Penyelesaian Kasus Sengketa Pelanggaran HAM oleh Pengadilan dan Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Tutorial 9: Penyelesaian Kasus Sengketa Pelanggaran HAM oleh Pengadilan dan Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia Study Task Penyel Penyeles esaia aian n Kasus Kasus Sengk Sengket eta a Pelang Pelanggar garan an HAM oleh oleh Penga Pengadil dilan an dan Eksist Eksistens ensii Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Sejarah Terbentuknya Pengadilan HAM

Berkenaan Berkenaan dengan dengan penugasan penugasan MPR kepada Presiden Presiden untuk untuk enyelesaika enyelesaikan n kasus! kasus! kasus pelanggaran HAM" aka Presiden A#durrahan $ahid keudian enindaklan%utinya dengan ener#itkan Keputusan Presiden &Keppres' (o) *+ Tahun ,--. tentang Pe#entukan Pengadilan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Ho/ pada Pengadilan Pengadilan (egeri 0akarta Pusat pada tanggal tanggal ,+ April ,--.) Pe#entukan Pe#entukan Keppres ini dilakukan se#agai pelaksanaan Pasal 1+ ayat &.' 22  (oor ,3 Tahun ,---" yang enentukan #ah4a pelanggaran HAM yang #erat yang ter%adi se#elu se#elu #erlak #erlakuny unyaa 22 terse#u terse#utt diperik diperiksa sa dan diputu diputuss oleh oleh Pengad Pengadila ilan n HAM Ad Ho/) Ho/) 5ala Keppres terse#ut dise#utkan #ah4a Pengadilan HAM terse#ut #er4enang eeriksa dan eutu eutuss perkar perkaraa pelang pelanggar garan an HAM #erat #erat yang yang ter%adi ter%adi di Tio Tiorr Tiu Tiurr pas/a pas/a %a%ak  %a%ak   pendapat dan perkara pelanggaran HAM #erat yang ter%adi di Tan%ung Tan%ung Priok Priok pada tahun .961) Belu Belu sepat sepat dilaks dilaksana anakan kanny nyaa Keppre Keppress terse#u terse#ut" t" pada pada a4al a4al asa asa kepresi kepresiden denan an Mega Mega4a 4ati ti

Soek Soekar arno nopu putr trii

Kepp Keppre ress

ini ini

lang langsu sung ng

enga engala lai i

re7i re7isi si""

yakni akni

deng dengan an

diter#itkannya Keppres (o) 93 Tahun ,--. tentang Peru#ahan Atas Keppres (o) *+ Tahun ,--.) Pasal , erupakan #agian yang engalai peru#ahan dengan aksud untuk le#ih eper%elas tepat dan 4aktu tindak pidana &lo/us dan tepus deli/ti' pelanggaran HAM  #erat yang ter%adi di Tior Tior Tiur Tiur dan Tan%ung Tan%ung Priok" yaitu pena#ahan kaliat 4ilayah huku 8iui/a" 5illi" Suai pada #ulan April .999 dan #ulan Septe#er .999 untuk kasus Tior Selan%utnya pada tanggal +. 0anuari ,--," Menteri Kehakian dan HAM RI" Pro) 5R) ;usril Ih
2u" Peradilan Militer" Peradilan Agaa dan Peradilan Tata 2saha (egara') Pengadilan HAM hanyalah salah satu di7isi atau #agian dari peradilan yang di#entuk dala lingkungan  #adan Peradilan 2u) Pe#entukan pengadilan seperti itu diungkinkan oleh ketentuan Pasal .+ 22 (o) .1 Tahun .9>- se#agaiana telah diu#ah dengan 22 (o) +* Tahun .999 seperti Pengadilan Anak atau Pengadilan (iaga) Akan tetapi" ada per#edaan yang endasar dengan pengadilan lain" #aik yang #erada dala kaar Pengadilan (iaga atau Pengadilan T2(" diana Pengadilan HAM tidak sepenuhnya #ergantung kepada haki karier" elainkan pada haki nonkarier &haki ad ho/' yang erupakan ayoritas dala a%elis haki)

Pengadilan HAM erupakan pengadilan khusus yang #erada di lingkungan peradilan uu yang di#entuk pada pengadilan negeri) 2ntuk pertaa kali" Pengadilan HAM terse#ut di#entuk serepak di 0akarta Pusat" Sura#aya" Medan dan Makassar" dengan 4ilayah hukunya se#agai #erikut: .) 0akarta Pusat eliputi 4ilayah Pro7insi 5KI 0akarta" 0a4a Barat" Banten" Susel" 8apung" Bengkulu" Kal#ar dan Kalteng? ,) Sura#aya eliputi 4ilayah Pro7insi 0ati" 0ateng" ;ogyakarta" #ali" Kalsel" Kalti"  (TB dan (TT? +) Medan eliputi 4ilayah Pro7insi Suut" A/eh" Riau" 0a#i dan Su#ar? 1) Makasar eliputi 4ilayah Pro7insi Sulsel" Sultra" Sulteng" Sulut" Maluku" Maluku 2tara dan Papua) Pengadilan HAM #er4enang untuk eeriksa dan eutus perkara pelanggaran HAM  #erat) Pelanggaran HAM yang ter%adi disaping kasus Tior Tiur dan Tan%ung Priok  seperti dise#utkan diatas" kasus A/eh" Papua" Trisakti" Seanggi I dan Seanggi II" Kerusuhan Massa di #er#agai tepat di Indonesia erupakan yurisdiksi ke4a%i#an Pengadilan HAM untuk eprosesnya le#ih lan%ut dei ter/apainya keadilan) 5engan deikian" #erdirinya Pengadilan HAM di Indonesia dengan pe#erlakuan 22  (o) ,3 Tahun ,--- erupakan #agian dari progra strategis peerintah untuk enun%ukkan kepada asyarakat luas #ah4a Indonesia dapat enyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan siste huku nasional yang #erlaku dan dilaksanakan oleh #angsa sendiri) Hal ini erupakan ke#i%akan peerintah dala en%alankan politik hukunya e4u%udkan supreasi huku yang #erasaskan nilai!nilai HAM dengan didasari adanya pengaturan engenai HAM karena konigurasi politik tentang pengangkatan 4a/ana HAM dala 225

2

.91*" yang keudian diatur dengan 22 engenai HAM serta 22 engenai pengadilan HAM itu sendiri)

Pengertian Pelanggaran HAM

5ala pengertian se/ara uu" pelanggaran HAM enurut pasal . angka 3 2ndang! 2ndang (oor +9 Tahun .999 yang enyatakan #ah4a pelanggaran HAM adalah setiap  per#uatan seseorang atau kelopok orang terasuk aparat negara #aik disenga%a aupun tidak disenga%a atau kelalaian yang se/ara ela4an huku engurangi" enghalangi" e#atasi" dan atau en/a#ut hak asasi anusia seseorang atau kelopok orang yang di%ain oleh 2ndang!undang ini" dan tidak endapatkan" atau dikha4atirkan tidak akan eperoleh penyelesaian huku yang adil dan #enar" #erdasarkan ekanise huku yang  #erlaku) Berdasarkan pengertian se/ara uu engenai pelanggaran HAM" terdapat #e#erapa unsur  engenai Pelanggaran HAM yakni: .) Per#uatan dilakukan oleh seseorang atau kelopok  ,) Adanya suatu per#uatan yang dilakukan #aik senga%a aupun tidak senga%a +) Adanya suatu per#uatan huku yang elanggar hak asasi anusia Berdasarkan pen%elasan se/ara uu engenai pelanggaran HAM" apa#ila ditin%au dari tingkat pelanggarannya aka pelanggaran HAM dikelopokkan en%adi dua &,' yaitu: 1. 2.

1.1.

Pelanggaran HAM #erat (extra ordinary crime) Pelanggaran HAM ringan (ordinary crime) Pelanggaran HAM berat (extra ordinary crime) Pelanggaran HAM yang #erat adalah pelanggaran HAM yang telah diatur dan

ditentukan dala 2ndang!2ndang (oor ,3 Tahun ,---) Menurut 2ndang!2ndang Pengadilan HAM" pelanggaran HAM yang #erat terdiri dari dua %enis" yaitu ke%ahatan genosida &crimes of genocide' dan ke%ahatan terhadap keanusiaan &crimes against  humanity') Ke%ahatan genosida ( crimes of genocide ) adalah setiap per#uatan yang dilakukan dengan aksud untuk enghan/urkan atau eusnahkan seluruh atau se#agian kelopok   #angsa" ras" kelopok etnis" kelopok agaa" dengan /ara : .) e#unuh anggota kelopok?

3

,) engaki#atkan penderitaan isik atau ental yang #erat terhadap anggota!anggota kelopok? +) en/iptakan

kondisi

kehidupan

kelopok

yang

akan

engaki#atkan

keusnahan se/ara isik" #aik seluruh atau se#agiannya? 1) eaksakan tindakan!tindakan yang #ertu%uan en/egah kelahiran di dala kelopok? atau *) eindahkan se/ara paksa anak!anak dari kelopok tertentu ke kelopok lain) Ke%ahatan terhadap keanusiaan &crimes against humanity' adalah salah satu  per#uatan yang dilakukan se#agai #agian dari serangan yang eluas atau sisteatik yang diketahuinya #ah4a serangan terse#ut ditu%ukan se/ara langsung terhadap penduduk sipil  #erupa : .) Pe#unuhan #eren/ana & pasal +1- kuhp ' Berdasarkan pasal +1- kuhp" ”barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahu ”. ,) Peusnahan" perusnahan disini eliputi per#uatan yang eni#ulkan  penderitaan yang dilakukan dengan senga%a" antara lain #erupa per#uatan engha#at

peasokan

#arang

akanan

da

o#at!o#atan

eni#ulkan peusnahan pada se#agian penduduk) +) Per#udakan" dala hal ini terasuk perdagangan

yang

anusia"

dapat

khususnya

 perdagangan 4anita dan anak  1) pengusiran atau peindahan penduduk se/ara paksa" dala arti peindahan orang se/ara paksa dengan /ara pengusiran atau tindakan peaksaan yang lain dari daerah ana ereka #ertepat tinggal se/ara sah" tanpa didasari alasan yang dii%inkan oleh huku *) perapasan keerdekaan atau perapasan ke#e#asan isik lain se/ara se4enang! 4enang yang elanggar &asas!asas' ketentuan pokok huku internasional? 3) Penyiksaan" penyiksaan dapat diartikan se#agai per#uatan dengan senga%a dan ela4an huku eni#ulkan kesakitan atau penderitaan yang #erat" #aik isik  aupun ental >) perkosaan" per#udakan seksual" pela/uran se/ara paksa" peaksaan kehailan"  peandulan atau sterilisasi se/ara paksa atau #entuk!#entuk kekerasan seksual lain yang setara? 6) penganiayaan terhadap suatu kelopok tertentu atau perkupulan yang didasari  persaaan paha politik" ras" ke#angsaan" etnis" #udaya" agaa" %enis kelain

4

atau alasan lain yang telah diakui se/ara uni7ersal se#agai hal yang dilarang enurut huku internasional? 9) penghilangan orang se/ara paksa yakni penangkapan" penahanan atau pen/ulikan seseorang oleh atau dengan kuasa" dukungan atau persetu%uan dari negara atau ke#i%akan organisasi" diikuti oleh penolakan untuk engakui perapasan keerdekaan terse#ut atau untuk e#erikan inorasi tentang nasi# atau ke#eradaan orang terse#ut" dengan aksud untuk elepaskan dari perlindungan huku dala %angka 4aktu yang pan%ang) .-) ke%ahatan apartheid ) ;akni suatu per#uatan yang tidak anusia4i dengan siat yang saa dengan siat!siat yang dise#utkan dala ke%ahatan genosida yang dilakukan dala konteks suatu re
5ala upaya perlindungan dan penegakan HAM telah di#entuk le#aga!le#aga resi oleh peerintah seperti Konas HAM" Koisi (asional Anti Kekerasan terhadap Perepuan" Peradilan HAM dan le#aga!le#aga yang di#entuk oleh asyarakat terutaa dala #entuk 8SM pro!deokrasi dan HAM" Adapun 8e#aga!le#aga terse#ut adalah: A. Ko!nas HAM Koisi (asional &Konas' HAM pada a4alnya di#entuk dengan Keppres (oor *-

Tahun .99+) Pe#entukan koisi ini erupakan %a4a#an terhadap tuntutan asyarakat aupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi anusia di Indonesia) Keudian dengan lahirnya 22RI (oor +9 Tahun .999 tentang Hak Asasi Manusia" yang didalanya engatur tentang Konas HAM &Ba# @III" pasal >* sd) 99' aka Konas HAM yang ter#entuk dengan Kepres terse#ut harus enyesuaikan dengan 22RI (oor +9 Tahun .999) Konas HAM #ertu%uan: .) e#antu penge#angan kondisi yang kondusi #agi pelaksanaan hak asasi anusia) ,) eningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi anusia guna #erke#angnya  pri#adi anusia Indonesia seutuhnya dan keapuan #erpartisipasi dala #er#agai  #idang kehidupan) #. Pengadilan HAM Pengadilan HAM erupakan pengadilan khusus yang #erada di lingkungan peradilan uu dan #erkedudukan di daerah ka#upaten atau kota) Pengadilan HAM erupakan  pengadilan husus terhadap pelanggaran HAM #erat yang eliputi ke% ahatan genosida dan

5

ke%ahatan terhadap keanusiaan &22RI (oor ,3 Tahun ,--- tentang Pengadilan HAM') 0adi Pengadilan HAM eiliki tugas" yaitu: eeriksa dan eutus perkara  pelanggaranHAM yang #erat" Pengadilan HAM %uga #er4enang eeriksa dan eutus  perkara pelanggaran HAM yang #erat yang dilakukan di luar #atas territorial 4ilayah negara RI oleh 4arga (egara Indonesia) 5isaping itu %uga dikenal pengadilan Haki Ad Ho/" yang di#erikan ke4enanananuntuk engadi pelanggaran HAM #erat yang ter%adi se#elu diundangkannya 22RI (oor ,3 Tahun ,--3 tentang Pengadilan HAM" Oleh karena itu pelanggaran HAM #erat tidak engenal kadalu4arsa" 5engan kata lain adanya Pengadian HAM ad Ho/ erupakan pe#erlakuan asas retroactive “Berlaku Surut terhadap pelanggaran HAM #erat) $. Ko!isi %asional Perlindungan Anak dan Ko!isi Perlindungan Anak Indonesia. Koisi (ational Perlindungan Anak &K(PA' #era4al darigerakan nasional

 perlindungan anak yang se#enarnya telah diulai se%ak tahun .99>) Keudian pada era reorasi" tanggung %a4a# untuk e#erikan perlindungan anak diserahkan kepada asyarakat)

Tugas K(PA elakukan perlindungan anak dari perlakuan" isalnya:

diskriinasi" eksploitasi" #aik ekonoi aupun seksual" penelantaran" keke%aan" kekerasan" penganiayaan" ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain) K(PA %uga yang endorong lahirnya 22RI (oor ,+ tahun ,--, Tentang Perlindungan Anak) 5isaping K(PA %uga dikenal KPAI &Koisi Perlindungan Anak Indonesia') KPAI di#entuk #erdasarkan aanat pasal >3 22 RI (oor ,+ Tahun ,--,) Koisi Perlindungan Anak Indonesia #ertugas: a) elakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang!undangan yang  #erkaitan dengan perlin!dungan anak   #) engupulkan data dan inorasi" eneria penga!duan asyarakat" elakukan  penelaahan" peantauan" e7aluasi" dan penga4asan terhadap penyelenggaraan  perlindungan anak) /) e#erikan laporan" saran" asukan" dan perti#angan kepada Presiden dala rangka perlindungan anak) Misalnya untuk tugas e#erikan asukan kepada Presidenpeerintah KPAI einta peerintah segera e#uat undang C undang larangan erokok #agi anak atau setidak!tidaknya easukan pasal larangan erokok #agi anak dala 22 Kesehatan &yang sedang dala proses aandeen' dan atau 22 Kese%ahteraan Sosial &yang sedang dala proses pe#uatan')

6

&. Ko!isi %asional Anti Kekerasan Terhadap Pere!puan Koisi (asional Anti Kekerasan terhadap Perepuan di#entuk #erdasarkan Keppres

 (oor .6. Tahun .996) 5asar perti#angan pe#entukan Koisi (asional ini adalah se#agai upaya en/egah ter%adinya dan enghapus segala #entuk kekerasan terhadap  perepuan) Koisi (asional ini #ersiat indepeden dan #ertu%uan: a' Menye#arluaskan peahaan tentang #entuk kekerasan terhadap perepuan)  #' Menge#angkan kondisi yang kondusi #agi penghapusan #entuk kekerasan terhadap  perepuan) /' Meningkatkan upaya pen/egahan dan penanggulangan segala #entuk kekerasan terhadap perepuan dan hak asasi perepuan) 5ala rangka e4u%udkan tu%uan diatas" Koisi (asional ini eiliki kegiatan se#agai  #erikut: .' Peye#arluasan peahaan" pen/egahan" penanggulangan" penghapusan" segala  #entuk kekerasan terhadap perepuan" ,' Pengka%ian dan penelitian terhadap #er#agai instruent PBB engenai perlindungan hak asasi anusia terhadap perepuan) +' Peantauan dan penelitian segala #entuk kekerasan terhadap perepuandan e#erikan pendapat" saran dan perti#angan kepada peerintah) 1' Penye#arluasan hasil peantauan dan penelitian atas ter%adinya kekerasan terhadap  perepuan kepada asyarakat) *' Pelaksanaan ker%asaa regional dan internasional dala upaya pen/egahan dan  penggulangan kekerasan terhadap perepuan) E. Ko!isi Kebenaran dan 'ekonsiliasi Koisi ini di#entuk #erdasarkan 22RI (oor ,> Tahun ,--1 tentang koisi Ke#enaran dan Rekonsiliasi &KKR' untuk: .' Me#erikan alternati7e penyelesaian pelanggaran HAM #erat di luar Pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM #erat le4at pengadilan HAM dan  pengadilan HAMAd Ho/ engalai ke#untuan" ,' Sarana ediasi antara pelaku dengan kor#an pelanggaran HAM #erat untuk  enyelesaikan di luar pengadilan HAM) 5engan deikian diharapkan asalah pelanggaran HAM #erat dapat disesuaikan" se#a# kalua tidak dapat diselesaikan aka akan en%adi gan%alan #agi upaya en/iptakan rasa keadilan dan ke#enaran dala asyarakat) Apa#ila rasa keadilan dan keinginan asyarakat untuk engungkap ke#enaran dapat di4u%udkan " aka akan dapat di4u%udkan rekonsiliasi &perdaaianperukunan ke#ali') Rekonsiliasi ini penting agar  kehidupan #er#angsa antar sesae anak #angsa) Perdaaian sesae anak #angsa erupakan odal utaa untuk e#angun #angsa dan negara ini ke arah kea%uan dala segala #idang) (. SM Pro"de!okrasi dan HAM 7

5i saping le#aga penegakan hak asasi anusia yang di#entuk oleh peerintah) Masyarakat %uga endirikan #er#agai le#aga ha) 8e#aga HAM #entukan asyrakat terutaa dala #entuk 8SM &le#aga s4adaya asyarakat' atau (DO &non go7ernental organi
Pidana 3) 2ndang!2ndang (oor +9 Tahun .999 tentang Hak Asasi Manusia >) 2ndang!2ndang (oor ,3 Tahun ,--- tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ketentuan"ketentuan ) bera*ara + khusus yang ti!bul akibat adanya Pengadilan HAM ,, %o!or - Tahun -/// tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibandingkan ketentuan dala! K,HAP yang bersi0at u!u!

5ala perkara pelanggaran HAM" diana perkara HAM terasuk dala ruang lingkup Peradilan 2u" diana huku oril dala perkara HAM enggunakan K2HAP" naun dala perkara HAM #erat" ada pengaturan huku oril itu sendiri yang engatur #e#erpa aturan yang #er#eda dengan K2HAP" adapun per#edaannya adalah: %O

',A%

,,

%O.

-2-///

tentang

K,HAP

.)

I%K,P Penangkapan

pengadilan HAM Ke4enangan di pengadilan HAM

Ke4enangan di K2HAP

dala hal elakukan penangkapan

yang

adalah 0aksa Aging

 penangkapan

elakukan adalah 8

 petugas ,)

Penahanan

kepolisian

elakukan

Repu#lik Indonesia Ke4enangan dala

 penahanan di pengadilan HAM

elakukan penahanan di

Ke4enagan

dala

adalah %aksa

agung

untuk kepentingan dilakukan

oleh

sedangkan K2HAP di lakukan oleh peeriksaan Kepolisian RI" dala hal

haki)

5ala  perpan%angan

penahana

 %angka 4aktu penahanan dala

untuk peeriksaan dapat

 pengadilan HAM dilakukan paling

dilakukan

apa#ila

laa 9- hari

tersangka

engalai

gangguan dilakukan

isik

dan

perpan%angan

 penahanan paling laa ++)

1)

Penyelidikan

Penyidikan

Ke4enangan

Penuntutan

elakukan

Penyelidikan di pengadilan HAM

dala

adalah Konas HAM

 penyelidikan

adalah

Ke4enangan

elakukan

Kepolisian RI Ke4enangan

dala

pengadilan

elakukan

 penyidikan

*)

dala

hari Ke4enangan di K2HAP

dala dala

elakukan

HAM adalah 0aksa Agung

dala

Ke4enangan

Kepolisian RI Ke4enangan

dala

elakukan

penyidikan

K2HAP

 penuntutan di pengadilan HAM

elakukan

adalah 0aksa Agung

dala

adalah dala

penututan

K2HAP

adalah

0aksa

Per#andingan se/ara khusus terlihat dala 2ndang!2ndang (oor ,3 Tahun ,--dengan K2HAP adalah pada #agian penyelidikan diana Huru * ketentuan uu 22 (o) ,3 Tahun ,--- enyatakan #ah4a penyelidikan diartikan se#agai serangkaian tindakan  penyelidik untuk en/ari dan eneukan ada tidaknya suatu peristi4a yang diduga erupakan pelanggaran hak asasi anusia yang #erat guna ditindaklan%uti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dala 2ndang!undang ini) 22 (o ,3 Tahun ,--engatur se/ara #er#eda tentang siapa yang #erhak elakukan penyelidikan) 5ala  pen%elasan uunya undang!undang ini enegaskan #ah4a diperlukan langkah!langkah 9

yang #ersiat khusus" diantaranya penyelidikan yang #ersiat khusus" diana diperlukan  penyelidik dengan e#entuk ti ad ho/) Penyelidikan hanya dilakukan oleh Konas HAM sedangkan penyidik tidak #er4enang eneria laporan atau pengaduan) Ke4enangan  penyelidikan yang #er#eda dengan pengaturan dala K2HAP inilah yang dianggap se#agai kekhususan engenai penyelidikan dala kasus pelanggaran HAM yang #erat) Penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang #erat erupakan ke4enangan dari Konas HAM dan  penyelidikan yang dilakukan oleh Konas HAM ini erupakan penyelidikan yang siatnya  pro %ustitia) Ke4enangan penyelidikan ini diaksudkan untuk en%aga o#%ekti7itas hasil  penyelidikan karena le#aga Konas HAM adalah le#aga yang #ersiat independen #aik  dari segi institusi aupun anggotanya) Se/ara kele#agaan Konas HAM dianggap tidak  eiliki kepantingan ke/uali terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sedangkan anggota Konas HAM dianggap %uga eiliki integrasi yang tinggi dan keapuan teknis untuk elakukan penyelidikan) 5ala elakukan penyelidikan Konas HAM e#entuk ti ad ho/ yang terdiri dari Konas HAM dan unsur asyarakat) Konas HAM

epunyai

ke4enangan untuk

elakukan tindakan!tindakan dala

rangka

elaksanakan penyelidikan yaitu eeriksa peristi4a yang #erdasarkan siat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM #erat" eneria laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelopok orang tentang ter%adinya pelanggaran hak asasi anusia yang  #erat" serta en/ari keterangan dan #arang #ukti" eanggil pihak pengadu" kor#an atau  pihak yang diadukan untuk diinta dan didengar keterangannya" eanggil saksi untuk  didengar kesaksiannya" enin%au dan engupulkan keterangan ditepat ke%adian dan tepat lainnya yang dianggap perlu" eanggil pihak terkait untuk e#erikan keterangan se/ara tertulis atau enyerahkan dokuen yang diperlukan sesuai dengan aslinya) 5isaping tindakan!tindakan diatas" atas perintah penyidik dapat elakukan tindakan #erupa :  peeriksaan surat" penggeledahan dan penyitaan" peeriksaan setepat terhadap ruah"  pekarangan" #angunan" dan tepat!tepat lainnya yang diduduki atau diiliki pihak tertentu" endatangkan ahli dala hu#ungan dengan penyelidikan) Konas HAM dala elakukan  penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran HAM yang #erat aka harus e#eritahukan akti7itas ini kepada penyidik) Setelah penyelidik enyipulkan #ah4a telah ada #ukti perulaan yang /ukup aka atas adanya pelanggaran HAM yang #erat aka hasil kesipulan diserahkan ke penyidik) Paling la#at > hari ker%a diserahkan selan%utnya Konas HAM enyerahkan seluruh hasil penyelidikan) 0ika penyidik enganggap #ah4a  penyelidikan kurang lengkap aka penyidik enge#alikan hasil penyelidikan disertai  petun%uk untuk dilengkapi dan dala 4aktu +- hari penyelidik 4a%i# elengkapi) 10

5isaping epunyai ke4enangan untuk elakukan penyelidikan dala kasus pelanggaran HAM yang #erat" Konas HAM %uga epunyai ke4enangan untuk einta keterangan se/ara tertulis kepada 0aksa Agung engenai perke#angan penyidikan dan penuntutan  perkara pelanggaran HAM yang #erat) 0adi ketentuan!ketentuan &#era/ara' khusus yang ti#ul aki#at adanya Pengadilan HAM 22 (oor ,3 Tahun ,--- tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di#andingkan ketentuan dala K2HAP yang #ersiat uu adalah diana 5asar pe#entukan 2ndang! 2ndang tentang Pengadilan HAM adalah se#agaiana yang ter/antu dala ketentuan pasal .-1 ayat &.' 2ndang!2ndang (oor +9 Tahun .999 tentang HAM)  Pada #agian uu paragra kedelapan Pen%elasan 2ndang!2ndang Pengadilan HAM dise#utkan #ah4a Pe#entukan 2ndang!2ndang ini didasarkan pada , &dua' perti#angan" yakni: Pertaa" Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat erupakan etra ordinary /ries dan #erdapak se/ara luas #aik pada tingkat nasional aupun internasional dan #ukan erupakan tindak pidana yang diatur di dala Kita# 2ndang!undang Huku Pidana serta eni#ulkan kerugian #aik ateril aupun iateril yang engaki#atkan perasaan tidak  aan #aik terhadap perseorangan aupun asyarakat" sehingga perlu segera dipulihkan dala e4u%udkan supreasi huku untuk en/apai kedaaian" keterti#an" ketentraan" keadilan" dan kese%ateraan #agi seluruh asyarakat Indonesia) Kedua" Terhadap perkara Pelanggaran HAM yang Berat diperlukan langkah!langkah penyelidikan" penyidikan"  penuntutan" dan peeriksaan yang #ersiat khusus)  Kekhususannya adalah dala penanganan Pelanggaran HAM yang Berat: .) 5iperlukan penyelidik dengan e#entuk ti ad!ho/" penyidik ad!ho/" penuntut ad! ho/" dan haki ad!ho/) ,) 5iperlukan penegasan #ah4a penyelidikan hanya dilakukan oleh Koisi (asional Hak  Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak #er4enang eneria laporan atau pengaduan se#agaiana diatur dala Kita# 2ndang!undang Huku A/ara Pidana) +) 5iperlukan ketentuan engenai tenggang 4aktu tertentu untuk elakukan penyidikan"  penuntutan" dan peeriksaan di pengadilan) 1) 5iperlukan ketentuan engenai perlindungan kor#an dan saksi) *) 5iperlukan ketentuan yang enegaskan tidak ada kadalu4arsa #agi Pelanggaran HAM yang Berat)

11

2ndang!2ndang (oor ,3 Tahun ,--- telah eiliki huku a/ara tersendiri yang diuat di dala #er#agai ketentuannya) (aun deikian" huku a/ara pidana se#agaiana yang diatur dala 2ndang!2ndang (oor 6 Tahun .96. tentang Huku A/ara Pidana tetap di%adikan a/uan untuk elaksanakan proses #era/ara %ika 2ndang!2ndang Pengadilan HAM tidak engatur hal!hal yang terkait dala proses #era/ara untuk tindak pidana Pelanggaran HAM yang Berat se#agaiana #unyi dari Pasal .- 22 Pengadilan HAM) Bagian yang terpenting dala 22 Pengadilan HAM selain enentukan siapa pelaku Pelanggaran HAM yang Berat" ialah enentukan apakah suatu peristi4a dapat di#uktikan adanya dugaan Pelanggaran HAM yang Berat atau tidak) Pe#uktian ini enyangkut #agaiana unsur! unsur pe#uktiannya dan le#aga yang #er4enang elakukan pe#uktian ters e#ut) Prinsip"prinsip ,ni3ersal yang harus dihor!ati dala! !e!perlakukan pelaku pelanggaran HAM berat berdasarkan ,ndang",ndang %o!or - Tahun -///

Menurut 0ean Pi/tet" dala !"# terse#ut engandung prinsip!prinsip HAM yang  #erlaku se/ara uu yaitu : 1.  Principle of inviolability4  yaitu suatu prinsip yang enyatakan #ah4a setiap indi7idu

epunyai hak untuk dihorati %i4anya" integritasnya #aik isik aupun oral dan atri#ut! atri#ut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya? -)  Principle of non discrimination4 yaitu suatu prinsip yang enyatakan #ah4a setiap

indi7idu #erhak untuk endapatkan perlakuan yang saa tanpa eandang per#edaan %enis kelain" ras" suku" agaa" #angsa" status so/ial" dan lain se#againya? 5)  Principle of security4 yaitu suatu prinsip yang enyatakan #ah4a setiap indi7idu #erhak 

untuk

endapatkan

perlindungan

keaanan

dan

seseorang

tidak

dapat

dipertanggung%a4a#kan atas suatu per#uatan yang tidak dilakukannya? 6) Principle of liberty4 yaitu suatu prinsip yang enyatakan #ah4a setiap orang #erhak untuk 

enikati ke#e#asan indi7idual? 7)  Principle of sosial well being 4 yaitu suatu prinsip yang enyatakan #ah4a setiap orang

epunyai hak untuk enikati kondisi kehidupan yang enyenangkan) Apa#ila dilihat dala prinsip dala 25HR enurut 0ean Pi/tet" diana pada prinsip ke tiga yaitu  $rinciple of security itu #erisikan suatu prinsip yang enyatakan #ah4a setiap indi7idu #erhak untuk endapatkan perindungan keaanan dan seseorang tidak dapat dipertanggung %a4a#kan atas suatu per#uatan yang tidak dilakukannya" %adi diana HAK  Pelaku asih ada se#elu per#uatan pelaku terse#ut di#uktikan dala persidangan HAM) 5iana dala 25HR sendiri engatur tentang perlindungan HAM Pelaku" yaitu: 12

Arti/le .. &.' E7eryone /harged 4ith a penal oen/e has the right to #e presued inno/ent until pro7ed guilty a//ording to la4 in a pu#li/ trial at 4hi/h he has had all the guarantees ne/essary or his deen/e &Setiap orang yang dituntut karena disangka elakukan suatu pelanggaran huku dianggap tidak #ersalah" sapai di#uktikan kesalahannya enurut huku dala suatu pengadilan yang ter#uka" diana ia eperoleh seua %ainan yang diperlukan untuk pe#elaannya') &,' (o one shall #e held guilty o any penal oen/e on a//ount o any a/t or oission 4hi/h did not /onstitute a penal oen/e" under national or international la4" at the tie 4hen it 4as /oitted) (or shall a hea7ier penalty #e iposed than the one that 4as appli/a#le at the tie the penal oen/e 4as /oitted &Tidak seorangpun #oleh dipersalahkan elakukan pelnggaran huku karena per#uatan atau kelalaian yang tidak erupakan suatu pelanggaran huku enurut undang!undang nasional atau internasional" ketika  per#uatan terse#ut dilakukan) 0uga tidak diperkenankan en%atuhkan hukua le#ih  #eruat daripada hukuan yang seharusnya dikenakan ketika penggaran huku itu dilakukan') Selain prinsip uni7ersal" perlindungan terhadap pelaku pelanggaran HAM %uga diatur  dala asas yang dianut dala K2HAP se#agai dasar huku oril dala #erperkara" naun ada #e#erapa hal yang di khususkan dala perkara HAM yaitu diatur dala 2ndang!2ndang  (oor ,3 Tahun ,--- tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" tapi selain yang diatur dala 2ndang!2ndang terse#ut tetap enggunakan K2HAP) Adapun asas yang elindungi pelaku  perkara HAM adalah: Asas Praduga Tak Bersalah F persumtion of inno% cent  tedapat dala pen%elasan uu  #utir + huru / K2HAP dan Pasal 6 22 Pokok Kekuasaan Kehakian (o) .1 Tahun .9>-) 5iana asas praduga tak #ersalah engandung arti #ah4a setiap orang yang disangka" ditangkap" ditaha" dituntut dana tau diperiksa di pengadilan 4a%i# dianggap tidak #ersalah se#elu eperoleh putusan pengadilan yang en%atakan kesalahannya dan telah epunyai kekuatan huku tetap)

Proble! Task 

Penuntasan Kasus Salah Tangkap

5ala Kasus Terse#ut en/eritakan tentang kor#an salah tangkap yang diiringi dengan penyiksaan" diana kor#an engalai #e#erapa pelanggaran hak antara lain #e#as 13

dari segala #entuk penyiksaan" perlakuan dan penghukuan se/ara ke%i yang erendahkan arta#at anusia) 0adi dala kasus terse#ut" kelopok kai sangat tidak setu%u atau sependapat dengan  perlakuan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak engindahkan aturan!aturan huku yang ada untuk elindungi seseorang yang #aru dianggap se#agai pelaku" nau se#enarnya  #elutentu #ah4a ia pelakunya) Bila dilihat dari #e#erapa instruent seperti 52HAM" sudah di%elaskan %uga di atas  #ah4a di%elaskan dala arti/le .. 2ni7ersal 5e/laration o Huan Rights" diana intinya  pelaku ke%ahatan pun asih eiliki hak untuk dianggap se#agai orang yang tidak #ersalah sapai ada #ukti atau putusan yang inkrah yang enyatakan #ah4a orang terse#ut #enar!  #enar #ersalah)

5ala 2ndang!2ndang 5asar .91* Pasal ,65 ayat &.'" diatur diana

Fsetiap orang #erhak atas pengakuan" %ainan" perlindungan" dan kepastian hoku yang adil serta perlakuan yang saa di hadapan hoku itu eiliki akna" kita%uga harus disaakan hak nya dengan anusia lainnya" #iarpun diduga elakukan ke%ahatan" naun seharusnya tidak ada pendiskriinasian dengan orang yang diduga elakukan ke%ahatan terse#ut" #aru diduga #elu tentu pelakunya adalahorang terse#ut" aka dala Asas dala K2HAP  #erisikan akan asas Praduga Tak Bersalah) 5ala ketentuan Pasal .3 ayat &,' 22 no ,Tahun ,--, tentang Kepolisian" diana #ertuliskan: &,' Tindakan lain se#agaiana diaksud dala ayat &.' huru I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan %ika eenuhi syarat se#agai #erikut: a) Tidak #ertentangan dengan suatu aturan hoku?  #) Selaras dengan ke4a%i#an hoku yang engharuskan tindakan terse#ut dilakukan? /) Harus patut" asuk akal" dan terasuk dala lingkungan %a#atannya? d) Perti#angan yang layak #erdasarkan keadaan yang eaksa? dan e) Menghorati hak asasi anusia) 5ala undang!undang kepolsian pun engatur tentang hal yang dapat dilakukan #ila sedang #ertugas" dan tetap enghorati Hak Asasi Manusia" %adi #ila kita lihat pro#le task  terse#ut sudah sangat kontra sekali dengan 2ndang!2ndang kepolisian terse#ut) Melihat kata enghorati HAK asasi anusia" diana pada Pasal 1 22 no +9 tahun .999 tentang HAM ini Ber#unyi FHak untuk hidup" hak untuk tidak disiksa" hak ke#e#asan  pri#adi" pikiran dan hati nurani" hak #eragaa" hak untuk tidak diper#udak" hak untuk diakui se#agai pri#adi dan persaaan di hadapan huku" dan hak untuk tidak dituntut atas dasar  huku yang #erlaku surut adalah hak asasi anusia yang tidak dapat dikurangi dala keadaan apapun dan oleh siapa pun) 14

5an Pada Pasal .> #er#unyi FSetiap orang tanpa diskriinasi" #erhak untuk eperoleh keadilan dengan enga%ukan perohonan" pengaduan dan gugatan #aik dala perkara  pidana" perdata" aupun adinistrasi serta diadili elalui proses peradilan yang #e#as dan tidak eihak" sesuai dengan huku a/ara yang en%ain peeriksaan yang o#%ekti oleh haki yang %u%ur dan adil untuk eperleh putusan yang adil dan #enar) 0adi seharusnya se#agai Instansi yang endukung HAM seharusnya eperlakukan Pelaku dengan en%ain HAM nya %uga" sehingga tidak ti#ul kata!kata kekerasan dala instansi #aik dala pelakukan penyelidikan aupaun penyidikan terhadap pelalu" karena  pelaku %uga punya HAM)

15