu

No.Revisi A

2/2



Prosedur Tetap

Halaman

dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Unit Terkait

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Semua Instalasi/ Unit Ruangan Pelayanan Pasien. Sekretariat Bidang Program Bidang Pelayanan Bidang Keuangan Bidang Keperawatan Bidang Penunjang Diagnostik dan Logistik. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Akreditasi

22

PROSEDUR EVALUASI PEGAWAI RSUD

TULEHU RSUD Tulehu Prosedur Tetap

Tujuan

Ruang Lingkup Dasar Hukum Kebijakan

Prosedur


No.Revisi A

Halaman 1/3


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan. Seluruh pegawai yang bekerja di Lingkungan RSUD Tulehu Provinsi Maluku baik Tenaga Medis, Non Medis, Paramedis Perawatan maupun Paramedis Non Perawatan.

Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Keb ijakan Pelayanan Kepegawaian Direktur RSUD Tulehu 1. Manajer ruangan menetapkan form job performance appraisal untuk pegawai dan menyerahkan kebagian personalia untuk diberikan ke Wadir atau kepala Bidang,Kepala bagian atau seksi. 2. Sekretariat atau kepegawaian memberikan form job performance appraisal untuk pegawai ke masing-masing unit. 3. Masing-masing Bidang meminta bagian personalia untuk meminta dan mengumpulkan report pelaksanaan proker dari personal/ unit/ divisi/ departemen dan job performance appraisal untuk Pegawai. 4. Bagian personalia meminta manajer atau kepala unit/ divisi/ departemen mengumpulkan report pelaksanaan proker dari personal/ unit/ divisi/ departemen dan job performance appraisal untuk karyawan dengan batas waktu maksimal tanggal 25. 5. Manajer atau kepala unit/ divisi/ departemen melaporkan hasil pelaksanaan proker personal/ unit/ divisi/ departemen dan job performance appraisal untuk karyawan kepada manajer hrd (melalui personalia) sebelum tanggal 25 dan jika memungkinkan setiap minggu.

23

PROSEDUR EVALUASI PEGAWAI RSUD TULEHU RSUD Tulehu Prosedur Tetap

Prosedur


No.Revisi A

Halaman 2/3


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 6. Jika sampai dengan tanggal 25 belum masuk maka bagian personalia membuat sp dan reward personal/ unit/ divisi/ departemen yang bersangkutan tidak diberikan.jika tanggal 25 sudah terkumpul maka bagian personalia memberikan kepada manajer hrd untuk dievaluasi. 7. Manajer hrd menganalisa report hasil pelaksanaan proker dan job performance appraisal untuk karyawan dan meminta ica untuk melakukan sampling dilapangan untuk kebenaran report yang dibuat oleh personal/ unit/ divisi/ departemen. 8. Manajer hrd menganalisis rekomendasi ica terhadap pelaksanaan proker personal/ unit/ divisi/ departemen dan job performance appraisal untuk karyawan dan mengevaluasi apakah karyawan sudah bekerja sesuia dengan proker jika ya maka ke no 10, jika tidak maka manajer hrd meminta personalia untuk membuat sp. 9. Manajer hrd mengevaluasi apakah ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap pp jika tidak maka mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.jika ya maka meminta personalia untuk membuat sp sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 10. Jika sesuia dengan target yang ditetapkan maka manajer hrd menetapkan reward karyawan yang bersangkutan ( sesuai dengan pedoman reward dari direktur) dan dimasukkan sebagai take home pay yang diterima oleh karyawan.dan mengevaluasi karyawan tersebut apakah layak untuk dipromosikan jika layak maka dievaluasi status karyawan jika tidak maka status karyawan dianggap tetap seperti semula. 11. Manajer human resource development mengevaluasi status karyawan yang bersangkutan jika : a. Karyawan kontrak sementara maka akan dibuatkan kontrak baru selama tiga bulan. b. Jika karyawan kontrak 3 bulan atau tetap maka akan dinaikkan levelnya ke level yang lebih tinggi.( mengacu kepada pra syarat level yang sudah ditetapkan). 12. Manajer hrd menyerahkan data karyawan layak promosi kepada pesonalia untuk dibuat data base karyawan layak promosi . 13. Personalia membuat sp sesuai dengan tingkat `pelanggaran yang dilakukan dan menyerahkan kepada manajer hrd. 14. Manajer hrd memanggil manajer atau kepala unit/ divisi/ departemen berkenaan dengan sp yang akan diterima oleh karyawan. 15. Jika karyawan tersebut level dibawah manajer atau kepala unit/ divisi/ departemen maka penyampaian sangsi akan dilakukan oleh manajer atau kepala unit/ divisi/ departemen yang bersangkutan.jika level manajer maka penyampaian sangsi akan dilakukan oleh manajer hrd atas persetujuan direktur. 16. Manajer atau kepala unit/ divisi/ departemen menyampaiakan kepada karyawan atas sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. 17. Karyawan menerima sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan

24

PROSEDUR EVALUASI PEGAWAI RSUD TULEHU No.Dokumen 00

RSUD tULEHU


Prosedur Tetap

Prosedur

Unit Terkait

No.Revisi A

Halaman 3/3


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 18. Karyawan menerima sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan 19. Bagian personalia membuat report terhadap hasil evaluasi terhadap proker dan job performance appraisal sekaligus membuat data base karyawan yang dipromosi maupun didemosi. 20. Personalia mengarsip dan memberikan copi ke ica dan ke bagian rekruitment (untuk karyawan yang di demosi) untuk ditindak lanjuti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Semua Insntalasi/ Unit Ruangan Pelayana Pasien. Sekretariat Bidang Program Bidang Pelayanan Bidang Keuangan Bidang Keperawatan Bidang Penunjang Diagnostik dan Logistik. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Akreditasi

25

DISIPLIN TENAGA SUKARELA No.Dokumen 00

RSUD Tulehu


SPO

No.Revisi A

Halaman 1/1


dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Pengertian

1. Kesanggupan tenaga magang untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Rumah Sakit yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin 2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Magang yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin tenaga magang baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja 3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada tenaga magang karena melanggar peraturan disiplin tenaga magang

Tujuan

1. Mewujudkan SDM yang berdaya guna dan berhasil guna agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2. Menjadi acuan bagi pihak manajemen dan juga bagi tenaga magang untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing- masing pihak sebagaimana seharusnya 3. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi setiap pegawai agar dapat mengembangkan diri kearah yang lebih baik

Kebijakan

SK Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Pelayanan Kepegawaian RSUD Tulehu

Prosedur

1. Kepala unit yang bersangkutan membuat dokumentasi pelanggaran disiplin tenaga magang 2. Kepala unit mendokumentasikan sanksi hukuman ringan yang dijatuhkan sambil diberi pembinaan 3. Jika pelanggaran sampai ke tingkat hukuman sedang wajib diteruskan ke Atasan Langsung/Pejabat Eselon IV untuk diberikan sanksi hukuman sedang dan tetap diberikan pembinaan 4. Jika pelanggaran sampai ke tingkat hukuman berat, Pejabat Eselon IV, Sekretaris dan Wadir terkait meneliti lebih lanjut dan memberi rekomendasi ke Direktur 5. Sanksi hukuman berat ditetapkan oleh Direktur dan diusulkan ke BKD

Unit Terkait

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretariat Kepala Bagian / Sub Bagian Kepala Bidang / Seksi Kepala Instalasi Kepala Ruangan Kepala Poliklinik

26

ORIENTASI PEGAWAI BARU RSUD Tulehu SPO

No.Dokumen 00

No.Revisi A

Halaman 1/1



dr. YOHANIS PARANNUAN. M.Si,MPH Pembina Utama Madya -IV/d NIP. 19600801 198803 1 019 Pengertian

Tata cara aturan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan merupakan pengenalan lingkungan baru supaya dalam pelaksanaan tugas sudah mengetahui sebelumnya.

Tujuan

Sebagai acuan orientasi petugas baru agar petugas baru mengenal, mengetahui dan memahami cara kerja di Rumah Sakit.

Kebijakan

SK Direktur Nomor : 445/46/SK/RSUD/2014 Tentang Kebijakan Pelayanan Kepegawaian RSUD Tulehu

Prosedur

Sebelum melaksanakan tugas di RSUD Tulehu Provinsi Maluku petugas baru melaksanakan : 1. Orientasi / pengenalan Lingkungan. 2. Masa orientasi / pengenalan selama 1 minggu/6 hari kerja. Jadual orientasi petugas baru : Hari I : Perkenalan dengan pimpinan Rumah Sakit dan seluruh staf Hari II : Mengetahui struktur organisasi dari struktur fungsional dan mekanisme kerja dan menerima materi Keselamatan Pasien Hari III : Mengetahui pembagian tugas dan uraian tugas petugas, dan menerima materi patient Safety Hari IV

: Mempelajari protap-protap RS dan melakukan orientasi di Unit

Hari V

: Mempelajari protap-protap RS dan melakukan orientasi di Unit

Hari VI

Unit Terkait

Menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada minggu ke II petugas baru melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan. 2. Sekretariat 3. Kepala Bagian / Sub Bagian 4. Kepala Bidang / Seksi 5. Kepala Instalasi 6. Kepala Ruangan 7. Kepala Poliklinik

SOP Kepegawaian

Recommend Documents