Pelanggaran HAM dalam tragedi semanggi

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

Pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi

Dosen Pembimbing : M. Agus Salim, SH. MH. Tim Penyusun : Marsha Rindu Ckinthana Marha Shabrina Mega Prawita Sari Melisa Mettasari Puspa Wardoyo Miranti Mita Agustin Syukur Mohammad Maulana Moha Mohamm mmad ad Aldi Aldi Yudh Yudhii Dwi Dwita tama ma Nur Iz Izan Ba Bazlina Bte Az Aznordin Nur Sy Syafirah Bt Bte Mo Mohma hmad No Nor

2008-11-088 2008-11-089 2008-11-090 2008-11-091 2008-11-092 2008-11-093 2008-11-094 2008-11-095 20082008-11 11-0 -096 96 2008-1 8-11-108 2008-1 8-11-111

Universitas Prof. Dr. Moestopo ( Beragama ) Tahun Ajaran 2008 / 2009

2

Bab I Pendahuluan Kasus pelanggaran HAM memang selalu menjadi isu menarik. Bahkan semua yang melanggar kebebasan seseorang dinilai melanggar HAM. Kondisi ini mengingatkan pada menc mencuat uatny nyaa isu isu kebeb kebebas asan an dan dan hak-h hak-hak ak dasa dasarr manu manusi siaa yang yang pern pernah ah menj menjad adii ikon ikon kosmologi pada abad ke-18. Pada masa itu hak-hak dasar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dihormati penguasa. Tetapi, juga hak yang mutlak dimiliki oleh rakyat. Bahkan pada abad 18 muncul kredo (pernyataan kepercayaan) tiap manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal. Hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia  beralih untuk memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Serta tidak pernah berkurang karena tuntutan hak memerintah penguasa. Betapa HAM telah mendapatkan mendapatkan tempat khusus di tengah-tenga tengah-tengah h perkembangan perkembangan kehidupan manusia manusia mulai abad 18 sampai sekarang. Seorang penganut hukum alam Locke menyatakan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Makna terdalam dari  pernyataan  pernyataan Locke adalah adalah untuk mencapai suatu tatanan kehidupan masyarakat masyarakat diperlukan diperlukan aturan ataupun perlengkapan yang dapat digunakan untuk menjaga eksistensi hak-hak dasar  manusia. Lalu apa perlengkapan yang diperlukan dalam upaya penegakan HAM. Jawaban yang paling tepat tentunya adalah hukum. Seperti ungkapan dari Kant  bahwa manusia sebagai mahluk berakal dan berkehendak bebas sehingga negara memiliki tugas tugas untuk untuk menegak menegakkan kan hak-hak hak-hak dan kebeba kebebasan san wargany warganya. a. Oleh Oleh karena karena itu penguas penguasaa dalam hal ini pemerintah tidak boleh melanggar maupun menghalangi. Kemakmuran dan kebahagian rakyat merupakan tujuan negara dan hukum.

3

Di Indonesia, hukum seperti apa yang dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan  penegakan hak-hak manusia. Tentunya hukum yang benar-benar ditegakkan tanpa harus diwarnai dengan carut-marut (segala coreng-moreng) dunia politik. Bahkan dalam rangka melaksanakann melaksanakannya ya diperlukan diperlukan orang-orang orang-orang yang berani menentang menentang arus. Atau mungkin mungkin orang yang telah putus syaraf takutnya menghadapi kedikdayaan penguasa. Demi kaum yang lemah. Sepuluh tahun sudah tragedi tragedi Semanggi berlalu tanpa tanpa ada kepastian hukum. Saat ini kembali bangsa Indonesia memperingati momentum Mei berdarah, yang telah melahirkan  pahlawan reformasi. Namun banyak orang sudah mulai lupa makna di balik pejuangan para mahasiswa tersebut. Belum adanya titik terang kasus Trisakti-Semanggi sangat erat hubungan nya dengan  pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji bahwa pihaknya kesulitan menangani kasus Trisakti sebagai pelanggaran berat HAM (JawaPos, 13/05/2007). Tragedi Semanggi yang dika dikate tego gori rika kan n term termas asuk uk

Pela Pelang ngga gara ran n HAM HAM bera berat, t, menj menjad adii banya banyak k tand tandaa tany tanyaa di

masyarakat. Oleh karena itu tim penyusun makalah akan membahas lebih lanjut mengenai Tragedi Semanggi itu sendiri, Kejahatan Berat, kaitannya dengan HAM dan penanganan dari pemerintah sendiri.

4

Bab II Isi 2.1.

Penyebab Tragedi Semanggi Perjuangan Orde Reformasi dimulai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda

Indonesia tahun 1997. Dengan dipelopori mahasiswa, rakyat Indonesia mulai melawan ketidakadilan yang dilakukan Pemerintahan Orde Baru dan memperjuangkan demokratisasi di Indonesia. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan harapan  bahwa demokratisasi telah dimulai. Namun patut disayangkan bahwa krisis ekonomi sejak  tahun 1997 belum membaik. Begitu juga permasalahan penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum yang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Akibatnya, terjadi  beberapa kali kesalahpahaman / bentrokan antara mahasiswa dan masyarakat dengan aparat  pemerintah baik TNI maupun Polri serta terjadi peristiwa-peristiwa peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan   pela pelangg nggar aran an hak hak asas asasii manus manusia ia.. Kesa Kesala lahpa hpaha hama man n dan bent bentro rokan kan yang yang terj terjad adii tela telah h mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak mahasiswa serta masyarakat maupun TNI / Polri. Peristiw Peristiwaa yang diduga merupakan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia manusia berat antara lain  peristiwa Trisakti dan Semanggi I & II. Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa

untuk untuk

menen menentu tuka kan n  pemilu

beri beriku kutn tnya ya

dan dan

memb membaha ahass

agen agendada-ag agend endaa

  pemerintah pemerintahan an yang akan dilakukan. dilakukan. Mahasiswa Mahasiswa bergolak kembali kembali karena mereka tidak  mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR /MPR  Orde Orde Baru Baru.. Mere Mereka ka juga juga mende mendesa sak k untuk untuk meny menyin ingk gkir irka kan n mili milite terr dari dari polit politik ik sert sertaa  pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Baru.

5

Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa 1998 dan juga menentang dwifungsi ABRI/TNI karena dwifungsi inilah salah satu penyebab bangsa ini tak pernah  bisa maju sebagaimana mestinya. Benar memang ada kemajuan, tapi bisa lebih maju dari yang sudah berlalu, jadi, boleh dikatakan kita diperlambat maju. Sepanjang diadakannya Sidang Sidang Istime Istimewa wa itu masyar masyarakat akat bergab bergabung ung dengan dengan mahasi mahasiswa swa setiap setiap hari hari melakuk melakukan an demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari dunia internasional terlebih lagi nasional. Hampir  seluruh seluruh sekolah sekolah dan universitas universitas di Jakarta, tempat tempat diadakannya diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mecegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di   bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki menghendaki aksi mahasiswa. mahasiswa. Sejarah membuktikan membuktikan   bahwa perjuangan mahasiswa tak bisa dibendung, mereka sangat berani dan jika perlu mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Indonesia baru.

2.2.

Peristiwa Semanggi Tragedi Semanggi Semanggi menunj menunjuk uk kepada kepada dua kejadi kejadian an protes protes masyar masyaraka akatt terhada terhadap p

  pelaksanaan pelaksanaan dan agenda Sidang Isti Istimewa mewa yang mengakibatk mengakibatkan an tewasnya tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I  terjadi pada 11 11--13 November 1998 November 1998,, masa pemerintah transisi Indonesia Indonesia,, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian Tragedi Sem Semangg anggii II  terjad kedua kedua dikenal dikenal dengan dengan Tragedi terjadii pada 24 Sep Septem tember  ber  1999 yang

menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat masyarakat yang bergerak bergerak dari Jalan Salemba, Salemba, bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi. Proklamasi. Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyrakat bergerak  menuju ke gedung DPR/MPR dari DPR/MPR  dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob dan juga Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu

6

dengan mahasiswa). Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman,  puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia. Anggota-anggota dewan yang bersidang istimewa dan tokoh-tokoh politik saat itu tidak peduli dan tidak mengangap penting suara dan pengorbanan masyarakat ataupun mahasiswa, jika tidak mau dikatakan meninggalkan masyarakat dan mahasiswa berjuang sendir sendirian ian saat saat itu. itu. Perist Peristiwa iwa itu diangga dianggap p sebaga sebagaii hal lumrah lumrah dan biasa biasa untuk untuk biaya biaya demokrasi. "Itulah yang harus dibayar mahasiswa kalau be rani melawan tentara". Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelomb Gelombang ang mahasi mahasiswa swa dan masyar masyaraka akatt yang yang ingin ingin bergab bergabung ung terus terus berdat berdatanga angan n dan disambut dengan peluru dan gas airmata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI YAI), ), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Terbuka), Engkus Kusnad Kusnadii (Universitas Jakarta), Jakarta ), Muzam Muzammil mil Joko (Universitas Indonesia), Indonesia), Uga Usmana, Usmana, Abdullah/Don Abdullah/Donit, it, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi. Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan  berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota anggota Satpam Satpam Hero Hero Swalay Swalayan, an, 4 orang orang anggota anggota Pam Swakarsa Swakarsa dan 3 orang orang warga warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa,  pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar   belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, terkena  peluru nyasar di kepala.

7

2.3.

Tragedi Semanggi II Pada 24 September  1999 1999,, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak 

kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer  untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa  bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

2.4.

Kejahatan Berat

2.4.1.  Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pengertian

Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga menjadi musuh umat manusia (hostis humanis generis). Dalam hukum internasio internasional nal pelanggaranpelanggaran-pelang pelanggaran garan hak asasi manusia sebagaimana sebagaimana terumus dalam kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan menurut hukum kebiasaan inte intern rnas asio ional nal

maup maupun un

pris prisip ip-p -pri rins nsip ip

hukum hukum

umum umum..

Prak Prakti tikk-pr prak akti tik k

inte intern rnas asio ional nal

menunjukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan jus cogens. Kejahatan Kejahatan demikian demikian menimbulkan menimbulkan obligatio erga omnes (kewajiban (kewajiban masyarakat masyarakat internasional seara keseluruhan) untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan. Oleh karena itu, terhadap terhadap kejahatan kejahatan terhadap terhadap kemanusiaan kemanusiaan berlaku prinsip prinsip yurisdiksi yurisdiksi universal. universal. Setiap negara dapat mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di manapun dan dilakukan oleh warga negara lain. Disa Disamp mpin ing g kebia kebiasa saan an dan prin prinsi sipp-pr prin insi sip p hukum hukum umum umum,, keja kejahat hatan an terh terhad adap ap kemanusiaan kemanusiaan sudah diterima dalam sebuah perjanjian perjanjian internasion internasional al yaitu yaitu Statuta Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional. Sudah diterima secara internasional pula bahwa normanorma-nor norma ma di dalamn dalamnya ya merupa merupakan kan kodifik kodifikasi asi dari dari hukum hukum (pidana (pidana)) intern internasi asional onal..

8

Demikian pula di tataran nasional. UU Pengadilan HAM No.26/2000 (pasal 9) mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur penting dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya serangan yang dilakuk dilakukan an secara secara siste sistemat matis is (syste (systemat matic) ic) atau atau meluas meluas (wides (widespre pread) ad) dan seranga serangan n itu dituju ditujukan kankepa kepada da warga warga sipil. sipil. Tindak Tindak kejaha kejahatan tan inilah inilah yang yang diduga diduga terjad terjadii pada kasus kasus Trisakti, Semanggi dan II.

Prinsip Non-Retroaktif dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Prinsip non retroaktif dalam hukum pidana tidak berlaku untuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena alasan-alasan berikut ini: 1.

Keja Kejaha hata tan n terh terhad adap ap kema kemanu nusi siaa aan n meru merupa paka kan n keja kejaha hata tan n dala dalam m huku hukum m kebi kebias asaa aan n internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Menurut kedua sumber hukum itu, orang yang melakukan melakukan kejahatan kejahatan terhadap terhadap kemanusiaan kemanusiaan baik secacara secacara commission commission maupun ommission dapat dihukum secara retroaktif.

2.

Pasal Pasal 15 (2) kovenan kovenan internas internasion ional al mengenai mengenai hak-hak hak-hak sipil sipil dan politi politik k memung memungkin kinkan kan  pengecualian asas non retroaktif untuk kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum.

Pertanggungjawaban Komando

Pela Pelaku ku tind tindak ak pidan pidanaa keja kejaha hata tan n terh terhad adap ap kema kemanu nusi siaa aan n dapa dapatt ditu ditunt ntut ut dala dalam m kapasit kapasitasn asnya ya sebaga sebagaii penangg penanggung ung jawab jawab komando komando (comma (command nd respon responsib sibil ility ity). ). Secara Secara konseptual konseptual seorang komandan komandan dapat dimintai pertanggungjawaba pertanggungjawaban n baik atas perbuatan   pidan pidanany anyaa karena karena langsun langsung g member memberii perint perintah ah kepada kepada pasuka pasukan n yang yang berada berada dibawa dibawah h   pengen pengendal dalian iannya nya untuk untuk melaku melakukan kan salah salah satu satu atau atau bebera beberapa pa perbua perbuatan tan dari dari kejahat kejahatan an terhadap kemanusiaan (by commission) maupun karena membiarkan atau tidak melakukan tind tindak akan an

apap apapun un

terh terhad adap ap

pasu pasuka kan n

diba dibawa wah h

peng pengen enda dali lian anny nyaa

(by (by

ommi ommiss ssio ion) n)..

Pertanggungjawaban karena pembiaran dilakukan misalnya ketika komandan bersangkutan tidak melakukan upaya pencegahan perbuatan atau melaporkan kepada pihak berwenang agar dilakukan penyelidikan.

9

Prinsip Non-Retroaktif 

Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional yang diakui dan dihormati dalam hukum nasional prinsip prinsip non retroaktif retroaktif tidak berlaku untuk mengadili mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.

2.4.2. Fakta dan Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta, fakta-fakta, dokumen, keterangan keterangan dan kesaksian kesaksian berbagai pihak, KPP HAM menemukan berbagai kekerasan yang pada dasarnya melanggar hak asasi manusia sepe sepert rtii

pemb pembun unuha uhan, n,

penga pengani niay ayaan aan,,

pengh penghil ilan angan gan

paks paksa, a,

perkos perkosaa aan, n,

peram perampa pasa san n

kemerd kemerdeka ekaan an dan kebebas kebebasan an fisik fisik yang yang dilaku dilakukan kan secara secara sistem sistemati atiss serta serta meluas meluas yang yang dilakukan oleh pelaku tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu. Masyarakat tersebut secara secara khusus khusus adalah adalah mahasi mahasiswa swa maupun maupun masyar masyaraka akatt yang yang berdem berdemons onstra trasi si terhada terhadap p kekuasaan politik untukmenuntut perubahan, termasuk terhadap rencana melahirkan UU PKB. KPP HAM memusa memusatka tkan n perhat perhatian ian pada tiga tiga (3) rangkai rangkaian an kejadi kejadian an di sekita sekitar  r  kampus Trisakti 12-13 Mei 1998, di sekitar Semanggi 13-14 November 1998 (dikenal dengan peristiwa Semanggi I), dan pada 23-24 September 1999 (dikenal dengan Semanggi II). Meskipun kurun waktu terjadinya peristiwa tesebut berbeda, tiga rangkaian peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat akan perlunya reformasi. Kekeras Kekerasanan-keke kekeras rasan an yang yang tidak tidak manusi manusiawi awi dan sangat sangat kejam kejam yang yang ditemu ditemukan kan dalam ketiga peristiwa itu mencakup tindakan-tindakan di bawah ini : a.

Pembunuhan Telah Telah terjad terjadii pembun pembunuhan uhan yang yang siste sistemat matis is di berbag berbagai ai daerah daerah dalam dalam waktu waktu yang yang   panjan panjang, g, yaitu yaitu pada pada Mei 1998, 1998, Nopemb Nopember er 1998, 1998, serta serta Septem September ber 1999. 1999. Tindaka Tindakan n  pembunuhan itu dilakukan terhadap mahasiswa demonstran, petugas bantuan medis, anggota anggota masyar masyarakat akat yang yang berada berada diseki disekitar tar lokasi lokasi demons demonstra tran, n, ataupun ataupun anggot anggotaa masyarakat yang dimobilisasi untuk menghadapi demonstran. Pembunuhan serupa juga

10

dilakuk dilakukan an dalam dalam kerusu kerusuhan han massa massa yang yang dicipt diciptakan akan secara secara sistem sistemati atiss sebagai sebagaiman manaa terjadi di Jakarta dan Solo pada Mei 1998 (lihat laporan TGPF). b.

Pengani aniayaan Telah terjadi penganiayaan untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasi mahasiswa swa dan anggota anggota masyar masyarakat akat yang yang dilakuk dilakukan an oleh oleh aparat aparat TNI dan POLRI POLRI (dahulu disebut ABRI). Penganiayaan ini terjadi secara berulang-ulang di berbagai lokasi lokasi,, sepert sepertii pada kampus kampus Univer Universit sitas as Trisak Trisakti, ti, dan Univer Universit sitas as Atmaja Atmajaya, ya, dan Semanggi yang mengakibatkan timbulnya korban fisik (seperti terbunuh, luka ringan dan dan luka luka bera berat) t) dan dan ment mental al.. Hal Hal ini ini dika dikare rena naka kan n terk terkena ena gas gas air air mata mata,, pukul pukulan an,, tendangan, gigitan anjing pelacak dan tembakan sehingga harus mengalami perawatan yang serius.

c.

Perkosa Perkosaan an atau atau bentuk bentuk keke kekeras rasan an seksu seksual al lain lain yang yang seta setara ra Terutama pada Mei 1998, telah terjadi tindak kekerasan seksual termasuk perkosaan yang mengakibatkan sejumlah perempuan mengalami trauma dan penderitaan fisik dan mental. Trauma yang dialami sulit diatasi karena korban tidak berani tampil untuk  menceritakan apa yang dialaminya.

d.

Pengh enghiilanga angan n pak paksa sa Pada bulan Mei 1998, telah terjadi penghilangan secara paksa terhadap 5 (lima) orang yang diantaranya adalah aktifis dan anggota masyarakat yang hingga kini nasib dan kebera keberadaa daanny nnyaa tidak tidak diketa diketahui hui.. Dalam Dalam perist peristiwa iwa ini, ini, negara negara belum belum juga juga mampu mampu menjelaskan nasib dan keberaan mereka.

e.

Peramp Perampasa asan n keme kemerde rdekaa kaan n dan dan kebebas kebebasan an fisik  fisik  Sebagai Sebagai bagian bagian dari dari tindak tindakan an kekeras kekerasan, an, dilakuk dilakukan an pula pula tindaka tindakan n penggel penggeleda edahan, han,  penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melewati  batas-batas kepatutan sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan trauma. Perbuatan ini dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisah dari upaya penundukan secara fisik  dan mental terhadap korban.

11

2.4.3.

  Pemenuh Pemenuhan an Unsur-un Unsur-unsur sur Kejahatan Kejahatan terhadap terhadap Kemanus Kemanusiaan iaan

dan Tanggung Jawab Pidana Serangan

Adany Adanyaa sera serang ngan an yang yang sist sistem emat atis is atau atau melu meluas as terh terhada adap p warg wargaa masy masyar araka akatt merupakan ciri utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari analisis terhadap ketiga rangkai rangkaian an kejadi kejadian an di atas atas disimp disimpulk ulkan an bahwa bahwa telah telah terpenu terpenuhi hi unsurunsur-uns unsur ur kejaha kejahatan tan terhadap terhadap kemanusiaan. kemanusiaan. Di bawah ini kami jabarkan analisis terhadap terhadap serangan serangan beserta beserta konsekuensi pertanggungjawaban pidananya. Serangan yang dilakukan aparat TNI dan POLRI pada tiga rangkaian peristiwa tersebut sangat jelas bukan merupakan serangan dalam pengertian perang. Tetapi serangan dalam dalam penger pengertia tian n “suatu “suatu rangka rangkaian ian perbua perbuatan tan yang yang dilakuk dilakukan an terhada terhadap p pendudu penduduk k sipil sipil seba sebagai gai kelan kelanju juta tan n kebi kebija jaka kan n pengu penguas asaa atau atau kebij kebijaka akan n yang yang berhub berhubun ungan gan denga dengan n organi organisas sasi”, i”, sebagai sebagaiman manaa yang yang dimaks dimaksud ud dalam dalam penjela penjelasan san UU No. 26/2000 26/2000 tentan tentang g Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyerangan terhadap para demonstran pada ketiga peristiwa ini dan di daerahdaerah luar Jakarta tampak tidak terukur dan di luar batas-batas kewajaran (exesive use of  force). force). Sebagaimana Sebagaimana standar operasi pengendalian pengendalian huru-hara penggunaan gas air mata, meriam meriam air dan tembak tembakan an salvo salvo memang memang dilaku dilakukan, kan, akan tetapi tetapi penggun penggunaan aan cara cara itu teruta terutama ma senjat senjataa api dengan dengan peluru peluru karet karet atau atau tajam tajam tetap tetap harus harus dibata dibatasi. si. Pada Pada ketiga ketiga rangkaian peristiwa, para demonstran tak hanya dibubarkan dengan perangkat penghalau, tapi banyak yang diserang secara fisik, ataupun dianiaya, bahkan dalam beberapa kejadian terjadi pelecehan dan serangan seksual, yang menunjukkan operasi pengendalian itu di luar   batas kewajaran. kewajaran. Setidaknya Setidaknya terdapat terdapat dua kasus penganiayaan penganiayaan (Semanggi (Semanggi I dan Semanggi II) yang dilakukan oleh pasukan pengendali demonstrasi sehingga mengakibatkan korban tewas. Pola Pola penyera penyeranga ngan n yang yang terjad terjadii di kampus kampus Trisak Trisakti, ti, di kampus kampus Atmaja Atmajaya ya (yang (yang dikenal dengan peristiwa Semanggi I) dan di jembatan Semanggi (yang dikenal dengan  peristiwa Semanggi II), juga terjadi di daerah-daerah lain akan tetapi tidak terbatas pada

12

  penyerangan penyerangan di sekitar sekitar kampus IKIP Negeri Yogyakarta Yogyakarta yang menyebabkan menyebabkan tewasnya Mozes Gatot Katja, seperti di Purwokerto, Lampung, dan Palembang.

2.4.4.

  Pembent Pembentukan ukan Komisi Komisi Penyelidi Penyelidikan kan Pelanggar Pelanggaran an Hak Asasi  Asasi 

 Manusia Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II  Meskipun DPR RI telah merekomendasikan agar kasus Trisakti dan Semanggi I dan II ditindak lanjuti dengan Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer, namun sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat, tuntutan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat, dan dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan hak asasi asasi manusi manusia, a, dipanda dipandang ng perlu perlu Komnas Komnas HAM melaku melakukan kan penyeli penyelidik dikan an dengan dengan membentuk membentuk Komisi Komisi Penyelidi Penyelidikan kan Pelanggaran Pelanggaran HAM Trisakti, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi Semanggi II. Maka Maka dalam dalam Rapat Rapat Paripu Paripurna rna Komnas Komnas HAM tanggal tanggal 5 Juni Juni 2001 menyepaka menyepakati ti   pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang selanjutnya dituangkan dalam SK Nomor 034/KOMNAS HAM/VII/ 2001 tanggal 27 Agustus 2001.

2.5.

Landasan Hukum Pemben Pembentuk tukan an Komisi Komisi Penyel Penyelidi idikan kan Pelangg Pelanggara aran n Hak Asasi Asasi Manusia Manusia perist peristiwa iwa

Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II didasarkan atas: 1.

Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Repu Republ blik ik Indo Indone nesi siaa Nomo Nomorr 39 Tahu Tahun n 1999 1999 tent tentan ang g Hak Hak Asas Asasii Manusia.

2.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2000 tentang tentang Pengadil Pengadilan an Hak Hak Asasi Asasi Manusia. Manusia.

3.

Keputus Keputusan an Rapat Rapat Pari Paripur purna na Komnas Komnas HAM HAM tangga tanggall 5 Juni 2001. 2001.

4.

Keput Keputus usan an Ketu Ketuaa Komnas Komnas HAM Nomo Nomorr 034/K 034/KOM OMNA NAS S HAM/ HAM/VI VII/ I/200 2001 1 tang tanggal gal 27 Agustu Agustuss 2001 2001 tentan tentang g Pembent Pembentukan ukan Komisi Komisi Penyel Penyelidi idikan kan Pelang Pelanggar garan an Hak Asasi Asasi Manusia peristiwa Trisakti, Semanggi I& II.

13

2.6.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II adalah : 1.

Melakukan Melakukan penyeli penyelidikan dikan dan pemerik pemeriksaan saan terhada terhadap p peristiwa peristiwa yang terjadi terjadi dan dan kasuskasuskasus yang berkaitan

2.

Memi Memint ntaa keter keteran anga gan n pihak pihak-pi -pihak hak kor korba ban n

3.

Memanggil Memanggil dan dan memerik memeriksa sa saksi-s saksi-saksi aksi dan pihak-pi pihak-pihak hak yang yang diduga diduga terli terlibat bat dalam dalam  pelanggaran hak asasi manusia

4.

Mengumpulkan Mengumpulkan bukti-bukt bukti-buktii tentang tentang dugaan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia manusia

5.

Meninjau Meninjau dan mengumpulkan mengumpulkanketera keterangan ngan di tempat tempat kejadian kejadian dan dan tempat tempat lainnya lainnya yang yang dianggap perlu

6.

2.7.

Kegi Kegiat atan an lai lain n yan yang g dian diangg ggap ap per perlu lu

Masa Tugas KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II melaksanakan tugas mulai

tanggal 27 Agustus sampai dengan 27 November 2001 dan dapat diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari apabila dipandang perlu. Hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti dan Semanggi I & II akan diserahkan kepada Sidang paripurna Komnas HAM untuk disahkan sebelum diserahkan kepada penyidik  untuk ditindak lanjuti sampai dengan Pengadilan HAM. Pada saat ini KPP HAM Trisakti dan Semanggi I & II sedang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerjanya yang memenuhi standar  internasional maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

14

Bab III Penutup Penanganan Penanganan dan penyelesaia penyelesaian n kasus Trisakti-Seman Trisakti-Semanggi ggi tidak pernah mendapatkan mendapatkan kepastian hukum. Sepertinya keberadaan UU HAM, Komnas HAM, dan KPP HAM tidak    berday berdayaa mengung mengungkap kap traged tragedii kemanu kemanusia siaan an terseb tersebut. ut. Ironis Ironisnya nya justru justru memunc memunculka ulkan n  perbedaan pendapat. Apakah tragedi berdarah ini termasuk pelanggaran HAM berat atau  bukan. Sebenarnya ada apa dengan aparat penegak hukum kita. Di Indonesia, hukum seperti apa yang dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan  penegakan hak-hak manusia. Tentunya hukum yang benar-benar ditegakkan tanpa harus diwarn diwarnai ai dengan dengan carutcarut-mar marut ut dunia dunia polit politik. ik. Bahkan Bahkan dalam dalam rangka rangka melaks melaksanak anakanny annyaa diperlukan orang-orang yang berani menentang arus. Atau mungkin orang yang telah putus syaraf takutnya menghadapi kedikdayaan penguasa.Demi kaum yang lemah. Semangat negara hukum yang dianut Indonesia bukan hanya sekedar angan. Tetapi, meru merupa paka kan n perny pernyat ataa aan n yang yang haru haruss sela selalu lu menj menjadi adi acua acuan. n. Meng Mengin inga gatt di dala dalamn mnya ya terkandung terkandung rasa hukum, kesadaran kesadaran hukum, dan aspek keadilan.Dalam keadilan.Dalam pelaksanaanny pelaksanaannyaa   pen peneg egak akan an HAM HAM meman emang g buka bukan n hal hal yang ang muda mudah, h, meski eskipu pun n suda sudah h ada ada das dasar  konstitusional. Hal itu disebabkan masih adanya kendala yang terus-menerus membayangi  pelaksanaan HAM. Kendala pertama adalah kendala teknis-prosedural, yang menyangkut   pembuktian secara hukum dan ketersediaan aturan hukum. Kedua, kendala politis yang ditandai ditandai oleh adanya kekuatan kekuatan yang besar untuk menghambat menghambat upaya penyelesaian penyelesaian melalui  pengadilan (Moh. Mahfud MD, 2000). Dalam rangka penegakan HAM pergeseran konsep negara hukum rawan terjadi. Terd Terdap apat at pemb pemben enar aran an seca secara ra kons konsti titu tusi siona onall beru berupa pa unda undangng-und undan ang g atau atau pera peratu tura ran n  perundang-undangan. Akibatnya negara hanya akan menjadi negara undang-undang. Sarat ditungg ditunggangi angi kepenti kepentinga ngan n kelomp kelompok-k ok-kelo elompo mpok k terten tertentu. tu. Oleh Oleh karena karena itu selaya selayakny knyaa

15

Indonesia Indonesia segera menghindar menghindar dari kondisi sekedar mengkambinghita mengkambinghitamkan mkan UU sebagai sebagai alasan dasar kegagalan pengusutan pelanggaran dan kejahatan. Dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah Trisakti-Semanggi bukan tidak  mungki mungkin n paniti panitiaa ad hoc HAM dibent dibentuk. uk. Bukanka Bukankah h di dalam dalam hukum hukum sendir sendirii terdap terdapat at adagium adagium yang yang diteri diterima ma sebaga sebagaii prinsi prinsip p yakni yakni salus salus populi populi suprem supremaa lex yang yang berart berartii keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Setiap tindakan dalam rangka menyelamatkan rakyat serta keutuhan bangsa harus dilakukan oleh negara. Karena tindakan penyelamatan merupakan hukum yang lebih tinggi dari hukum-hukum yang telah ada. Asalkan alasan-alasannya bisa diterima oleh rakyat dan  bukan merupakan tindakan sepihak oleh penguasa. Bagaimana mungkin tragedi Trisakti-Semanggi yang jelas-jelas telah menyebabkan hilangnya nyawa orang, bisa bebas dari upaya hukum. Apapun kendalanya dan tingkat kesulitanny kesulitannyaa tidak menjadi alasan untuk putus asa mengungkap tabir kejahatan kejahatan pelanggar  pelanggar  HAM. Upaya memetieskan suatu tindakan pelanggaran memang bisa ditempuh sebagai alternatif terakhir ketika pelanggaran yang terjadi dianggap sudah terlalu lama berlalu. Itu  pun dengan prasyarat pada saat itu belum ada peraturan yang berlaku. Sedangkan peraturan yang yang ada tidak tidak berlak berlaku u surut. surut. Namun, bukan berart berartii kita kita sebaga sebagaii orang orang yang yang pernah pernah memetik memetik hasil dari upaya para pendahulu bisa berdiam diri. Penegakan hukum harus terus dilakukan. Tragedi Trisakti-Semanggi mungkin telah menjadi sejarah. Namun jangan sampai  penegakan hukum di Indonesia juga hanya menjadi cerita masa lalu. Jangan sampai suatu tindakan pelanggaran terlepas dari kaca mata hukum hanya karena tertutup oleh isu-isu yang sedang hangat beredar atau adanya kepentingan tertentu. Aparat penegak hukum harus terus melebarkan melebarkan sayapnya sayapnya demi mewujudkan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Itu tugas yang jelas diamanatkan pada mereka.

16

Daftar Pustaka Tim Kewarg Kewargane anegar garaan aan SMA. SMA. 2005. 2005.   Kewar Kewargane ganegar garaan aan Untuk Untuk Kelas Kelas XII  . Jakar Jakarta ta:: PT Galaxy Puspa Mega. Tim Kewarganegaraan SMA. 2005. Kewarganegaraan 2005. Kewarganegaraan Untuk Kelas X . Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega. http://www.dephan.go.id/fakta/p_semanggi.htm http://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/semanggi.html http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-11,id.html (Kamis, 17 Juni 2004) http://satudunia.oneworld.net/node/3092 http://suarapembaca.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/29/time/17040 5/idnews/786728/idkanal/471 (Selasa, 29/05/2007 17:04 WIB) http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=487_0_1_0_M81

17