Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
PERLUNYA KOMITE KEPERAWATAN A. Keper Keperaw awat atan an sebag sebagai ai prof profesi, esi, memil memiliki iki : 1. Bentuk Bentuk prakt praktik ik yang dilan dilandas dasii oleh oleh Stan Standar dar Profesi, Standar Pelayanan dan SPO 2. Ilmu Ilmu yan yang g haru haruss diter diterap apk kan, an, diev dieval alua uasi si dan dan dikembangkan 3. Teknolo eknologi/ gi/ tekni teknik k kepe keperrawat awatan an dasar dasar dan advanced yang perlu terus dikembangkan dikembangkan
4. Prins Prinsip ip pelay pelayana anan n yang berori berorien enta tasi si pada pada keselamatan pasien
PERLUNYA KOMITE KEPERAWATAN (2) 5.
Kode etik yang perlu diterapkan dalam memberikan asuhan keperawatan
6.
Didukung oleh fungsi-fungsi manajemen pelayanan keperawatan
PERAWAT
Kompetensi, Kewenangan & Penugasan
Kode etik
Mengikuti CPD
Aman & Satisfaction dlm melaksanakan tugas
PERLUNYA KOMITE KEPERAWATAN (3) B. Tantangan Pelayanan Keperawatan
MDGs 2015
BPJS 2014
RS Kelas Dunia : JCI 2011 (mulai)
AFTA 2015
PERLUNYA KOMITE KEPERAWATAN (4) C. Arah Kebijakan Direktorat Keperawatan Peningkatan mutu pelayanan Peningkatan jejaring, kemitraan LP/LS
Peningkatan kemampuan dan peran SDM
Upaya Binyanwat KM
Penguatan regulasi
Peningkatan advokasi, kordinasi, Binwas
KOMITE KEPERAWATAN Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural RS yg mempunyai fungsi utama mempertahankan & meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui Kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi sehingga pelayanan asuhan keperawatan & asuhan kebidanan kepada pasien diberikan secara benar sesuai standar yg baik sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh tenaga keperawatan yg kompeten dgn kewenangan yg jelas.
HUBUNGAN KOMITE KEPERAWATAN DENGAN PENGELOLA RUMAH SAKIT Komite
Keperawatan merupakan kelompok profesi tenaga keperawatan Dalam struktur fungsional berada di bawah kepala/direktur RS langsung kepada kepala/ Bertanggungjawab direktur RS Bekerja sama & berkoordinasi dgn kabid/direktur keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan & kebidanan
PENGORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN
Struktur
organisasi Komite Keperawatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Subkomite-subkomite
SUB KOMITE KREDENSIAL
Proses Kredensial bertujuan menjamin tenaga keperawatan kompeten dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Tahapan Kredensial 1. Review
2. Verifikasi 3. Evaluasi dokumen
Lanjutan……… TUGAS SUB KOMITE KREDENSIAL 1. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis & buku putih keperawatan ( white paper ). 2. Menyusun buku putih (white paper ) yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan keperawatan & kebidanan sesuai dgn standar kompetensinya 3. Menerima hasil verifikasi persyaratan Kredensial dari bagian SDM
Lanjutan……… 4. Merekomendasikan tahapan proses Kredensial 5. Sub komite membuat laporan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan ke Kepala/Direktur Rumah Sakit. 6. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinik bagi setiap tenaga keperawatan. 7. Melakukan Kredensial ulang secara berkala
Lanjutan……… MEKANISME KERJA SUB KOMITE KREDENSIAL
1. Mempersiapkan Kewenangan Klinis mencakup kompetensi sesuai area praktik yang ditetapkan oleh RS 2. Menyusun Kewenangan Klinis dengan kriteria sesuai dengan persyaratan Kredensial dimaksud. 3. Melakukan assesmen kewenangan klinik dengan berbagai metode yang disepakati 4. Memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh penugasan klinik dari Direktur/ Kepala RS.
Lanjutan……… 5. Memberikan rekomendasi kewenangan klinia untuk memperoleh penugasan klinik dari Direktur/Kepala rumah sakit. 6. Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan klinik secara berkala 7. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang di tetapkan
SUB KOMITE MUTU PROFESI
TUJUAN Memastikan mutu profesi tenaga keperawatan sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai kewenangannya.
Lanjutan……… Tugas Sub Komite Mutu Profesi 1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik. 2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan. 3. Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 4. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan
Lanjutan……… Mekanisme Kerja 1. Koordinasi dengan bidang keperawatan untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga keperawatan di RS sesuai area praktiknya berdasarkan jenjang karir; 2. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yg berasal dari data Sub-komite Kredensial sesuai perkembangan IPTEK & perubahan standar profesi. 3. Merekomendasikan perencanaan CPD kepada unit yang berwenang
Lanjutan……… 4. Koordinasi dengan praktisi tenaga keperawatan dalam melakukan pendampingan sesuai kebutuhan. 5. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan 6. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan.
SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
Tujuan 1. Tenaga keperawatan menerapkan prinsip etik dalam memberikan asuhan keperawatan & asuhan kebidanan. 2. Melindungi pasien dari pelayanan yg diberikan oleh tenaga keperawatan yg tidak profesional.
3. Memelihara & meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan.
Lanjutan……… Tugas Sub Komite Etik Dan Disiplin Profesi 1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan; 2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan; 3. Melakukan penegakan keperawatan & kebidanan;
disiplin
profesi
Lanjutan……… 4. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi & asuhan keperawatan & asuhan kebidanan 5. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau clinical appointment (surat Penugasan Klinis). 6. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan & asuhan kebidanan
Lanjutan……… MEKANISME KERJA 1. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi 2. Membuat keputusan Pengambilan keputusan pelanggaran etik profesi dilakukan dengan melibatkan panitia Adhoc. 3. Melakukan tindak lanjut keputusan
Lanjutan……… 4. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan. 5. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN •
•
Peraturan internal staf keperawatan merupakan peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan RS wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan. Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Kepala/ Direktur Rumah Sakit.
Lanjutan……… •
•
Peraturan internal staf keperawatan sbg dasar hukum yang sah bagi Komite Keperawatan dan Kepala/Direktur Rumah Sakit dlm pengambilan keputusan tentang staf keperawatan. Berbeda untuk setiap rumah sakit dan tidak mengatur pengelolaan rumah sakit. Pengaturan utamanya ttg izin praktik staf keperawatan, mekanisme mempertahankan dan pendisiplinan profesi keperawatan.
SISTEMATIKA PERATURAN STAF KEPERAWATAN •
PENDAHULUAN
•
BAB I KETENTUAN UMUM
•
BAB II
TUJUAN
•
BAB III
KEWENANGAN KLINIS
•
BAB IV
PENUGASAN KLINIS
•
BAB V
KOMITE KEPERAWATAN
•
BAB VI
RAPAT
•
BAB VII
SUBKOMITE KREDENSIAL, MUTU PROFESI, ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
•
BAB VIII
PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
•
BAB IX
TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN
•
•
BAB X
PENUTUP
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN •
Pembinaan dan pengawasan thdp penyelenggaraan Komite Keperawatan RS minimal mencakup: –
–
•
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Komite Keperawatan Dokumen manajemen mutu pelaksanaan Komite Keperawatan
–
Sistem dan program Kredensial tenaga keperawatan
–
Sistem dan program peningkatan mutu profesi
–
Sistem dan program pembinaan etik dan disiplin profesi
PENUTUP •
•
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehaatn tentang Komite Keperawatan RS maka setiap rumah sakit agar membentuk Komite Keperawatan sehingga tata kelola klinis dapat terselenggara dengan baik dan benar Rumah Sakit yg telah memiliki Komite Keperawatan harus menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini.
