Konsep Peradilan Adat dan Desa
Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Istilah “peradilan adat” bukanlah suatu istilah yang begitu lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia. Istilah-istilah peradilan adat ini yang digunakan di Indonesia sangatlah beragam. Istilah yang lebih sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan khas masing-masing masing-masing daerah. Di Bali, misalnya, digunakan istilah “paruman” “paruman” untuk menyebut proses pelaksanaan pembicaraan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dilingkungan dilingkun gan kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk penyelesaian perkara, di Aceh disebut “imuem mukim”. 1 Peradilan adat baru-baru ini secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Didalam Pasal 50 Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua menyatakan : (1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu. Pasal 51 Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua, Peradilan Adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, serta memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sejak zaman hindia belanda dahulu sampai lahirnya undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, di Indonesia masih ada lima macam atau jenis peradilan yang di wariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yakni: 1. 2. 3. 4. 5.
Peradilan Gubernemen (Gouvernements-Rechtspraak). Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (Inheemsche Rechtspraak). Peradilan Swapraja (Zelfbestuur Rechtspraak). Peradilan Agama (Godsdienstige Rechtspraak). Peradilan Desa (Dorpjustitie).2
1
I Ketut Sudantra, 2016, Pengakuan 2016, Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Swasta Nulus Bali Shanti Pusat Pelayanan dan Konsultasi Adat dan Budaya Bali LPPM Unud, dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, Denpasar, h. 34. 2 Ibid., h. 36.
` Menurut Sudikno Mertokusumo dan H. Irine Muslim menyebutkan yang dimaksudkan dengan pengadilan adat dan peradilan adat oleh Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah inheemsche rechtspraak . Dasar perundang-undangan peradilan adat di jaman Hindia Belanda adalah pasal 130 Indischee Staatsgersing yang menyatakan bahwa dimana saja penduduk dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, di Indonesia dilakukan peradilan atas nama Raja yang terdapat peradilan asli (peradilan adat). Selain inheemsche rechtspraak , dalam masyarakat Indonesia di masa colonial terdapat peradilan bagi penduduk p enduduk pribumi yang disebut dorpjustitie disebut dorpjustitie (Peradilan (Peradilan Desa). Doepjustitie Desa). Doepjustitie adalah adalah peradilan yang dilaksanakan dilaksana kan oleh Hakim H akim desa atau disebut Hakim Adat, baik dalam lingkungan lingkun gan peradilan gubernemen, peradilan pribumi/ peradilan adat, maupun peradilan swapraja di luar Jawa dan Madura, yang berwenang mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa.3 Menurut Abdurrahman, dua bentuk peradilan tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Peradilan Desa umumnya terdapat pada hampir seluruh nusantara pada masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, namun peradilan adat ditemukan pada masyarakat hukum adat teritorial maupun geneologis. Menurut I Ketut Sudantra menyatakan Peradilan Adat dalam pengertian peradilan adat sebagai terjemahan inheemsche rechtspraak memiliki suasana yang berbeda dengan Dorpjustitie (Peradilan Desa). Berdasarkan S. 1932 Nomor 80, inheemsche rechtspraak yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa penulis yang disebut dengan istilah peradilan Adat, Peradilan Adat adalah suatu peradilan bagi golongan pribumi yang dilaksakan oleh hakim yang diangkat oleh Residen (Hakim eropa dan dapat juga Hakim Indonesia, walaupun tidak mengadili atas nama Raja/Ratu dan tidak berdasarkan tata hukum Eropa, melainkan dengan tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia. Inhemsche rechtspraak bukanlah peradilan yang benar-benar dilaksakan oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat secara mandiri karena dalam inheemsche rechtspraak , tetapi berada dibawah control pemerintah kolonisl Hindia Belanda (melalui Residen).4 Hedar Laujeng, berpendapat bahwa peradilan adat itu sebagai sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, dimana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan Negara.5 Berdasarkan uraian diatas, maka konsep peradilan adat dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. 3
Ibid., h. 37. Ibid., h. 38-39. 5 Ibid., h. 39. 4
2. Peradilan adat berdasarkan pada hukum adat. 3. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem peradilan Negara. 4. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat. 5. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat.6
6
Ibid., h. 40.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU/ARTIKEL/MAJALAH, DLL
Sudantra, I Ketut, 2016, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Swasta Nulus, Bali Shanti Pusat Pelayanan dan Konsultasi Adat dan Budaya Bali LPPM Unud, dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, Denpasar.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.
TUGAS PERADILAN DESA Dosen Pengampu: Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H.
Oleh :
NAMA
: I GUSTI AGUNG KIDDY KRSNA ZULKARNAIN
NIM
: 1503005102
KELAS
:B
NO ABSEN
: 38
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2017
