Mengenai Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM(Hak asasi Manusia) Di Indonesia Latar belakang masalah Persoalan pelanggaran HAM merukan persoalan yang sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Setiap hari, minggu, dan setiap bulan persoalan pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai tempat yang menuntut menuntut partisipasi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah adalah polisi dibidang penyidikan, jaksa jaksa dibidang penuntutan, dan hakim dalam dalam hal member keputusan. Ketiga penegak hukum tersebut disebut juga catur angsa dalam penegakan hukum di !ndonesia. !ndonesia. Pelanggaran HAM yang terjadi setiap hari dikalangan masyarakat bisa diselesaikan dengan berbagai cara, baik dengan cara diselesaikan tanpa campur tangan pemerintah yang disebut juga dengan non litigasi, maupun dengan dengan cara melibatkan pemerintah atau yang disbut uga dengan litigasi. Secara non litigasi bisa terjadi dengan cara rekonsiliasi, negosiasi, musyaarah dan perdamaian atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan secara litigasi tahap pertama dilakukan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan sampai putusan di pengadilan.
"umusan masalah Dari gambaran diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas atau yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini meliputi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut # $. %agaimana cara menyelesaikan kasus&kasus pelanggaran HAM ' (. )ara&cara apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya ' *. %agaimana cara beracara di depan pengadilan '
Pola penyelesaian kasus&kasus pelanggaran HAM di !ndonesia %entuk penyelesaian kasus atau sengketa secara umum dapat di bagi menjadi dua cara, yaitu# $. Litigasi (. +on litigasi Penyelesaian hukum secara litigasi adalah penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha +egara, dan pengadilan militer tergantung perkara apa yang diaujukan ole pihak yang bersengketa. Dalam bukunya Agnes M.toar yang berjudul seri dasar&dasar hukum ekonomi ( arbitrase di !ndonesia menyebutkan baha litigasi merupakan suatu proses gugatan suatu konlik yang diriutalisasikanyang menggantikan konlik sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Aturannya sudah dimuat dalam aturan khusus dalam undang&undang materiil dan dalam undang&undang ormil. Sedangkan non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara atau kasus diluar pengadilan. Penyelesaiannya bisa terjadi melalui cara mediasi, konsiliasi dan bisa juga terjadi
dengan kesepakatan bersama untuk mengakhiri persengketaan antar kedua belah pihak. Siat penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi $. Siat litigasi a. Prosesnya makan aktu lama b. -erbuka untuk umum kecuali kasus khusus # misalnya pelecehan seksual, kasus anak/ c. Penerapan hukum acaranya bersiat mengikat (. Siat non litigasi a. Penyelesaian sengketa bisa lebih cepat b. Konidensial tertutup/ c. -idak ormal d. Penyelesaiannya oleh tim yang proessional e. Putusan inal dan binding mengikat/ Penyelesaian sengketa secara litigasi Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Melalui jalur ini keputusan akan terjamin dapat memuaskan hati kedua belah pihak, karena pengadilan bersikap adil dan objekti dalam memberi keputusan. Selain itu pengadilan dalam mem0onis seseorang bersalah dan menghukum dapat menimbulkan eek jera . Pengadilan juga mandiri independen dalam memberikan keputusan dan tanpa intimidasi dan paksaan dari pihak lain dalam memberikan keputusan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut juga dengan pelibatan pihak ketiga , pihak ketiga inilah yang disebut dengan pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi )irri utama dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi atau non adjudikasi adalah kesepakatan pihak&pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka perkara tersebut selesai. )ara penyelesaian sengketa alternati menurut 11 +o.*2 tahun $333 adalah # $. Arbitrase Arbitrase merupakan bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi pri0at. Para pihak, baik yang mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami sengketa yang tidak mampu diselesaikan melalui musyaarah, sepakat untuk menyerahkan sengjetanya kepada pengambil keputusan pri0at dengan cara&cara yang mereka tentukan bersama. Dengan cara ini para pihak menghindari penyelesaaian sengketa melalui peradilan umum. (. +egosiasi Dalam kamus lengkap bahasa terkini negosiasi merupakan taar menaar melalui perundingan demi mencapai kesepakatan. +egosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak & pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus 45ord, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi ormal. *. mediasi Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak impartial/ dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. %erbeda dengan hakim atau
arbiter, mediator tidak memiliki eenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan diantara mereka. 6. Konsiliasi Konsiliasi Adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapa i persetujuan dan penyelesaian. +amun, undang&undang nomor *2 tahun $333 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal $ angka $2 dan alinea 3 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan keenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di anatar mereka. Konsiliasi dalam 11 +o. *2 -ahun $333 sebagai suatu bentuk alternati penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan . 7. pendapat ahli pendapat ahli adalah pendapat seseorang yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Ahli disini merupakan ahli dibidang hukum, orang yang mampu menguasai seluk&beluk hukum . 8enis dan penyelesaian sengketa melalui orum internasional Penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam pasal ** piagam P%% yang merupakan sumber semua sengketa HAM. -erdapat beberapa cara penyelesaian sengketa intenasional, yaitu sebagai berikut # $. +egosiasi dalam 11 no *39$333 disebut dengan konsultasi/ (. Penyelidikan en:uiry/. Hal ini dilakukan untuk menyeldiki latar belakang timbulnya sengketa, serta akta&akta/ *. Mediasi 6. Konsiliasi 7. Arbitrasi ;. Penyelesaian melalui pengadilan. Proses beracara dalam kasus pelanggaran HAM -erdapat beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, antara lain sebagai berikut # -ahap penerimaan berkas perkara ϖ Hal&hal yang dilayani pada tahap pemeriksaan perkara, yaitu # $. Menerima berkas perkara dari petugas yang berenang dan lengkap dengan surat tuduhan dari jaksa. (. Mendatarkan perkara dalam buku register perkara *. Member nomor register dan mengirimkan kepada panitera perkara 6. Menerima barang&barang bukti dan dicatat seteliti mungkin dalam buku register barang bukti
-ahap persiapanϖ %eberapa hal yang dapat dilakukan pada tahap persiapan ini, yaitu sebagai berikiut # $. Panitera perkara sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua pengadilan negeri, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register untuk perkara pidana (. Selambat&lambatnya pada hari kedua setelah berkas perkara pidana diterima panitera, berkas&berkas perkara pidana itu sudah diterima oleh ketua pengadilan *. Sesudah itu ketua pengadilan negeri mencatat dalam buku register yang ada padanya dan dipelajari agar mendapat gambaran secara garis besar duduk perkaranya kasus 6. Selambat&lambatnya < hari setelah diterimanya perkara tersebut, ketua9akil ketua pengadilan negeri harus sudah menunjuk mejelis hakim untuk mengadili perkara tersebut 7. %ersamaan penunjukan majelis hakim berkas perkara diberikan kepada majelis hakim yang bersangkitan ;. Sebelum menyidangkan, ketua mejelis harus menentukan arah serta rencana pemeriksaannya setelah para hakim mempelajari berkas perkara yang bersangkutan <. Sebelum persidangan dimulai juru sita pengganti harus mengecek dahulu apakah terdaka, saksi, dan jaksa penuntut umum, sudah datang dan lengkap berada disidang pengadilan =. Apabila sudah lengkap, hal ini dilaporkan kepada panitera pengganti yang bersangkutan, kemudian melaporkannya pada ketua majelis yang akan memeriksa perkara. 3. Setelah itu ketua majlis memerintahkan agar persidangan dimulai. -ahap penyelesaian perkara9tahap persidangan ϖ -ahap penyelesaian perkara disidang pengadilan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. $. Pemeriksaan dengan acara cepat Pemerikaan dengan acara biasa dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu # a. -ahap pemanggilan b. -ahap pembukuan dan pemeriksaan identitas terdaka c. -ahap pembacaan surat dakaan d. -ahap eksepsi e. -ahap pembuktian . -ahap re:uisitoir tuntutan dari jaksa penuntut/ g. -ahap pledoi h. -ahap replik dan duplik i. -ahap putusan Kesimpulan Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang setiap hari dilakukan oleh orang&orang yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan dan kemauan akan sesuatu yang ingin didapatkan sehingga mengorbankan hak& hak orang lain. 4leh karena tindakan pelanggaran HAM setiap hari terjadi diberbagai tempat dan aktu menuntut kita atau para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk
mengembalikan hak&hak mereka yang telah dilakukan oleh orang&orang yang tidak berperikemanusiaan. Proses penyelesaian sengketa HAM biasa dilakukan dengan dua cara secara umum, antara lain litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi biasanya dilakukan oleh para penegak hukum atau yang disebut juga dengan catur angsa. Mereka inilah yang mmepunyai eenang yang diberikan oleh undang&undang untuk menyelesaikan kasus&kasus pelanggran HAM. Sedangka penyelesaian segketa secara non litigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Dengan cara bagaimana pihak&pihak tersebut menyelesaikan sengketa terserah kepada orang tersebut. %aik dengan cara mediasi, negosiasi, dan dengan cara arbiter.
Saran dan rekomendasi Deasa ini berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi di !ndonesia, namun sampai sekarang tidak ada peradilan khusus yang mengadili tentang perkara HAM. Sampai sekarang pelanggaran tersebut masih diserahkan kepada pengadilan negeri, padahal pengadilan negeri penuh dengan kesibukan dalam mengadili perkara jual beli, utang piutang, persoalan perkainan bagi orang non muslim dan perkara&perkara perdata lainnya. 4leh sebab kesibukan&kesibukan tersebut sehingga perkara pelanggaran HAM diperiksa secara tidak menjamin keadilan bagi masyarakat. 4leh karena itu saya selaku penulis mengharap beberapa hal kepada pemerintah "! # pertama, agar pemerintah berpartisipasi dalam memberantaskan pelanggaran HAM dengan membentuk pengadilan HAM yang berada dibaah naungan mahkamah agung. Dengan demikian keadilan akan menjamin bagi pencari keadilan. Kedua, agar pemerintah membentuk 11 tentang korban akibat pelanggaran yang terjadi mendapat pengobatan dari +egara, dan +egara tidak hanya mendampingi korban untuk mengadili sidang, tetapi +egara harus memberi makan kepada keluarga korban selama korban belum sembuh.
Datar pustaka Damanik, 8ayadi, modul pelatihan mediasi berspekti HAM cet $ komnas HAM/, 8akarta # komnas HAM, (227. http#99papers&agungyudha.blogspot.com9(22(9$$9perlindungan&ham&di&indonesia&dan.html, jam ($ #(3, $;&$$&(2$$ http#99mutiarakeadilan.blogspot.com9(22=92(9penyelesaian&sengketa&non&litigasi.html, jam ($#76, $;&$$&(2$$ "usli Muhammad, potret lembaga pengadilan !ndonesia edisi $, 8akarta, pt raja graindo persada, (22;/, M.toar agnes dkk, seri dasar&dasar hukum ekonomi ( arbitrase di !ndonesia, ghalia !ndonesia, 8akarta # $337. >ikri aditya, kamus lengkap bahasa !ndonesia terkini http#990egadadu.blogspot.com9(2$$9269konsiliasi.html http#99id.ikipedia.org9iki9+egosiasi http#99lalayulinurmala.blogspot.com9(22<9269pranata&alternati&penyelesaian.html, #6(, (2&$$& (2$$. http#99.tanyahukum.com9uncategori?ed9$;=9alternati&penyelesaian&sengketa9, jam 7#72, (2&$$&(2$$.
