MAKALAH HUKUM TATA NEGARA
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Dosen Pengajar :
Dr. Martitah, M.Hum
Disusun Oleh :
DWIKI YUDHA PAMUNGKAS (8111416292)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Pengertian sistem hukum sendiri yaitu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan.
1.2. Tujuan
· Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
· Makalah ini dibuat untuk menambah wawasan tentang Sistem hukum dan Peradilan Nasional.
· Menjelaskan pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1.3. Rumusan Masalah
a. Apakah pengertian Hukum ?
b. Bagaimanakah Penggolongan Hukum ?
c. Apa saja unsur Hukum ?
d. Bagaimana Tata Hukum di Indonesia ?
e. Apakah pengertian Sistem Hukum ?
f. Apakah pengertian Peradilan Nasional ?
g. Apa saja Lembaga – lembaga Peradilan ?
h. Bagaimana peran Lembaga-lembaga Peradilan ?
i. Apa saja perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Hukum ?
1.4. Manfaat Pembahasan
a. Memahami pengertian Hukum
b. Memahami Sistem Hukum
c. Memahami tentang Peradilan Nasional
d. Memahami tentang Penggolongan Hukum
e. Memahami unsur Hukum
f. Memahami Tata Hukum di Indonesia
g. Memahami peran lembaga peradilan
BAB II
PEMBAHASAN ( ISI )
2.1. Pengertian Hukum
a) Menurut Achmad Ali, Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis ( peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.
b) Menurut Immanuel Kant, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
c) Menurut Leon Duguit, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
2.2. Penggolongan Hukum
Penggolongan Hukum Menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH
C.S.T. Kansil menggolongkan hukum menurut asas pembagian, yaitu sebagai berikut.
a. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum Undang-Undang
2) Hukum kebiasaan (adat)
3) Hukum traktat
4) Hukum jurisprudensi
b. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum tertuis, hukum ini dapat pula merupakan:
a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan
b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan
2) Hukum tak tertulis (hukum kebiasaan)
c. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum nasional
2) Hukum internasional
3) Hukum asing
4) Hukum gereja
d. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Ius Constitutum (hukum positif)
2) Ius Constituendum
3) Hukum asasi (hukum alam)
e. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum material
2) Hukum formal
f. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum yang memaksa
2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap)
g. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum obyektif
2) Hukum subyektif
h. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum privat (hukum sipil)
2) Hukum publik (hukum negara)
2.3. Unsur Hukum
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
Peraturan diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib.
Peraturan bersifat memaksa.
Sanksi pelanggar peraturan tersebut adalah tegas.
2.4. Tata Hukum Indonesia
Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia berpedoman pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.
2.5. Pengertian Sistem Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. "Hukum dapat diartikan sebagai perangkat peraturan yang biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan" ( Martitah, Mahkamah Konstitusi, 2013: 5). Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.
Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Karena itu untuk mewujudkan sebagai negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Sayangnya Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh bangsa sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka hukum di Indonesia masih menggunakan hukum-hukum warisan kolonial yang disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia atau sesuai dengan UUD 1945.
2.6. Pengertian Peradilan Nasional
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Dr. Martitah, M.Hum "Kebebasan pengadilan merupakan hal yang esensial dalam masyarakat demokratis, pembatas lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah tertinggi dari konstitusi (Martitah, Mahkamah Konstitusi, 2013: 74). Nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atas berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.
Jadi, peradilan nasional adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengailan yang meliputi suatu bangsa,
dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.
Dengan demikian, yang dimaksud disini adalah sistem hukum Indonesia dan peradilan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasar nilai-nilai dari sila-sila Pancasila.
Peradilan nasional berdasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dibentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hal ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan lain.
2.7. Lembaga-Lembaga Peradilan
1. Peradilan Umum Badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Peradilan umum sering disebut juga peradilan sipil.
2. Peradilan Agama Merupakan peradilan agama islam, yang memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang – orang yang beragama islam.
3. Peradilan Militer Peradilan yang mengadili anggota TNI baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara.
4. Peradilan Tata Usaha Negara Badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemeintah.
2.8. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
Klasifikasi Lembaga PeradilanDalam UU no. 4 thn 2004, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yaitu :
a. Peradilan umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana.
b. Peradilan Agama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan orang yang beragama islam.
c. Peradilan militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara.
d. Peradilan Tata Usaha Negara, bew\rwenang menyelesaikan perkara tata usaha Negara/administrasi Negara.
2.9. Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum
Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang mentaatii semua hukum dan Norma yang berlaku.
Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum:
a. Di Keluarga
- Mematuhi nasihat orangtua
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga
- Membersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan
b. Di Sekolah
- Menghormati Guru
- Mematuhi tata tertib sekolah
- Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
- Tidak menyontek saat ulangan
- Melaksanakan tugas piket
c. Di Masyarakat
- Ikut Melaksanakan ronda malam
- Mengikuti kegiatan kerja bakti
- Mentaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat
d. Di Negara
- Turut sertamembela negara
- Mentaati hukum yang berlaku di Negara
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Penutup
Dengan demikian , mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan , saya mohon maaf kepada para pembaca terutama kepada guru Pembimbing dan teman – teman semua, apabila ada kesalahan penulisan kata dan ketidaksesuaian materi pada makalah yang telah saya susun. Saya juga berharap kepada guru Pembimbing dan teman – teman semua akan kritik dan saran agar kekurangan dalam makalah ini dapat diperbaiki dan menjadi lebih sempurna untuk proses penambahan wawasan kita semua.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia
http://www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html
http://just-alfin.blogspot.com/2012/03/peranan-lembaga-lembaga-peradilan.html
