Pengertian Dan Dasar Hukum Keuangan Negara

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan baha pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kea!iban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupu maupun n berup berupa a barang barang yang yang dapat dapat di!ad di!adik ikan an milik milik negara negara berhub berhubung ung denga dengan n pelaksanaan hak dan kea!iban tersebut. Untuk Untuk memahami memahami pengertia pengertian n di atas, atas, maka keuangan keuangan negara negara dapat dapat dilihat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu" 1. Dari Dari sis sisii obyek, obyek, Keuan Keuangan gan Negara Negara merupa merupaka kan n semua semua hak dan kea!i kea!iba ban n negara negara dalam dalam menyeleng menyelenggara garakan kan #ungsi #ungsi pemerinta pemerintahan han yang dapat dapat dinilai dinilai dengan uang, misalnya" kebi!akan pemberian ataupun pengurangan subsidi $ahan $ahan $akar $akar %inyak %inyak &$$ &$$%' %' dan kebi!ak ebi!akan an pemun pemungut gutan an pa!ak pa!ak terha terhadap dap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di!adikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kea!iban tersebut, misalnya" dana $antuan (perasional )ekolah &$()' dan kendaraan dinas pe!abat negara atau pemerintahan. pemerintahan. 2. Dari Dari sis sisii subyek subyek,, Keuanga euangan n Negar Negara a merupa merupaka kan n seluru seluruh h obyek obyek keuan keuanga gan n negara negara yang yang dimil dimiliki iki negara negara,, dan*at dan*atau au dikuas dikuasai ai oleh oleh +emerin emerintah tah +u +usa sat, t, +emerin +emerintah tah Daerah, Daerah, +erusah +erusahaan aan Negara*Da Negara*Daerah, erah, dan badan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya" uang yang ada di kas negara dan barangbarang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 3. Dari Dari sis sisii pros proses, es, Keuanga euangan n Negar Negara a merup merupaka akan n selur seluruh uh rangk rangkaia aian n kegiata egiatan n yang yang berk berkait aitan an dengan dengan pengel pengelola olaan an obyek obyek keuan keuangan gan negara negara mulai mulai dari dari peru perumu musa san n kebi! ebi!ak akan an,, penet enetap apan an regul egulas asi, i, peny penyus usun unan an -ngg -n ggar aran an +enda endapa pata tan n $ela elan!a Nega egara*Dae *Daerrah &-+$ &-+$N* N*-+$ +$D' D' sampai mpai denga engan n pertanggung!aaban pertanggung!aaban -+$N*-+$D. . Dari sisi tu!uan, tu!uan, Keuanga Keuangan n Negara meliputi meliputi seluruh seluruh kebi!akan kebi!akan,, kegiat kegiatan an dan hubungan hubungan hukum hukum yang berkaita berkaitan n dengan dengan pemilika pemilikan n dan*atau dan*atau penguasa penguasaan an obyek obyek keuanga euangan n negara negara dalam dalam rangk rangka a penyel penyeleng engga garaa raan n pemeri pemerinta ntahan han negara. $idang pengel $idang pengelola olaan an keuan keuangan gan negar negara a yang yang begit begitu u luas luas dapat dapat dikelo dikelompo mpokka kkan n dalam" 1. subbid subbidang ang pengel pengelola olaan an /skal, /skal, 2. subbidan subbidang g pengel pengelolaa olaan n moneter moneter,, dan dan 3. subbidang pengelolaan kekayaan kekayaan negara yang dipisahkan. dipisahkan. )edangkan pada pen!elasan UU No. 31 Tahun 1 tentang +emberantasan Tindak +idana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan nega negara ra dala dalam m bent bentuk uk apap apapun un,, yang yang dipi dipisa sahk hkan an atau atau yang yang tida tidak k dipi dipisa sahk hkan an,,

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kea!iban yang timbul karena " 1. $erada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung!aaban pe!abat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah 2. $erada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung!aaban $adan Usaha %ilik Negara*Daerah &$U%N*$U%D', yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan per!an!ian dengan Negara. Dari kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan baha keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kea!iban negara &dalam bentuk apapun' yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat di!adikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.