HUKUM PERADILAN KONSTITUSI
OLEH :
NAMA
: NI WA WAYAN PI PIPIT PR PRABHAWANTY
NIM
: 1303005067
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
1. Me!"#" $"%&"$"% #e'"()*" &+,-)-,) ()/e-& Mahkamah konstitusi dibentuk karena merupakan tuntutan suatu negara hukum terlebih di era
modern ini, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu adanya peradilan Mahkamah Konstitusi agar tercipta perlindungan hukum secara benar yaitu: a. b. c. d. e.
Baha peradilan konstitusi adalah sebagai tuntutan suatu negara hukum Peradilan konstitusi sebagai tuntutan era modern Agar ter!amin suatu kepastian hukum "idak mengabaikan keman#aatannya "er!amin suatu keadilan
Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam $ndang%$ndang &omor ' "ahun '* tentang Mahkamah Konstitusi adalah: a. Baha &egara Kesatuan +epublik ndonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0, bertu!uan untuk meu!udkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan1 b. Baha Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan eenangnya sebagaimana ditentukan dalam $ndang% $ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /01 c. Baha berdasarkan ketentuan Pasal '2 ayat (3) $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi1 d. Baha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru# a, huru# b, dan huru# c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal Aturan Peralihan $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0, perlu membentuk $ndang%$ndang tentang Mahkamah Konstitusi
K+$e-"': Menurut saya dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat memberikan
perlindungan secara konstitusionalisme (perlindungan HAM), perlindungan hukum yang didukung dengan #olkgeist bangsa ndonesia sesuai dengan landasan hidup bernegara ($$/0) dengan tidak mengabaikan aspek kese!ahteraan, keman#aatan dan keadilan.
2. B"!")$"" &+$#e-e,) #e'"()*" M"%&"$"% K+,-)-,) Kompetensi peradilan mahkamah konstitusi adalah:
a. Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan upaya hukum dalam memutus (-alam hal ini tidak ada banding dan tidak ada kasasi) b. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersi#at #inal c. Berpengaruh pada recruitment hakim d. Mengabaikan kedaulatan rakyat e. Prinsip negara hukum harus dikesampingkan #. Karakter peradilan konstitusi berbeda dengan peradilan lainnya K+$e-"': Menurut saya Mahkamah Konstitusi bersi#at pasi#, hanya memutus perkara yang dia!ukan
kepadanya dan tidak dapat memberikan #ata selain dalam hubungan dengan putusan perkara yang dia!ukan kepadanya sesuai keenangan yang ditentukan $ndang%$ndang -asar /0. Pelaksanaan putusan Mahkmah Konstitusi berada ditangan lembaga negara yang dikenai atau terkait putusan itu
3. B"!")$"" &ee"!" #e'"()*" M"%&"$"% K+,-)-,) 4ang men!adi eenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal '2 $ndang%$ndang -asar
/0 dan Pasal $$ &o. ' "ahun '* "entang Mahkamah Konstitusi adalah: a. Mengu!i $ndang%$ndang terhadap $ndang%$ndang -asar b. Memutus 5engketa keenangan antara lembaga &egara yang keenangann ya diberikan oleh $ndang%$ndang -asar c. Memutus sengketa hasil Pemilihan umum d. Memutus Pembubaran Partai Politik e. Memberikan Putusan terhadap usulan -P+ terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala negara dan akil kepala negara
Masalah 5engketa Keenanan Antar 6embaga &egara : •
7b!eknya adalah keenagan dari lembaga negara yang memperoleh keenangan
•
menurut $$- /0. $$- /0 tidak memberi batasan pengertian lembaga negara sehingga menurut 8imly semua lembaga negara yang terdapat dalam $$- /0 dapat men!adi pihak dan
•
keenangannya dapat men!adi ob!ek sengketa. "erdapat pengecualian yaitu pada Mahkamah Agung, yang tidak dapat men!adi pihak perkara dalam kasus sengketa keenangan antar lembaga negara sesuai pasal 30 $$ Mahkamah Konstitusi.
Pembubaran Partai Politik : •
Alasan sebuah parpol dibubarkan adalah Pertentangan deologi, Asas, "u!uan, Program
•
dan Kegiatan parpol terhadap $$- /0. Pihak yang menga!ukan adalah pemerintah a!ib menguraikan mengenai hal diatas (Pasal 39 $$ Mahkamah Konstitusi).
Perselisihan Hasil Pemilihan $mum : •
Menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KP$ yang mempengaruhi angaka perolehan suara terhadap anggota -P-, -P+, -P+- atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan akil Presiden ke putaran berikutnya atau
•
men!adi Presiden dan akil Presiden 8adi harus benar%benar mempengaruhi Pasal ; (') $$ Mahkamah Konstitusi) a. "erpilihnya calon anggota -ean Perakilan -aerah. b. Penentuan pasangan calon Presiden dan apres yang masuk putaran kedua serta terpilihnya Presiden dan apres. c. Perolehan kursi parpol peserta pemilu.
•
•
Permohonan menun!ukan ' hal pokok yaitu (Pasal ;0 $$ Mahkamah Konstitusi) a. Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KP$ b. Hasil perhitungan yang benar menurut pemohon 4ang dapat men!adi Pemohon adalah (Pasal ; () $$ Mahkamah Konstitusi) a. Perorangan <& peserta pemilu (calon anggota -P-) b. Pasangan calon Presiden dan akil Presiden peserta pemilu c. Parpol peserta pemilu
Memberikan Putusan Atas Pendapat -P+ Atas -ugaan "er!adinya Pelanggaran 7leh Presiden -an
7b!eknya adalah dugaan -P+ bukan presiden dan = atau apres "erdapat dalam pasal ' 2 (') $$- /0, Pasal (') dan dirinci lebih lan!ut dalam pasal (*) $$ Mahkamah Konstitusi.
K+$e-"':
Menurut saya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu mahkamah yang paling tinggi bersama Mahkamah Agung , Mahkamah Agung hanya memperhubungkan dengan $ndang% $ndang,
dan
Peraturan
-aerah,
sedangkan
Mahkamah
Konstitusi
(8udicial
re>ie)
menempatkan $$- /0, $ndang%undang, yang mengka!i $ndang%undang dengan $$- /0. Agar maksud tersebut bisa dicanangkan maka hendaklah pemerintah seperti Presiden dan= atau
. B"!")$"" &+-'+* #e'"()*" M"%&"$"% K+,-)-,) Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan MK &o. ' "ahun '* tentang -ean ?tik
Hakim Konstitusi. Peraturan itu memuat tugas dan eenang, keanggotaan, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme ker!a -ean ?tik yang memiliki #ungsi utama mengaasi perilaku hakim konstitusi. Mengacu pada Putusan MK &omor 0=P$$%@='3 perkara pengu!ian $$ Komisi 4udisial dan $ndang%undang &omor "ahun ' tentang Kekuasaan Kehakiman ($$KK) terhadap $$- /0. -alam Putusan MK 0='3 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan baha hakim konstitusi bukan obyek pengaasan Komisi 4udisial dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim pro#esi seperti hakim biasa. Bila hakim biasa tak terikat dengan !angka aktu, tidak demikian dengan hakim konstiitusi yang diangkat hanya untuk !angka aktu lima tahun. -alam sebuah tulisan yang diakses dari laman resmi Mahkamah Kosntitusi dikatakan baha terdapat empat hal penting dalam putusan ini, salah satunya adalah hakim konstitusi tidak termasuk ilayah pengaasan Komisi 4udisial. "idak masuknya hakim konstitusi dalam ilayah pengaasan Komisi 4udisial adalah berdasarkan tin!auan sistematis dan pena#siran original intent perumusan ketentuan $$- /0, ketentuan mengenai Komisi 4udisial dalam Pasal 'B $ndang%$ndang -asar /0 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal '2 $$- /0. 5elain itu, dengan men!adikan perilaku hakim konstitusi sebagai ob!ek pengaasan oleh Komisi 4udisial, maka keenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa keenangan lembaga negara men!adi terganggu dan tidak dapat bersikap imparsial, khususnya !ika ada sengketa keenangan antara Komisi 4udisial dengan lembaga lain. K+$e-"': Menurut saya apabila dengan men!adikan perilaku hakim konstitusi sebagai ob!ek pengaasan
oleh Komisi 4udisial, maka keenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa keenangan lembaga negara men!adi terganggu dan tidak dapat bersikap imparsial, khususnya !ika ada sengketa keenangan antara Komisi 4udisial dengan lembaga lain.
Ke,)$#*"
Mahkamah konstitusi dibentuk karena merupakan tuntutan suatu negara hukum terlebih di era modern ini, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu adanya peradilan Mahkamah Konstitusi agar tercipta perlindungan hukum secara benar yaitu: baha peradilan konstitusi adalah sebagai tuntutan suatu negara hukumperadilan konstitusi sebagai tuntutan era modern, agar ter!amin suatu kepastian hukum, tidak mengabaikan keman#aatannya, ter!amin suatu keadilan. Kompetensi dari peradilan Mahkamah Konstitusi adalah: Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan upaya hukum dalam memutus (dalam hal ini tidak ada banding dan tidak ada kasasi), keputusan Mahkamah Konstitusi bersi#at #inal, berpengaruh pada recruitment hakim, mengabaikan kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum harus dikesampingkan, karakter peradilan konstitusi berbeda dengan peradilan lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki eenang yang berdasarkan Pasal '2 $ndang%$ndang -asar /0 dan Pasal $$ &o. ' "ahun '* "entang Mahkamah Konstitusi adalah: mengu!i $ndang%$ndang terhadap $ndang%$ndang -asar, memutus sengketa keenangan antara lembaga &egara yang keenangannya diberikan oleh $ndang%$ndang -asar, memutus sengketa hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, memberikan putusan terhadap usulan -P+ terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala negara dan akil kepala negara. Kontrol peradilan Mahkamah Konstitusi adalah -ean ?tik Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan MK &o. ' "ahun '* tentang -ean ?tik Hakim Konstitusi. Peraturan itu memuat tugas dan eenang, keanggotaan, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme ker!a -ean ?tik yang memiliki #ungsi utama mengaasi perilaku hakim konstitusi.
B"-*"% #e'-""" %&$ $e!e") #e'"()*" &+,-)-,)
. Apakah Mahkamah Konstitusi boleh mengganti isi $$C 5alah satu eenang Mahkamah Konsitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi#at #inal untuk mengu!i undang%undang ($$) terhadap $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0 ($$- /0). -emikian diatur dalam Pasal '2 ayat () $$- /0 dan Pasal ayat () huru# a $$ &o. ' "ahun '* tentang Mahkamah Konstitusi. 5ehubungan dengan eenang MK untuk mengu!i $$ terhadap $$- /0 ( judicial review) tersebut, amar putusan MK dapat berupa: menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam hal pemohon dan=atau • permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 •
dan Pasal 0. menyatakan permohonan dikabulkan dalam hal: a. MK berpendapat baha permohonan beralasan, atau b. Pembentukan undang%undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang%undang berdasarkan $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0 c. Menyatakan permohonan ditolak dalam hal $$ dimaksud tidak bertentangan dengan $$- /0, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. (6ihat Pasal 03 $$ '='*)
-alam hal MK menyatakan $$ yang diu!i bertentangan dengan $$- /0, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka akibat hukumnya adalah: •
Materi muatan ayat, pasal, dan=atau bagian uu tersebut tidak mempunyai kekuatan
•
hukum mengikat1 atau $u tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dalam hal pembentukan uu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan uu berdasarkan uud /0).
Putusan MK yang mengabulkan permohonan a!ib dimuat dalam Berita &egara dalam !angka aktu paling lambat * hari ker!a se!ak putusan diucapkan. -emikian diatur dalam Pasal 0; $$ '='*.
'. Apakah Mahkamah Konstitusi berenang membuat norma hukum baruC Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang diatur dalam $ndang% $ndang -asar /0 ($$- /0), serta $$ &o. ' "ahun '* tentang Mahkamah
Konstitusi ($$ &omor ' "ahun '*) sebagaimana telah diubah dengan $$ &o. 9 "ahun ' tentang Perubahan atas $$ &o. ' "ahun '* tentang Mahkamah Konstitusi ($$ &omor 9 "ahun '). -alam Pasal ' ayat (') $$- /0 menyatakan baha: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum,
lingkungan
peradilan
agama,
lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan isi Pasal ' ayat (') $$- /0 tersebut, !elas dinyatakan baha Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang men!alankan #ungsi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikati# (hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal ' $$ &o. ' "ahun '*). 5edangkan, kekuasaan legislati# atau kekuasaan untuk membentuk undang%undang dipegang oleh -ean Perakilan +akyat (-P+) dengan melibatkan Pemerintah untuk pembahasan rancangan undang%undang (lihat Pasal ' ayat DE dan ayat D'E $$- /0). MK memiliki keenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi#at #inal untuk (Pasal ayat DE $$ &o. ' "ahun '*): a. Mengu!i undang%undang terhadap $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0 b. Memutus sengketa keenangan lembaga negara yang keenangannya diberikan oleh $ndang%$ndang -asar &egara +epublik ndonesia "ahun /0 c. Memutus pembubaran partai politik, dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal ini !uga pernah ditegaskan 8imly AsshiddiFie pada saat men!abat sebagai Ketua MK. -ia menyatakan baha posisi MK adalah sebagai negative legislator . Artinya, MK hanya bisa memutus sebuah norma dalam $$ bertentangan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam $$.
