“
PERBANDINGAN PERBANDINGAN DAN ANALISIS SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ”
Di susun oleh : Firmansyah
( 1608015133 )
Choirul Anas
( 1608015134 )
Sri Asriana al-maida
( 1608015142 )
Helki Jayanti Rajja
( 1608015146 )
M.Fazhan Aswan
( 1608015159 )
Novita Sari
( 1608015162 )
Firman
( 1608015173 )
M.Sakur Edhawarni
( 1608015174 )
Amar piransyah
( 1608015192 )
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda 2018
KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, saya dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul
Tentang
Perbandingan Subtansi Undang-Undang NO. 8 Tahun 1974, Tentang PokokPokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Di Ubah Undang-Undang NO. 43 Tahun 1999 Terhadap Undang-Undang NO. 5 Tahun 2014, sebagai salah satu tugas untuk menambah pengetahuan di bidang pengawasan birokrasi dan juga sebagai prasyarat nilai dalam mata kuliah hukum aparatur negara di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dalam proses penyelesaian tugas ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, dan kerja sama, dorongan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin. Wassalammu‟alaikum Wr. Wb.
Samarinda, 20 Oktober 2016 Penulis
i
1
DAFTAR ISI
Judul Kata Pengantar…………………………………………………………………… i Daftar Isi…………………………………………………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………………… 3 B. Rumusan Masalah…………………………………………………………5 C. Tujuan……………………………………………………………………..5 BAB II PEMBAHASAN Perbandingan dan Analisis UU Kepagawaian dan UU ASN …………………….6 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………………24 B. Saran……………………………………………………………………..24 Daftar Pustaka
ii
2
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manajemen sumber daya aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource management) agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara. Perubahan tersebut memerlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur negara agar selalu maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk memberikan landasan hukum bagi manajemen pengembangan sumberdaya manusia aparatur negara tersebut diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan materiil dan spirituill, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik berwibawa, berdayaguna, berhasil guna, bersih
4
bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya kepegawaian negara yang handal, mantap, dan memiliki kesetiaan penuh kepada politik negara dengan
mengembangkan
karier
berdasarkan
prestasi
kerja,
kemampuan
profesional, keahlian, ketrampilan dan kesejahteraan serta memantapkan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut terus ditingkatkan secara berencana melalui pendidikan dan pelatihan ,penugasan, bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, moral, etik, dan disiplin kedinasan yang sehat, didukung dengan penataan dan penetapan standarisasi pegawai menurut jenis dan jumlahnya secara rasional. Sistem kepegawaian yang
mantap perlu dilengkapi dengan sistem pemberian
penghargaan secara wajar serta sanksi secara tegas dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya, wajib menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, juga berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme, yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu pada pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) yang juga menyebutkan tentang pegawai negeri Sipil yang menjadi anggota dan/ atau pengurus dari Partai Politik, sehingga dipandang perlu untuk mengatur larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik dengan Peraturan Pemerintah. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan koordinasi antar sektor antara lain pusat dan daerah, serta antardaerah dan antar wilayah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur negara, fungsi lembaga kenegaraan dan lembaga pemerintahan, serta ketatalaksanaannya agar mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan sehingga terwujud aparat negara yang
5
lebih bersih dan berwibawa, profesional berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan patut diteladani. Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai " Netralitas Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diambil suatu rumusan masalah : (1) bagaimanakah kedudukan dan fungsi pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan di Indonesia? (2) bagaimanakah peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta Netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap kekuasaan politik? B. Rumusan Masalah Apa perbandingan substansi UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ? C. Tujuan Untuk mengetahui perbandingan substansi UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6
BAB II PEMBAHASAN
PERBANDINGAN DAN ANALISIS UU KEPEGAWAIAN DAN UU ASN
PERBANDINGAN DAN ANALISIS SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
No
1
Substansi
Tujuan
UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
7
adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
8
2
Ketentuan Umum
Pasal 1
3
Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku
Tidak (Pasal 2- 5) diatur/dicantumkan Diatur mengenai Asas, secara tegas Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara
Jenis dan Status
Pasal 2 Pegawai Negeri terdiri dari :
4
Pasal 1
Pasal 6)
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas: Pegawai Negeri a.Pegawai Negeri Sipil; Sipil (PNS); dan Anggota Tentara b.Pegawai Pemerintah Nasional dengan Perjanjian Kerja Indonesia; dan (PPPK). Anggota Kepolisian Negara Status: Republik 1.PNS merupakan Indonesia. Pegawai ASN yang Pegawai Negeri diangkat sebagai pegawai Sipil sebagaimana tetap oleh Pejabat dimaksud diatas, Pembina Kepegawaian terdiri dari : dan memiliki nomor induk Pegawai Negeri pegawai secara nasional. Sipil Pusat; dan Pegawai Negeri 2.PPPK merupakan Sipil Daerah Pegawai ASN yang Di samping diangkat sebagai pegawai Pegawai Negeri dengan perjanjian kerja sebagaimana oleh Pejabat Pembina dimaksud diatas, Kepegawaian sesuai pejabat yang dengan kebutuhan Instansi berwenang dapat Pemerintah dan ketentuan mengangkat UU ASN. pegawai tidak tetap.
9
5
Sistem Recruitment
Pasal 15: 1. Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi 2. Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan Pasal 17: Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
Pasal 49: Setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pasal 50: Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan siklus anggaran. Pasal 51: Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai
6
Pengembangan Pegawai
Pasal 31: Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketramilan
Pasal 68A: 1 Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. 2 Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran
10
7
Sistem Pasal 17 (2): Promosi/Pengangkatan Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan Pasal 22: Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan PNS dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja
Pasal 19: Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non struktural, dan Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 64: Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai
11
8
Kewajiban
(Pasal 4-6) Kewajiban PNS: a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Setiap Pegawai Negeri wajib menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. c. Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undangundang.
(Pasal 23) Kewajiban Pegawai ASN: a. setia dan taat pada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundangundangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12
9
Hak
(Pasal 7-10) (Pasal 21-22) Hak PNS: Hak PNS: Setiap Pegawai a. gaji, tunjangan, dan Negeri berhak fasilitas; memperoleh gaji b. cuti; yang adil dan c. jaminan pensiun dan layak sesuai jaminan hari tua; dengan beban d. perlindungan; dan pekerjaan dan e. pengembangan tanggungjawabnya kompetensi. . Gaji yang Hak PPPK: diterima oleh a. gaji dan tunjangan; Pegawai Negeri b. cuti; harus mampu c. perlindungan; dan memacu d. pengembangan produktivitas dan kompetensi. menjamin kesejahteraannya. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
13
10
Jenis Jabatan
11
Kelembagaan
Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Tidak diatur
Pasal 13) Diatur mengenai kebijaksanaan manajemen PNS oleh Presiden dan Komisi Kepegawaian Negara
Pasal 13-20) Diatur mengenai Jabatan ASN yang terdiri dari: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
(Pasal 25-50) Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Untuk melaksanakannya Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: 1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
14
ASN; 2. Komisi ASN (KASN), berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. 3. Lembaga Administrasi Negara (LAN), berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan 4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
15
kriteria manajemen ASN.
12
Kesejahteraan/ Gaji/ Tunjangan
Pasal 7: Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Pasal 32: 1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari
Pasal 20: Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: a.gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; b.cuti c.pengembangan kompetensi; d.biaya perawatan; e.tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun; f.uang duka; dan g.pensiun bagi yang telah mengabdi kepada Negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan; h.hakhak lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Pasal 75: Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS Pasal 76
16
tua, asuransi Selain gaji sebagaimana kesehatan, dimaksud dalam Pasal 75, tabungan PNS juga menerima perumahan, dan tunjangan sesuai dengan asuransi ketentuan peraturan pendidikan bagi perundang-undangan putra-putri Pegawai Negeri Sipil. 3. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. 4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran. 5. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan
17
13
Prinsip Manajemen
(Pasal 12) (Pasal 51) (1) Manajemen Manajemen ASN Pegawai Negeri diselenggarakan Sipil diarahkan berdasarkan Sistem Merit untuk (kebijakan dan menjamin Manajemen ASN yang penyelenggaraan berdasarkan pada tugas kualifikasi, kompetensi, pemerintahan dan dan kinerja secara adil dan pembangunan wajar dengan tanpa secara membedakan latar berdayaguna dan belakang politik, ras, berhasilguna. warna kulit, agama, (2) Untuk asal usul, jenis kelamin, mewujudkan status pernikahan, umur, penyelenggaraan atau kondisi tugas pemerintah kecacatan) dan Manajemen ASN meliputi pembangunan Manajemen PNS dan sebagaimana Manajemen PPPK. dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
18
14
Manajemen Kinerja
Pasal 12: Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja
Pasal 73: Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja PNS Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
19
PNS yang penilaian kinerjanya dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi
15
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
(Pasal 15) (1) Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. (2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.”
(Pasal 56) (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. (Pasal 94) (1) Jenis jabatan yang
20
16
Etika dan Disiplin
Pasal 30: Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945 Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan
dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. (2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 83: PNS yang melanggar disiplin dikenakan sanksi administratif. Dengan Rindian Kode etik Profesi
21
dengan Peraturan Pemerintah
17
Pensiun dan Batas Usia Pensiun
Pasal 10 Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, berhak atas pensiun
Pasal 86: Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Janda/Duda PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambunganpenghasila n hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program jaminan sosial nasional. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlaku efektif. Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku maka ketentuan mengenai Pensiun dan Tabungan Hari Tua dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pensiun dan
22
Tabungan Hari Tua. Pasal 90 Batas usia pensiun yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.
18
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua dan Perlindungan/ Kesejahteraan
(Pasal 10)
(Pasal 91)
Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.
(1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila ; meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga
(Pasal 32) (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. (2) Usaha kesejahteraan
23
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.
tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. (3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup (3) Untuk jaminan pensiun dan penyelenggaraan jaminan hari tua yang usaha diberikan dalam program kesejahteraan jaminan sosial nasional. sebagaimana (5) Sumber dimaksud dalam pembiayaan jaminan ayat (2), Pegawai pensiun dan jaminan hari Negeri Sipil wajib tua PNS berasal dari membayar iuran pemerintah selaku pemberi setiap bulan dari kerja dan iuran PNS yang penghasilannya. bersangkutan. (6) Ketentuan lebih (4) Untuk lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan program program pensiun jaminan pensiun dan dan jaminan hari tua PNS penyelenggaraan diatur dalam Peraturan asuransi kesehatan, Pemerintah. Pemerintah menanggung Pasal 106 subsidi dan iuran. (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan (5) Besarnya berupa: subsidi dan iuran jaminan kesehatan; sebagaimana jaminan kecelakaan dimaksud dalam kerja; ayat (4), ditetapkan jaminan kematian; dan dengan Peraturan bantuan hukum. Pemerintah. (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, (6) Pegawai jaminan kecelakaan kerja,
24
Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan
dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. PPPK (Pasal 106) (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan hari tua; jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum. (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
25
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
26
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
27
Daftar Pustaka
A. Buku
-Prof.Dr.Miftha thoha,2007,Manajemen kepegawaian sipil di indonesia,Jakarta : prenadamedia group. - unndang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara - undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo. - undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian - Dr.Bambang Pradito,2009,Aparatur sipil negara sebagai pendukung reformasi birokrasi, jakarta : Prenada media group. B. Website
- Anonym, perbandingan dan analisis uu kepegawaian dengan uu ASN, http://www.sangkoeno.com/2016/03/perbandingan-dan-analisis-uu.html, di akses pada tanggal 8 maret 2018 pada pukul 13.15 Wita.
28
