PERANAN KOMITE AUDIT DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN : ULASAN HITORIS, TEORI, PRAKTIK, DAN PERSPEKTIF Oleh Dr. Hekinus Manao 1. PENDAHULUAN
2. PERKEMBANGAN HISTORIS 3. TINJAUAN TEORITIS 4. FUNGSI KOMITE AUDIT 5. FORMAT DAN SARANA 6. EFEKTIFITAS KOMITE AUDIT 7. KOMITE AUDIT DI INDONESIA : SEBUAH PARADIGMA BARU
PENDAHULUAN Sebuah fenomena baru dalam sistem pengelolaan perusahaan (corporate governance) belum lama ini diperkenalkan, yakni dengan dianjurkanya pembentukan suatu komite yang disebut komite audit (audit committees) di lingkungan masing-masing perusahaan. Gagasan pembentukan komite ini diperkenalkan dan dianjurkan oleh beberapa tokoh ekonomi dan bisnis yang secara khusus berkepentingan dengan efektifitas sistem pengendalian pada badan-badan usaha di Indonesia. Di antara penganjur tersebut adalah Direksi Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank untuk membentuk dengan segera komite dimaksud sebagaimana diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia no. 27 / 163 / KEP / DIR tanggal 31 maret 1995. Dalam dua tiga tahun ini, beberapa perusahaan nasional telah membentuk komite audit. Ada yang membentuknya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (mandatory). Ada pula yang membentuknya atas dasar sukarela (voluntary). Diantara perusahaan yang telah memiliki komite audit adalah PT Telkom, Ficorinvest, LIPPO Bank, dan Krakatau Steel. Sebagai instrument baru dalam sistem pengendalian organisasi perusahaan, tampaknya masih perlu upaya yang banyak untuk memperjelas fungsi dan aspek-aspek teknis dari komite dimaksud. Upaya tersebut perlu agar dapat dipertimbangkan manfaat maupun kerugian yang dapat timbul dengan adanya komite audit. Penjelasan yang memadai diperlukan sebelum mengambil keputusan tentang apakah komite audit perlu dibentuk atau tidak. Bagi perusahaan, kehadiran komite audit – walaupun dapat menjadi sarana bagi peningkatan efektivitas sistem pengendalian sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan – juga akan mengakibatkan pertambahan biaya. Bagi para akuntan independen, pemahaman yang memadai tentang komite audit dibutuhkan agar bisa menilai dan menata kembali hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya atau yang akan menjadi kliennya. Bagi auditor intern,
keberadaan komite audit akan mempengaruhi mekanisme kegiatannya, termasuk tanggungjawabnya dalam penyajian laporan audit. Bagi profesi akuntansi, elemen sistem pengendalian dalam wujud komite dimaksud merupakan tantangan dan sekaligus sebagai peluang yang baru. Sementara bagi pihak-pihak lain, seperti pemilik, pemegang saham, dan kreditur, eksistensi komite audit dapat memberi nilai tersendiri. Makalah ini dipersiapkan dengan tujuan untuk memberi pemaparan tentang pokok-pokok fungsi komite audit dan peranannya terhadap usaha peningkatan efektifitas pengendalian organisasi perusahaan, serta memberi penjelasan tentang beberapa aspek teknis dari keberadaan komite itu sendiri. Dalam penyajian ini, akan dipaparkan terlebih dahulu dimensi historis dari komite audit secara singkat. Paparan tersebut difokuskan pada riwayat perkembangannya di Amerika Serikat di mana gagasan ini bermekar, sekalipun ide orisinilnya datang dari tempat lain. Pada bagian berikutnya akan diadakan tinjauan teoretis yang mendorong (to justify) keberadaan komite audit dalam kancah pengelolaan perusahaan. Kemudian akan didiskusikan fungsi dan peranan komite audit yang disusul oleh uraian teknis mengenai faktor-faktor yang perlu dalam menunjang keberhasilan suatu komite audit. Uraian tersebut akan mendiskusikan pula hubungan antara komite dengan auditor independen, auditor internal, serta dewan komisaris. Dalam bagian akhir, diskusi akan diarahkan pada evaluasi serta harapan yang diinginkan dari fenomenon baru ini, khususnya dalam meningkatkan efektifitas fungsi pengendalian di lingkungan badan-badan usaha atau organisasi niralaba di Indonesia.
PERKEMBANGAN HISTORIS Walaupun komite audit baru diperkenalkan di Indonesia, sesungguhnya komite ini bukan suatu barang baru. Perhatikan misalnya contoh laporan nyata berikut ini : Great Western Railway Report of the Audit Committee The auditors and Mr. Deloitte attended the committee and explained the varius matters connected with the finance and other depertements of the railway, which explanations were highly satisfactory. The committee consider the auditors have performed their arduous duties with great care and intelligence and therefore confidently recommend that they be continued in office.
Paddington station 22 nd februari, 1872
Benyamin lancaster chairman
Contoh laporan di atas menunjukkan bahwa komite audit telah eksis lebih seratus tahun lalu dan tugasnya antara lain adalah mewakili pemegang saham untuk menilai pekerjaan auditor independen. Sekitar pertengahan abad sembilan belas, gagasan komite audit ini memang telah ada. Beberapa perusahaan di U.K. telah mengaktifkan komite tersebut di lingkungannya. Anggotanya dipilih dari antara pemegang saham yang dipandang memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan auditing. Tujuan adalah dalam rangka menjembatani pemegang saham dengan manajemen, serta dengan auditor eksternal. Dewasa ini, komite audit telah beroperasi sebagai bagian organisasi pada berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Korn / Ferry International dalam tahun 1989, sekitar 98 persen dari perusahaan besar (sebagian bukan perusahaan yang go public) yang disurvei ternyata telah memiliki komite audit [Sommer, 1991]. Tampaknya keberadaan komite audit telah diakui sebagai slah satu kutub dari mekanisme akuntabilitas perusahaan (corporate accontability) di lingkungan pasar bisnis Amerika Serikat. Birkett [1986] memberikan ulasan historis bagaimana komite audit mengalami perkembangan sejak tahun 1930-an hingga pertengahan 1980-an. Pembentukan komite audit ternyata telah banyak dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa penyelewengan yang menodai citra pengendalian badan usaha di bagian utara bumi Amerika. Komite audit diaktifkan sebagai jembatan komunikasi antara auditor independen dengan para komisaris serta dengan direksi dalam rangka mencegah terulangnya penyelewengan seperti dalam kasus McKesson & Robins (1937-1938). Laporan lengkap mengenai kasus tersebut yang dirampungkan dan dipublikasikan oleh bursa efek new york (NYSE) dalam tahun 1939 sekaligus merekomendasikan pembentukan komite audit yang diberi wewenang menunjuk auditor independen. Komite tersebut merupakan bagian dari dewan komisaris dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat perusahaan. Laporan yang disampaikan oleh NYSE tersebut mendapat tanggapan positif dari badan pengawas pasar modal di AS, the securities exchange commission (SEC), yang menerbitkan accounting series release no 19 dalam tahun 1940. ASR 19 tersebut menyarankan perusahaan-perusahaan yang masuk pasar modal (go public) untuk menugaskan komite tertentu yang terdiri dari pihak-pihak yang bukan pejabat perusahaan (non-officer committee) untuk penujukan auditor eksternal serta pengawasan hubungan kontrak antara perusahaan dengan auditor tersebut. Rekomendasi SEC tersebut kemudian mendapat respons positif dari beberapa perusahaan yang mulai menciptakan komite dalam organisasi perusahaannya.
Setelah itu tidak terdapat perkembangan penting dalam riwayat komite audit hingga tahun 1960-an diinjak ketika kasus-kasus penyelewengan mulai membiak kembali. Kasus BarChris dalam tahun 1968 misalnya, telah menyadarkan dunia bisnis untuk menghidupkan kembali gagasan audit setelah mengalami nasib “terlupakan” selama hampir dua puluh tahun. Tekanan-tekanan makin intensif untuk menetapkan kewenangan penunjukan serta pengawasan atas kegiatan auditor independen serta tanggungjawab atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan oleh suatu komite dari dewan komisaris (outside directors). Independensi dari komite tersebut juga mendapat perhatian pada masa itu. Dalam tahun 1967, badan eksekutif organisasi profesi akuntan di Amerika Serikat (American Institute of CPAs) menerbitkan sebuah statemen yang merekomendasikan agar setiap perusahaan yang go public membentuk suatu komite yang terdiri dari orang-orang yang bukan pejabat perusahaan yang diberi kewenangan menunjuk auditor independen dan mengikuti terus-menerus pelaksanaan kegiatan dari auditor tersebut. Menurut statemen AICPA tersebut, komite audit dimaksud perlu diciptakan agar sanggup menjadi kekuatan pendukung bagi pengendalian internal secara menyeluruh serta kemampuan dan struktur financial perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komite audit akan memberi nilai tambah terutama bagi para pemegang saham karena obyektifitas laporan keuangan perusahaan semakin ditingkatkan. Menurut AICPA, kehadiran komite akan menjadi “(a) further step in the continuing improvement of corporate financial reporting to the investing public” (AICPA, 1967, p.10). Profesor Mautz dan Newman menerbitkan sebuah laporan riset dalam tahun 1970 mengenai berbagai hal sekaitan dengan komite audit. Dalam laporan ini diungkapkan bahwa hanya 121 dari 385 perusahaan yang disurvei telah memiliki komite audit. Dari yang seratus dua puluh satu itu, 40 persen baru saja membentuk komite tersebut sekitar tahun 1960-an. Barangkali karena memperoleh informasi dari studi yang dilakukan Mautz & Newmann [1970] tersebut, SEC mengulangi kembali rekomendasinya dengan menerbitkan ASR no. 126 yang terbit juli 1972, SEC menekankan kembali tangungjawab komite audit untuk memperkuat independensi auditor ekstern yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam rentetan perkembangan ini, pasar modal utama Amerika Serikat di New York, yakni New York Stok Exchange (NYSE), menerbitkan pernyataan dalam tahun 1973 yang mendesak pembentukan komite audit yang terdiri dari 3 hingga 5 orang anggota oleh setiap perusahaan yang terdaftar pada NYSE. Per 30 juni 1978, setiap perusahaan domestik yang terdaftar di bursa NYSE disyaratkan untuk memiliki komite audit. Dengan berbagai perkembangan penting tersebut, Mautz dan Newmann memutakhirkan hasil studinya melalui survei ulang yang dilaporkan tahun 1977. ternyata, hasil studi ulang tersebut menunjukkan perkembangan jumlah perusahaan yang memiliki komite audit dari
hanya 32 persen dalam tahun 1970 menjadi 88 persen dalam tahun tersebut. Ini jelas merupakan lompatan yang besar dalam kurun waktu hanya sekitar tujuh tahun. Dua subkomite yang dibentuk oleh kongres Amerika Serikat untuk menilai kinerja pasar modal dan perlindungan terhadap para pemegang saham, yakni moss subcommittee dan metcalf subcommittee, menyampaikan laporannya dalam bulan september dan desember 1976, secara berturt-turut. Kedua laporan tersebut ternyata ikut mendesak SEC agar menetapkan komite audit sebagai keharusan bagi setiap perusahaan yang go public. Desakan tersebut ditindaklanjuti oleh SEC dengan meminta AICPA untuk mengharuskan para anggotanya menetapkan syarat bahwa penunjukan mereka harus oleh suatu komite audit. Kendati pun AICPA mendukung permintaan SEC tersebut, AICPA tetap tidak mendapat dasar yang kuat untuk mengatur keberadaan komite audit ini dalam suatu standar audit agar menjadi persyaratan dalam menerima penugasan audit (audit engagement). Dalam periode 1070-an, berbagai kasus perdata dan pidana telah melibatkan profesi audit, seperti kasus Penn Central (1972), Equity Funding (1974), Mattel (1974), dan Kllearn Properties (1977). Kejadian itu telah semakin mendorong tuntutan masyarakat terhadap independensi auditor serta peningkatan peran komite audit dalam pengendalian perusahaan. Bahkan beberapa anggota kongres Amerika Serikat menjadi semakin vokal untuk mengefektifkan komite audit di perusahaan- perusahaan yang go public. Senator Church, Clark, dan Peaoson bergabung mengajukan rancangan undang-undang (senate bill) no. 3379 dalam bulan mei 1978. begitu pula senatorMetzenbaum mengajukan rancangan undang-undang berjudul “protection of shareholder right act of 1980” dalam bulan april 1980. kedua rancangan undang-undang tersebut menjabarkan tanggungjawab dari komite audit perusahaan. Undang-undang anti korupsi di luar negeri atau the foright corrupt practices act (FCPA) yang disahkan tahun 1977 telah pula menjadi dorongan bagi perusahaan-perusahaan untuk membentuk suatu komite audit (eichenseher & shields, 1985). Organisasi pedagang sekuritis melalui loket (over the counter) yang dikenal sebagai NASDAQ juga telah mengikuti jejak NYSE sejak tahun 1989 yang mengharuskan perusahaan peserta NASDAQ untuk memiliki komite audit dengan anggota mayoritas yang terdiri dari orang-orang yang bukan pejabat perusahaan. Bursa sekuritis AMEX (the american stock exchange), walaupun tidak menjadikan komite audit sebagai syatar, mendesak para anggota bursanya untuk memiliki komite tesebut. Dalam pertengahan tahun 1980-an, enam orang pakar di bidang pengendalian bisnis perusahaan di Amerika Serikat yang secara sukarela bergabung dalam suatu panitia yang disebut the national commission on fraudulent financial reporting (NCFFR), dan di ketuai oleh James C. Treadway (seorang eksekutif bisnis sekuritis kondang dan mantan anggota SEC),
mengeluarkan laporan pada tahun 1987 yang mengajukan sebuah daftar tugas yang perlu dilakukan oleh perusahaan, SEC, akuntan publik, lembaga pendidikan, dan para lembaga penyusun standar akuntansi. Panitia yang dikenal sebagai Treadway Commission itu dimaksudkan untuk merancang langkahlangkah yang perlu dalam menangkal berbagai penyelewengan dan kecurangan. Panitia itu didukung oleh para organisasi pemerhati masalah-masalah bisnis, keuangan, pasar modal, dan akuntansi. laporan panitia tersebut serta langkahlangkah lebih lanjut yang dibuat para organisasi pendukung yang disebut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) selalu menunjuk unsur komite audit sebagai salah satu perhatian untuk ditingkatkan peranannya. Salah satu yang menarik dari perkembangan tersebut adalah kenyataan bahwa pada hampir semua perusahaan di Amerika Serikat kini telah terdapat komite audit, tidak terdapat satu pun ketentuan hukum (yang mengikat) bahwa keberadaan tersebut adalah keharusan. Rekomendasi dari kongres, SEC, dan AICPA, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh NYSE bukanlah produk hukum, dan sifatnya fakultatif. Kecuali di negara bagian Connecticut yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk memiliki komite audit, tak ada satu negara bagian manapun yang menetapkan dalam undang-undang perseroan terbatasnya bahwa komite audit merupakan keharusan. Oleh karena itu, pengakuan perlunya komite audit dapat dipandang sebagai persyaratan pasar (required by the market), bukan karena diharuskan secara hukum (required by law). Tinjauan historis ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit menjadi semakin penting terutama untuk memulihkan dan mempertinggi daya tahan perusahaan setelah berbagai kasus kecurangan terjadi. Tujuan pembentukan komite audit ini umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar.
TINJAUAN TEORITIS Teori mengenai kepemilikan dan pendelegasian pengelolaan (the contracting theory) memandang keberadaan suatu perusahaan sebagai hasil dari quasi-perjanjian (a nexus of contracts) antar berbagai pihak, antara lain pengelola, pemegang saham, kreditur, pemerintah, serta masyarakat (Watts & Zimerman, 1986). Menurut teori ini, hubungan antara pihak-pihak tersebut pada hakekatnya sukar tercipta karena kepentingannya yang saling bertentangan. Konflik di antara manajemen dan pemegang saham, misalnya, terjadi karena pemegang saham di satu pihak berkehendak agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingannya, namun tidak akan mampu mengamati tindakan manajemen terus-menerus. Di lain pihak, manajemen memiliki peluang untuk memuaskan kepentingannya tanpa diamati langsung oleh pemilik. Walaupun Fama (1980) berteori bahwa konflik tersebut dapat dieliminasi melalui pasar
tenaga kerja yang mampu memberi label harga bagi para manajer menurut kualitas dan tingkat kepercayaan yang diberikan kepadanya, teori ini banyak ditepiskarena friksi dalam pasar tenaga kerja yang tidak seratus persen mampu mengungkapkan secara obyektif karakteristik seorang manajer. Menurut contracting theory yang juga dikenal sebagai teori prinsipal dan agen (the principal-agent theory), hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan berbeda tersebut berhasil diwujudkan dengan optimal, melelui penciptaan beberapa mekanisme yang mampu meredam tindakan manajemen untuk merugikan pemilik, dan mendorong pemilik untuk mempercayakan sumber daya miliknya ke tangan manajemen. Menurut pengakuan teori ini, mekanisme tersebut terwujud dalam akuntansi serta auditing. Baik akuntansi maupun auditing memiliki nilai pasar yang strategis dalam membantu terciptanya hubungan yang optimal dan ekonomis dengan pengorbanan atau costs yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi pasar. Tanpa akuntansi dan auditing, tetapi nilai pasar yang dihasilkan dari interaksi kedua pihak tersebut pasar akan mencerminkan potongan harga atas risiko yang tidak bisa dipantau. Kredit bank akan membenahi bukan yang lebih tinggi karena alasan yang sama. Akibatnya, pasar tidak optimal. Akuntansi serta auditing memang memiliki label harga. Harga itu merupakan biaya pemantauan, atau the costs of monitoring, untuk mencapai keyakinan bahwa hubungan tersebut tidak akan dirusakkan (abused) oleh setiap pihak. Pihak-pihak yang berkepentingan bersedia membayar harga bagi akuntansi maupun auditing, karena dinilai manfaat yang ditimbulkannya. Biaya untuk itu menurut Jensen dan Meckling [1976] dikatakan sebagai biaya keagenan (agency costs). Selain itu, fungsi organisasi juga telah diterimasecara teoretis sebagai bagian dari sistem pengendalian perusahaan yang menunjang terbantuknya hubungan principal-agen yang optimal [Jensen & Meckling, 1976]. Salah satu mekanisme organisasi yang dipadukan dengan mekanisme auditing telah diwujudkan dalam keberadaan komite audit. Komite audit menurut pandangan teoritis ini dapat diterima dalam ekonomi pasar karena menawarkan peran dalam meredam dan menyelesaikan konflik atau kepentingan yang saling tabrakan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam terbentuknya organisasi bisnis. Dengan demikian, komite audit dapat dipandanng secara teoritis sebagai wujud pemantauan (a monitoring mechanism) yang diharapkan dapat mengoptimalkan agency costs. Hal ini mudah dipahami dalam konteks pemilikan suatu perusahaan yang tersebar dalam jenjang sekuritas, mulai dari pemberi kredit dagang ke pemilikan bagian pecahan saham yang diramu dalam bentukreksa dana. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan semakin menjauh dari pusat pengelolaan bisnis itu sendiri, sehingga mereka perlu menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk mewakili kepentingan mereka. Menurut
Fama [1980], keberadaan komisaris serta komite-komitenya merupakan lembaga yang muncul dan tumbuh karena induksi permitaan pasar sehingga fungsi manajemen di tingkat yang lebih tinggi dapat diamati dan dikomunikasikan kepada pasar. Haka dan Chalos [1990] mengemukakan bahwa terdapat tiga mekanisme organisasi pemantauan yang penting dan eksis sebagai hasil induksi permintaan pasar, yakni (i) dewan komisaris (nonmanager board of direktors), (ii) auditor eksternal, dan (iii) auditor internal. Komite audit merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris. Komisaris dengan komite audit berfungsi sebagai arbitrase di antara para manager, dan bertindak sebagai pelaku utama dalam menjembatani para manajer tersebut dengan para pemilik (residual claimans) [Fama & Jensen,1983]. Menurut konsep ini, fungsiutama komite audit adalah menjaga fungsifungsi akuntansi, laporan keuangan, serta masalah-masalah finansial perusahaan. Komite audit menjadi wakil dan kepanjangan tangan dewan komisaris yang diharapkan melakukan kontak dan komunikasi langsung dengan mereka yang melakukan kegiatan akuntansi dan auditing serta para manajer keuangan serta operasi. Ditinjau dari kacamata perusahaan, bukti empiris menunjukkan bahwa banyak dari mereka telah merasakan manfaat komite audit dalam meningkatkan independensi auditor ekstern. Menurut hasil survei tersebut, perusahaan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya dan sumber daya untuk kepentingan tersebut [Mautz & Neary, 1979]. Dengan demikian, menurut pandangan ini komite audit dapat mempertinggi nilai ekonomis dari penugasan auditor eksternal karena independensinya lebih terjamin dan juga kualitas kerjanya akan lebih baik. Tetapi walaupun secara hipotesis kehadiran komite audit dapat memberi pengaruh positif terhadap profesi auditing, hingga saat ini belum ada pengujian secara empiris mengenai persepsi auditor terhadap keberadaan komite audit itu sendiri. Studi yang telah banyak dilakukan mengenai hubungan antara komite audit dengan akuntan independen umumnya masih bersifat deskriptif dan terbatas pada peranan komite audit dalam penunjukan auditor independen, seperti halnya studi yang dilakukan oleh Kunitake [1981], Lynn[1985]. Dan Cottel & Rankin [1988]. Beberapa studi yang lain menyelidiki persepsi komite audit tentang kualitas audit oleh auditor eksternal [Schroeder et al., 1986; Knapp, 1991]. Sebuah proposal studi yang bertujuan untuk menyelidiki pola komunikasi antara komite audit dan akuntan independen telah dibahas dalam makalah yang ditulis oleh Manao [1992]. Sepanjang menyangkut hubungan antara komite audit dengan auditor internal, literatur yang tersedia umumnya masih bersifat deskriptif dan umumnya dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal profesi, seperti the internal auditor. Ulasan
akademis mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Fama & Jensen [1983], Aram & Cowen [1983], dan Apostolou & Strawser [1990]. Dari literatur yang terbatas itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan komite auditjuga telah ikut memperkuat peranan auditing internal, khususnya karena mereka dituntut untuk berkomunikasi langsung dan melaporkan kegiatannya pada komite tersebut. Tinjauan, ulasan, dan studi empiris mengenai hubungan komite audit dengan manajemen boleh dikatakan lebih angka lagi. Dari literatur yang ada, sebuah laporan deskriptif dari sebuah survei telah dilakukan oleh Bacon (1983) dalam Confence Board Report no. 914. laporan ini mengungkapkan gambaran pesat yang dialami oleh komite audit hanya tempo dekade sejak pertengahan tahun 1960-an. Sebuah studi yang cukup penting dalam kaitan ini telah dipublisir hasilnya oleh Kalbers dan Fogarty [1993]. Studi mereka ini berusaha menilai faktor-faktor yang penting dalam keberhasilan dan efektifitas komite audit. Hasil olahan survei tersebut mengungkapkan bahwa (1) kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, (2) kerjasama manajemen, dan (3) kualitas atau kompetisi personil dari komite merupakan faktor yang dominan dalam keberhasilan komite audit dalam mengemban tugasnya. Secara menyeluruh, tinjauan teoritis terhaddap komite audit di atas memberi petunjuk bahwa keberadaan komite tersebut memang memiliki landasan yang kuat apabila kekuatan atau pengaruh pasar dibiarkan bekerja. Hanya saja, pengujian-pengujian empiris terhadap kaitan hipotesis yang menunjang dukungan terhadap komite audit masih sangat terbatas sekali. Teori belum mampu menjelaskan apakah tanpa desakan unsur regulator pasar seperti SEC, pertumbuhan komite audit akan berlangsung seperti yang kita saksikan selama ini di Amerika Serikat.
FUNGSI KOMITE AUDIT Dewasa ini, keberadaan komite audit diantara perusahaan kelas domestik sampai kelas dunia, khususnya di negara-negara yang ekonomi bisnisnya sudah sedemikian pesat, telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (corporate governance). Kehadiran komite audit ini telah mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk para pengelola pasar modal, pemerintah, masyarakat investor, profesi hukum, dan terutama dari profesi auditing. Dukungan profesi auditing dapat terlihat misalnya dalam ikhtiar mereka – terutama kantor-kantor akuntan publik yang besar (the big sixes) – untuk menyediakan pedoman atau buku petunjuk mengenai bagaimana komite audit harus berperan secara efektif. Di U.K. , sebuah proposal telah dipresentasikan kepada parlemen (white paper, Cmnd. 7037) untuk tujuan yang sama. Di Kanada,ketentuan mengenai perlunya komite audit ini bahkan telah dimuat dalam undang-undang perseroan terbatasnya, the Business Corporation
Act (1975), yang berlaku di negara Ontario dan British Columbia. Dari uraian perbandingan yang pernah dilakukan, tampaknya, fungsi dan peranan komite audit di beberapa negara umumnya mengikuti pola perkembangan komite audit di Amerika Serikat [AISG, 1977; Tricker, 1994. Walaupun komite audit telah berkembang luas di kalangan organisasi usaha di negara-negara maju, fungsi dan peranannya belum pernah dirumuskan secara definitif. Hal ini bisa dipahami sehubungan dengan evolusi yang masih terus berlangsung dalam fungsi dan peranannya. Akan tetapi berdasarkan model yang telah berkembang sebagai tradisi, fungsi dan peranan komite audit adalah mewakili para pemegang saham dan dewan komisaris dalam lima hal : 1. 2. 3. 4.
Penunjukan atau penominasian auditor independen. Review kegiatan serta hasil kegiatan auditor andependen. Review atas sistem pengendalian internal, termasuk auditor internal. Review terhadap laporan-laporan manajemen, terutama laporan keuangan. 5. Indetifikasi hal-hal yang memerlukan investigasi khusus oleh dewan komisaris. Penunjukan Nominasi Atas Auditor Independen Sebelum auditor independen ditunjuk, barangkali sejumlah KAP diundang mengajukan proposal tertulis. Dalam proses penunjukan tersebut, beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan, terutama mengenai : -
-
-
-
-
-
-
-
Independensi Reputasi (termasuk mengenai kasus-kasus litigasi yang yang pernah dialami) Jenis-jenis servis yang dapat dilakukan Personil yang akan ditugaskan Spesialisasi dan kelas perusahaan yang biasa dilayani Lokasi pelayanan (jumlah cabang atau perwakilan) Kendali mutu (telaahan sejawat atau peer review, dsb) Taksiran biaya (fees)
Anggaran dasar perusahaan biasanya mengatur tentang kewenangan penunjukan auditor independen. Idealnya, kewenangan untuk menyeleksi auditor independen sepenuhnya berada di tangan pemegang saham. Akan tetapi, kewenangan itu barangkali diserahkan lebih lanjut kepada dewan komisaris. Secara tradisional, keputusan penunjukan tersebut tetap berada ditangan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau dewan komisaris. Namun, RUPS dan dewan komisaris biasanya tidak akan terlibat dalam persiapan-persiapan teknis penyeleksian maupun pertimbangan yang perlu sebelum seleksi dilakukan karena beberapa kendala, terutama kendala waktu serta kemampuan teknis (kompetensi). Oleh karena itu, proses penyeleksian itu biasanya dilakukan oleh
manajemen. Dewan komisaris dan RUPS akhirnya hanya menjadi pemberi stempel belaka. Dalam skenario seperti itu, akhirnya kehendak manajemen akan lebih terakomodir dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham atas auditor independen. Sebagai terobosan untuk mengatasi kendala itu, keberadaan komite audit dipandang sebagai jalan pemecahan. Kedudukan komite audit yang merupakan bagian atau kepanjangan tangan pemegang saham dan dewan komisaris, serta dengan kompetensi yang mereka miliki, diharapkan akan bisa dioptimalkan fungsi auditor independen bagi perusahaan tersebut. Lazimnya, penominasian auditor tersebut diserahkan kewenangan kepada komite tersebut, dan kemudian RUPS atau dewan komisaris memberikan keputusan formal atas dasar nominasi tersebut. Review Kegiatan Serta Hasil Kegiatan Auditor Independen Sepanjang pelaksanaan tugasnya, auditor independen selayaknya dievaluasi. Beberapa aspek yang memerlukan perhatian perusahaan (pemegang saham dan manajemen) untuk menjamin kualitas pekerjaan auditor independen, antara lain : -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ruang lingkup dan jadwal kegiatanya mutu personilnya metode bekerjanya keahlian dan pemahamannya tentang kegiatan usaha yang sedang diaudit efisiensi dan efektiifitas kegiatannya masalah dan hambatan yang dialaminya independennya temuan-temuannya rekomendasinya jenis-jenis servis yang diberikannya dan kemampuannya untuk berkomunikasi
Dalam melaksanakan kegiatannya, auditor independen biasanya melakukan interaksi sehari-hari dengan pihak manajemen. Namun, adakalanya dialami kesulitan apabila ditemukan hal-hal penting, signifikan, atau sensitif, yang menurut pertimbangan auditor tersebut apabila tidak dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang selain manajemen, akan membawa akibat yang lebih buruk. Bila terdapat keadaan yang demikian, auditor independen yang bersangkutan akan sukar menghubungi dan mengomunikasikannya dengan dewan komisaris, apalagi dengan RUPS yang barangkali hanya eksis sekali dalam setahun. Secara teknis, dewan komisaris juga akan sukar untuk mengikuti dan me-review pekerjaan auditor independen.
Di Amerika Serikat, AICPA menerbitkan SAS no. 60 dan 61 untuk menciptakan link tentang hal ini, antara auditor dengan pemilik, yakni melalui komunikasi antara auditor dengan komite audit. Secara rinci, kedua standar tersebut mengemukakan hal-hal yang patut dan mesti dilaporkan kepada komite audit, seperti kelemahan pengendalian internal, perbedaan pendapat dengan manajemen, pengaruh dari kebijakan akuntansi tertentu, dan hambatan dalam melakukan audit. Untuk itu perlu ada saluran terbuka dan kontinyu antara kedua pihak agar hal-hal tersebut didiskusikan segera dan diteruskan hasilnya kepada manajemen dan dewan komisaris. Review Dan Sistem Pengendalian Auditor eksternal dalam tugasnya melakukan atas sistem pengendalian internal perusahaan. Namun, tujuan utama dari review tersebut adalah untuk mendapatkan dasar baginya dan penetapan ruang lingkup audit. Review atas sistem pengendalian internal perusahaan secara mendetail biasanya diserahkan pelaksanaannya kepada auditor internal. Tujuannya agar dihasilkan rekomendasi perbaikan bila kelemahan-kelemahan ditemukan. Akan tetapi, hasil pekerjaan auditor internal akan dibatasi oleh tingkat posisinya dalam organisasi, dan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk memberi evaluasi secara menyeluruh tentang kekuatan sistem pengendalian di perusahaannya, di mana auditor internal itu sendiri merupakan salah satu unsur dari sistem itu. Komite audit dipandang cukup strategi untuk memanfaatkan hasil-hasil evaluasi yang dilakukan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal atas pengendalian internal perusahaan. Walaupun komite tersebut tidak diharapkan akan melakukan evaluasi tersebut secara teknis, mereka akan mudah mengidentifikasikan masalah-masalah dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh para auditor tersebut. Dengan demikian, komite audit juga berfungsi untuk melakukan review atas hasil pekerjaaan auditor internal, termasuk review atas kondisi (kemampuan dan independesi) auditor internal itu sendiri. Review Atas Laporan Manajemen Laporan-laporan manajemen, termasuk laporan keuangan yang telah dipersiapkan oleh perusahaan barangkali bisa dipahami secara teknisoleh para pemegang saham, serta anggota dewan komisaris. Hal ini dapat dimengerti karena banyak hal-hal teknis akuntansi dan teknik pengungkapan yang diluar jangkauan pihak-pihak tersebut untuk menangkap maknanya. Pemegang saham dan dewan komisaris barangkali juga tidak bisa berhadapan langsung dengan manajemen untuk mendiskusikan satu per satu butir-butir penting yang tertera dalam laporan keuangan, dan apa maknanya bagi masa depan perusahaan. Karena itu, laporan keuangan biasanya di-review oleh komite audit sebelum di sajikan kepada dewan komisaris dan RUPS atau dipublikasikan. Pada beberapa perusahaan, surat dari komite audit yang menyatakan hasil review mereka atas laporan keuangan diikutsertakan dalam laporan tahunan perusahaan.
Identifikasi Masalah yang Perlu Investigasi Tugas lain yang dibebankan pada komite audit bisa pula meliputi upaya pengidentifikasian masalah-masalah yang memerlukan tindakan khusus atau investigasi lebih jauh. Bahkan, kegiatan investigasi dan pendalaman itu sendiri barangkali diserahkan pada komite itu sendiri. Masalah-masalah dimaksudk mungkin bisa berupa investigasi atas piutang macet yang makin membengkak, keamanan sistem pengolahan data, efisiensi dalam proses produksi, kewajaran dalam transfer pricing, evaluasi akibat penerapan metode akuntansi tertentu, akibat penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat perusahaan, atau akibat rencana merger, akuisisi, dan divestitur. Komite audit yang beranggotakan orang-orang yang kompeten dan independen dipandang sangat tepat untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti itu. Seperti telah dikemukakan di atas, fungsi dan peranana komite audit masih belum bisa dirumuskan secara definitif, dan masih akan mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, kelima funsi komite audit yang telah dikenal secara tradisional dan dipaparkan di atas juga belum tentu cocok untuk semua situasi. Masing-masing perusahaan akhirnya akan menetapkan batas kewenangan yang perlu didelegasikan kepada komite auditnya.
FORMAT DAN SARANA Komite audit dibentuk guna mencapai tujuan dan mewujudkan peranannya secara efektif. Untuk itu, komite audit perlu memiliki kemampuan serta memperoleh sarana dan fasilitas yang diperlukan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa elemen atau faktor yang turut memberi kontribusi terhadap efektifitas suatu komite audit. Faktor-faktor tersebut meliputi : organisasi dan statuta-personil dan komposisi – wewenang – independensi – ekspertis – dan komunikasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kalbers dan Forgarty (1993) ditemukan dua variabel utama yang menentukan keberhasilan komite audit. Variabel yang pertama adalah kewenangan yang secara statuta diberikan kepada komite. Yang kedua adalah keahlian yang dimiliki dan kemauan menggunakan kompetensi oleh para anggota komite. Sementara dalam ulasan dan laporan studi yang lain, masalah independensi, serta komposisi anggota komite ditemukan sebagai faktor penting dalam kesuksesan komite audit (Baysinger & Butler 1985; Vicknair et.al, 1993). Sommer (1991) menggarisbawahi sikap dan tanggungjawab anggota komite sebagai kunci penentu dari keberhasilan komite audit. Beberapa dari faktor keberhasilan komite audit yang pernah dikemukakan dalam literatur akan didiskusikan secara berikut ini.
Kewenangan dan Status Organisasi Komite audit dibentuk dalam rangka mendelegasikan kewenangan yang ada pada pemegang saham serta dewan komisaris yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menilai pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen. Oleh Treadway Commission, ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pertanggungjawaban serta mutu laporan keuangan, setiap perusahaan semestinya menetapkan kewenangan komite audit secara formal dan tertulis, dan dimuat dalam anggaran dasar, akta atau statuta perusahaan. Adanya ketagasan dari kewenangan tersebut telah dibuktikan secara empiris oleh Kalbers dan Forgarty (1993) sebagai salah satu faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap efektivitas komite audit. Tentu saja pendelegasian kewenangan itu akan tercermin pula dalam status organisasi dari komite tersebut. Sebagai mana diuraikan sebelumnya, komite audit merupakan kepanjangan tangan RUPS dan dewan komisaris pada khususnya, dan bukan bagian dari manajemen. Dengan demikian, status organisasi komisi audit berbeda dari status organisasi auditor internal. Karena itu, komite audit umumnya ditempatkan langsung dibawah dewan komisaris, dan setara dengan komite-komite lainnya (seperti komite kompensasi, komite anggaran, komite nominasi, dan komite teknologi) dalam tubuh dewan komisaris. Kompetensi Wewenang yang didelegasikan kepada komite audit berhubungan erat dengan aspek pengendalian, akuntabilitas manajemen, dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan bisnis perusahaan. Fungsi tersebut sangat ditentukan oleh kompetensi para anggota komite tersebut terhadap teknik dan kebijakan akuntansi serta auditing. Karenanya, disamping unsur pengalaman, pemilikan latar belakang pendidikan akuntansi dan auditing dipandang penting untuk kesuksesan misi komite audit. Pendapat ini mendapat dukungan empiris dari studi yang dilakukan oleh Kalbers & Forgarty (1993). Dari survei yang pernah dilakukan, beberapa bidang kompetensi lain juga dipandang perlu dimiliki oleh anggota komite audit. Bidang pengetahuan lain yang penting dan dominan manfaatnya menurut studi yang dilakukan Fried dan Schiff (1976) adalah perihal keuangan dan perbankan. Pengetahuan di bidang hukum juga dianggap penting oleh beberapa pihak. Dalam kenyataannya, selain datang dari kalangan bisnis sebagai anggota komite audit berasal dari lingkungan akademis. Independensi Dan Jumlah Aspek indepemdensi komite audit tampaknya merupakan perihal yang paling sering dipersoalkan. Hal ini terjadi terutama karena dewan komisaris yang kita kenal di Indonesia tidak memiliki organisasi yang terpisah dari para direksi di
banyak negara lain. Di Amerika serikat, para anggota komisaris yang dinamai “Outside directors” berada dalam sato organisasi dengan para direksai (managing directors) dalam dewan yang disebut the board of directors. Di Amerika serikat, keanggotaan komite audit itu ditunjuk dari antara outside directors. Di Kanada, sedikit ada perbedaan karena anggota komite audit dapat pula ditunjuk dari antara maging directors asalkan jumlah tetap bukan mayoritas. Dalam hal anggota komite dirangkap oleh anggota managing directors, masalah independensi jelas merupakan isu karena dengan adanya anggota direksi dalam komite tersebut akan mengurangi kemandirian komite dalam menyatakan sikap dan pendapat. Karena itu, dalam berbagai anjuran yang pernah disampaikan oleh SEC, AICPA, pengelola bursa efek, serta para pemerhati perkembangan komite audit, senantiasa dikembangkan agar keanggotaan komite audit tidak boleh dirangkap oleh anggota direksi perusahaan. Namun, sebuah pertanyaan lebih lanjut yang belum terjawab tuntas hingga saat ini berkaitan dengan kriteria lain yang perlu dimiliki oleh anggota komite agar tujuan independensi tercapai. Vicknair et.al. (1993) mempertanyakan peranan para anggota komite diberbagai perusahaan yang ternyata memiliki afiliasi dalam kapasitas yang lain dengan perusahaan. Anggota perusahaan yang lazim disebut “grey area committee members” tersebut dikhawatirkan kualitas independensi sehubungan dengan kedudukan mereka yang merangkap sebagai klien atau suplier perusahaan, penasehat hukum perusahaan, konsultan, pensiunan, atau memiliki hubungan keluarga atau bisnis yang lain dengan anggota direksi perusahaan. Jumlah grey area committee members ini di kalangan perusahaan di Amerika Serikat masih cukup signifikan, dan diduga memiliki potensi konflik dengan kualitas independensi komite audit. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Mautz dan Neumann (1977), komite audit di banyak perusahaan umumnya memiliki size yang relatif kecil. Sekitar sembilan puluh persen dari perusahaan itu memiliki komite audit dengan anggota 3 sampai 5 anggota. Sisanya memiliki anggota kurang dari 3 atau lebih dari 5 anggota komite. Tentu saja, besarnya perusahaan dan kompleksitas sistem pengendalian merupakan variabel yang berpengaruh terhadap besarnya komite audit. Namun, salah seorang pemerhati komite audit menyarankan agar anggota komite audit tidak sampai melebihi tujuh orang (Byrd, 1977). Pada umumnya, jumlah anggota komite mengikuti “hukum angka ganjil”. Selain itu, terdapat juga beberapa saran agar anggota komite audit dipilihkan dari pihak-pihak luar yang memiliki pandangan segar dan tidak memiliki hubungan historis dengan perusahaan sehingga kemungkinan kolusi dengan manajemen dapat diperkecil. Keanggotaan seorang anggota komite audit sebaiknya dibatasi lamanya, sehingga kesegaran pengamatannya serta daya kritisnya tidak keburu meluntur. Masa jabatan sekitar tiga tahun umumnya dipandang sudah memadai (reasonable).
Hubungan dan Komunikasi Mengingat fungsi komite audit yang bermaksud menjembatani pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor eksternal, serta auditor internal, komite audit umumnya diberi kesempatan untuk memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian melalui audiensi maupun melalui laporan tertulis merupakan teknik komunikasi yang lazim digunakan. Pada banyak perusahaan, auditor internal diwajibkan untuk menyampaikan langsung laporannya kepada komite, sekalipun hal itu tidak berarti bahwa auditor internal sudah tidak lagi menjadi alat manajemen. Begitu pula halnya dengan auditor eksternal, keberadaan SAS 60 dan 61 telah mempertegas tanggungjawab auditor untuk melaporkan dan mengkomunikasikan berbagai hal dengan komite audit. Pada salah satu editorial Journal of Accounting yang terbit dalah tahun 1953 ditegaskan bahwa kesukseskan komite audit akan ditentukan pula oleh pola hubungannya dan komunikasinya dengan unsur-unsur tersebut: “there seems to be no doubt that a direct channel of communications between the board (committee) and [external dan internal] auditors is very much to the advantage of all concerned 2 ( Carey, 1953, p.680 ). kegiatan komite audit biasanya dilakukan dalam bentuk pengamatan, diskusi, dan analisis laporan. Staf dewan komisaris umumnya dapat merangkap sebagai staf komite audit. Hasil-hasil pengamatan dan analisis terhadap sistem pengendalian manajemen, auditor eksternal dan internal selanjutnya dikomunikasikan dan dibahas langsung dengan pihak manajemen serta dewan komisaris. Hal itu perlu agar masalahmasalah penting segera menjadi perhatian bersama untuk ditindaklanjuti. Tanggungjawab Hukum Hingga saat ini masih tetap dipertanyakan tingkat dan luas tanggung jawab hukum dari komite audit. Tanggung jawab hukum komite audit menjadi semakin penting dalam masyarakat di mana perlindungan terhadap pemakai informasi sudah sangat tinggi. Dalam undang-undang perseroan (corporate acts), tanggung jawab manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham biasanya telah diatur dengan jelas. Namun, karena keberadaan komite audit umumnya bersifat voluntary, fungsi dan tanggungjawabnya hanya diatur dalam akta atau bylaws perusahaan. Menurut hasil suatu survei, sekalipun tanggung jawab hukum komite audit belum jelas ternyata terdapat banyak orang yang menghindar untuk menjadi anggota komite audit karena takut terhadap konsekuensi hukum yang bisa terjadi atas mereka, khususnya apabila terjadi kegagalan bisnis dan kebangkrutan perusahaan.
EFEKTIFITAS KOMITE AUDIT Walaupun komite audit telah diakui keberadaanya di hampir semua perusahaan di negara maju, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektifitas suatu komite audit. Sementara belum terdapat hasil pembuktian empiris mengenai hal ini, Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Sommer, banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara dalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari antara mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya. Sommer berpendapat bahwa sesungguhnya posisi unik dari komite audit akan mampu mempengaruhi secara signifikan keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan manajemen yang kokoh dan efektif serta menunjang pelaksanaan bisnis yang sehat. Selain itu, adanya komite audit yang efektif, akan memberi perlindungan bagi akuntan publik yang melakukan kegiatan audit, serta mengangkat harkat auditor internal karena pelaksanaan fungsinya akan lebih diperhatikan. Karena itu, menurut Sommer, semua pihak, yakni pemegang saham, manajemen, auditor eksternal dan internal, perlu memberi dukungan bagi terwujudnya komite audit yang efektif.
KOMITE AUDIT DI INDONESIA : SEBUAH PARADIGMA BARU Seperti dipaparkan pada bagian awal, penciptaan jembatan antara pemilik dan pengelola serta pencegahan kasus-kasus kecurangan manajemen yang tercatat dalam sejarah bisnis di negara maju merupakan dua alasan yang pertama telah mendapat dukungan teoritis. Tapi alasan yang kedua masih bersifat hipotetis, menantikan dukungan empiris. Sekarang, dengan diperkenalkannya dan dianjurkannya pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan utama kita untuk hal itu. Apakah unsur-unsur pengendalian yang telah ada, termasuk auditor ekstern, dewan komisaris, dan internal auditor yang berkembang pesat sepuluh tahun terakhir ini, belum mampu atau telah gagal dalam mewujudkan fungsi dan peranannya ?. bukankah penambahan unsur baru dalam format komite ini akan menambah beban fungsi pengendalian itu sendiri sehingga perusahaan akan mengalami control overload ? Secara empiris, penulis tidak memiliki jawaban terhadap pertanyaan tersebut di atas. Namun, terdapat beberapa petunjuk yang bisa menolong kita dalam memahami anjuran tersebut. Pertama, perkembangan organisasi bisnis di
Indonesia sedang mengalami kepesatan yang luar biasa sehingga menimbulkan jarak yang makin jauh antara pemilik dan manajemen. Seorang pengusaha yang merangkap fungsi pemilik dan pengelola yang pada mulanya masih mampu mengontrol dari jarak dekat perusahaannya yang masih berjumlah sedikit ahkirnya akan merasakan beban yang berat untuk melakukan hal yang sama bila jumlah usahanya telah berkembang dalam jumlah besar. Akibatnya, pemilik utama yang biasanya duduk sebagai presiden atau anggota komisaris di berbagai perusahaan semakin membutuhkan bantuan dari orang yang kompeten untuk melakukan sebagian fungsinya. Dalam situasi demikian, kehadiran komite audit merupakan wujud kebutuhan pasar. Alasan lain dari anjuran pembentukan komite audit di Indonesia tampaknya juga dipengaruhi oleh karena beban dan tanggungjawab pengawasan publik (public watch dag) terhadap perusahaan-perusahaan oleh lembaga pemerintah yang menjadi semakin berat dan berisiko tinggi. Hal ini terutama berlaku bagi jenis-jenis industri tertentu, dimana kepentingan masyarakat sangat berhubungan erat dengan bisnis perusahaan. Ahkir-ahkir ini kita mengalami semakin banyak kasus kegagalan dalam dunia perbankan – sejalan dengan liberalisasi bisnis perbankan – yang menyeret kepentingan umum dan pemerintah, sehingga menuntut pengawasan yang lebih intensif dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Kecurangan yang pernah terjadi di antara perusahaan yang masuk ke pasar modal yangmengecewakan publik juga pernah terjadi, sehingga lembaga pengawas pasar modal perlu mencari bentuk pengawasan lain dalam rangka mengurangi kemungkinan hal-hal serupa untuk terjadi. Kasus-kasus inefisiensi di antara BUMN juga semakin mendapat sorotan, terutama setelah kita memperoleh pembanding dari hasil-hasil pemeringkatan yang makin populer ahkir-ahkir ini ; sehingga Ditjen pembinaan BUMN atau BPKP dapat memandang keberadaan komite audit sebagai tambahan perangkat yang perlu untuk membina BUMN lebih efektif lagi. Tampaknya, kini kita telah memulai mengadopsi gagasan komite audit seperti dipaparkan di sini. Solusi institusional ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengendalian badan-badan usaha di Indonesia dan bukan untuk menambah beban sistem pengendalian. Harapan kita jelas : agar komite audit mampu memberi warna positif dalam rangka mewujudkan paradigma baru bagi sistem pengendalian korporasi (corporate governance) di Indonesia.
