Penyelesaian Perselisihan Blue Bubbles Hubungan Industrial Marhansyah AS, AS, SE, MM. HP: 0816.145.0066
Pelatihan HIK Lini & Serikat Pekerja Serikat Pekerja Logam Elektronikwww.company.com & Mesin Mesin SPSI Kota Tangerang Puncak 23-2 3-24 A ril 20 2 010
Penyelesaian PHI 0. Grievance Procedure
0
1. Perundingan Bipartit 2. Sidang Mediasi 3. Sid Sidang ang Pemb Pembukt uktian ian - PHI 4. Sid Sidang ang Put Putusa usan n Hakim Hakim - PHI
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
Perselisihan
Perselisihan
Individual
Masal Kolektif
Perselisihan Hubungan Industrial
1.Perselisihan Hak 2.Perselisihan Kepentingan 3.Perselisihan PHK 4.Perselisihan Antar SP/SB
Perselisihan Hak
• •
Tidak dipenuhinya hak Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama -------------------------------• Kesengajaan untuk tidak memenuhi hak ?
Perselisihan Kepentingan
• • •
Pertentangan pendapat dan kepentingan antara pengusaha dan pekerja Obyek perselisihan adalah masalah-masalah yang di luar hak normatif Terjadi pada pembuatan dan atau perubahan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan PHK
• •
Kehendak sepihak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja Tidak terdapat kesesuaian kedua pihak mengenai pengakhiran hubungan kerja (besarnya pembayaran akhir, cara pengakhiran, hak-hak lain yang timbul sehubungan dengan PHK)
Perselisihan Antar SP/SB
• • •
Para pihak yang berselisih adalah SP/SB dalam satu perusahaan Permasalahan : keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan Dapat terjadi, biasanya dapat diselesaikan secara internal/ bipartit
Grievance Procedure (1)
• • • • •
Grievance adalah keluhan Keluhan bila tidak dituntaskan akan dapat berkembang menjadi keresahan, dan selanjutnya menjadi perselisihan Lazim dilaksanakan di semua industri/ perusahaan Di PKB/PP KKKS terdapat Bab tentang Grievance Procedure, Penyelesaian Keluhan. Keluhan mis: Career Development, Salary Increase, Sucession, Fairness, Reward, PA, dll.
Grievance Procedure (1) SUPV PEKERJA
Keluhan Lisan
DEPT MGR
HR/IR VP & PRES
YES NO YES
Keluhan Tertulis
YES YES
NO NO
YES NO NO
Sengketa (1)
• Sengketa: suatu pertentangan antara dua • •
pihak atas tujuan, pemahaman, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Namun sebetulnya dari sisi positif, suatu sengketa bukan merupakan ancaman atau keadaan yang negatif. Kedua pihak seyogyanya dapat melihat bahwa sengketa mempunyai potensi untuk munculn munculnya ya kreativit kreativitas as dan perkemba perkembangan. ngan. (Borisof & Victor)
Sengketa (2)
• Perbedaan pendapat dan penafsiran • • •
(dapat) berdampak pada timbulnya kerugian pihak ybs Sengketa dapat langsung diselesaikan diselesaikan oleh para pihak sendiri Banyak sekali sengketa yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak Diperlukan bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan sengketa
Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya
• • •
Penyelesaian suatu sengketa dengan bantuan pihak ketiga (selain pengadilan), bukan merupakan hal baru. Tidak dapat dihindari, manusia senantiasa terlibat dengan masyarakat sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan bersamaan dengan itu sejarah hukum berlangsung secara paralel. Di manapun ditemukan seseorang/lembaga ses eorang/lembaga yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. (Priyatna Abdurrasyid)
PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA
Adjudikatif
Non Adjudikatif (ADR/ APS)
PENYELESAIAN DISELESAIKAN (DIP UTUS) LEMBAGA
LITI GAS GASI: I: P ENGADILAN NON LI TIGASI: ARBI TRASE
• •
DISELESAIKAN PARA P IHAK SENDIRI SENDIRI
MEDIASI NEGOSIASI KONSILIASI KONSULTASI PENILAIAN AHLI, dll dll
UU NO 2 TAHUN 2004 PEMBATALAN
Hak, PHK MAHKAMAH AGUNG
PUTUSAN FINAL MENGIKAT
ARBITRASI (2&4)
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KONSILIASI (2,3&4)
MEDIASI (1,2,3,4)
30 HARI
50 HARI
30 HARI
BERDASARKAN KESEPAKATAN CATATKAN PERSELISIHAN DI DISNAKER. DISNAKER TAWARKAN PENYELESAIAN : KONSILIASI ATAU ARBITRASI (TUNGGU 7 HARI)
B I P A R T I T HAK (1)
KEPENTINGAN (2)
PHK (3)
PERSELISIHAN
30 HARI
ANTAR SP/SB (4)
140 HARI
Proses Administrasi Kasasi
Sidang ke-7 Penyerahan Penye rahan kesimpulan Oleh Tergugat
Sidang ke-8 PUTUSAN HAKIM
Sidang ke-6 Pembuktian oleh Tergugat Oleh Tergugat Sidang ke-5 Pembuktian oleh Penggugat Oleh Penggugat Sidang ke-4 Penyampaian Penya mpaian Duplik Oleh Tergugat Sidang ke-3 Penyampaian Penyampa ian Replik Oleh Penggugat
SIDANG PENGADILAN PERDATA
Sidang ke-2 Penyampaian jawaban Oleh Tergugat Sidang ke-1 Pemeriksaan identitas Para pihak dan Penya Penyampaian mpaian Gugatan oleh Penggugat
www.company.com
KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA
MAHKAMAH AGUNG PERADILAN MILITER
PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH MAHKA MAH KONSTITUSI KONS TITUSI
PERADILAN TUN
PERADILAN UMUM
PENGADILAN PAJAK
PENGADILAN ANAK PENGADILAN NIAGA
MENTERI PERHUBUNGAN
MAHKAMAH PELAYARAN
PENGADILAN HAM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGADILAN KORUPSI
MAHKAMAH SYARIAH
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial HAKIM KETUA (Hakim Karier)
HAKIM AD AD HOC (Org Pengusaha)
HAKIM AD AD HOC (Org Pekerja)
Pengadilan Pengadilan Hubungan Industria Industriall – Jawa Barat Barat Bandung
Kuasa Hukum Para Pihak Pasal 87 • Serikat Serikat pekerja/ pekerja/seri serikat kat buruh buruh dan dan orga organisa nisasi si pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
Kelebihan APS (1) • • • •
• •
Pertimbangan kultural (musyawarah (musyawarah untuk mufakat) Sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu Membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel Penyelesaian Penyelesaian diusahakan untuk mendapatkan solusi “win-win” & “sharing pain” Proses dan hasil penyelesaian tidak untuk konsumsi umum privat dan rahasia Prosedur jauh lebih fleksibel
Kelebihan APS (2) • • • • • • •
Hubungan baik antar pihak dapat tetap terjaga Kesepakatan lebih memperhatikan kepentingan kepentingan dan kebutuhan para pihak Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan Kesepaka Kesepakatan tan dapat dapat lebih inovatif inovatif dan kreatif kreatif Para pihak lebih memiliki kontrol atas proses Penyelesaian sengketa secara tuntas Bila gagal tidak ada pihak yang merasa kalah
Kelebihan APS (3)
• • •
Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sejalan dengan semangat kemitraan dalam hubungan industrial Ciri penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah”win-win” Para pihak menghendaki terpeliharanya hubungan kerja yang berkesinambungan dalam suasana harmonis
PERUNDINGAN BIPARTIT
=
NEGOSIASI
Perundingan Bipartit • Dalam bidang business disebut “negosiasi” • Memerlukan skill khusus dalam negosiasi (sangat jarang yang mempunyai skill negosiasi) • Tahap paling awal dalam proses penyelesaian PHI sesuai UU No 2/ 2004 • Prasyarat untuk proses selanjutnya
Fenomena Dalam Perundingan Bipartit
• • •
Para pihak tidak selalu mempunyai persiapan yang baik untuk berunding Para pihak pada umumnya kurang/tidak mengetahui hakikat dan teknik perundingan bipartit Perundingan Bipartit sebatas proforma yang harus dilaksanakan untuk lanjut ke proses berikutnya
Bagaimana seharusnya ?
Perundingan Bipartit UU 02/2004
• Bila mencapai kesepakatan, buat Perjanjian Bersama, daftarkan ke Pengadilan HI • Bila tidak mencapai kesepakatan, buat Risalah Perundingan Bipartit, ditandatangani para pihak • Penyelesaian perselisihan paling ideal dalam konteks hubungan industrial • Risalah perundingan Bipartit merupakan syarat agar perkara bisa masuk ke tahap berikutnya: Arbitrase, Konsiliasi, atau Mediasi
MEDIASI VS NEGOSIASI
• Mediasi: • •
suatu proses untuk mencapai kesepakatan atas suatu sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Keputusan akhir ada para pihak yang bersengketa Negosiasi: suatu proses untuk mencapai kesepakatan atas suatu sengketa sengke ta yang dilakukan dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa Mediasi : pada dasarnya merupakan proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga
Penyelesaian PHI Melalui Pihak Ketiga (1)
• Ketika dua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, diperlukan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan
Penyelesaian PHI Melalui Pihak Ketiga (2)
• Bila dua pihak berhasil mencapai • •
kesepakatan, dibuat Perjanjian Bersama, daftarkan ke Pengadilan HI Bila dua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, Konsiliator/Mediator wajib membuat anjuran tertulis Risalah Konsiliasi/ Mediasi merupakan syarat untuk dapat diterimanya gugatan di Pengadilan HI
Praktek Mediasi Hubungan Industrial
• • • • •
Perlukah dikeluarkan anjuran tertulis ? Anjuran Mediator bersifat “legalistik”, anjuran yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan Secara tidak disadari mediasi mirip dengan “pemerantaraan” dalam UU 22/1957 (Pegawai Perantara) Kesuksesan mediator untuk mendamaikan para pihak tidak mendapat credit/reward dari pemerintah Kegagalan mediator untuk mendamaikan para pihak tidak berdampak pada penilaian kinerja mediator
Terobosan/ Wacana
• •
Untuk membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gunakan Mediator bisnis (Certified Mediator) Bila para pihak dapat mencapai kata sepakat buat “Akta Perdamaian”= Perjanjian Bersama (UU No 2 tahun 2004)
sekian
Marhansyah AS, SE, MM. Sr.Consultant/ Sr.Consultant/ Sr Trainer Trainer Industrial Relations 0816 145 0066
[email protected]
