BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Latar Belaka Belakang ng
Hubungan Hubungan industrial industrial sebelumnya sebelumnya diistilahk diistilahkan an sebagai sebagai hubungan hubungan perburuhan perburuhan (labour (labour relation). Istilah ini pada awalnya manganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membaha membahass masala masalah h – masala masalah h hubunga hubungan n antara antara kerja kerja /buruh /buruh dengan dengan pengusa pengusaha. ha. Namun sejalannya waktu hubungan perburuhan tidak hanya membahas masalah hubunga hubungan n antara antara pekerja pekerja dan pengusa pengusaha ha saja, saja, tetapi tetapi juga juga membaha membahass masala masalah h – masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain – lain. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Hubungan Industrial penggantian istilah dilakukan dengan beberapa alasan. Hubungan Industrial (Industrial elations) adalah kegiatan yang mendukung ter!iptanya hubungan yang yang harmonis antara antara pelaku bisnis bisnis yaitu yaitu pengusaha, karyawan dan pemerintah, pemerintah, sehingga sehingga ter!apai ketenangan ketenangan bekerja bekerja dan kelangsungan kelangsungan berusaha (Industrial "ea!e). "ada #ndang‐#ndang $etenagakerj $etenagakerjaan aan No. %& tahun '& pasal % angka % Hubunga Hubungan n
Indust Industria riall dide*i dide*inis nisika ikan n
sebaga sebagaii
+Suatu +Suatu
sistem sistem
hubungan hubungan
yang yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai‐nilai "an!asila dan #ndang‐#ndang asar Negara epublik Indonesia tahun %-.0 1andasan Hubungan Industrial terdiri atas 2 %. 1andasan 1andasan idil idil adalah "an!asila "an!asila '. 1andasan 1andasan konstusional konstusional adalah adalah #ndang #ndang – #ndang asar %- %- &. 1anda 1andasa san n opera operasi sion onal al 34HN 34HN yang yang dite diteta tapka pkan n oleh oleh 5" 5" sert sertaa kebi kebija jaka kan n – kebijakan lain pemerintah. 5elihat pentingnya kegiatan ini, masalah masalah hubungan industrial industrial perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganannya,
karena berpengaruh besar terhadap
kelangsungan proses produksi yang terjadi di perusahaan. $eseimbangan antara pengusaha dan pekerja merupakan tujuan ideal yang hendak di!apai agar terjadi hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
1
karena tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara
pekerja dan pengusaha
adalah hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. 6ang paling mendasar $emitra‐sejajaran
dalam $onsep
Hubungan
Industrial
adalah
antara "ekerja dan "engusaha yang keduanya mempunyai
kepentingan yang sama, yaitu bersama‐sama ingin meningkatkan tara* hidup dan mengembangkan perusahaan. 7adi, dari hal8hal yang telah dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan industrial adalah hubungan yang dijalin antara pekerja, pihak yang mempekerjakannya (pengusaha), dan pemerintah. 9idak hanya identik dengan manajemen yang menjalankan *ungsinya untuk mengatur pekerjanya saja. Hubungan industrial juga berkaitan dengan *enomena baik itu didalam dan diluar tempat kerja. "ihak8pihak yang terkait di dalam hubungan industrial adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan ini mengatur peran masing8masing pihak dan interaksi maupun proses di dalamnya. :turan8aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing8masing pihak semuanya ter!antum dalam #ndang8#ndang ketenagakerjaan. 5enurut #ndang8#ndang No %& 9ahun '& (bab ;I, pasal %', ayat %8&) *ungsi dari masing8masing pihak adalah sebagai berikut2 %.
"emerintah 5enetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang8undangan ketenagakerjaan.
%.
"ekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya 5enjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi se!ara demokratis. •
"engusaha dan organisasi pengusahanya
5en!iptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh se!ara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Hubungan industrial berawal dari adanya hubungan kerja yang lebih bersi*at indi
2
sedang pemerintah terlibat hanya dalam hal8hal tertentu. i tingkat perusahaan, pekerja dan pengusaha adalah dua pelaku utama hubunga n industrial.
2.2. RUANG LINGKUP INDUSTRIAL
uang
lingkup
hubungan industrial menyangkut seluruh
aspek
dan
permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain8lain, baik langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. %.%. uang 1ingkup =akupan "ada dasarnya prinsip‐ prinsip dalam hubungan industrial men!akup seluruh tempat‐tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk men!apai tujuan usaha. 6ang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan. %.'. uang 1ingkup >ungsi Fungsi
Pemerintah
2
5enetapkan
kebijakan,
memberikan
pelayanan,
melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang‐undang ketenagakerjaan yang berlaku. Fungsi Pekerja/Serikat Pekerja 2 5enjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi se!ara demokratis, mengembangkan ketrampilan, keahlian dan ikut memajukan perusahaan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Fungsi Pengusaha 2 5en!iptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja se!ara terbuka, demokratis serta berkeadilan. %.&. uang 1ingkup 5asalah :dalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. %.. uang 1ingkup "eraturan/"erundang8undangan ketenagakerjaan %..%. 1.
Hukum 5ateriil #ndang‐undang ketenagakerjaan No. %& 9ahun '&
3
'. "eraturan "emerintah/"eraturan "elaksanaan yang berlaku &. "erjanjian $erja 4ersama ("$4), "eraturan "erusahaan ("") dan "erjanjian $erja. %..'. 1.
Hukum >ormal #ndang‐undang "enyelesaian "erselisihan Hubungan Industrial
'. "erpu No. % 9ahun ', dan diberlakukan mulai % 7anuari '
2.3. TUJUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
9ujuan Hubungan Industrial adalah mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, inamis, kondusi* dan berkeadilan di perusahaan. :da tiga unsur yang mendukung ter!apainya tujuan hubungan industrial, yaitu 2 %. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan '. :pabila timbul perselisihan dapat diselesaikan se!ara internal/bipartit 3.
5ogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lo!k out) oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing‐ masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. Namun demikian Sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja juga
sangat berpengaruh dalam men!apai berhasilnya tujuan hubungan industrial yang kita karapkan. Sikap mental dan sosial yang mendukung ter!apainya tujuan hubungan industrial tersebut adalah 2 %.%. 5emperlakukan pekerja sebagai mitra, dan memperlakukan pengusaha sebagai in
4
2.4. SARANA-SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
:gar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan‐ peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusi*. "eraturan tersebut diharapkan mempunyai *ungsi untuk memper!epat pembudayaan sikap mental dan sikap sosial Hubungan Industrial. ?leh karena itu setiap peraturan dalam hubungan kerja tersebut harus men!erminkan dan dijiwai oleh nilai‐nilai budaya dalam perusahaan, terutama dengan nilai‐nilai yang terdapat dalam Hubungan Industrial. engan demikian maka kehidupan dalam hubungan industrial berjalan sesuai dengan nilai‐nilai budaya perusahaan tersebut. engan adanya pengaturan mengenai hal‐hal yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, maka diharapkan terjadi hubungan yang harmonis dan kondusi*. #ntuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal %& ## $etenagakerjaan No. %& 9ahun '& bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sebagai berikut 2 %.
1embaga kerja sama 4ipartit
'.
1embaga kerja sama 9ripartit
&.
?rganisasi "ekerja atau Serikat "ekerja/4uruh
.
?rganisasi "engusaha
.
1embaga keluh kesah @ penyelesaian perselisihan hubungan industrial
.
"eraturan "erusahaan
A.
"erjanjian $erja 4ersama
B.
"erjanjian $erja $husus
1. Le!aga ker"a #aa B$%art$t
1embaga $erja sama 4ipartit adalah suatu badan ditingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha.
5
Setiap pengusaha yang mempekerjakan (lima puluh) orang pekerja atau lebih dapat membentuk 1embaga $erja Sama (1$S) 4ipartit dan anggota‐ anggota yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dan keahlian. 1$S 4ipartit bertugas dan ber*ungsi sebagai >orum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah
dalam
meme!ahkan
permasalahan‐ permasalahan
ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. "ara manager perusahaan diharapkan ikut mendorong
ber*ungsinya 1embaga
$erjasama 4ipartit, khususnya dalam hal mengatasi masalah bersama, misalnya penyelesaian perselisihan industrial. 2. Le!aga ker"a #aa Tr$%art$t
1embaga kerjasama 9ripartit merupakan 1$S yang anggota‐anggotanya terdiri dari unsur8unsur pemerintahan, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. >ungsi lembaga kerjasama 9ripartit adalah sebagai >?#5 $omunikasi, $onsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan ren!ana dalam mengahadapi masalah‐masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena *aktor8*aktor yang tidak diduga maupun untuk mengatasi hal‐hal yang akan datang.
3. &rgan$#a#$ Peker"a ata' Ser$kat Peker"a(B'r')
?rganisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan se!ara sukarela dan demokratis dari, oleh dan untuk pekerja dan berbentuk Serikat "ekerja, 3abungan serikat "ekerja, >ederasi, dan Non >ederasi. $ehadiran Serikat "ekerja di perusahaan sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan Hubungan Industrial. 4. &rgan$#a#$ Peng'#a)a
Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yaitu :sosiasi "engusaha Indonesia (:"IN?) yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan Industrial. Hal tersebut ter!ermin dari
6
Indonesia
di
lembaga
ketenagakerjaan,
dan
melindungi,
membela
dan
memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota. #ntuk menjadi anggota
:"IN?
perusahaan
dapat
menda*tar
di
ewan
"engurus
$ota/$abupaten ("$) atau di ewan "engurus "ri
alam perjalanan Hubungan Industrial untuk men!apai suatu masyarakat industri yang diharapkan, benturan‐ benturan antara para pelaku yang timbul sebagai akibat belum serasinya pemakaian ukuran dan ka!amata untuk menilai permasalahan bersama kadang‐kadang tidak dapat dihindari. $eluh kesah bisa juga terjadi akibat berbagai pertanyaan yang timbul baik dari pekerja ataupun dari pengusaha yang berkaitan dengan pena*siran atau pelaksanaan
peraturan
perundang‐undangan,
perjanjian
kerja,
peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. apat juga karena berbagai tuntutan dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang melanggar peraturan perundang‐ undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja besama. engan demikian untuk menghindari benturan‐ benturan tersebut perlu dikembangkan suatu mekanisme penyelesaian keluh kesah sehingga benih‐ benih perselisihan tingkat pertama seharusnya diselesaikan diantara pelaku itu sendiri. 5ekanisme penyelesaian keluh kesah merupakan sarana yang seharusnya diadakan setiap perusahaan. 5ekanisme ini harus transparan dan merupakan bagian dari "erjanjian $erja, "eraturan "erusahaan ("") atau "erjanjian $erja 4ersama ("$4). alam pelaksanaan *ungsi‐*ungsi super
"eraturan "erusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat se!ara tertulis yang memuat ketentuanketentuan tentang
syarat‐syarat kerja serta
tata
tertib
perusahaan.
7
/. Per"an"$an Ker"a Ber#aa
"erjanjian $erja 4ersama ("$4) adalah perjanjian yang disusun oleh pengusaha dan serikat yang telah terda*tar yang dilaksanakan se!ara musyawarah untuk men!apai mu*akat. 0. Per"an"$an Ker"a K)'#'#
"erjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain atau majikan, selama waktu tertentu sesuai perjanjian.
2.*. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL
5engingat sedemikian banyak kepentingan dari berbagai pihak terhadap perusahaan, maka sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha yang didukung oleh adanya hubungan industrial yang baik, terutama antara pengusaha dengan pekerja. 4erikut ini adalah enam prinsip hubungan industrial 2 Pertama, pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama8sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. ?leh sebab itu pengusaha dan pekerja harus mampu untuk melakukan tanggung jawabnya se!ara maksimal dalam melaksanakan tugas dan *ungsinya sehari8hari. "ekerja atau serikat pekerja harus dapat membuang jauh8jauh kesan bahwa perusahaan hanya untuk kepentingan pengusaha. emikian pula pengusaha harus menempatkan pekerja sebagai partner dan harus membuang jauh8jauh kesan memberlakukan pekerja hanya sebagai *aktor produksi. Kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Semakin banyak perusahaan yang membuka usaha baru, maka semakin banyak pula kesempatan lapangan kerja yang akan memberikan penghasilan bagi banyak pekerja. Semakin banyak perusahaan yang berhasil meningkatkan produkti*itasnya, maka semakin banyak pula pekerja yang meningkat penghasilannya. engan demikian pendapatan nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.
8
Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan *ungsional dan masing8masing mempunyai *ungsi dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja dan tugas. "engusaha memiliki tugas dan *ungsi sebagai penggerak, membina dan mengawasi, pekerja memiliki tugas dan *ungsi melakukan pekerjaan operasional. "engusaha tidak melakukan eksploitasi atas pekerja dan sebaliknya pekerja juga bekerja sesuai dengan waktu tertentu dengan !ukup waktu istirahat dan sesuai dengan beban kerja yang wajar bagi kemanusiaan. alam hal ini pekerja tidak mengabdi kapada pengusaha akan tetapi pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Keempat , pengusaha
dan
pekerja
merupakan
anggota
keluarga
perusahaan.
Sebagaimana pola hubungan sebuah keluarga, maka hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus dilandasi sikap saling mengasihi, saling membantu dan saling mengerti. "engusaha harus berusaha sejauh mungkin mengetahui kesulitan8kesulitan dan keadaan yang dihadapi oleh pekerja, serta berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu dan menjadi solusi bagi kesulitannya. 4ukan hanya menuntut pekerja memberikan yang terbaik bagi perusahaan tanpa mau tahu segala keadaan dan kondisi yang dihadapi oleh pekerja. Sebaliknya, pekerja harus juga memahami keterbatasan pengusaha. :pabila mun!ul permasalahan atau perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja hendaknya diselesaikan se!ara kekeluargaan dan semaksimal mungkin harus dihindari penyelesaian se!ara bermusuhan. Kelima, perlu dipahami pula bahwa tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah men!iptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produkti
9
5aka jawabannya, +karena gajinya hanya untuk pekerjaan yang seperti ini, tidak lebih0. "adahal semestinya pekerja yang berkeinginan untuk mendapatkan upah lebih tinggi, maka ia harus bekerja keras untuk mampu meningkakan produkti
2.. PERKEBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
alam buku +"ersonnel 5anagement and Industrial elation0, ale 6oder, Ddward 3ross mengemukakan empat
10
kekuasaan sangat ber
pertanian.
5asyarakat
pertanian
telah
mampu
mengembangkan
ketrampilannya sebagai pengrajin. Semula mereka sebagai pengrajin bebas atau tidak memiliki keterikatan dalam +hubungan kerja0. Selanjutnya e
. 9ahap masyarakat industri 9ahap masyarakat industri sangat ditentukan oleh e
11
industri atau home work shops ke proses industri atau pabrik. "erubahan dan penemuan teknologi tidak hanya merubah sistem home industri ke pabrik8pabrik, tetapi juga merubah organisasi kerjanya, sistem hubungan kerja dan atau hubungan industrial. "ola pabrik dalam industri telah merubah hubungan kerja karyawan dalam arti luas. 9ernyata, pengaruh industrialisasi tersebut bagi Negara yang satu berbeda dari Negara yang lainnya. Negara8negara kelompok liberalis/kapitalis,organiasai kerja, karier, wewenang, dan status dipengaruhi oleh keabsahan dalam perekonomian. Sebaliknya bagi Negara8negara komunis, aspek8aspek hubungan industrial sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh wewenang/kuasa Negara. Hal tersebut menunjukkan pengaruh sosial budaya dan perekonomian masing8masing Negara. Sistem industri ternyata member mobilitas yang besar bagi pekerja untuk berkembang. engan demikian para pekerja memperoleh kesempatan lebih luas untuk pengembangan karier dalam kelompok kerja mereka. i samping itu suasana industri juga mendorong adanya spesialisasi dalam organisasi kerja. alam sistem home industri antara karyawan komunikasinya erat/akrab, sedangkan dalam sistem industri, dengan adanya spesialisasi keahlian, pekerja !enderung menekuni pekerjaan masing8masing atau kurang akrab dengan teman8teman sekerjanya. Hubungan yang bersi*at kekeluargaan mulai pudar, lebih8lebih hubungan antara majikan/pemilik dengan para karyawan/pekerja. Sebaliknya hubungan yang lebih bersi*at *ormal mun!ul antara lain dalam bentuk serikat buruh. . 9ahap pertumbuhan yang berkelanjutan 5asyarakat sebagai suatu sistem akan tumbuh berkelanjutan sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang bersi*at ekstern maupun intern.dalam sistem industri yang telah berkembang, pertumbuhan dan perkembangan serikat buruh dan asosiasi pengusaha juga selalu berubah. "ertumbuhan dan perkembangan tersebut masing8masing Negara dipengaruhi oleh struktur perekonomian dan *aham yang dianut oleh setiap Negara. i samping itu kemajuan teknologi dan tingkat kehidupan yang tinggi menuntut permintaan terhadap berbagai produk baru dan pelayanan. Semua itu mendorong perubahan, pertumbuhan dan perkembangan hubungan kerja atau hubungan industrial yang semakn kompleks.
12
13
4:4 III "DN#9#"
&.%. $esimpulan Se!ara
hierarkis
terdapat
beberapa
(lima)
tingkatan
hubungan
industrial
("rama2'), yaituF pertama, hubungan minimal F pekerja hanya bekerja karena tidak bisa diterima di tempat lain. $edua, hubungan sebatas hubungan produksi F pekerja bekerja sebatas upah yg. dibayarkan. $etiga, hubungan ala petani, di mana pekerja merasa tempat kerjanya sbg. ladang tempat men!ari makan. $eempat, hubungan sosial dimana tempat pekerja juga ber*ungsi sbg. sarana sosial ke8hidupan (makan bersama,besar bersama ,de8wasa bersama, melaksanakan ibadah bersama). $elima, hubungan kemajuan, di mana pekerja ada sbg. satu kesatuan mata rantai kemajuan bersama stakeholders yg. lain. 9rans*ormasi hubungan industrial seyogyanya ditujukan untuk menggerakkan pola hubungan menuju ketingkatan yg. lebih tinggi. alam hal ini hubungan kemajuan @ sekaligus mengantisipasi perubahan8perubahan mendasar yg. terjadi dalam lingkungan organisasi yg. semakin intelle!tual intensi
14
Spiritual !ommitment G komitmen / tekad se!ara ruhiyah yang dilandasi nilai8nilai spiritual / agama bahwa hubungan pekerja8manajemen merupakan ibadah untuk mendapatkan ridha :llah SE9.
4:4 II "D54:H:S:N
'.%. "DN3D9I:N H#4#N3:N IN#S9I:1 Hubungan industrial sebelumnya diistilahkan sebagai hubungan perburuhan. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Hubungan Industrial "an!asila (HI") penggantian istilah dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu 2 a.
Hubungan perburuhan (labor relation), pada awal perkembangannya
membahas masalah8masalah hubungan antar pekerja dan pengusaha. Namun kemudian dalam kenyataannya disadari bahwa masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha bukanlah masalah yang berdiri sendiri, karena dipengaruhi dan mempengaruhi masalah8masalah lain. "erburuhan tidak hanya membahas masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga membahas masalah8masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain8lain. $arena itu istilah hubungan perburuhan dianggap sudah tidak tepat lagi. engan demikian, mulailah berkembang istilah baru, yaitu hubungan industrial (industrial relation), yang mempunyai ruang lingkup lebih luas daripada hubungan perburuhan (labor relation). b.
Istilah hubungan perburuhan yang selama ini digunakan di Indonesia
sebenarnya sudah ter!akup dalam pengertian hubungan industrial. 7adi sebenarnya penggantian istilah hubungan perburuhan menjadi hubungan industrial adalah dalam rangka menempatkan istilah dalam proporsi sebenarnya.
15
