ADVOKASI MOLA HIDATIDOSA
Disusun Oleh Kelompok 7: 1. 2. 3. 4.
Firda sari mustika Maya sartika Meilinda kurnia putri Savitri wulandari
Dosen Pembimbing Mata Kuliah
: Ns. Putinah., S.Kep., M.Kes : Sistem reproduksi
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG T.A 2017/2018
1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karuniaNya. sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah system reproduksi. Pada makalah ini kami akan membahas tentang nursing advokad mola hidatidosa. Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Haemorogik post partum. Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar mata kuliah system sensori persepsi atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini. Penulis harap dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita, khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurnah, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.
Penulis
2
DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................ 1 Daftar Isi ..................................................................................................... 2 I.
Pendahuluan A. Latar Belakang ........................................................................................ 3 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 3
II.
Pembahasan A. Definisi ................................................................................................... 4 B. Fungsi Perawat ........................................................................................ 4 C. Nursing Advokasi.................................................................................... 5 D. Prinsip-prinsip Etika keperawatan .......................................................... 7 E.
III.
Dasar Hukum Advokasi Perawatan......................................................... 8
Penutup A. Simpulan.................................................................................................. 9 B. Saran ........................................................................................................ 9
Daftar Pustaka........................................................................................................10
3
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Perawat adalah orang yang bersama individu selama kebanyakan waktu kritis kehidupan mereka. Salah satu fungsi dan peran seorang perawat adalah menjadi advokat bagi pasien. Dalam hal ini peran sebagai advokat pasien merupakan dasar dan inti dari proses pemberian asuhan keperawatan. Perawat memiliki komiten yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan professional. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan perawat, dan berlanjut pada diskusi formal maupun informal dengan sejawat atau teman. Praktik keperawatan, termasuk etika keperawatan mempunyai dasar penting, seperti advokasi, akuntabilitas, loyalitas kepedulian, rasa haru, dan menghormati martabat manusia (Purba & Pujiastuti, 2009) B. RUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang diangkat dalam makalah kali ini adalah : 1.
Apa yang dimaksud perawat dan perawat advokasi ?
2. Apa fungsi perawat ? 3. Apa yang menjadi bagian dari nursing advokasi ? 4. Apa saja prinsip-prinsip etika perawat ? 5. Bagaimana dasar hukun advokasi perawat ? 6. Bagaimana nursing advokasi di Indonesia ?
4
BAB II PEMBAHASAN A. Definisi
Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa: “Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Advokasi adalah melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapa pun (WHO, 2005)
B. Fungsi Perawat
Dalam praktik keperawatan, fungsi perawat terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi Independen Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, yaitu perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh : tindakan mandiri perawat seperti memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah biar tidak terjadi kehamilan anggur, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. 2. Fungsi Dependen Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Contoh : perawat dalam melakukan tindakan medis di luar kewenangan yang ia miliki, harus mendapatkan instruksi sebelumnya dari dokter spesialis yang menangani pasien secara langsung. Misalnya perawat melakukan tindakan pemberian obat-obatan analgesic untuk mengurangi nyeri maka
5
sebelumnya perawat harus mendapatkan instruksi atau persetujuan dari dokter spesialis yang merawat pasien tersebut. 3. Fungsi Interdependen Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja sama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun lainnya, seperti dokter dalam memberikan tindakan pengobatan bekerjasama dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat yang telah diberikan. Contoh : saling ketergantungan antar tenaga medis perawat, dokter, dan apoteker. Perawat akan melakukan suatu bentuk kerjasama dengan dokter dalam menentukan diagnosa medis dan tindakan medis yang harus dilakukan seperti kuret dan histerektomi atau pengangkatan rahim. Selain itu perawat bekerjasama dengan apoteker untuk memberikan resep obat yang didapat dari dokter untuk diberikan pada klien.
C. Nursing Advokasi DX 1 : gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan perdarahan,perjalanan
penyakit. Dalam hal ini perawat berperan sebagai mediator
-
Perawat sebagai mediator antara pasien dengan tenaga kesehatan apoteker, yaitu perawat meminta kepada apoteker memberikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter untuk kepentingan penyembuhan sakit pasien
Dalam hal ini perawat mengatasnamakan pasien
-
Perawat mengatasnamakan dirinya sebagai pasien untuk meminta penjelasan atau informasi kepada dokter yang berhubungan dengan gangguan rasa nyaman (nyeri) yang pasien alami, cara pengobatan, pencegahan kekambuhan, komplikasi yang mungkin dapat terjadi, dan lain-lain, secara jelas. Disini perawat dapat pula melakukan pendidikan kesehatan pada pasien sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. 6
D. Prinsip-prinsip etika keperawatan
Menurut Purba dan Marlindawati (2010) Perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan
berkewajiban
berpedoman
terhadap
7
prinsip
etika
keperawatan yaitu: a. Outonomy (penentuan diri) Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Contohnya, perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya. Selain itu, perawat juga melindungi hak-hak klien melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin membahayakan kesehatan klien atau menentang hakhak klien. b. Beneficience (melakukan hal yang baik) Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. c. Juctice (keadilan) Nilai ini direfleksikan dalam praktek professional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Contoh ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada klien baru masuk serta ada juga klien rawat yang memerlukan bantuan perawat maka perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam faktor tersebut kemudian bertindak sesuai dengan asas keadilan. d. Non malfience (tidak merugi) Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien. Contoh ketika orang tua klien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak pelaksanaan operasi mastoidektomi (pembusukan tulang mastoid pada telinga) membuat keadaan klien semakin memburuk dan dokter harus mengistrusikan untuk dilakukan Atonia uteri.
e. Veracity (kejujuran) Nilai ini bukan cuman dimiliki oleh perawat namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setia 7
klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Kebenaran merupakan dasar membina hubungan saling percaya. Klien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang ia ingin tahu. f. Fidelity (menepati janji) Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. g. Confidentiality (kerahasiaan) Kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan harus dihindari.
E. Dasar Hukum Advokasi Perawat
Undang-undang Keperawatan diatur oleh UU nomor 38 tahun 2014. Undang-undang Keperawatan ini disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam UUK terdiri dari 13 bab dan 66 pasal.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
8
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. 4. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. 5. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan
lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
9
BAB III
PENUTUP
A. SIMPULAN Advokasi merupakan salah satu peran perawat dan menjadi dasar yang penting dalam membrikan asuhan keperawatan kepada pasien. Peran perawat sebagai advokat pasien
menuntut perawat untuk dapat mengidentifikasi dan
mengetahui nilai-nilai dan kepercayaan yang dimilikinya tentang peran advokat, peran dan hak-hak pasien, perilaku profesional, dan hubungan pasien-keluargadokter. Di samping itu, pengalaman dan pendidikan yang cukup sangat diperlukan untuk memiliki kompetensi klinik yang diperlukan sebagai syarat untuk menjadi advokat pasien.
B. SARAN Mengaplikasikan teori ini dalam tatanan pemberian pelayana kesehatan kepada masyarakat, dan melaksanakan peran perawat sebagai advokat utama klien dan penghubung antar profesi kesehatan demi kepentingan pasien
10
DAFTAR PUSTAKA
Purba,Jeni Marlindawani & Pujiastuti. 2010. Dilema Etik & Pengambilan Keputusan Etis. Jakarta : EGC. Triwibowo, cecep. 2010. Hukum Keperawatan. Yogyakarta : Pustaka book publisher. WHO (2005). Pedoman Perawatan Pasien, Jakarta: EGC Gartinah, dkk, Keperawatan dan Praktek Keperawatan, PPNI, Jakarta, 2002, hlm. 51. Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan
11
