mengupas tentang sistem peradilan anak yang menjadi cikal bakal lahirnya PP no 65. tahun 2015Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Full description
makalah hukum acara peradilan militer
Full description
hukum sistem peradilan pidanaFull description
tujuan, kompetensi dan wewenang MK
Deskripsi lengkap
Search
Home
Saved
3.8K views
1
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
peradilan desa Uploaded by Wahyu Marvel Resta
Books
Audiobooks
Magazines
Save
Embed
Share
Print
News
Documents
Sheet Music
Peradilan Desa II
1
Download
of 4
Perkembangan VIKTIMOLOGI Peradilan Indonesia
Search document
1. Perkara-perkara yang pemeriksanya menurut hukum adat menjadi wewenang hak masayarakat umum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepeada pem mereka itu. 2. Apa yang ditentukan dalam ayat 1, sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari
pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksu dalam ayat 1, 2, dan 3.
3. Hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1, mengadili menurut hukum adat, m
tidak boleh mengenakan hukuman. Sehubungan dengan ini, maka seorang hakim
menjauhkan keputusan menurut hukum adat. Artinya, hakim menjatuhkan kepu
yang merupakan suatu perdamaian, oleh karena hakim desa tidak diperbolehkan u menjatuhkan hukuman. Setelah jaman kemerdekaan, eksistensi masyarakat hukum asli tetap diakui hal ini dalat
dari pasal 18 UUD 1945. Sedangkan kewenangan lembaga peradilan desa dilihat dalam Un You're Reading a Preview undang darurat No. 1 tahun 1951 tentang “ Tindakan Sementara untuk Menyelengga Unlock full access with a free trial.
Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara pengadilan-pengadilan Sipil.” Dalam pasal 1 a
Download Withdesa Free tidak Trial termasuk dalam penghapusa ditegaskan dan dapat diketahui bahwa peradilan dengan penegasan sebagai berikut :
“ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat 1, tidak sedikitpun mengurang kekuasaan yang sampai selama ini diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 RO.” Sign up to vote on this title
Useful Not useful Pasal 13 ayat 1 R.I.B (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) menyatakan sebagai berikut
“Mereka haru mengikhtiarkan supaya penduduk desanya tetap dalam kesentosana
