Contoh Kasus Pelanggaran Etika Di Masyarakat Dan Solusinya
Nama : Zwitta Della Dea
Kelas : 4 eb 13
NPM : 21208347
Contoh Kasus Pelanggaran Etika Di Masyarakat Dan
Solusinya
Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Perilaku Menyimpang Pada Remaja pelanggaran moral, dengan sendirinya orang yangkurang iman tadi tidak akan mudah pula meniru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Tetapi jika setiap orang teguh keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengaewasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Sebaliknya dengan semakin jauhnya masyarakat dari agama, semakin sudah memelihara moral ... masyarakat dengan hukum dan peraturanya. Namun biasanya pengawasan masyarakat itu tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri. Karen pengawasan masyarakat itu datang dari luar, jika orang luar tidak tahu, atau tidak ada orang yang disangka akan mengetahuinya, maka dengan senang hati orang itu akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum sosial itu. Dan apabila dalam masyarakat itu banyak ornag yang melakukuan pelanggaran moral, dengan sendirinya orang yangkurang iman tadi tidak ... Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya prilaku menyimpang dikalangan para remaja. Di antaranya adalah sebagai berikutPertama, longgarnya pegangan terhadap agama .Sudah menjadi tragedi dari dunia maju, dimana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragam mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang peda ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada didalam dirinya. Dengan demikian satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimilikinya adalah masyarakat dengan hukum dan peraturanya. Namun biasanya pengawasan masyarakat itu tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri. Karen pengawasan masyarakat itu datang dari luar, jika orang luar tidak tahu, atau tidak ada orang yang disangka akan mengetahuinya, maka dengan senang hati orang itu akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum sosial itu. Dan apabila dalam masyarakat itu banyak ornag yang melakukuan pelanggaran moral, dengan sendirinya orang yangkurang iman tadi tidak akan mudah pula meniru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama.Tetapi jika setiap orang teguh keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengaewasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Sebaliknya dengan semakin jauhnya masyarakat dari agama, semakin sudah memelihara moral orang ...
Contoh Dan Solusi Dari Pelanggaran Etika Bisnis Leave a comment
Dalam jasa pelayanan seluler
Pertama, hak untuk memperoleh pelayanan dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan.
Contoh : Keluhan pelanggan seluler yang pulsanya terkuras habis tanpa disadari, gara-gara mengikuti layanan push SMS content provider atau operator misalnya, merupakan contoh konkret "pengebirian" hak-hak konsumen. Pasalnya, konsumen tak tahu kalau layanan push SMS adalah layanan berlangganan. Yang dia tahu pulsanya habis begitu saja, karena setiap menerima SMS dari penyedia layanan, pulsanya langsung dipotong. Dengan tarif premium pula. Sementara, untuk menghentikan layanan itu, tak tahu pula bagaimana caranya, karena penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap.
Solusi : Pemerintah seharusnya menindah tes pelanggaran" seperti contoh tersebut dan untuk perusahaan pelayanan jasa seluler semesti memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap sehingga tidak terjadi kasus seperti contoh diatas.
Pencegahan Pelanggaran Etika Bisnis
Etika dikenal sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat yang berguna untuk mengingatkan setiap anggotanya kepada suatu tindakan yang harus selalu dilaksanakan. Sedangkan etika di dalam bisnis tentu saja harus disepakati oleh anggota-anggota pelaku usaha dari berbagai tingkatan usaha yang berada di dalam kelompok bisnis tersebut serta kelompok-kelompok terkait lainnya. Dua kalimat penjelasan tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa yang namanya etika memiliki dua poin penting, yaitu tindakan yang teratur dan kesepakatan bersama. setiap anggota yang ada di dalamnya dan mengambil bagian dalam mencapai suatu kesepakatan bersama haruslah terus mengingatnya dan melakukan aturan-aturan tersebut. Demikian juga pada dunia bisnis, setiap pelaku bisnis harus terus mentaati rambu-rambu tak tertulis tersebut dalam setiap kebijakan usahanya. Namun tetap saja, hal tersebut masih sangat sulit dilaksanakan. Peraturan tertulis yang berisikan hukuman apabila melanggarnya saja sudah banyak yang diabaikan, apalagi sesuatu yang sifatnya hanya suatu kesepakatan dan tidak memaksa. Itulah yang menyebabkan banyak pelaku bisnis yang terus-menerus meraup keuntungan tanpa menyadari etika yang ada. Karena itu diperlukan suatu sifat pengendalian diri dari tiap-tiap pelaku usaha, untuk menahannya untuk bertindak lebih jauh lagi dalam pencederaan norma-norma yang ada. Diperlukan juga suatu tanggung jawab sosial agar para pelaku bisnis tersebut merasa wajib untuk melaksanakan aturan-aturan main di dalam etika tersebut. Pembebanan tanggung jawab tersebut bisa dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengajak para pelaku usaha tersebut untuk masuk ke dalam suatu wadah perkumpulan. Dan di dalam wadah itulah disosialisasikan tentang etika-etika bisnis yang harus selalu diingat dan dilakukan. Kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab yang ada untuk kemajuan bersama. Hal tersebut memang sulit, namun kita tidak akan mengetahuinya apabila tidak mencobanya. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan juga dirasakan penting, karena apabila satu sama lain tidak dapat saling mempercayai maka sudah dapat dipastikan mereka akan melupakan tanggung jawab sosial yang seharusnya mereka emban.
Cara terakhir yang dapat ditempuh untuk mengurangi angka pelaku pelanggaran etika bisnis adalah dengan adanya sebagian dari etika bisnis yang dituangkan ke dalam suatu hukum positif. Dengan tertuangnya etika-etika tersebut di dalam suatu aturan tertulis, maka memiliki kekuatan hukum, dan bersifat memaksa, maka pelaku-pelaku bisnis mau tidak mau harus mengikuti etika yang telah disepakati bersama tersebut. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka sendiri inginkan. Artinya adalah kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika bisnis, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi jelas untuk menghasilkan suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.
SOLUSI PELANGGARAN ETIKA, NORMA DAN MORAL
Solusi Pelanggaran Etika, Norma Dan Moral
Seorang ahli sosial bernama Koentjaraningrat mengemukakan pula beberapa usaha agar masyarakat menaati aturan-aturan yang ada, seperti:
a. Mempertebal keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. Jika warga yakin pada kelebihan yang terkandung dalam aturan sosial yang berlaku, maka dengan rela warga akan mematuhi aturan itu.
b. Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasa taat. Pemberian ganjaran melambangkan penghargaan atas tindakan yang dilakukan individu. Hal ini memotivasi individu untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.
c. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan agama.
d. Dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat intregrated, yaitu denagn melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan.
e. Harus didukung oleh kemauan, kerjasama yang kompak dan usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat
by : Andini Prastianti (12092520)
Ketika negara terlalu berpihak dan menguntungkan koruptor, timbul spirit dan gagasan baru dari masyarakat sendiri untuk "menghukum" pelaku korupsi. Sebagian besar publik menyerukan perlunya penerapan sanksi sosial bagi koruptor, meski dinilai belum tentu efektif.
Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar pemerintah yang tampaknya terus mengalami ganjalan. Di luar soal polemik institusi, yaitu "perseteruan" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, ada pula persoalan sistemis, yakni penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi. Ringannya hukuman bagi koruptor menjadikan publik belum bisa mengapresiasi sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintah.
Catatan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan, hingga Agustus 2012 sebanyak 71 terdakwa korupsi melenggang bebas di pengadilan tindak pidana korupsi. Kalaupun dihukum, mayoritas vonis hukuman bagi koruptor 1-2 tahun. Dengan demikian, cukup mudah bagi para koruptor melewati "masa penderitaan" ketimbang pelaku kriminal biasa yang bisa mencapai beberapa kali lipat masa hukumannya.
Tiga dari empat responden jajak pendapat melihat kadar vonis yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi masih terlalu ringan dan dinilai tidak memberikan efek jera. Tidak heran, sinisme terhadap upaya pemberantasan korupsi tercermin kuat dari jajak pendapat kali ini. Hampir seluruh responden (89,9 persen) yang dihubungi di berbagai kota mengungkapkan ketidakpuasan akan situasi pemidanaan pelaku korupsi saat ini.
Pukulan telak bagi proses wacana dan gerakan pemberantasan korupsi bertambah saat sejumlah bekas terdakwa atau narapidana justru tetap bisa mengemban jabatan-jabatan publik. Peristiwa paling baru adalah pengangkatan Azirwan yang pernah dipidana 2,5 tahun penjara dalam kasus suap sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah berpedoman pada argumen ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menyebutkan, PNS yang dihukum kurang dari empat tahun tidak diberhentikan. Dari sisi aturan hukum, kebijakan ini tidak menyalahi undang-undang.
Namun, dari aspek moral dan etika, promosi ini dipandang tidak patut. Rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Politik (1987) menyebutkan peran etika politik untuk mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia yang berpedoman pada etika politik. Bila batasan itu dilanggar, akan muncul hukuman moral.
Aspek tanggung jawab dan kewajiban berhadapan pula dengan sumpah dan janji yang pernah diucapkan saat menjadi pegawai negeri (dalam UU Kepegawaian), yaitu bekerja dengan jujur dan mengutamakan kepentingan negara. Secara normatif, tengok pula pedoman umum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang semestinya menjadi pedoman para penyelenggara negara dalam mengedepankan semangat antikorupsi.
Promosi jabatan bagi Azirwan tak pelak menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah dan konsistensi sistem hukum dalam upaya pembersihan korupsi di negeri ini. Hebatnya lagi, Azirwan bukanlah satu-satunya contoh bagaimana koruptor masih mendapatkan ruang gerak di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir sedikitnya terdapat enam pejabat publik yang tetap dilantik meski terjerat kasus korupsi. Sejak disuarakan saat reformasi, publik terus menanti kemerdekaan negeri ini dari praktik yang telah menggerogoti moralitas bangsa. Sayangnya, tingginya asa masyarakat masih berjarak dengan kondisi realitas sesungguhnya.
Karena itu, tak heran bahwa publik melihat kini saatnya mekanisme "hukuman sosial" diterapkan bagi koruptor. Sejauh ini hukuman sosial yang dimaksudkan adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi di luar proses hukum positif. Artinya, hukuman itu berada di ranah nonformal sistem peradilan. Meskipun demikian, tak tertutup pula bentuk hukuman sosial menjadi salah satu bagian dari proses pemidanaan dalam kasus korupsi.
Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Nyaris seluruh responden (92,8 persen) menyetujui bentuk hukuman tersebut. Bentuk berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik. Terhadap bentuk itu, sebanyak 82,3 persen responden menyetujui. Bentuk ketiga paling ekstrem, yaitu mengucilkan dari pergaulan masyarakat, cenderung kurang disetujui.
Dibanding hukuman badan (penjara), hukuman sosial memang kurang dinilai efektif meredam aksi korupsi. Bagian terbesar publik jajak pendapat ini tetap melihat perlunya pengenaan hukuman badan yang lebih tegas ketimbang sekadar pengenaan hukuman sosial. Meski demikian, bercermin dari lemahnya aturan dan sistem hukum, sepertiga bagian responden menegaskan perlunya kedua mekanisme itu diterapkan bersamaan.
Penerapan hukuman sosial oleh masyarakat memang bisa dimaknai sebagai sebuah "perlawanan publik" atas rasa putus asa publik terhadap kebijakan negara yang terlalu longgar bagi pelaku korupsi. Lebih jauh, korupsi dan berbagai penyimpangan etika dalam konteks politik bisa membahayakan perjalanan demokrasi karena menimbulkan krisis kepercayaan terhadap parlemen, bahkan negara.
Hukuman sosial bagi koruptor, menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan, menyiratkan arti "dipenjara" secara sosial, tetapi memiliki dampak yang tidak kalah dahsyat dibanding hukuman penjara fisik. Contohnya, kepala daerah yang terbukti korup bisa dihukum untuk menjadi tukang bersih-bersih kantor di tempat mereka menjadi kepala daerah dalam kurun tahun tertentu (Kompas, 24/8).
Selain rasa tidak puas, minornya pemberantasan korupsi dan keberpihakan kebijakan kepada pelaku korupsi menggugah kesadaran masyarakat untuk memberikan hukuman dengan caranya sendiri. Selama ini, penyelenggara negara dinilai terlalu permisif terhadap pelaku korupsi. Menilik fakta yang terjadi, aturan hukum dan komitmen aparatnya menjadi celah yang dapat dimanfaatkan koruptor untuk kembali menduduki posisinya.
Pengangkatan mantan narapidana korupsi dan sejumlah kebijakan permisif terkait praktik korupsi bisa mengikis moralitas bangsa. Etika dan moralitas politik bukan lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya korupsi, tetapi juga berbagai polah tingkah politisi dan pejabat publik yang dinilai mulai menanggalkan etika dalam berpolitik.
Mayoritas responden menilai perlu larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi PNS. Larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi pejabat publik itu dimaksudkan agar muncul kepastian hukum untuk membangun moralitas politik yang lebih baik.
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 telah dilaksanakan oleh bangsa ini dengan lancar, tertib, dan aman. Melalui pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2009, kini telah dihasilkan anggota legislatif pilihan rakyat karena melalui pemilu 2009 ini mekanisme penentuan calon legislatif terpilih periode 2009-2014 menggunakan sistem suara terbanyak. Rakyat sekali lagi membuktikan rasionalitas dan kedewasaannya dalam berdemokrasi di bumi Indonesia tercinta ini.
Namun, ibarat pepatah yang mengakatakan "Tak ada gading yang tak retak", pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 tidak terlepas dari kekurangan. Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu legislatif kemarin tidak terhindarkan, entah karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.
Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemiliham Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) antara lain : penyelenggara pemilu, peserta pemilu, profesi media cetak/elektronik, pemantau pemilu, masyarakat pemilih, pelaksana survey/hitung cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".
Walaupun demikian, dalam upaya menghasilkan wakil rakyat yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual belaka, pemilu 2009 telah dilengkapi dengan tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta pemilu, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.
Secara khusus terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan jajaran sekretariatnya, cara penanganannya telah diatur dalam Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terkait dengan Kode Etik Pengawas Pemilu.
Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Di dalam kode etik termaktub serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU dan Panwaslu, di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Secara garis besar prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu, meliputi : menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; bersikap dan bertindak non-partisan dan imparsial; bertindak transparan dan akuntabel; melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; bertindak professional; dan administrasi pemilu yang akurat.
Adapun rincian implementasi dari prinsip dasar kode etik tersebut bisa kita pelajari dalam Peraturan KPU No.31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sehingga diharapkan semua pihak bisa melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu, apakah sudah sesuai dengan kode etik atau malah menyimpang jauh dari kode etik yang ada.
Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
Menyikapi dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di beberapa daerah, maka kita harus objektif dan proporsional dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Memang langkah yang dinilai bijak adalah bagi mereka yang telah nyata-nyata melanggar kode etik, disarankan untuk segera mengajukan pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu. Namun jika tidak mengundurkan diri, cepat atau lambat pasti ada sanksi kepada yang bersangkutan, baik berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan agar kredibilitas, harkat dan martabat, serta kehormatan penyelenggara pemilu tetap terjaga.
Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat dilakukan dengan cara membuat pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU atau jajaran dibawahnya secara tertulis kepada KPU dengan menyebutkan nama dan alamat secara jelas, dan dibuktikan dengan foto copy KTP.
Dalam laporan tersebut juga harus menyebutkan secara jelas kode etik penyelenggara pemilu yang dilanggar, disebutkan pula hari dan tanggal pelanggaran kode etik, nama dan jabatan yang diduga melanggar kode etik, serta bukti-bukti tertulis lainnya yang mendukung tentang terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Dalam peraturan KPU No.31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah diatur bahwa pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU, Dewan Kehormatan KPU Provinsi, dan Dewan Kehormatan Bawaslu.
Tentunya kita berharap hasil dari pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 ini akan mampu menghasilkan pemimpin bangsa yang jujur dan amanah dengan proses pemilihan umum yang dilaksanakan oleh orang-orang yang jujur dan amanah pula. Mari kita hadirkan Allah SWT dalam setiap langkah kita, agar apapun yang kita lakukan di dunia ini akan bernilai ibadah.
Pelanggaran Etika dalam Bidang Teknologi Informasi
April 5th, 2012 Related Filed Under
Beberapa contoh pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi beserta solusinya.
Pencurian pulsa
Semakin banyaknya pengguna telepon operator selular mengakibatkan operator yang bekerja sama dengan content provider menghadirkan konten-konten hiburan untuk penggunanya seperti ringtone, wallpaper, game dan lain-lain. Tidak jarang untuk mendapatkan hiburan yang pendaftarannya menggunakan sms premium itu menjebak pengguna dengan melakukan pendaftaran tanpa disertai keterangan lebih lanjut, seperti bagaimana cara untuk berhenti dari berlangganan tersebut. Walaupun tidak semua content provider melakukan itu ada saja yang dengan tiba-tiba langsung melakukan registrasi tanpa diketahui oleh pemilik nomer tersebut yang berakibat terkuras nya pulsa untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.
Solusi :
Untuk masalah seperti ini diharapkan pemakai harus lebih teliti lagi dari sms premium yang didapat. Dari sekian penawaran bila terdapat pendaftaran yang menggunakan kata on, reg, dan lainnya diharapkan jangan langsung begitu saja membalas sms tersebut, lihat terlebih dahulu apakah ada cara untuk berhenti berlangganannya, karena dengan kita menulis format tersebut berarti kita telah setuju berlangganan konten yang telah diberikan dan akan terus berlanjut sebelum kita menulis format untuk meminta berhenti berlangganan. Bila kita terlanjur berlangganan dan tidak tahu bagaimana cara berhentinya, diharapkan segera untuk menghubungi operator telepon seluler yang bersangkutan untuk langsung meminta berhenti. Bila masih belum bisa berhenti dan pulsa anda masih tersedot, mau tidak mau anda harus merelakan nomer tersebut untuk dikubur hidup-hidup
Pembajakan Software
Bicara tentang pembajakan software tidak akan habis-habisnya. Mulai dari software dengan harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah tidak lepas dari pembajakan. Di satu sisi pengguna yang tidak mampu untuk membeli software original bisa diuntungkan dengan pembajakan tersebut dengan mendapatkan harga yang lebih murah atau pun gratis. Tapi dilain pihak, pengembang software akan gigit jari melihat software mereka dibajak.
Solusi :
Pengguna harus lebih sadar bila menggunakan software bajakan. Sebagai contoh bila anda mencari nafkah dengan membuat hasil karya dan karya anda itu di ambil oleh orang lain dan disebarluaskan tanpa pengetahuan anda, bagaimana perasaan anda ? bisa dibayangkan (bayangkan sendiri aja, jangan bawa-bawa penulis… ). Tanpa harus meggunakan software berbayar pun anda juga dapat mencoba menggunakan software yang gratis/ open source dengan kualitas yang tak kalah dari software berbayar. Pemikiran orang yang menggunakan software berbayar itu sangat user friendly atau diartikan sangat mudah penggunaannya, padahal pemikiran tersebut salah, semua software berbayar atau pun yang gratis/ open source adalah sama, yang membedakan adalah seberapa sering anda menggunakan software tersebut "bisa karena terbiasa". Soooo… bila masih ada yang gratis,,.. mengapa pilih yang lebih mahal….
Penipuan Belanja Secara Online
Kebutuhan orang semakin meningkat dan waktu semakin tidak berguna. Belanja online adalah solusi dari sekian banyak orang yang tanpa harus pusing menyita waktu dan tenaga untuk berbelanja. Karena itu tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dari celah belanja online tersebut dengan mengambil kepercayaan konsumen. Dan bila mempunyai permasalahan di dunia maya (wiih… maya, siapakah itu ?) akan lebih sulit dari dunia nyata. Semua orang dapat menggunakan identitas palsu yang bahkan bila kita mempercayai seseorang di dunia maya bisa 180 derajat akan menjadi teman yang menipu tanpa kita sadari. Seseorang bisa saja membuat akun palsu dan menjual barang yang palsu pula / yang dia tidak punyai/ barang cacat. Kejahatan seperti ini lebih sulit dilacak dari kejahatan dunia nyata. Terlebih lagi bila kita langsung mempercayainya dan tanpa lihat kiri kanan langsung tancap gas.
Solusi :
Untuk menghindari penipuan belanja secara online pastikan bahwa situs yang anda kunjungi mempunyai identitas yang jelas dan reputasi yang baik. Lebih baik lagi bila anda mencari referensi dari teman-teman anda yang telah lebih dulu melakukan transaksi secara online. Alangkah lebih baik lagi, bila pembayaran transaksi bisa dilakukan secara langsung/ tatap muka dan harus menjunjung tinggi prinsip ada barang ada uang.
Pemandangan tidak etis yang sama dari tahun ke tahun selalu kita temui setelah hasil Ujian Nasional diumumkan. Ungkapan kegembiraan yang melewati batas etika dan moral bisa dijumpai setiap daerah dan kota, aksi corat-coret seragam sekolah, kebut-kebutan di jalan, di beberapa tempat malah diwarnai pula dengan kericuhan, tawuran dan aksi brutal, termasuk juga menjarah. Perilaku tak terpelajar dilakukan para pelajar. Kita belum menemukan sekelompok pelajar yang sujud syukur karena lulus ujian. Kalau yang tepergok pesta minuman keras di objek wisata banyak.
Nampaknya saat ini diperlukan usaha serius untuk mengantisipasi pelanggaran etika saat euphoria lulusan sekolah. Sosok generasi yang diinginkan oleh semua warga negeri ini adalah pribadi terpelajar yang memiliki budi pekerti mulia. Untuk mengatisipasi pelanggaran etika oleh para pelajar, tidak cukup hanya dengan himbauan dari orangtua, guru, maupun kepala dinas pendidikan. Melainkan edukasi yang intensif dan komprehensif.
Pendidikan kita yang semakin sekulerisme-materialistik menjadikan etika dan budi pekerti tidak lagi sebagai standar kelulusan, pendidikan agama yang hanya dua jam pelajaran per minggu di sekolah, sedikitnya orang tua yang serius menanamkan etika dan budi pekerti di rumah, barangkali menjadi penyebab paling dominan kasus ini.
Solusi komprehensif jangka panjang untuk pelanggaran etika saat perayaan lulusan agar tidak berulang dari tahun ke tahun adalah merombak system pendidikan yang sekulerisme-materialistik menjadi lebih ethical-based dan lebih religious. Orang tua juga harus mempunyai komitmen total untuk lebuh care terhadap etika, moralitas dan akhlak anak-anaknya. Keluarga adalah ruang utama dan pertama bagi pendidikan generasi bangsa. Keluargalah yang akan bisa menanamkan sikap syukur atas kelulusan. Kemudian mewujudkan rasa syukur tersebut dengan melakukan amal kebaikan seperti bersedekah, semakin giat belajar, semakin taat kepada orang tua yang telah mendoakan, mendatangi guru untuk berterimakasih atas bimbingannya tak lupa juga minta maaf dan sebagainya. Hal ini jelas tidak mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan perjuangan, kesabaran dan energi untuk jangka panjang.
Disamping usaha preventif, tindakan instan juga harus dilakukan seperti perbaikan mekanisme penyampaian pengumuman kelulusan yang tidak member peluang untuk pembentukan gerombolan masa di luar sekolah. Pemanfaatan teknologi informasi bisa menjadi solusi pengiriman informasi kelulusan kepada para siswa.
Antisipasi konvoi di jalan raya yang jelas akan menganggu lalu-lintas bisa dilakukan secara berkolaborasi para pemegang kebijakan dan aparat keamanan. Buat kebijakan dan kontrol untuk meniadakan atau minimal membatasi pesta hura-hura lulusan sekolah. Beberapa kabupaten telah berhasil mengisolir ruang gerak konvoi dengan memblokir beberapa ruas jalan. Pemantauan terhadap tempat-temapat wisata oleh aparat keamanan perlu diperketat pada hari pengumuman kelulusan. Sweeping untuk anak-anak sekolah mungkin perlu dilakukan. Bukankan mencegah lebih murah dan lebih baik dari pada mengobati.
Sekaranglah saatnya kita semua bergerak untuk menyelamatkan generasi negeri ini. Kita berpacu dengan waktu tidak perlu menunggu untuk memformulasikan tindakan. Banyak upaya dan pemikiran dibutuhkan agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Tidak ada salahnya kita menggencarkan kembali kegiatan pembinaan akhlak, etika dan moral baik di tempat-tempat ibadah, sekolah maupun dalam keluarga. Generasi muda adalah asset bangsa yang sangat tinggi nilainya. Yang bertanggung jawab atas perbaikan etika dan moral generasi adalah semua pihak, mulai dari individu, keluarga, pihak sekolah, aparat hingga institusi negara.
plagiarisme sebagai pelanggaran UU hak cipta dan pelanggaran etika serta solusinya
"Plagiarisme sebagai pelanggaran UU Hak Cipta, Plagiarisme sebagai Pelanggaran Etika ", bagaimana pendapat anda? bagaimana solusinya? tuliskan secara jelas,singkat dan padat.
Sebelum saya menerangkan pendapat saya,saya akan menjelaskan pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.
Dari pengertian di atas kita bisa menangkap bahwa tindakan plagiarisme itu merupakan tindakan pencurian dalam bentuk karya. Plagiarisme sangat bertentangan dan sangat melanggar uu hak cipta. Seseorang yang telah membuat suatu hasil karya dan telah mendaftarkan karyanya agar menjadi hak cipta,lalu ada orang lain yang menjiplak atau meniru sama persis karya tersebut,itu berarti orang yang telah membuat suatu hasil karya dirugikan karena karyanya dijiplak atau ditiru secara utuh. Tindakan plagiarisme sungguh tidak mencerminkan sikap kreativitas. Para plagiator (begitu para pelaku plagiat disebut) hanya bisa meniru dan menjiplak karya orang lain. Para plagiator tidak memikirkan tentang plagiarisme sebagai pelanggaran UU hak cipta dan juga sebagai pelanggaran etika,yang jelas-jelas tindakan itu melanggar undang-undang yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Menurut saya para plagiator sebenernya memiliki kreativitas di dalam dirinya, hanya saja mungkin mereka malas dan tidak mau menggunakan kemampuan atau kreativitas yang ada pada dirinya tersebut.
Tindakan plagiariasme bisa dicegah. Solusinya yaitu pertama dari dalam diri sendiri bahwa kita punya keinginan untuk tindak menjiplak atau meniru karya orang lain. Kita boleh sajan menjadi hasil karya orang lain sebagai influence kita tetapi jangan sampai kita melanggar uu hak cipta dam melanggar etika yang ada. Kedua, harus ada hukuman yang sepadan yang ditujukan kepada para plagiator agar mereka jera dalam melakukan tindakan plagiarisme. Lalu yang ketiga adalah kita harus mengetahui tentang tata cara mengutip dan melakukan parafrase agar tidak disebut sebagai plagiat.
Sekian pendapat saya mengenai plagiarisme sebagai pelanggaran UU hak cipta dan pelanggaran etika serta solusinya. Saya ucapkan terima kasih.
Solusi Pelanggaran HAKI
Untuk menekan pembajakan software, maka alternative pertama adalah dengan menggunakan software berbasis linux yang disebarluaskan tanpa dipungut biaya. Sehingga tetap bias mendapatkan harga murah, tanpa harus menggunakan software bajakan. Namun hal tersebut masih sulit dilakukan. Walaupun beberapa terakhir ini pihak pedagang sudah berupaya keras menyosialisasikan software linux yang gratis. Namun pembeli masih memilih software Microsoft yang sudah diakrabinya sejak lama. Untuk ini memang butuh waktu, karena linux memang relative baru dikenal masyarakat umum. Butuh advokasi market, agar software linux bias memasyarakat.
Alternative pilihan yang kedua yaitu dengan diadakannya program "Campus Agreement" guna memberi lisensi masal bagi computer kampus dengan harga jauh lebih murah, antara lain untuk Windows 98,Windows NT, dan Microsoft Office. Apabila model ini dapat disosialisasikan secara luas dikalangan kampus, maka semestinya tidak ada lagi alasan pembenaran bagi tindakan pembajakan software di lingkungan kampus.
Tawaran dari pihak Microsoft Indonesia dengan memanfaatkan Microsoft Campuss Agreement memang lumayan menolong. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan tidak semua institusi pendidikan memiliki dana yang memadai untuk membayar lisensi. Berikut ini diberikan ilustrasi mengenai besarnya dana yang perlu dikeluarkan oleh suatu institusi pendidikan. Terus terang informasi ini hanyalah interpretasi dari informasi yang ada pada situs Microsoft.
Memang institusi pendidikan menghadapi dilema berat dalam aspek legalitas perangkat lunak dan pembiayaannya.
Pilihan alternatif
Solusi yang ada dan ditawarkan oleh para vendor saat ini akhirnya tetap akan mengakibatkan pengeluaran dana yang sangat besar. Walaupun telah menggunakan beragam lisensi yang mencoba meringankan biaya. Tetapi bila nilai tersebut kita kalikan dengan jumlah perusahaan menengah yang ada di Indonesia, maka jumlah tersebut akan menjadi cukup besar, dan menjadi beban ekonomi yang tidak bisa diabaikan lagi. Tentu akan timbul pertanyaan, apakah ada solusi lain untuk lepas dari kondisi ini ?. Jawabannya adalah ada, dan akan dipaparkan pada tulisan ini.
Beberapa kemungkinan solusi untuk menghindari masalah di tuduhan pembajakan adalah sebagai berikut :
Pasrah dan terpaksa membeli perangkat lunak yang digunakan. Baik sistem operasi, maupun aplikasinya. Sudah barang tentu bagi institusi besar sebaiknya memanfaatkan segala bentuk lisensi yang meringankan biaya total. Tetapi melihat sebagian besar peringanan biaya ini hanya berlaku bagi perusahaan atau institusi yang menggunakan salinan lebih dari 5 komputer, tentu bagi perusahaan kecil tetap akan membayar dengan harga biasa. Dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, solusi ini akan menimbulkan beban ekonomi yang cukup besar. Bayangkan bagi suatu perusahaan atau lembaga pendidikan yang memiliki 100 unit komputer. Sudah barang tentu mau tidak mau terpaksa mengharap belas kasihan para vendor untuk meringankan biaya lisensi. Permasalahan perkiraan biaya dengan solusi ini telah dijabarkan di atas.
Mengembangkan perangkat lunak yang digunakan, baik sistem operasi maupun aplikasinya. Solusi ini sangatlah ideal dan akan sangat baik sekali bila dapat dilaksanakan. Sudah barang tentu akan memakan waktu yang banyak serta Sumber Daya Manusia yang tidak main-main. Secara jujur dapat dikatakan SDM bidang Teknologi Informasi di Indonesia belumlah mampu melakukan hal ini secara luas. Hal ini tidak terlepas, dari kenyataan saat ini, sebagian besar dari kegiatan praktisi TI adalah pada penguasaan ketrampilan operasional dan implementasi dari sistem. Di tambah lagi dengan kenyataan bahwa akses ke informasi internal dari teknologi perangkat lunak yang digunakan sangatlah terbatas.
Memanfaatkan aplikasi Open Source, dan turut mengembangkannya sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Program Open Source merupakan suatu program yang memiliki sistem lisensi yang berbeda dengan program komersial pada umumnya. Lisensi hukum yang digunakan pada program Open Source memungkinkan penggunaan, penyalinan, dan pendistribusian ulang secara bebas, tanpa dianggap melanggar hukum dan etika. Program Open Source relatif sudah dikembangkan cukup lama, dan telah dimanfaatkan sebagai tulang punggung utama dari sistem Internet. Beragam aplikasi Open Source saat ini tersedia secara bebas. Pemanfaatan Open Source secara luas di Indonesia akan menghindari dari pengeluaran biaya serta tuduhan pembajakan. Bahkan komunitas pengguna Open Source pun telah tumbuh luas di berbagai daerah di Indonesia dari Banda Aceh ( http:atauatauaceh.linux.or.id hingga Makassar http:atauatauupg.linux.or.id.
Dari ketiga kemungkinan tersebut, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya dan SDM maka solusi dengan memanfaatkan aplikasi Open Source sangatlah menjanjikan untuk diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Sayang sekali hingga saat ini masih sedikit tanggapan dari pihak Pemerintah mengenai kemungkinan pemanfaatan Open Source sebagai solusi masalah HaKI.
Sebagai perkembangan dari pemanfaatan aplikasi open source, maka bila dana yang seharusnya digunakan untuk membeli perangkat lunak, dikumpulkan untuk mendanai programmer Indonesia untuk mengembangkan aplikasi Open Source tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, daripada membeli aplikasi jadi dari luar negeri. Tentu saja ini membutuhkan visi masa depan, bukan sekedar visi jangka pendek.
Memang tidak harus suatu institut hanya memakai Open Source, ataupun hanya memakai vendor based aggrement. Prosentase kombinasi haruslah dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan ketersediaan dana.
Penjabaran Kasus Bank Century
Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebakan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah menyangkut:
Penyelewengan dana nasabah hingga Rp 2,8 Trilliun (nasabah Bank Century sebesar Rp 1,4 Triliun dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia sebesar Rp 1,4 Triliiun)
Penjualan reksa dana fiktif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia. Dimana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bappepam LK.
Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century. Dimana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan.
Kasus Bank Century sangat merugikan nasabahnya. Dimana setelah Bank Century melakukan kalah kliring, nasabah Bank Century tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi nontunai. Setelah kalah kliring, pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik uang kas dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas Bank. Namun, petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM atau tidak. Sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah dibatasi hingga Rp 1 juta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya di Bank Century.
Setelah tanggal 13 November 2008, nasabah Bank Century mengakui transksi dalam bentuk valas tidak dapat diambil, kliring pun tidak bisa, bahkan transfer pun juga tidak bisa. Pihak bank hanya mengijinkan pemindahan dana deposito ke tabungan dolar. Sehingga uang tidak dapat keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Century. Nasabah bank merasa tertipu dan dirugikan dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank namun sekarang tidak dapat dicairkan. Para nasabah menganggap bahwa Bank Century telah memperjualbelikan produk investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Bank Century tidak terdaftar di Bapepam-LK. Dan sudah sepatutnya pihak manajemen Bank Century mengetahui bahwa produk tersebut adalah illegal.
Hal ini menimbulkan banyak aksi protes yang dilakukan oleh nasabah. Para nasabah melakukan aksi protes dengan melakukan unjuk rasa hingga menduduki kantor cabang Bank Century. Bahkan para nasabah pun melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri hingga DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, dan meminta uang deposito mereka dikembalikan. Selain itu, para nasabah pun mengusut kinerja Bapepam-LK dan BI yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Dikarenakan BI dan Bapepam tidak tegas dan menutup mata dalam mengusut investasi fiktif Bank Century yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam. Kasus tersebut pun dapat berimbas kepada bank-bank lain, dimana masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional. Sehingga kasus Bank Century ini dapat merugikan dunia perbankan Indonesia.
Solusi Kasus Bank Century
Dari sisi manager Bank Century menghadapi dilema dalam etika dan bisnis. Hal tersebut dikarenakan manager memberikan keputusan pemegang saham Bank Century kepada Robert Tantular, padahal keputusan tersebut merugikan nasabah Bank Century. Tetapi disisi lain, manager memiliki dilema dimana pemegang saham mengancam atau menekan karyawan dan manager untuk menjual reksadana fiktif tersebut kepada nasabah. Manajer Bank Century harus memilih dua pilihan antara mengikuti perintah pemegang saham atau tidak mengikuti perintah tersebut tetapi dengan kemungkinan dia berserta karyawan yang lain terkena PHK. Dan pada akhirnya manager tersebut memilih untuk mengikuti perintah pemegang saham dikarenakan manager beranggapan dengan memilih option tersebut maka perusahaan akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi lainnya. Walaupun sebenarnya tindakan manager bertentangan dengan hukum dan etika bisnis. Solusi dari masalah ini sebaiknya manager lebih mengutamakan kepentingan konsumen yaitu nasabah Bank Century. Karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan produk yang aman.
Dari sisi pemegang saham yaitu Robert Tantular, terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis, yaitu memaksa manajer dan karyawan Bank Century untuk menjual produk reksadana dari Antaboga dengan cara mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan kenaikan gaji kepada karyawan dan manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut kepada nasabah. Pelanggaran yang terakhir adalah, pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi. Sehingga dapat dikatakan pemegang saham hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabahnya (konsumen). Solusi untuk pemegang saham sebaiknya pemegang saham mendaftarkan terlebih dahulu produk reksadana ke BAPPEPAM untuk mendapat izin penjualan reksadana secara sah. Kemudian, seharusnya pemegang saham memberlakukan dana sabah sesuai dengan fungsinya (reliability), yaitu tidak menyalah gunakan dana yang sudah dipercayakan nasabah untuk kepentingan pribadi.
Dalam kasus Bank Century ini nasabah menjadi pihak yang sangat dirugikan. Dimana Bank Century sudah merugikan para nasabahnya kurang lebih sebesar 2,3 trilyun. Hal ini menyebabkan Bank Century kehilangan kepercayaan dari nasabah. Selain itu karena dana nasabah telah disalahgunakan maka menyebabkan nasabah menjadi tidak sustain, dalam artian ada nasabah tidak dapat melanjutkan usahanya, bahkan ada nasabah yang bunuh diri dikarenakan hal ini. Solusi untuk nasabah sebaiknya dalam memilih investasi atau reksadana nasabah diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap produk yang akan dibelinya. Jika produk tersebut adalah berupa investasi atau reksadana, nasabah dapat memeriksa kevalidan produk tersebut dengan menghubungi pihak BAPPEPAM.
Dikarenakan kasus ini kinerja BI dan BAPPEPAM sebagai pengawas tertinggi dari bank-bank nasional menjadi diragukan, karena BI dan BAPPEPAM tidak tegas dan lalai dalam memproses kasus yang menimpa Bank Century. Dimana sebenarnya BI dan BAPPEPAM telah mengetahui keberadaan reksadana fiktif ini sejak tahun 2005. Untuk Bank-bank nasional lainnya pengaruh kasus Bank Century mengakibatkan hampir terjadinya efek domino dikarenakan masyarakat menjadi kurang percaya dan takut bila bank-bank nasional lainnya memiliki "penyakit" yang sama dengan Bank Century dikarenakan krisis global, dengan kata lain merusak nama baik bank secara umum. Solusi untuk BI dan BAPPEPAM sebaiknya harus lebih tegas dalam menangani dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank-bank yang diawasinya. Selain itu sebaiknya mereka lebih sigap dan tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Dan saran untuk Bank Nasional lainnya, sebaiknya bank-bank tersebut harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen atau nasabah agar tidak terjadi kasus yang sama.
