Peranan Uni Eropa Dalam Sengketa Internasional

Peranan Uni Eropa dalam sengketa internasional Dalam penyelesaian suatu konflik, Piagam PBB memberikan kewenangan pada organisasi regional untuk terlibat menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggotanya. Uni Eropa sebagai suatu organisasi regional justru lebih banyak terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara yang bukan anggotanya. Hal tersebut berbenturan dengan yurisdiksi organisasi regional setempat yang lebih berhak terlibat dalam penyelesaian konflik di suatu negara. Di lain pihak Uni Eropa mempunyai kebijakan luar negeri yang memperkenankan Uni Eropa melakukan intervensi terhadap suatu negara dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu Uni Eropa seringkali bertindak sebelum atau tanpa pemberian mandat dari Dewan Keamanan PBB selaku pemegang tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesesuaian kewenangan Uni Eropa dalam menyelesaikan konflik di negara yang bukan anggotanya dengan hukum internasional dan tindakan yang dapat diambil Dewan Keamanan PBB apabila kewenangan Uni Eropa tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengkaji dan meneliti data sekunder berupa sumber-sumber hukum internasional dan bahan-bahan kepustakaan terkait. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap instrumen hukum Uni Eropa yang memuat kebijakan Uni Eropa untuk terlibat dalam penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian juga dilakukan terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kewenangan organisasi regional dalam penyelesaian konflik di negara anggotanya, serta instrumen hukum internasional yang mengatur masalah pelarangan intervensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa kewenangan Uni Eropa dalam  penyelesaian  penyelesaian konflik yang terjadi terjadi di negara-negara negara-negara yang yang bukan bukan anggotanya anggotanya tidak sesuai sesuai dengan dengan hukum internasional. Keterlibatan Uni Eropa tersebut bertentangan dengan prinsip non-intervensi di mana Uni Eropa sering bertindak sebelum atau tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, yang mana telah melanggar Pasal (7) Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum No. 2625 tahun 1970. Piagam PBB dalam Pasal 5 dan 6 memberikan upaya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menindak negara-negara anggota Uni Eropa yang melanggar hukum internasional, namun hal tersebut sulit dilakukan dikarenakan  pengaruh politik politik dari negara-neg negara-negara ara anggota anggota Uni Eropa Eropa yang menjadi menjadi anggota anggota tetap tetap Dewan Keamanan Keamanan PBB. Uni Eropa, Organisasi Regional paling maju saat ini, memiliki European Court of Justice, organ khusus yang bertanggung jawab atas setiap upaya penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota Uni Eropa, yang yurisdiksinya mencakup seluruh negara anggota, organ-organ penting dalam masyarakat dan

warga negara sah dari negara-negara anggota. Hal ini dijelaskan dalam the Treaty of Amsterdam(1997) yang mulai diberlakukan pada tahun 1999. Peran Organisasi Regional Dalam Menyelesaikan Sengketa 1. Dalam menyelesaikan sengketa internal kawasan, salah satu peran utama Organisasi Regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik 2. Organisasi Regional juga kadang berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik internal kawasan. Dengan wewenangnya, Organisasi Regional merancang sebuah prosedur resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota. 3. Organisasi regional juga dapat melakukan penyelidikan terhadap konflik yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Nantinya, hasil penyelidikan ini akan digunakan untuk merumuskan resolusi konflik yang dianggap paling efektif untuk diterapkan.

4. Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian merupakan peran lain yang juga dimainkan oleh Organisasi Regional.

5.

Sejarah Panjang Keengganan Inggris di Uni Eropa Referendum tetap atau hengkang dari keanggotaan UE menjadi komoditas politik Cameron.

Debat apakah Inggris terus terlibat dalam integrasi Eropa atau keluar sebetulnya sudah berlangsung selama  beberapa dekade. Bahkan baru dua tahun sejak negara itu bergabung dengan yang ketika itu bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Inggris pada 1975 mengadakan referendum apakah mereka akan tetap bergabung atau keluar. Ketika masuk MEE Januari 1973, Inggris dipimpin pemerintahan Konservatif, sedangkan referendum itu diadakan saat Partai Buruh berkuasa. Pertanyaan referendum pada 5 Juni 1975 adalah: “Apa menurut anda Inggris harus tetap di Masyarakat Eropa?” dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Saat itu jawaban “ya” mencapai 67,2 persen sehingga Inggris tetap berada di MEE yang sekarang berubah menjadi Uni Eropa (UE) dengan jumlah anggota yang lebih besar.  Namun Inggris tidak sepenuhnya mantap menjadi anggota UE, terlihat dengan penolakan mereka memakai mata uang kawasan Euro dan tetap menggunakan Poundsterling.

UKIP Semakin Menjadi Ancaman

Tuntutan agar diadakan referendum ulang juga terus mengemuka, terutama disuarakan oleh Partai Independen Inggris (UKIP = United Kingdom Independence Party) yang menghendaki keluar dari UE. Untuk diketahui, meskipun UKIP tidak terlalu diperhitungkan dalam pemilu lokal, namun dalam pemilu untuk Parlemen Eropa 2009 mereka berada di peringkat dua dan memiliki jumlah kursi di Parlemen Eropa yang sama dengan milik Partai Buruh, bahkan unggul dalam perolehan suara. Di Eropa, UKIP hanya kalah dari Partai Konservatif. Meningkatnya popularitas UKIP, yang sekarang memiliki 12 dari 73 jatah kursi Inggris di Parlemen Eropa, semakin mengancam pemerintahan yang terbangun dari koalisi dan di pihak lain makin menguatkan tuntutan agar negara itu keluar dari UE. Salah satu alasan menentang keanggotaan di UE adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di kawasan sehingga negara yang kaya harus membantu negara yang lebih miskin. Dengan kata lain, UE dianggap menguntungkan negara-negara Eropa yang kurang sejahtera dan tidak banyak membawa keuntungan bagi negara kaya seperti Inggris. UKIP menargetkan untuk memenangi pemilu 2014 dan bisa membawa Inggris keluar dari UE sebelum 29 juta  penduduk gabungan Rumania dan Bulgaria resmi bergabung di UE.

Jajak Pendapat Menangkan Kelompok Anti UE

Sementara itu berbagai jajak pendapat mengindikasikan kalau makin banyak rakyat Inggris yang ingin keluar UE. Survei yang disponsori media utama The Independent  yang dirilis November 2012 mengindikasikan  bahwa 54 persen rakyat Inggris ingin keluar dari UE, asalkan pemerintah bisa tetap menjaga hubungan dagang yang erat dengan blok itu. Yang mengatakan tidak setuju cuma 36 persen. Jika kelompok penentang UE bisa membujuk masyarakat bahwa hubungan dagang dengan 26 anggota UE tidak akan rusak, mereka bisa memenangi referendum.  Namun mereka yang pro UE mengatakan Inggris tidak akan memiliki suara yang kuat dalam peraturan dagang di kawasan jika hengkang. Survei lain oleh The Opinium pada bulan yang sama menunjukkan 56 persen rakyat mungkin atau pasti memilih hengkang dari UE kalau referendum sederhana  in-or-out  diselenggarakan. Survei yang sama mengindikasikan 68 persen pemilih Partai Konservatif memilih keluar UE, versus 24 persen yang ingin tetap menjadi anggota UE. Di pihak pemilih Partai Buruh perbandingannya adalah 44 persen lawan 39 persen, dan Demokrat Liberal 39 persen versus 47 persen. Temuan ini mengkhawatirkan pemerintahan koalisi Konservatif –  Demokrat Liberal dan pihak oposisi Partai Buruh bahwa para pemilih mereka akan menyeberang ke UKIP yang anti UE.

Perdana Menteri Berubah Sikap

Perdana Menteri David Cameron dari Partai Konservatif, yang semula menolak usulan referendum dan  berpegang pada hasil referendum 1975, akhirnya berubah pikiran . Rabu (23/1) kemarin dia berjanji akan mengadakan referendum in-or-out  dalam lima tahun ke depan. Sebelum saat itu tiba, masa jabatannya akan sudah berakhir, jadi tampaknya dia menggunakan isu referendum ini agar para pemilih tidak pindah ke partai lain dan dia bisa terpilih lagi sebagai perdana menteri. Referendum, yang semula didasarkan para pertimbangan ekonomi dan dagang, akhirnya menjadi komoditas  politik juga.

Dilema Inggris di Uni Eropa Inggris yang bergabung dengan Uni Eropa tahun 1973, awal tahun 2013 beredar isu bahwa Inggris akan mengadakan referendum tentang keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Dalam survey yang dilakukan oleh lembaga survey ICM menunjukkan, 51 % masyarakat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa, sedangkan yang ingin tetap bergabung 41 %. Anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif Douglas Carswell sebagaimana dikutip Reuters mengatakan, Masyarakat Inggris takut jika ekonomi semakin melemah dan nilai mata uang menurun, sehingga masyarakat setuju jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Isu tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama, akan tetapi tidak terlalu menjadi pokok permasalahan di Inggris. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa isu keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa bangkit kembali? Apa faktornya? Siapakah aktor penyebabnya?. Dalam menjabarkan pertanyaan tersebut pakar Kajian Uni Eropa Hubungan Internasional UMY, Dr. Ali Muhammad, M.A, memberikan analisa seputar isu keinginan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dengan melihat sejarah berdirinya Uni Eropa yang dulu bergerak dalam kerjasama tambang dan batu bara 1952. kemudian menjadi suatu wadah ekonomi negara- negara di benua Eropa dan menjadi suatu kekuatan baru dalam organisasi internasional di Eropa. Sedangkan tokoh pendiri Uni Eropa yaitu Robert Schuman, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi dan Jean Monnet. Kenapa Inggirs Ingin keluar dari Uni Eropa? Pertama, Inggris sejak awal bukanlah motor integritas utama di Uni Eropa. Adapun negara yang berperan kuat di Uni Eropa adalah Jerman dan Prancis, sedangkan Inggris yang bergabung dengan Uni Eropa sekitar tahun 1970-an termasuk lambat dalam bergabung. Selain itu, dikalangan tokoh pemerintahan Inggris sendiri juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Ada yang setuju Inggirs bergabung dan ada juga yang tidak setuju untuk bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu Inggris menganggap dirinya sebagai suatu kekuatan yang kuat walaupun tidak berintegrasi dengan Uni Eropa. Sejarah sebelumnya Inggris membuktikan dirinya sebagai ballancer di Eropa, ketika ada perang antar dua negara Inggris

 berpihak pada yang lemah. misalnya pada perang dunia kedua, Inggris membantu Prancis dalam melawan Jerman yang kekuatannya lebih kuat, disinilah Inggris menyebut dirinya ballancer. Kedua, adanya kelompok skeptisme tokoh pemerintahan dan masyarakat di Inggris. Kelompok skeptisme merupakan kelompok yang tidak terlalu setuju Inggris bergabung dalam Uni Eropa, bahkan kelompok ini ada yang berpendapat ekstrem seperti tidak ada keuntungan bagi Inggris bergabung dalam uni Eropa. Jika dilihat dari kekuatan Inggris sebelum bergabung dalam Uni Eropa, memang betul Inggris sudah lebih dulu mempunyai kekuatan yang kuat. Selain itu Inggirs mempunyai bargaining possitions yang cukup  besar diantara negara maju. Mulai dari termasuknya Inggris dalam pemegang hak veto di persatuan  bangsa- bangsa (United Nations), hingga kekuatan militer dan ekonomi Inggris yang terhitung kuat. Kelompok skeptisme di Inggris bukanlah kelompok yang mayoritas, akan tetapi kelompok ini ada diberbagai partai dan institusi di Inggris, sehingga suara kelompok skeptis ini menjadi lantang dan signifikan. Selain itu kelompok skeptis juga banyak bermain di berbagai media dan lembaga- lembaga yang dekat dengan masyarakat. Dengan demikian isu untuk keluarnya Inggris dari uni Eropa sangat mudah diprovokasikan lewat media. Yang membuat banyaknya kelompok skeptis ini mendapat perhatian dimata masyarakat Inggris, juga disebabkan oleh tidak adanya ideologi tertentu yang melekat dalam tubuh kelompok skeptis ini. Sehingga semua golongan yang setuju dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa memberikan kontribusi, baik itu melalui pernyataan dimedia ataupun partisipasi dalam menjalankan referendum. Ketiga, ekonomi Uni Eropa dan negara anggota mulai melemah. Dengan adanya krisis di Uni Eropa, terutama pada negara- negara anggota seperti Yunani, Italia dan lainnya. Menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Inggris sendiri, sehingga dalam survey yang dilakukan di Inggirs banyak yang setuju keluar dari Uni Eropa. Inggris yang memiliki mata uang yang tertinggi di Uni Eropa memiiki keunikan yang membenggakan rakyat Inggris sendiri. Selain menjadi negara pemegang hak veto di Perserikatan BangsaBangsa, Inggris juga menjadi suatu negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang baik dimata  berbagai negara dunia. KabarIndonesia - Inggris yang bergabung dengan Uni Eropa tahun 1973, awal tahun 2013 beredar isu  bahwa Inggris akan mengadakan referendum tentang keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Dalam survey yang dilakukan oleh lembaga survey ICM menunjukkan, 51 % masyarakat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa, sedangkan yang ingin tetap bergabung 41 %.

Anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif Douglas Carswell sebagaimana dikutip Reuters mengatakan, Masyarakat Inggris takut jika ekonomi semakin melemah dan nilai mata uang menurun, sehingga masyarakat setuju jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Isu tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama, akan tetapi tidak terlalu menjadi pokok permasalahan di Inggris. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa isu keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa bangkit kembali? Apa faktornya? Siapakah aktor penyebabnya? Dalam menjabarkan pertanyaan tersebut pakar Kajian Uni Eropa Hubungan Internasional UMY, Dr. Ali Muhammad, M.A, memberikan analisa seputar isu keinginan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dengan melihat sejarah berdirinya Uni Eropa yang dulu bergerak dalam kerjasama tambang dan batu bara 1952. kemudian menjadi suatu wadah ekonomi negara- negara di benua Eropa dan menjadi suatu kekuatan baru dalam organisasi internasional di Eropa. Sedangkan tokoh pendiri Uni Eropa yaitu Robert Schuman, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi dan Jean Monnet. Kenapa Inggris Ingin Keluar dari Uni Eropa? Pertama, Inggris sejak awal bukanlah motor integritas utama di Uni Eropa. Adapun negara yang berperan kuat di Uni Eropa adalah Jerman dan Prancis, sedangkan Inggris yang bergabung dengan Uni Eropa sekitar tahun 1970-an termasuk lambat dalam bergabung. Selain itu, dikalangan tokoh pemerintahan Inggris sendiri juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Ada yang setuju Inggirs bergabung dan ada juga yang tidak setuju untuk bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu Inggris menganggap dirinya sebagai suatu kekuatan yang kuat walaupun tidak berintegrasi dengan Uni Eropa. Sejarah sebelumnya Inggris membuktikan dirinya sebagai ballancer di Eropa, ketika ada perang antar dua negara Inggris  berpihak pada yang lemah. misalnya pada perang dunia kedua, Inggris membantu Prancis dalam melawan Jerman yang kekuatannya lebih kuat, disinilah Inggris menyebut dirinya ballancer. Kedua, adanya kelompok skeptisme tokoh pemerintahan dan masyarakat di Inggris. Kelompok skeptisme merupakan kelompok yang tidak terlalu setuju Inggris bergabung dalam Uni Eropa, bahkan kelompok ini ada yang berpendapat ekstrem seperti tidak ada keuntungan bagi Inggris bergabung dalam uni Eropa. Jika dilihat dari kekuatan Inggris sebelum bergabung dalam Uni Eropa, memang betul Inggris sudah lebih dulu mempunyai kekuatan yang kuat. Selain itu Inggirs mempunyai bargaining possitions yang cukup  besar diantara negara maju. Mulai dari termasuknya Inggris dalam pemegang hak veto di persatuan  bangsa- bangsa (United Nations), hingga kekuatan militer dan ekonomi Inggris yang terhitung kuat. Kelompok skeptisme di Inggris bukanlah kelompok yang mayoritas, akan tetapi kelompok ini ada diberbagai partai dan institusi di Inggris, sehingga suara kelompok skeptis ini menjadi lantang dan

signifikan. Selain itu kelompok skeptis juga banyak bermain di berbagai media dan lembaga- lembaga yang dekat dengan masyarakat. Dengan demikian isu untuk keluarnya Inggris dari uni Eropa sangat mudah diprovokasikan lewat media. Yang membuat banyaknya kelompok skeptis ini mendapat perhatian dimata masyarakat Inggris, juga disebabkan oleh tidak adanya ideologi tertentu yang melekat dalam tubuh kelompok skeptis ini. Sehingga semua golongan yang setuju dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa memberikan kontribusi, baik itu melalui pernyataan dimedia ataupun partisipasi dalam menjalankan referendum. Ketiga, ekonomi Uni Eropa dan negara anggota mulai melemah. Dengan adanya krisis di Uni Eropa, terutama pada negara- negara anggota seperti Yunani, Italia dan lainnya. Menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Inggris sendiri, sehingga dalam survey yang dilakukan di Inggirs banyak yang setuju keluar dari Uni Eropa. Inggris yang memiliki mata uang yang tertinggi di Uni Eropa memiiki keunikan yang membenggakan rakyat Inggris sendiri. Selain menjadi negara pemegang hak veto di Perserikatan BangsaBangsa, Inggris juga menjadi suatu negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang baik dimata  berbagai negara dunia. Akankah Inggris Keluar dari Uni Eropa? Melihat hasi survey tersebut dan jika berjalannya referendum, sangat memungkinkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Karena prinsip atau logika politik akan berpihak pada suara masyarakat yang mayoritas, sehingga partai ataupun pemerintahan inggris akan cenderung menuruti permintaan rakyatnya, terutama  partai konservatif yang sudah menyatakan setuju dengan hasil survey keluarnya Inggris dari uni Eropa. Akan tetapi Inggris harus juga memperhitungkan kembali dalam mengambil keputusan untuk keluar dari Uni Eropa. Dilihat dari sisi ekonomi seperti common market, Inggris justru mendapat keuntungan yang cukup banyak. Selain itu hubungan Inggris dan Amerika Serikat sangat dekat, sedangkan Amerika Serikat meminta agar Inggris jangan keluar dari Uni Eropa, hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden AS Barack Obama, dalam pidato sambutannya saat Perdana Menteri Inggris David Cameron berkunjung ke gedung putih. (*) Inggris dalam Uni Eropa: Keanggotaan Setengah Hati?

Abstrak

Inggris adalah salah satu anggota Uni Eropa yang memiliki karakteristik yang unik dari negara-negara anggota lainnya. Tulisan ini akan mendiskusikan alasanalasan yang mendorong Inggris melamar keanggotaan Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang Uni Eropa), juga alasan yang membuat Presiden Perancis de Gaulle amat menentang keanggotaan Inggris dalam MEE. Sejak resmi bergabung dengan Uni Eropa tahun 1973 (dahulu masih European Community) Inggris selalu menunjukkan sikap berbeda dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Sikap berbeda tersebut konsisten ditunjukkan oleh perdana menteri-perdana menteri yang memerintah Inggris baik dari Partai Konservatif maupun Partai Buruh. Margareth Thatcher (1979-1990) dapat dikatakan sebagai perdana menteri Inggris yang paling anti-Eropa. Ketidaksukaan Thatcher pada ide integrasi Eropa dengan tegas diungkapkannya seperti yang jelas terungkap dalam pidatonya di Bruges-Belgia pada September 1988. Berbeda dengan Thatcher, Perdana Menteri Tony Blair (1997-2007) adalah perdana menteri yang dinilai paling “bersahabat”dengan Eropa meskipun tidak mampu membawa Inggris untuk lebih kongkrit lagi berdiri sejajar dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Pendahuluan Sejarah dan geo-politik Inggris sangat khas dan istimewa. Demokrasi yang kita kenal sekarang sudah mulai dikenal Inggris sejak tahun 1215 Masehi ketika Piagam Magna Charta ditandantangani. Inggris  juga tempat di mana Revolusi Industri pertama kali muncul pada tahun 1750-an. Imperialismenya ke Afrika, Asia, Australia, dan Amerika menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan dunia. Sekarang ini Inggris masih merupakan negara terkuat dalam ekonomi dan militer dan juga merupakan salah satu negara pemegang hak veto di PBB. Letak geografis Inggris yang berbentuk kepulauan membuatnya terpisah dengan negaranegara Eropa lain yang berada dalam satu kontinen. Kondisi ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Inggris dari sisi pertahanan seperti yang terjadi pada masa  pemerintahan Ratu Elizabeth I dan dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1588 yaitu pada masa  pemerintahan Ratu Elizabeth I Inggris berhasil mengalahkan armada besar Spanyol yang antara lain diuntungkan oleh faktor alam Inggris. Faktor geografis juga memberi keuntungan pada Inggris di Perang Dunia II yang menjadikan Inggris sebagai satu-satunya negara di Eropa Barat yang selamat dari invasi tentara NAZI Jerman meskipun tidak luput dari serangan udara. Inggris setelah Perang Dunia II mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ekonomi Inggris pun mengalami kehancuran. Bila sebelum Perang Dunia II Inggris merupakan negara kreditor terbesar maka setelah perang Inggris menjadi negara pengutang terbesar di dunia.1 Perlahanlahan Inggris kehilangan  pengaruhnya di dunia. Tahun 1947, India terpaksa diberikan kemerdekaannya. Kemerdekaan India ini

kemudian disusul dengan dekolonisasi negaranegara jajahan Inggris lainnya. Menghadapi situasi yang  berubah ini Inggris terdorong untuk tetap mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat sebagaimana yang terlihat pada Perang Dunia II. Sampai tahun 1950-an sebagian besar orang Inggris masih percaya bahwa masa depan Inggris adalah bersama Amerika Serikat yang mempunyai kesamaan ras dan bahasa. Hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat ini kemudian berubah menjadi ketergantungan Inggris ke Amerika Serikat. Pada tahun 1960an pandangan Inggris yang memprioritaskan hubungan luar negerinya dengan Amerika Serikat daripada dengan Eropa mulai berubah. Saat itu Inggris mulai menyadari pentingnya untuk juga menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara tetangganya di Eropa sebagaimana yang telah disadari lebih dulu oleh 6 negara Eropa yaitu Belanda, Belgia, Luxemburg, Italia, Jerman, dan Perancis ketika pada tahun 1951 mendeklarasikan European Coal and Steel Community. Dengan didirikannya ECSC, Industri Inggris sangat dirugikan karena tidak dapat  bersaing dengan Jerman, Perancis, dan Italia yang dapat dengan bebas bergerak di antara mereka sendiri dan di negara-negara Benelux.2 Hal tersebut bersamaan dengan makin berkurangnya pengaruh Inggris terhadap negara-negara Persemakmuran tempat barang-barang Inggris dijual. Sementara itu Amerika Serikat juga mulai melihat Eropa termasuk Inggris sebagai satu kesatuan dan lebih memusatkan  perhatiannya pada Cina. Aliansi Atlantik bagi Amerika Serikat adalah aliansi antara Amerika Serikat dengan Eropa Barat daripada persekutuan dengan Inggris saja.3

Motif ekonomi dan politik menjadi faktor pendorong keanggotaan Inggris dalam Masyarakat Eropa (European Community) yang pada 1992 berubah menjadi Uni Eropa.4 Tidak Mudah bagi Inggris untuk meyakinkan enam anggota Masyarakat Eropa terutama Perancis untuk diterima sebagai anggota.Setelah  bertahun-tahun berusaha, baru pada 1971 Inggris diterima sebagai anggota Masyarakat Eropa bersamasama dengan Denmark, Irlandia dan Norwegia. Setelah resmi menjadi anggota Masyarakat Eropa, terdapat banyak penyesuaian yang harus dilakukan Inggris terutama disektor perekonomian dan keuangan yang tidak mudah dilakukan.Kebijakan perdana menteri juga tidak selamanya mendukung integrasi Inggris yang lebih dalam dalam Masyarakat Eropa akibatnya seringkali Inggris “mbalelo” dari kebijakan MEE. Makalah ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana Inggris dalam Masyarakat Eropa (kemudian Uni Eropa) sejak diterima secara resmi sebagai anggota pada 1973 sampai sekarang.Mengapa dalam  penerimaannya sebagai anggota, Inggris seringkali tidak sejalan dengan anggota Masyarakat Eropa lainnya.

Proses Masuknya Inggris dalam Keanggotaan Masyarakat Eropa Tidak lama setelah PM Harold Macmillan (Partai Konservatif) pada 31 Juli 1961 menyatakan akan mengajukan keanggotaan Inggris di Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) maka dimulailah perundingan perundingan resmi di antara Inggris dan MEE untuk menyepakati keanggotaan Inggris tersebut. Namun  perundinganperundingan tersebut terdapat ganjalan terutama ketika membahas mengenai sektor pertanian yang sangat sensitif di banyak negara anggota MEE. Inggris mengimpor semua hasil pertaniannya sehingga tidak perlu memproteksi hasil pertaniannya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan negara anggota MEE lainnya yang sangat berkepentingan dalam melindungi hasil pertaniannya. Petani di Eropa kontinen sudah sejak lama mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan masingmasing negaranya dan diisolasi dari pasaran dunia karena penghasilan petani Eropa relatif rendah sedangkan ongkos produksi tinggi sekali.5 Berlarut-larutnya proses perundingan antara Inggris dan MEE, makin menguatkan keyakinan Presiden Perancis Charles de Gaulle bahwa Inggris dan negara-negara MEE sangat berbeda. De Gaulle khawatir ciri khas yang dibawa Inggris dan negara-negara lain yang akan masuk mengikutinya akan mengubah kesepakatan yang telah dibuat Perancis dan enam anggota awal MEE. Kekhawatiran ini mencapai  puncaknya ketika Inggris menandatangani persetujuan pertahanan dengan Amerika Serikat pada 21 Desember 1962. Dengan persetujuan tersebut Inggris menyerahkan hak pertahanan nuklirnya pada Amerika Serikat sehingga apabila Inggris menjadi anggota MEE otomatis Amerika Serikat akan mempunyai pengaruh langsung atas MEE. Perkembangan ini tentu menjadi ancaman bagi Perancis yang menginginkan Eropa lepas dari pengaruh Amerika Serikat maka pada 14 Januari 1963, Presiden Gaulle memutuskan untuk memveto keanggotaan Inggris di MEE.6 Pada saat itu sebenarnya keanggotaan Inggristinggal menunggu waktu saja tapi veto Perancis menghalangi masuknya Inggris ke MEE.

Gagal dengan keanggotaan pertama, Inggris yang berada dalam pemerintahan PM Harold Wilson (Partai Buruh) kembali lagi mengajukan permohonan keanggotaan MEE pada April 1966. Ketika itu  permasalahanpermasalahan yang mengganjal pada tahun 1961-1963 seperti masalah pertanian dan Persemakmuran relatif sudah teratasi. Inggris berjanji bahwa keanggotaannya tidak akan mengubah dasardasar Masyarakat Eropa bahkan masuknya Inggris merupakan sinergi bagi Eropa Barat.Usaha Inggris ini kembali mendapat ganjalan dari Presiden de Gaulle yang kembali mengajukan veto pada Mei 1967. Presiden de Gaulle masih menganggap Inggris belum siap masuk ke dalam keanggotaan MEE karena hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat. Selain itu muncul pula keraguan di antara 5 anggota MEE yang khawatir akan ikut terbeban dengan perekonomian Inggris. Maka usaha Inggris untuk

menjadi anggota MEE pun mengalami kegagalan kembali. Adalah jelas bahwa selama de Gaulle masih menjadi presiden Perancis maka keanggotaan Inggris dalam MEE adalah suatu hal yang mustahil. Pada tahun 1969, de Gaulle mengundurkan diri sebagai presiden Perancis digantikan oleh George Pompidou. Di bawah pemerintahan baru ini Perancis menyatakan tidak akan menghalangi niat Inggris ataupun negara-negara Eropa lainnya masuk dalam Masyarakat Eropa apabila perluasan keanggotaan tersebut tidak merugikan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Setelah terjadi serangkaian  pembicaraan yang intensif antara Masyarakat Eropa dan Inggris dan calon anggota lainnya (Norwegia, Denmark, dan Republik Irlandia) sejak 30 Juni 1970 maka pada tanggal 23 Juni 1971 Dewan Menteri Masyarakat Eropa menyatakan bahwa perundinganperundingan tersebut telah menghasilkan dasar-dasar yang kuat untuk keanggotaan Inggris dan calon anggota lainnya. Secara resmi Inggris menjadi anggota Masyarakat Eropa pada 1 Januari 1973. Inggris Dalam Masyarakat Eropa Setelah diterima dalam Masyarakat Eropa, Inggris harus menyesuaikan banyak hal dengan aturan-aturan Masyarakat Eropa yang ternyata tidak mudah. Ketika Inggris diterima menjadi anggota Masyarakat Eropa, yang menjabat sebagai perdana menterinya adalah Edward Heath dari Partai Konservatif. Masuknya Inggris ke dalam Masyarakat Eropa pada masa pemerintahan Heath dianggap sebagai suatu prestasi di tengah-tengah berbagai problem ekonomi dan keamanan berkenaan dengan peristiwa “Bloody Sunday” di Irlandia Utara. Namun, dukungan terhadap masuknya Inggris di Masyarakat Eropa mendapat tentangan pada masa pemerintahan perdana mentri Inggris selanjutnya Harold Wilson dari Partai Buruh.7 Harold Wilson adalah perdana menteri yang melamar keanggotaan MEE untuk kedua kalinya pada 1966. Ironisnya pada masa pemerintahannya yang kedua, Harold Wilson mendapat tekanan kuat untuk membawa Inggris keluar dari keanggotaan MEE yang ketika itu telah lebur dengan Euratom dan ECSC menjadi Masyarakat Eropa. Begitu kuatnya tekanan sampai pendapat Partai Buruh sendiri pun terbelah. Wilson memecahkan permasalahan dengan cara yang belum pernah terjadi di Inggris yaitu menyelenggarakan referendum untuk memutuskan kelangsungan keanggotaan Inggris dalam Masyarakat Eropa. Referendum yang dilaksanakan pada 5 Juni 1975 ternyata tetap menginginkan keanggotaan Inggris dalam Masyarakat Eropa.8 Periode 1978 -pada masa pemerintahan Perdana Menteri James Callaghan (Partai Buruh)- merupakan  periode sulit bagi Inggris karena situasi ekonomi yang buruk. Untuk mengatasi situasi ekonomi yang  buruk pemerintah Callaghan lebih memilih untuk meminjam dari IMF ketimbang bergabung dalam

European Monetary System (EMS). Selama negosiasi EMS, Callaghan memilih Kenneth Couzens  –  yang dikenal skeptis terhadap koordinasi mata uang Eropa- sebagai wakil pemerintah Inggris. Dalam negosiasi  pemerintah Inggris menghubungkan penerimaan pengaturan EMS dengan tuntutan reformasi Common Agricultural Policy (CAP). CAP yang diperkenalkan sejak Januari 1962 pada pokoknya adalah subsidi  pada pertanian yang sangat tidak efisien di Eropa. CAP adalah sistem yang menjamin harga-harga bagi  petani untuk menjamin produksi dan stabilitas pangan. Proteksi pertanian di Eropa sudah dimulai sejak abad ke-19 ketika ledakan penduduk menyebabkan berkurangnya penghasilan petani sehingga pemerintah harus mensubsidi mereka. Setelah Perang Dunia II, pemerintah di negara-negara Eropa terus mensubsidi kebijakan pangan mereka karena pertumbuhan sektor pertanian jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor industri. Pemerintah di negara-negara Eropa juga tidak dapat begitu saja mengabaikan kepentingan  para petani yang mempunyai pengaruh politik yang sangat kuat di masingmasing negara. Pemerintah di negaranegara Eropa masih menganggap swasembada pangan sangat penting sebagai bagian dari  pertahanan nasional.9 Terhadap EMS, Callaghan dan menteri keuangannya Denis Healey berkeras untuk tetap mengikutsertakan Amerika Serikat dalam setiap solusi yang menyangkut ketidakstabilan mata uang.Inggris khawatir resiko menghubungkan mata uangnya dengan mata uang negara-negara MEE lain akan mengakibatkan deflasi dan berpengaruh buruk pada perekonomiannya. Pemerintah Inggris ketika itu juga beranggapan bahwa  posisi Inggris sebagai net oil exporter dengan minyak Laut Utaranya berbeda dengan negara-negara Masyarakat Eropa lainnya sehingga pengaturan EMS juga akan membawa dampak yang berbeda Pada akhirnya Pemerintahan Callaghan memilih ikut dalam EMS tapi tidak ikut dalam Exchange Rate Mechanism (ERM) yang justru merupakan inti dari EMS. Kekuasaan Partai Buruh berakhir pada 1979 setelah mendapat mosi tidak percaya. Pemerintahan pun beralih ke tangan Partai Konservatif di bawah Perdana Menteri Margareth Thatcher (1979-1991) yang dikenal mempunyai sedikit saja mempunyai  perhatian terhadap politik luar negeri termasuk pada Masyarakat Eropa. Bagi Thatcher kepentingan Inggris merupakan hal yang paling utama yang selalu dinyatakan langsung tanpa tedeng alingaling. Politik luar negeri Thatcher ditekankan pada tiga hal: pertama, memastikan Inggris tetap dihormati sebagai negara yang berkuasa dengan memiliki senjata nuklir dan kedudukan permanen dalam dewan keamanan PBB; kedua, aliansi yang erat dengan Amerika Serikat; danketiga, tidak mempunyai keinginan  bagi persatuan Eropa yang lebih dalam.11 Terhadap MEE, Thatcher sangat mencurigai arah perkembangan institusi itu menjadi kumpulan birokrasi  besar yang dibencinya.12 Pada sebuah pidato dalam rangka pemilihan langsung pertama parlemen Eropa,

Dari pidato tersebut dapat dipahami bahwa Thatcher menginginkan Masyarakat Eropa tidak membuat kebebasan menjadi berkurang bagi negara-negara di Eropa karena membesarnya birokrasi. Pada masa  pemerintahannya, Thatcher memfokuskan diri pada pemulihan ekonomi Inggris yang terus menurun pada masa pemerintahan sebelumnya. Untuk itu ia berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak  populis seperti menaikkan pajak. Thatcher yang dikenal tidak terlalu concern pada Masyarakat Eropa  berusaha keras untuk meminta pemotongan sumbangan Inggris untuk institusi tersebut. Dalam pertemuan dengan pemimpin Masyarakat Eropa di Strasbourg pada Juni 1979 mengatakan tidak akan menjadi “anak yang dermawan” disaat konstituennya meminta perbaikan dalam berbagai bidang”. Ketelitian Thatcher dalam hal keuangan membuat Presiden Perancis Valery Giscard d’Estaing menyebut Thatcher seperti “la fille d’Epicier”atau “saudara perempuan pengecer”. Meskipun Thatcher menjadi tidak populer dikalangan  pemimpin Masyarakat Eropa, ia akhirnya mendapatkan persetujuan rabat selama tiga tahun yang mencapai total 1,570 juta poundsterling.14 Masalah lain yang dihadapi Thatcher dalam Masyarakat Eropa berkenaan dengan CAP (Common Agricultural Policy). Seperti yang dilakukan pendahulunya, Thatcher menuding kebijakan CAP tidak  bermanfaat dan berlebihan. Thatcher menyebut program CAP menghabiskan hampir 70 persen budget Masyarakat Eropa pada saat ia meraih tampuk pemerintahan. Bagi Thatcher subsidi CAP lebih menguntungkan petani yang tidak efisien di daratan Eropa (baca: Perancis) daripada petani Inggris yang lebih efisien.Inggris sendiri pada dasarnya adalah negara industri yang bertumpu sedikit saja pada  pertanian. Pada tahun 1988, Presiden Komisi Masyarakat Eropa Jacques Delors mengetuai sebuah komisi yang akan mengembangkan strategi bagi uniekonomi dan moneter Eropa yang dikenal sebagai Delors Plan. Delors Planingin menerapkan mata uang tunggal di seluruh Eropa. Jaques Delor-intelektual, sosialis dari Perancis-dikenal suka mengintervensi pada masalah internal negara-negara anggota MEE. Dalam sebuah kunjungan ke Inggris pada tahun 1988, ia mengetengahkan pandangannya tentang federasi dan sosialis Eropa. Sebagai seorang anti- Eropa, Thatcher menyebut sikap Delors akan mencederai demokrasi karena akan membawa Eropa menuju sentralisasi dan birokratisasi. Dalam pidato yang terkenal sebagi “Bruges Speech” pada 20 September 1988, ia menyatakan Eropa berjalan ke arah yang salah sembari menekankan  pentingnya pentingnya keberagaman di Eropa. Memang kemudian Thatcher menyetujui juga masuknya Inggris dalam pengaturan European Exchange Mechanism (ERM), tetapi hal tersebut dilakukan karena tekanan Masyarakat Eropa dan orang dalam partainya sendiri. 15 Masa pemerintahan Perdana Menteri John Major dari Partai Konservatif ditandai oleh perubahan besar yaitu berakhirnya Perang Dingin yang telah berlangsung hampir lima puluh tahun.Dengan berakhirnya

Perang Dingin, tampak keinginan negara-negara Uni Eropa terutama Perancis dan Jerman untuk lebih mandiri dan mempunyai identitasnya sendiri di dunia tanpa bayang-bayang Amerika Serikat.16 Pada saat dilantik sebagai perdana menteri, John Major berjanji tidak akan meneruskan kebijakan Eropa Thatcher. Akan tetapi situasi ekonomi yang sulit kembali harus dihadapi Inggris pada masa pemerintahan Major. Pemberlakuan tingkat suku bunga yang tinggi oleh Jerman menyebabkan Inggris sulit menurunkan suku  bunganya sehingga Inggris terjebak dalam resesi yang lebih dalam lagi.17 Major setuju pada Economic Monetary Union (EMU) tapi hanya jika Uni Eropa mengamandemen Maastricht Treaty yang memungkinkan Inggris opt-out pada EMU jika menginginkannya. Sejak 1997 hingga kini Inggris di bawah pemerintahan Partai Buruh. Perdana Mentri Tony Blair yang berkuasa selama sepuluh tahun hingga 2007 terkenal dengan kebijakannya yang sangat loyal terhadap Amerika Serikat. Berbeda dengan Perancis dan Jerman yang menentang Perang Irak, Inggris di bawah  pemerintahan Tony Blair sangat mendukung kebijakan Presiden Amerika Serikat George Bush Jr untuk menginvasi Irak pada 2003 setelah sebelumnya juga mendukung kebijakan AS menginvasi Afghanistan  pada 2001. Berbeda dengan perdana menteri Inggris lainnya, Tony Blair dikenal sebagai pemimpin pemerintahan Inggris yang felt at home at EU.18 Namun begitu sikap bersahabat yang ditunjukkan Perdana Menteri Blair belum berhasil membawa Inggris semakin dekat dengan Eropa. Blair adalah perdana menteri termuda dalam sejarah Inggris setelah William Pitt pada abad ke-18. Ia adalah generasi yang lahir setelah tahun 1950 yang tidak mengalami langsung Perang Dunia sebagaimana perdana menteri-perdana menteri Inggris sebelumnya. Dengan latar belakang tersebut dapat dimengerti sikap yang lebih moderat yang ditunjukkannya terhadap Eropa meskipun masih belum mampu membawa Inggris ke langkah yang lebih kongkrit seperti masuk dalam zona Euro. Gordon Brown menggantikan Tony Blair sejak 2007. Sebagai menteri keuangan Tony Blair yang samasama berasal dari Partai Buruh, sejak awal diperkirakan tidak ada yang berubah dalam kebijakan Inggris menyangkut Eropa. Pandangan politik luar negerinya tetap Atlanticist meskipun tidak terlalu menyolok seperti masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan Brown tentan Eropa dan Uni Eropa pun tidak akan  berubah banyak. Ia memandang Uni Eropa fleksibel, menganut pasar bebas dan pragmatis.Ketika menjadi menteri keuangan masa Perdana Menteri Blair, Gordon Brown telah mempertahankan Inggris tidak mengadopsi Euro yang dilanjutkan pada saat ia menjabat sebagai perdana menteri.19 Penutup

Hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat yang mempunyai berbagai kesamaan seperti  bahasa, kultur, dan sejarah membuat Inggris lebih mementingkan hubungan luar negerinya pada negara di seberang Atlantik itu daripada ke negara-negara di Eropa. Namun keadaan berubah pada tahun 50-60-an ketika peran Inggris di dunia semakin tidak dominan seiring dengan berubahnya kebijakan Amerika Serikat dalam memandang Inggris, terus merosotnya perekonomian Inggris, dan makin menurunnya hubungan dengan negara-negara persemakmuran yang justru menjadi pasar bagi produk-produk Inggris. Inggris pun mengalihkan perhatian ke Eropa dan berniat menjadi anggota MEE. Namun keanggotaan Inggris ke dalam MEE tidak mudah karena mendapat tantangan terutama dari Perancis di bawah Presiden de Gaulle. Inggris baru dapat menjadi anggota MEE (yang telah lebur ke dalam European Community)  pada masa Perancis berada di bawah kepemimpinan Presiden Pompidou. Keanggotaan Inggris dalam EC (sekarang bernama European Union) sampai sekarang masih menarik untuk dikaji karena seperti yang ditakutkan de Gaulle dahulu, Inggris memang mempunyai kepentingan yang berbeda dengan negara EU terutama dengan Perancis. Hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat tidak dapat dihilangkan  begitu saja. Hingga sekarang meskipun minoritas masih dapat ditemukan Euroscepticism di Inggris.20 Tampaknya Inggris masih memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dalam keluarga besarnya, Eropa. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Davies, Norman, The Isles: A History, 2nd Edition London: Macmillan, 2000 Eric J. Evans.Thatcher and Thatcherism, Routledge:Kent, 1997 Luhulima, C. P. F. Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan, Jakarta:Gramedia, 1992 Michelle Cini. (ed). European Union Politics, Oxford:Oxford University Press, 2003 Wiarda, Howard J. (ed). European Politics in The Age Globalization, Forth Worth:Harcourt College Publisher, 2001