PENGERTIAN PLURALISME HUKUM MENURUT GRIFFITH
Pluralisme hukum merupakan adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial ( By By ‘legal pluralism’ i mean the presence in a social field of more than one legal order ), ), (1986:1). Menurutnya, istilah pluralisme hukum muncul sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan baha hukum seharusnya merupakan hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan di!alankan oleh seperangkat lembaga"lembaga negara”…law negara”…law is and should be the law of the state, uniform for all persons, excluzive of all other law, and administered administered by a single set s et of state institutions ins titutions## (1986:1). $onsep pluralisme hukum yang dikemukakan %ri&&iths di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menon!olkan keberadaan dan interaksi sistem"sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara ( state law) law) dengan sistem hukum rakyat ( folk law) law) dan sistem hukum agama (religious (religious law) law) dalam suatu kelompok masyarakat. 'alam 'alam kaita kaitan n ini, ini, amana manaha ha (199 (199: :* *"6 "6)) memb memberi eri kome koment ntar ar krit kritis is terh terhad adap ap kons konsep ep pluralisme dari %ri&&iths yang cenderung ter&okus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem"sistem hukum yang lain, seperti berikut : 1. $ons $onsep ep plur plurali alism smee huku hukum m dari dari %ri&& %ri&&it iths hs pada pada dasar dasarny nyaa dibe dibeda daka kan n men! men!adi adi dua dua macam, yaitu pluralisme yang kuat ( strong legal pluralism) pluralism) dan pluralisme yang lemah (weak (weak legal pluralism). pluralism ). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme sentralisme hukum hukum (legal centralism), centralism), karena karena alaupun alaupun dalam kenyataanny kenyataannyaa hukum hukum negara ( state state law) law) mengakui adanya sistem"sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem"sistem hukum yang lain bersi&at in&erior dalam hierarki sistem hukum negara. +ontoh +ontoh yang memperlihatkan memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah ( weak legal pluralism pluralism)) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat ( folk ( folk law) law) dan hukum agama ( religious law) law) yang berlangsung di negara"negara !a!ahan seperti dideskripsikan oleh ooker (19-*). . edang edangkan kan,, plurali pluralisme sme hukum hukum yang yang kuat kuat mengac mengacu u pada pada &akta &akta adany adanyaa kema!em kema!emuka ukan n tata tatana nan n huku hukum m dala dalam m semu semuaa kelo kelomp mpok ok masy masyar arak akat at yang ang dipa dipand ndan ang g sama sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hierarki yang menun!ukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. /ntuk ini, teori iving aw dari aw dari 0ugene 0hrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan"aturan hukum yang hidup (liing la) dari tatanan normati& (inha, 1992:-3 +otterrell,
199*:246), yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism). elain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori !emi" #utonomous !ocial $ield yang diintroduksi Moore (19-8) mengenai kapasitas kelompok"kelompok sosial (social &ield) dalam menciptakan mekanisme"mekanisme pengaturan sendiri (sel&"regulation) dengan disertai kekuatan"kekuatan pemaksa pentaatannya. $arena itu, %ri&&iths kemudian mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore (19-8) MENURUT HOOKER
Pluralisme hukum merupakan situasi dimana dua atau lebih hukum saling berinteraksi. %he term ‘legal pluralism’ refers to the situation in which two or more laws interact (19-*:2). Pendapatnya berangkat dari peristia dimana negara"negara !a!ahan mulai memerdekakan diri dan ter!adi saling mempengaruhi antara hukum 0ropa dengan hukum pribumi di negara" negara !a!ahan. Menurutnya, situasi pluralisme hukum adalah suatu pertemuan antara dua atau lebih kebudayaan (hukum) yang mengakibatkan kon&lik mengenai prinsip"prinsip men!adi hal yang sangat biasa. MENURUT F. BENDA-BECKMANN
Menurutnya, !ika keanekaragaman sistem hukum merupakan situasi yang umum maka hal yang menarik bukanlah terletak pada dapat ditun!ukkannya keanekaragaman peraturan hukum, tetapi yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum itu, bagaimanakah sistem"sistem hukum itu saling berinteraksi satu sama lain, macam manakah keberadaan sistem"sistem hukum itu secara bersamaan dalam suatu lapangan pengka!ian tertentu (1994:) TEORI PLURALISME HUKUM
Pluralisme hukum adalah merupakan suatu konsep yang menun!ukkan suatu kondisi baha lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktiitas dan hubungan manusia di suatu tempat. ecara teoritis baha Menurut %ri&&iths dalam $urnia 5arman, membedakan dua macam pluralisme hukum, yaitu strong legal pluralism dan eak legal pluralism. uatu kondisi dikatakan strong legal pluralism !ika masing"masing sistem hukum itu otonum dan tidak bergantung pada hukum negara.ika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung dari hukum negara, maka keadaan seperti itu disebut dengan eak legal pluralism.
