•
Konsep Peradilan Desa Pasal 3a RO
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sendiri sesungguhnya adalah Undang-undang tentang Tindakan ementara Untuk !enyelenggarakan Kesatuan usunan Kekuasaan dan "#ara Pengadilan-pengadilan ipil$ !emang% undang-undang ini dalam Pasal 1 ayat &1' dan ayat &(' mengat mengatur ur tentan tentang g penghap penghapusa usan n pengadi pengadilan lan-pe -penga ngadil dilan an umum )entuk )entukan an Pemeri Pemerinta ntah h *india *india +elanda dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dan penghapusan se#ara )erangsur-angsur Peradilan ,apraa dan Peradilan "dat% tetapi undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa% seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat &3' undang-undang terse)ut$ elengkapnya% Pasal 1 ayat &3' menyatakan )ah,a. /Ketentuan yang terse)ut dalam ayat &1' tidak sedikit pun mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah di)erikan kepada hakimhakim-haki hakim m perdam perdamaia aian n di desa-d desa-desa esa se)agai se)agaiman manaa dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 3a Re#hte Re#hterli rlike ke Organisat Organisatie/$ ie/$ Disini% Undang-undang Undang-undang Darurat meruuk kepada peraturan pada aman *india +eland +elanda% a% yaitu yaitu Pasal Pasal 3a Re#hte Re#hterli rlike ke Organ Organisa isati tiee &RO'$ &RO'$ !engen !engenai ai hak kekuasa kekuasaan an hakim hakim perdamaian desa% Pasal 3a RO yang selengkapnya menye)utkan se)agai )erikut. &1'
Perkara-perk Perkara-perkara ara yang pemeriksaaan pemeriksaaannya nya menurut menurut hukum adat menadi menadi ,e,enang ,e,enang hakim dari masyarakat hukum ke#il-ke#il &hakim desa' tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka0
&('
"pa yang ditentukan ditentukan dalam dalam ayat &1'% sekali-kali sekali-kali tidak mengurangi mengurangi ,e,enang ,e,enang dari dari para para pihak untuk setiap ,aktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1%(% dan 30
&3'
*akim-hakim *akim-hakim yang dimaksud dimaksud dalam dalam ayat &1'% mengadili mengadili menurut menurut hukum hukum adat adat % mereka mereka tidak )leh mengenakan hukuman$
stilah /hak kekuasaan hakim perdamaian desa/ yang dise)utkan dalam Pasal 1 ayat &3' Undangundang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dapat diteremahkan se)agai 2ungsi dari hakim perdamaian desa$ Dengan demikian% )erdasarkan undang-undang% 2ungsi dari hakim perdamaian desa adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menadi ke,enangannya menurut hukum adat$
•
Konsep Peradilan "dat UU No$(1 Tahun (1
Ke)eradaan hukum adat terus hidup dan )erkem)ang sesuai dengan perkem)angan masyarakat$ Di ndonesia hukum adat mulai tampak hidup dan tum)uh di )er)agai daerah sealan dengan )ergulirnya masalah Otonomi Khusus &Otsus'$ Daerah yang paling menonol dalam memperuang-kan dan mengusulkan adanya Otonomi Khusus adalah "#eh dan Papua$ eak )ergulirnya Otonomi Khusus terse)ut% maka hak dasar masyarakat asli yang selama ini kurang mendapatkan perhatian akhirnya mendapatkan tempat dan perhatian yang le)ih )aik di)anding se)elum adanya Otsus$ Perhatian yang le)ih nyata adalah diakuinya lem)aga peradilan adat dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang )erkaitan dengan hukum adat masyarakat di "#eh dan Papua$ eak di)erikan otonomi khusus )agi Pro4insi Papua )erdasarkan Undang-undang Nomor (1 Tahun (1 Tentang Otonomi Khusus +agi Pro4insi Papua se)agaimana diu)ah dengan Undangundang Nomor 35 tahun ( Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun ( Tentang Peru)ahan "tas Undang-Undang Nomor (1 Tahun (1 Tentang Otonomi Khusus +agi Pro4insi Papua !enadi Undang-Undang% maka )agi Pro4insi Papua akan di)entuk dan di)erlakukan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara adat disamping adanya )adan peradilan umum yang )erlaku se#ara nasional selama ini$ !enurut Pasal 63 Undang-undang Otonomi Khusus +agi Pro4insi Papua% )ah,a 7Pemerintah Pro4insi
Papua
mengem)angkan
,ai) hak-hak
mengakui%
menghormati%
melindungi%
mem)erdayakan
dan
masyarakat adat dengan )erpedoman pada ketentuan yang
)erlaku/$Pasal 5 ayat &(' dan Pasal 51 menye)utkan )ah,a 7disamping kekuasaan kehakiman se)agaimana dimaksud pada ayat &1'% diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu$ Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat% yang mempunyai ke,enangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para ,arga masyarakat adat yang )ersangkutan/
•
Pengertian
1$ Peradilan Desa & Pasal 3a RO' !enurut Undang-Undang Nomor (1 Tahun (1 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 51ayat &1' peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat% yang mempunyai ke,enangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para ,arga masyarakat hukum adat yang )ersangkutan$Penelasannya dalam ayat &(' menye)utkan pengadilan adat )ukan )adan peradilan Negara% melainkan lem)aga peradilan masyarakat hukum adat$ usunannya diatur )erdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat% mengenai siapa yang )ertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang )ersangkutan% tata #ara pemeriksaan% pengam)ilan keputusan dan pelaksanaannya$ Pengadilan adat tidak )er,enang menatuhkan hukuman pidana penara atau kurungan$ Putusan pengadilan adat$
($ Peradilan "dat & UU NO$(1 Tahun (1' Peradilan adalah peradilan yang dilaksanakan oleh hakim desa atau dise)ut hakim adat% )aik dalam lingkungan peradilan gu)ernemen% peradilan pri)umi8peradilan adat% maupun pradilan s,apraa di luar a,a dan !adura% yang )er,enang mengadili perkara-perkara ke#il yang merupakan urusan adat atau urusan desa$ alaupun sesungguhnya peradilan desa sudah lama )erlaku dalam kehidupan masyarakat di pedesaan% namun pemerintah hindia )elanda )aru mengakui pada tahun 1935%
•
truktur & kelem)agaan ' 1$ Peradilan Desa & Pasal 3a RO' ($ Peradilan "dat & UU No$(1 Tahun (1'
•
Kompetensi 1$ Peradilan Desa & Pasal 3a RO'
Di dalam stat)lad terakhir ini% disisipkan Pasal 3a ke dalam Re#hterlike Organisatie
&R$O' yang mengatur mengenai ke,enangan hakim-hakim dari masyarakat-masyarakat hukum ke#il untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara adat yang menadi ke,enangannya$ Ke,enangan hakim ini tidak mengurangi ke,enangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim$ Dengan disisipkanya pasal ini kedudukan peradilan desa diakui$ ehingga kemudian selama pemerintahan kolonial%dikenal ( )entuk peradilan )agi orang pri)umi% yaitu peradilan adat dan peradilan desa yang tidak memiliki dasar per)edaan yang prinsipil$
!enurut Undang-Undang No$1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat &3a'% yang )er)unyi “Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan pengadilan yang dihapuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab e, f, g, h, i dan j, dan dalam pasal 1 ayat (2) bab a dan b, sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indnesia memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan!atau segala perkara pidana sipil yang dahulu diperiksa dan diputus leh Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu"#
($ Peradilan "dat & UU No$(1 Tahun (1' Pengakuan terhadap hukum yang hidup (li$ing la%) khususnya peradilan adat% se)agaimana ditegaskan Pasal 5 Undang-undang Otonomi Khusus +agi Pro4insi Papua% )ah,a disamping )adan peradilan umum% pemerintah mengakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu$ Peradilan adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang )er,enang memeriksa perkara perdata dan pidana &,alaupun sesungguhnya dalam hukum adat tidak ada pem)agian perdata dan pidana'
!enurut UU No$(1 Tahun (1 Pasal 51 ayat &1' yang )er)unyi 7 Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai ke%enangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para %arga masyarakat hukum adat yang bersangkutan"#
•
*ukum yang diadikan dasar untuk mengadili 1$ Peradilan Desa & Pasal 3a RO' Dasar hukum yang dipergunakan untuk diadikan dasar untuk mengadili se)uah perkara
adat yaitu sesuai dengan Undang-undang No$1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3) yang )er)unyi 7*ukum materiil sipil dan untuk sementara ,aktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini )erlaku untuk kaula-kaula daerah ,apraa dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan "dat% ada tetap )erlaku untuk kaula-kaula dan orang itu% dengan pengertian. +ah,a suatu per)uatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap per)uatan pidana% akan tetapi tiada )andingnya dalam Kita) *ukum Pidana ipil% maka dianggap dian#am dengan hukuman yang tidak le)ih dari tiga )ulan penara dan8atau denda lima ratus rupiah% yaitu se)agai hukuman pengganti )ilamana hukuman adat yang diatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan )esar kesalahan yang terhukum% +ah,a% )ilamana hukuman adat yang diatuhkan itu menurut 2ikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas% maka atas kesalahan terdak,a dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 1 tahun penara% dengan pengertian )ah,a hukumanadat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan :aman senantiasa mesti diganti seperti terse)ut di atas% dan )ah,a suatu per)uatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap per)uatan pidana dan yang ada )andingnya dalam Kita) *ukum Pidana ipil% maka dianggap dian#am dengan hukuman yang sama dengan hukuman )andingnya yang paling mirip kepada per)uatan pidana itu$
($ Peradilan "dat & UU No$(1 Tahun (1'
!enurut UU No$(1 Tahun (1 Pasal 51 ayat 3 dan 6 yang diadikan dasar untuk mengadili yang )er)unyi/ Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan"#
"yat 6 yang )er)unyi 7 &alam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil leh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat ('), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang ber%enang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan"#
