KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga TPK SMP Negeri 1 Sepatan dapat melaksanakan kegiatan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SMP . Laporan ini disusun untuk memberikan informasi secara utuh mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SMP yang diselenggarakan dengan menggunakan menggunakan Dana Bantuan Pemerintah melalui LPMP Banten. Kegiatan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 2013 Jenjang SMP dilaksanakan mulai tgl 29 Mei 2017 2017 sampai dengan dengan 10 Juni 2017. Semoga laporan kegiatan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SMP ini dapat menjadi bahan evaluasi guna melakukan perbaikan berkelanjutan dan bahan pertimbangan lembaga terkait dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak persiapan , pelaksanaan ,hingga tersusunnya laporan ini.
Sepatan, Juni 2017 Kepala Sekolah TPK SMPN 1 Sepatan
Drs. H. NANA SUJANA, M. Pd
NIP. 19590611 198603 1 014
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL
…………………………………………………………………....
LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
……………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN
i ii iii iv 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………..
1
B. Dasar Hukum …………………………………………………………
1
C. Tujuan …………………………………………………………………….
2
D. Hasil yang diharapkan .. ……………………………………………
4
BAB II PELAKSANAAN
4
A. Waktu dan Tempat ………………………………………………….
4
B. Struktur Program dan Jadwal …………………………………..
4
C. Narasumber, Fasilitator dan Panitia …………………………
4
D. Proses Pelaksanaan …………………………………………………
5
E. Permasalahan dan Solusi …………………………………………
7
BAB III PENUTUP
9
A. Kesimpulan ……………………………………………………………..
9
E. Saran ………………………………………………………………………
9
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.
Maksud dari pengembangan sekolah model dan pengimbasannya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah model diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. Untuk mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi sekolah model.
1
Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar dapat mengimplementasikan SPMI, media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP. Agar pelaksanaan pendampingan di sekolah dapat dilaksanakan optimal sesuai dengan tujuan pendampingan perlu didukung oleh bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan pada tingkat sekolah. Jumlah sekolah model yang mendapatkan bantuan pemerintah menyesuaikan kapasitas DIPA LPMP masingmasing. Guna membantu sekolah model dalam memanfaatkan bantuan pemerintah dalam pengembangan sekolah model maka LPMP mengadakan kegiatan Asistensi Bantuan Pemerintah Sekolah Model. Asistensi bantuan pemerintah merupakan rapat
koordinasi
penyaluran
bantuan
sekolah
model
yang
dilakukan
untuk
mensosialisasikan dan mengkoordinasikan strategi implementasi sistem penjaminan mutu internal pada sekolah model. Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh sekolah model dalam mengelola dana dan menyusun laporan Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan dalam bentuk kegiatan pendampingan SPMI.
B. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
2
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan; i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; j. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga; k. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2017.
C. Tujuan Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model secara umum dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model. Secara khusus, Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model bertujuan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model, dengan lingkup yang dicantumkan pada panduan ini.
D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari program pelaksanaan pengembangan sekolah model adalah: 1. Sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; 2. Sekolah dapat meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan; 3. Sekolah memiliki budaya mutu; 3
Sekolah model nantinya diharapkan bias dijadikan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.
4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Jenis Kegiatan Adapun tentang kegiatannya adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) / Sekolah Model yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Banten. Sekolah penerima bantuan pemerintah memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Sekolah yang ditetapkan oleh LPMP bersama dengan Pemerintah Daerah Setempat. b. Sekolah yang telah mendapatkan pelatihan SPMI yang diselenggarakan oleh LPMP c. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model SPMI d. Sekolah yang berkomitmen melaksanakan SPMI.
B. Waktu dan Tempat Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) / Sekolah Model ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan November 2017 di SMP Negeri 1 Sepatan Kabupaten Tangerang.
C. Narasumber, Fasilitator dan Panitia Narasumber dan Panitia pada kegiatan Siatem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI)/Sekolah Model adalah Pejabat Struktural LPMP Banten dan Dinas Pendidikan Kab/Kota Tangerang. Daftar nama narasumber dan panitia dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Daftar Narasumber
No
Nama
1
Tomi Fitrianto
2
Lela Foni Sulistiyowati, M. Si
3
Dr. Fahrudin, M. Pd
Instansi LPMP Banten LPMP Banten Dinas Pendidikan
Jabatan Narasumber Narasumber Narasumber
5
No
Nama
4
Instansi Dinas Pendidikan
Drs. Suyono
Jabatan Pengawas Pembina
Tabel 2 Daftar Panitia No
Nama
Instansi
Jabatan
1
Drs. H. Nana Sujana, M. Pd
SMP N 1 Sepatan
Kepala Sekolah
2
Sugiartik, S. Pd
SMP N 1 Sepatan
Ketua
3
Yulia Puspitasari, M. Pd
SMP N 1 Sepatan
Sekretaris
4
Rini Hastuti, S. Pd
SMP N 1 Sepatan
Bendahara
5
Slamet Riadi, S. Pd
SMP N 1 Sepatan
Anggota
6
Zaenal Abidin, A. Md
SMP N 1 Sepatan
Anggota
Peserta Peserta yang diundang dalam kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI)/Sekolah Model adalah semua guru SMP Negeri 1 Sepatan tetapi dalam kegiatan IN dan ON sebangak 10 orang terdiri dari 10 guru mata pelajaran.
6
BAB III HASIL KEGIATAN
7
A. Kesimpulan 1. Peserta mampu menganalisis kompetensi, materi, pembelajaran dan penilaian 2. Peserta mampu merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 3. Peserta mampu mempraktikkan pembelajaran dan penilaian serta mereviu hasil praktik 4. Peserta mampu mempraktikkan pengolahan dan pelaporan penilaian hasi belajar 5. …………………………….. B. Saran ………………………………… ……………………..
8
9
