Panduan Rp2i 10 Jan 09

Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi – RP2I

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)

i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... iii

1. PENDAHULUAN............................................................... ......................1 1.1Latar Belakang...........................................................................................................1 1.2 Maksud dan Tujuan...................................................................................................1 1.3 Keluaran.....................................................................................................................2

2. METODOLOGI PENYUSUNAN RP2I.....................................................3 2.1 RP2I Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi).........................................................3 2.2 RP2I Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi).................................................7 2.3 Pemutakhiran RP2I.................................................................................................8

3. JADWAL PENYUSUNAN RP2I............................................................ ...8 4. OUTLINE DOKUMEN RP2I...................................................................11 4.1 Dokumen RP2I - Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi)....................................11 4.2 Dokumen RP2I - Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi)..............................27

LAMPIRAN

ii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 :

Langkah-langkah dalam Penyusunan dan Pemutakhiran RP2I

Gambar 2 :

Jadwal Indikatif untuk Penyusunan RP2I

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1:

Daftar Isi untuk dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) – Tahap I. (Rencana Pengelolaan Irigasi).

Lampiran 2:

Daftar Isi untuk dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) – Tahap II. (Rencana Pengembangan Irigasi).

Lampiran 3:

DAFTAR FORMAT UNTUK RP2I - Tahap I

Lampiran 4:

DAFTAR FORMAT UNTUK RP2I - Tahap II

Lampiran 5:

CONTOH FORMAT- FORMAT UNTUK RP2I (Tahap I)

iii


1.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sesuai dengan Pedoman RP2I, direncanakan agar RP2I ini bisa disusun oleh setiap kabupaten di Indonesia, dimulai dari kabupaten-kabupaten yang mengikuti program PISP, WISMP dan NTB-WRMP. Melalui penyusunan RP2I diharapkan bisa mencapai sasaran-sasaran berikut ini: 1) Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi (Dinas PU/SDA, BAPPEDA, dan Dinas Pertanian), baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini diperlukan supaya program yang dilaksanakan oleh ke-tiga instansi tingkat kabupaten menjadi terfokus dan lebih efektif. Juga, suatu Daerah Irigasi bisa menjadi wewenang instansi pusat, provinsi atau kabupaten, sesuai dengan luasnya serta letaknya terhadap batas administrasi. Oleh karena itu, koordinasi kegiatan antar instansi pemerintah pada tiga tingkat menjadi penting sekali.

2) Peningkatan penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara terpadu, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait bidang irigasi (Dinas PU/SDA, BAPPEDA, Dinas Pertanian, Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A, dan elemen masyarakat baik dari LSM, perguruan tinggi, maupun pengguna jaringan irigasi). Perencanaan terpadu tersebut harus sesuai dengan kondisi yang ada di kabupaten yang bersangkutan (ketersediaan air, lahan, tenaga manusia dan pasar untuk produk pertanian), dan juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial pada kabupaten tersebut. Perencanaan ini bukan merupakan keharusan dari pemberi pinjaman, akantetapi menjadi suatu kebutuhan untuk kabupaten sendiri dalam upaya meningkatkan efisiensi jaringan irigasi serta produksi pertanian.

3) Peningkatan peran Petani Pemakai Air melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif (PPSIP), dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan serta pelaksanaan.

4) Penerapan konsep Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, BAB X (Pasal 65 s/d Pasal 73) mengenai inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evalusai pelaksanaan pengelolaan serta pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

1.2

Maksud dan Tujuan Panduan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan pelaku pengelolaan irigasi lainnya (Kelembagaan Pengelola Irigasi) dalam penyusunan RP2I.

1


Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan irigasi (terutama di tingkat kabupaten/kota) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3

Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Panduan Penyusunan RP2I ini adalah produk perencanaan yang disusun oleh kabupaten, sesuai dengan Pedoman RP2I. Penyusunan RP2I yang pertama kali di suatu kabupaten direncanakan dalam dua tahap: •

Tahap I, berisi Program Pengelolaan Irigasi (termasuk program pengembangan kelembagaan pemerintah di kabupaten yang bersangkutan, program pemberdayaan petani pemakai air, program pengeolaan irigasi serta rencana pendanaan);

•

Tahap II, berisi Program Pengembangan Irigasi (meliputi identifikasi potensi pengembangan irigasi di kabupaten, rencana pengembangan irigasi serta rencana pendanaan untuk 5 tahun kedepan).

Daftar isi untuk RP2I Tahap I dan Tahap II, serta Tabel-Tabel yang digunakan untuk menyusun RP2I Tahap I terdapat dalam Lampiran.

2


2. METODOLOGI PENYUSUNAN RP2I Berikut ini dijelaskan secara singkat langkah-langkah dalam penyusunan RP2I. Gambar 1 memperlihatkan organisasi/petugas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan setiap langkah.

2.1 RP2I Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi) Untuk Tahap I hanya sampai rencana kegiatan pengelolaan irigasi dan dijelaskan sbb: Langkah 1: Membentuk Tim Penyusunan RP2I. Untuk mempermudah koordinasi antara tiga instansi pemerintah yang membidangi Irigasi di kabupaten yang bersangkutan, yaitu Bappeda, Dinas PU/SDA dan Dinas Pertanian, maka RP2I disusun dengan cara membentuk Tim Penyusunan RP2I oleh Bappeda. Tim ini bersifat lintas Dinas. Langkah 2: Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara Level SDA. Sebelum mulai penyusunan RP2I, diperlukan Nota Kesepahaman (MOU) antara instansi Dinas PU/SDA di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, berisi kesepakatan tentang tanggungjawab pengelolaan DI-DI Pemerintah, untuk menjalin kerja sama dan menghindari tumpang tindih dalam pekerjaan. Daftar DI yang dipakai mengacu kepada Keputusan Menteri PU No. 390 tahun 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi. MOU tersebut harus menentukan DI-DI yang akan ditugas-bantukan dari satu tingkat kepada tingkat lain.

Tim Penyusun harus menyiapkan dua macam MoU sbb.: a) MoU antara instansi terkait dalam kabupaten yang bertanggungjawab dalam penyusunan RP2I, pelaksanaan dan pengendalian (difasilitasi oleh Bappeda kabupaten). b) MoU antara kabupaten dan instansi yang terlibat di tingkat provinsi dan pusat (difasilitasi oleh Bappeda kabupaten) sbb: Untuk DI-DI lintas kabupaten, diperlukan MoU antara kabupaten dan provinsi yang berwenang untuk pengelolaan irigasinya; ii. Untuk DI-DI lintas provinsi, diperlukan MoU antara kabupaten, provinsi dan pusat; iii. Untuk DI-DI utuh dalam kabupaten yang menjadi wewenang provinsi atau pusat, juga diperlukan MoU antara kabupaten dan provinsi / pusat. i.

Langkah 3: Pengumpulan Data yang diperlukan untuk RP2I Tahap I. Tim Penyusun mencatat data yang diperlukan, yang akan dikumpulkan oleh 3 Instansi yang membidangi irigasi. Informasi utama yang diperlukan adalah sbb:

3


KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH: (PERDA Irigasi, Strategi Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Infrastruktur, Rencana Tata Ruang di kabupaten, Program Pengembangan Pertanian.

INFORMASI UMUM: (Kondisi fisik dan demografi di kabupaten, kondisi Pertanian, kinerja Komisi Irigasi, peran wanita dalam kegiatan Irigasi).

DATA KEADAAN ASET FISIK IRIGASI PER DI:

(Jenis, kondisi dan tingkat berfungsinya Saluran dan Bangunan Air).

DATA KEADAAN P3A/GP3A/IP3A PER DI: (Jumlah yang sudah dibentuk, Status, dan Kinerja).

DATA KEADAAN PERTANIAN PER KECAMATAN: (Pola Tanam, Produksi dan Produktivitas, Pemasaran, Pendapatan Petani).

Semua data yang diperlukan untuk menyusun RP2I merupakan data sekunder, yang bisa didapat dari dokumen yang sudah ada (seperti Renstra, PSETK dan laporan rutin tentang operasi & pemiliharaan jaringan irigasi), KECUALI untuk data keadaan Aset fisik Irigasi per Daerah Irigasi. Data tersebut merupakan data primer dari inventarisasi aset irigasi yang terbaru, melalui program PAI. Langkah 4: Kajian Kebijakan Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah Tim Penyusun harus mendapatkan dan menkaji instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan, terutama Rencana Tata Ruang. Langkah 5: Menyusun Ringkasan Kebijakan Daerah Bidang Pertanian Bappeda Kabupaten harus membuat ringkasan tentang Kebijakan dan Strategi 5 tahun Pembangunan Daerah Bidang Pertanian yang ada di kabupaten yang bersangkutan, dikutip dari Renstra atau dokumen perencanaan yang lain. Tim Penyusun harus mengkaji kebijakan tersebut sebelum memulai penyusunan RP2I. Langkah 6: Identifikasi Masalah tentang Irigasi di Kabupaten Dinas PU, BAPPEDA, dan Dinas Pertanian kabupaten bersama-sama dengan Komisi Irigasi kabupaten, perwakilan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dan perwakilan elemen masyarakat (LSM dan Perguruan Tinggi) mengadakan Diskusi Identifikasi Masalah tentang Irigasi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemetaan masalah tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi, dan menyamakan persepsi antara Dinas dengan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dan menerima usulan dari P3A/GP3A dan wakil masyarakat.

Dalam hal di kabupaten yang bersangkutan terdapat Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pusat dan/atau kewenangan provinsi, maka pihak kabupaten wajib mengikutsertakan perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/ Balai Wilayah Sungai (BWS) dan/atau perwakilan dari Dinas PU provinsi;

4


Materi yang dibahas dalam Diskusi Identifikasi Masalah, adalah maslah-masalah utama yang terjadi berkaitan dengan keberlanjutan sistem irigasi pada kabupaten yang bersangkutan, dan usulan upaya pemecahannya, sebagai berikut :

a. Gambaran ketersediaan air dalam 5 tahun mendatang, berdasarkan kondisi daerah aliran sungai (DAS) maupun perubahan iklim (dari keterangan BMG setempat); b. Masalah utama tentang penguasaan lahan dan pemilikan lahan sawah irigasi, gambaran tren ketersediaan lahan irigasi dalam 5 tahun mendatang; c. Masalah utama tentang pola tanam, pemasaran hasil produksi pertanian serta pendapatan petani sawah irigasi; d. Masalah utama tentang keadaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), termasuk Dinas yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi, dan kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A); e. Masalah utama tentang penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI); f.

Prioritas Daerah Irigasi untuk program pemeliharaan (berkala) jaringan irigasi dalam 5 tahun mendatang;

g. Prioritas Daerah Irigasi (DI) untuk program rehabilitasi jaringan irigasi dalam 5 tahun mendatang. Langkah 7: Kajian Kebutuhan Pengembangan Kelembagaan di Kabupaten Tim Penyusun harus mengkaji kebutuhan kelembagaan instansi pemerintah yang membidangi irigasi di kabupaten, sehubungan dengan: a. Perkembangan terakhir Redefinisi Tugas untuk kerjasama operasional antar instansi pemerintah daerah, sesuai Peraturan Daerah yang telah disusun oleh provinsi dan kabupaten yang bersangkutan berkaitan dengan PP No. 20 tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007; b. Kebutuhan staff per SKPD, sebagai implikasi dari perubahan tugas tersebut di atas; c. Hasil dari Training Needs Assessment (TNA) yang terakhir, dalam rangka pengembangan SDM. Langkah 8: Penetapan DI-DI Prioritas Komisi Irigasi menetapkan daftar DI prioritas, yang sesuai dengan aspirasi wakil P3A/GP3A. Daftar ini akan menjadi acuan dalam menyusun program dalam RP2I. Langkah 9: Penyusunan Draft RP2I Tahap I Tim Penyusun mengkaji data yang dikumpulkan, dan menyusun draft RP2I sesuai dengan Daftar Isi dan Format pada Pedoman RP2I dan Panduan Penyusunan RP2I ini. Pekerjaan ini mencakup: a) Penyusunan kegiatan untuk program 5 tahun; b) Penyusunan estimasi biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program 5 tahun; c) Penyusunan draft RP2I.

5


Langkah 10: Presentasi Draft RP2I Tahap I di Komir Tim Penyusun mempresentasikan dan membahas draft RP2I Tahap I dengan Komisi Irigasi.

6


2.2 RP2I Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi) Tahap II termasuk penyusunan program dan rencana kegiatan untuk pengembangan irigasi, penetapan RP2I oleh Bupati, dan penyampaian RP2I kepada GP3A, dan dijelaskan sbb:

Langkah 1: Pengumpulan Data yang diperlukan untuk RP2I Tahap II. Tim Penyusun mencatat data yang diperlukan, yang akan dikumpulkan oleh 3 Instansi yang membidangi irigasi. Informasi utama yang diperlukan adalah Rencana Tata Ruang yang ada di kabupaten, Rencana Induk (Pola) PSDA wilayah sungai yang ada di kabupaten, program pengembangan pertanian yang berlaku di kabupaten, data tentang keberadaan dan kondisi prasarana pendukung kegiatan irigasi yang ada, dan data harga satuan untuk pelaksanaan fisik yang berlaku di kabupaten. Langkah 2: Kajian Kebutuhan Pengembangan bidang Pertanian di Kabupaten Tim Penyusun harus mengkaji program kabupaten yang sudah ada tentang pengembangan bidang pertanian, dan menyusun ringkasannya sebagai acuan untuk penyusunan program pengembangan irigasi. Langkah 3: Kajian Potensi Pengembangan Irigasi di Kabupaten Tim Penyusun harus mengkaji rencana induk pengelolaan Sumber daya Air di wilayah sungai (Pola PSDA-WS) yang relevan untuk wilayah lahan irigasi yang ada di kabupaten, untuk mempertimbangkan potensi sumber daya air yang ada yang mendukung pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi. Kegiatan ini juga harus termasuk kajian rencana tata ruang kabupaten, untuk memastikan kesesuaian rencana pengembangan irigasi dengan rencana penggunaan lahan untuk perluasan pemukiman atau industri pada masa mendatang. Dari kajian tersebut, dibuat daftar DI yang potensial untuk dikembangkan (termasuk DI baru dan DI yang dapat ditingkatkan), daftar kegiatan serta program pelaksanaan. Langkah 4: Penyusunan Rencana Pembiayaan 5 Tahun untuk Pelaksanaan RP2I Dari program pengembangan jaringan irigasi, dibuat estimasi biaya untuk pelaksanaan selama 5 tahun ke depan. Disusun kompilasi biaya untuk semua kegiatan RP2I yang direncanakan dalam periode 5 tahun, termasuk program-program yang ada dalam RP2I Tahap I. Langkah 5: Kajian Finansial terhadap Rencana Pembiayaan RP2I Dibuat kajian kelayakan finansial terhadap total biaya hasil kompilasi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan spreadsheet komputer yang sudah disediakan dari program PISP. Langkah 6: Penyusunan draft RP2I Tahap II

7


Tim Penyusun menyusun draft RP2I sesuai dengan Daftar Isi dan Format pada Pedoman RP2I dan Panduan Penyusunan RP2I ini. Langkah 7: Presentasi draft RP2I Tahap II di Komisi Irigasi Tim Penyusun mempresentasikan dan membahas draft RP2I Tahap II dengan Komisi Irigasi. Wakil-wakil dari GP3A hadir dalam diskusi ini, sebagai anggota Komisi Irigasi. Langkah 8: Penyusunan Final RP2I (Tahap I + II) Setelah pembahasan dengan Komisi Irigasi, Tim Penyusun memperbaiki naskah RP2I bila perlu, dan membuat versi Final, yang berisi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pengembangan Irigasi. Langkah 9: Penetapan RP2I dengan SK Bupati RP2I versi final ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, yang diproses oleh Bappeda kabupaten. Langkah 10: Penyampaian RP2I kepada GP3A di Kabupaten. Setelah ditetapkan oleh Bupati, RP2I disampaikan kepada GP3A-GP3A yang ada di kabupaten melalui rapat antar instansi pemerintah yang membidangi irigasi dan wakilwakil dari GP3A.

2.3 Pemutakhiran RP2I Setelah RP2I ditetapkan, pelaksanaannya perlu dievaluasi tiap akhir tahun. Bila perlu, program direvisi dan RP2I disesuaikan. Pekerjaan ini mencakup kegiatan berikut ini: Langkah 1: Evaluasi Pelaksanaan RP2I tahun sebelumnya, oleh Tim Penyusun RP2I, berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi irigasi (tingkat kabupaten, provinsi dan pusat), serta P3A/GP3A. Langkah 2: Pemutakhiran Inventarisasi Aset Irigasi, oleh Dinas PU/SDA kabupaten, dengan melibatkan P3A/GP3A, Juru Pengairan dan Pengamat Pengairan. Langkah 3: Revisi DI-DI Prioritas bila perlu, oleh Komisi Irigasi. Langkah 4: Revisi Program Kerja dan Biaya Tahunan, oleh Tim Penyusun RP2I. Langkah 5: Revisi Dokumen RP2I, oleh Tim Penyusun RP2I.

3.

JADWAL PENYUSUNAN RP2I

Jadwal indikatif untuk penyusunan RP2I Tahap I dan Tahap II dalam periode 2 tahun dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

.

8


Gambar 1 : Langkah-langkah dalam Penyusunan dan Pemutakhiran RP2I . Penyusunan RP2I Tahap I Pemutakhiran RP2I (Setiap Tahun) Tugas

Penyusunan RP2I (Setiap 5 Tahun) Tugas Organisasi / Petugas yang Bertanggung Jawab

1

2

3

4

5

6

7

Membentuk TIM Penyusun RP2I lintas Dinas

Penyusunan MOU Pengel. DI antara level SDA

Pengumpulan Data yang diperlukan untuk RP2I

Kajian Kebijakan Daerah, Rencana Tata Ruang

Menyusun Ringkasan Kebijakan Daerah Bidang Pertanian

Diskusi Identifikasi Masalah tentang Irigasi

Kajian Kebutuhan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten

8

9

Penetapan DIDI Prioritas

Penyusunan Draft RP2I







Kegiatan yang melibatkan MIS :

9

10 Presentasi Draft RP2I di Komir

11

12

13

1

2

3

4

5

Penyusunan Draft Final RP2I

Penetapan Surat Keputusan Bupati

Penyampaian RP2I kepada GP3A

Evaluasi Pelaksanaan RP2I tahun lalu

Pemutakhiran Inventarisasi Aset Irigasi

Revisi DI-DI Prioritas

Revisi Program Kerja dan Biaya Tahunan

Revisi Dokumen RP2I













1. KPI di Kabupaten:

X

Diskusi Identifikasi Masalah tentang Irigasi

X

Terlibat

X

Menyusun Ringkasan Kebijakan X Daerah Bidang Pertanian

Terlibat

X

Komisi Irigasi Kabupaten

TIM Penyusun RP2I

Bapeda Kabupaten

X

X


Kajian Penyusunan Pengumpulan Kebijakan MOU Pengel. DI Data yang X X Daerah, antara level diperlukan untuk Rencana Tata SDA RP2I Ruang

X

Terlibat

Dinas PU/SDA Kabupaten

X

Terlibat

Dinas Pertanian Kabupaten

X

Terlibat

P3A/GP3A/IP3A

X

X

Terlibat

X

Penetapan DIDI Prioritas

Kajian Kebutuhan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

Terlibat

X

Terlibat

X

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Presentasi Penyusunan Penyusunan X Draft RP2I di X Draft Final Draft RP2I Komir RP2I

X

Penetapan Surat Keputusan Bupati

X

Revisi DI-DI Prioritas

X

Evaluasi Pelaksanaan RP2I tahun lalu

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

Terlibat

X


X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Pemutakhiran Inventarisasi Aset Irigasi

X

Terlibat

Juru Pengairan

X

Terlibat

Pengamat Pengairan

X

Terlibat

Revisi Program Revisi X Kerja dan Biaya X Dokumen RP2I Tahunan

2. KPI di tingkat Pusat dan Provinsi: Dinas SDA Provinsi (*)

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

Direktorat SDA Pusat (*)

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

X

Terlibat

Balai Besar Wilayah Sungai

Catatan:

*

Kegiatan di Pusat dan Provinsi termasuk kegiatan oleh instansi Pertanian dan Bapeda/BAPENAS.

9


Gambar 2 : Jadwal Indikatif untuk Penyusunan RP2I Langkah

Tahap I

Kegiatan


2

Penyusunan MOU Pengelolaan DI antara level SDA

3

Pengumpulan Data yang diperlukan untuk RP2I Tahap I.

4

Kajian Kebijakan Daerah dan Rencana Tata Ruang

5

Menyusun Ringkasan Kebijakan Daerah Bidang Pertanian

6

Diskusi Identifikasi Masalah tentang Irigasi di Kabupaten

7

Kajian Kebutuhan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah di Kabupaten.

8

Penetapan DI-DI Prioritas

9

Penyusunan Draft RP2I Tahap I.

Langkah

Feb

Mar

Apr

Mei

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Penyusunan RP2I Tahap I

1

10

Tahun Pertama Jan

Presentasi Draft RP2I Tahap I di Komir

Kegiatan

Tahun Kedua Jun

Jul

Tahap II Penyusunan RP2I Tahap II 1

Pengumpulan Data yang diperlukan untuk RP2I Tahap II.

2

Kajian Kebutuhan Pengembangan Bidang Pertanian

3

Kajian Potensi Pengembangan Irigasi

4

Penyusunan Rencana Pembiayaan 5 Tahun untuk pelaksanaan RP2I.

5

Kajian Finansial terhadap Rencana Pembiayaan RP2I.

6

Penyusunan Draft RP2I Tahap II

7

Presentasi Draft RP2I Tahap II di Komir

8

Penyusunan Final RP2I Tahap I + II

9

Penetapan RP2I dengan Surat Keputusan Bupati

10


10


4. OUTLINE DOKUMEN RP2I 4.1

Dokumen RP2I - Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi)

Daftar Isi untuk RP2I - Tahap I dapat dilihat pada Lampiran 1. Informasi dan Program disajikan dalam Tabel-Tabel seperti yang didaftar dalam Lampiran 3. Contoh Format untuk Tabel-tabel tersebut diberikan dalam Lampiran 5. Berikut ini terdapat penjelasan tentang penyusunan setiap Bab dalam RP2I Tahap I. ========================================================================

Bab 1: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Disini dapat diuraikan latar belakang penyusunan RP2I pada kabupaten yang bersangkutan, tahun penyusunannya dan nama-nama anggota Tim Penyusun RP2I.

1.2 Ringkasan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Bidang Pertanian Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk penyusunan RP2I ini, dibuat ringkasan informasi umum, dan dituangkan dalam FORMAT 1.01. Informasi umum menggambarkan kondisi umum pertanian di kabupaten, status Perda tentang Irigasi, status dan keanggotaan Komisi Irigasi, serta jumlah P3A/GP3A/IP3A yang telah dibentuk dan status hukumnya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan mengenai luas areal pertanian (sawah irigasi dan sawah tadah hujan), serta tingkat produksi padi rata-rata, dan program SRI yang dilaksanakan, dibuat ringkasan Kondisi Pertanian per kecamatan, dan dituangkan dalam FORMAT 1.02. Tabel ini menggambarkan total luas sawah irigasi yang ada dalam kabupaten, produksi padi rata-rata tiap kecamatan, dan dibandingkan dengan hasil produksi padi yang telah dicapai melalui program SRI di kabupaten. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah tentang bidang Pertanian yang sudah ada dibuat ringkasannya oleh BAPPEDA Kabupaten, dan dituangkan dalam FORMAT 1.03. Strategi dan kebijakan ini harus dijadikan acuan dan memberi arahan kepada Tim Penyusun dalam penyusunan RP2I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 2: GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN IRIGASI 2.1 Kondisi Geografis 2.1.1 Topografi Gambaran umum kondisi lahan di kabupaten yang bersangkutan (datar atau berbukit, kemiringan lahan, dll). Informasi ini disajikan secara singkat, ditambah Tabel, atau peta bila data sudah tersedia.

11


2.1.2 Cuaca dan Musim Gambaran umum kondisi cuaca di kabupaten yang bersangkutan (distribusi hujan sepanjang tahun, musim hujan, curah hujan rata-rata, dll). Data iklim bulanan dapat diperoleh dari BMG/Balai SDA/Stasiun meteorologi Pertanian Kecil. Data curah hujan bulanan dapat diperoleh dari Balai SDA, Dinas PU-SDA atau Proyek khusus. Data yang dikumpulkan dianalisa untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan curah hujan di kabupaten ybs, serta wilayah yang mendapat iklim yang sesuai untuk budidaya padi, atau lebih sesuai untuk tanaman lain. Data curah hujan bulanan untuk beberapa stasiun yang dipilih yang mempunyai data cukup lengkap dapat dipresentasikan dalam bentuk Tabel dan Grafik curah hujan bulanan rata-rata. Perubahan iklim menjadi fenomena yang penting untuk dipertimbangkan. Pada wilayah pesisir, trend peningkatan elevasi laut pasang mulai menimbulkan abrasi tanah pantai, dan juga berpengaruh pada efektifitas sistem drainase pada Daerah Irigasi di wilayah datar dekat laut. Pada wilayah perbukitan, terjadi peningkatan intensitas curah hujan, yang mengakibatkan banjir pada sungai dan erosi tanah dalam DAS. Kedua hal ini berpengaruh kepada kapasitas bendung-bendung irigasi yang ada, dan fasilitas pencegahan masuknya lumpur pada saluran induk (kantong lumpur). Pada bab ini perlu diidentifikasikan dampak yang mungkin akan terjadi akibat perubahan cuaca di kabupaten yang bersangkutan. 2.1.3 Sumber Air (SWS) Nama SWS (satuan wilayah sungai) yang ada di kabupaten yang bersangkutan, berserta nama-nama sungai utama (disajikan dalam Tabel). Lihat FORMAT 2.01. Penjelasan tentang keberadaan waduk yang dipakai untuk menyuplai air irigasi. Apabila data pendukung memungkinkan dapat juga mencantumkan daftar mata air dan cekungan air tanah. 2.1.4 Keadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Gambaran umum kondisi DAS yang ada di kabupaten yang bersangkutan. Informasi tentang keberadaan lahan kritis dapat diperoleh dari Balai Pengelolaan Hutan/ Dinas Kehutanan kabupaten/ Bappeda kabupaten. Data dapat disajikan dalam bentuk Tabel atau peta, bila sudah tersedia. 2.1.5 Ketersediaan Air untuk Irigasi Informasi tentang ketersediaan air permukaan untuk irigasi (data tentang kuantitas dan kualitas). Penjelasan tentang trend ketersediaan air pada 5 tahun terakhir, berkaitan dengan keadaan DAS. Informasi tentang wilayah potensi air tanah, dari Bappeda/ Dinas PU, disajikan dalam bentuk Tabel atau peta, bila sudah tersedia. 2.1.6 Kelas Kesesuaian Lahan untuk Irigasi Kelas Kesesuaian Lahan untuk irigasi adalah kelas kemampuan lahan yang memberikan gambaran tentang jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan.

12


Data tersebut dapat diperoleh dari Dinas Pertanian, Bappeda kabupaten, atau Badan Litbang Pertanian. Data dapat disajikan dalam bentuk Tabel atau peta, bila sudah tersedia.

2.2 Kondisi Demografi Pada sub-bab ini digambarkan secara umum keadaan demografi di kabupaten, yang dapat diperoleh dari data sekunder. Sebagai sumber informasi, dapat diperoleh dari buku “Kabupaten Dalam Angka”, laporan tahunan data “Potensi Desa dan Kecamatan” yang merupakan hasil sensus pertanian (sebagai contoh: buku yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS)), atau sumber data dan informasi lainnya. 2.2.1 Jumlah, Kepadatan dan Pendidikan Penduduk Pada sub-bab ini digambarkan mengenai jumlah penduduk di kabupaten berdasarkan jenis kelamin dan usia produktif, tingkat kepadatan penduduk dan tingkat pendidikannya. Data merupakan data sekunder, dan disajikan dalam bentuk Tabel. Bila data tersedia, data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam Tabel, dengan gambaran trend dalam Grafik. 2.2.2 Mata Pencaharian dan Tingkat Kemiskinan Pada sub-bab ini digambarkan mengenai mata pencaharian dan jumlah penduduk miskin. Data merupakan data sekunder, dan disajikan dalam bentuk Tabel. 2.2.3 Peran Wanita dalam Kegiatan Irigasi Pada sub-bab ini digambarkan sejauh mana keterlibatan dan peran wanita dalam kegiatan pengelolaan irigasi dalam kabupaten yang bersangkutan.

2.3 Kondisi Sistem Irigasi Sub-bab ini menggambarkan tentang kondisi sistem irigasi yang meliputi kondisi fisik prasarana irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya manusianya, mencakup : 2.3.1 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Menggambarkan kinerja dari pengelola irigasi, yaitu : • • • •

Tugas dan Organisasi Dinas yang membidangi irigasi; SDM pada Dinas yang membidangi irigasi; Komisi Irigasi; Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A). 1) Tugas dan Organisasi Dinas yang Membidangi Irigasi Berupa uraian tentang lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi di kabupaten, yaitu Bappeda, Dinas PU/SDA dan Dinas Pertanian (lampirkan gambar struktur organisasi dari masing-masing Dinas). Uraian itu meliputi kegiatan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan irigasi, sesuai dengan role sharing yang dikeluarkan oleh BAPPENAS. 2) Status Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Kabupaten

13


Berupa uraian kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi dan analisa jabatan untuk masing masing unit kerja pada Dinas PU/SDA dan Dinas Pertanian, jumlah pegawai yang ada dan tingkat pendidikannya, serta berapa diantaranya akan mencapai usia masa pensiun dalam periode 5 tahun mendatang. Data disajikan menggunakan FORMAT 2.02. 3) Informasi & Kinerja Komisi Irigasi Disini yang perlu diinformasikan adalah keberadaan Komisi Irigasi kabupaten (Komir), apakah sudah terbentuk atau belum. Kalau Komir sudah terbentuk bagaimana aktivitasnya, apakah sesuai dengan tupoksinya. Apabila Komir belum terbentuk, perlu dijelaskan kapan akan dibentuk dan kegiatan tindak lanjut dalam upaya peningkatan kinerja Komir. Untuk lebih jelasnya, perlu dilampirkan struktur organisasi Komisi Irigasi. 4) Informasi & Kinerja P3A/GP3A Disini yang perlu diinformasikan adalah berapa jumlah P3A/GP3A/IP3A dalam kabupaten yang seharusnya dibentuk (berdasarkan dari luas dan jumlah DI), dan berapa yang sudah terbentuk, serta bagaimana status hukumnya dan kinerjanya. Data tersebut dapat diperoleh dari Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten, dan disajikan menggunakan FORMAT 2.03. 2.3.2 Aset Fisik Irigasi Menggambarkan kondisi aset fisik jaringan irigasi dan prasarana pendukungnya di kabupaten secara umum, yang meliputi : jumlah Daerah Irigasi (DI), luas lahan, laju alih fungsi, kondisi dan fungsi jaringan irigasi maupun prasarana pendukungnya, yang terdiri dari : 1) Kondisi Daerah Irigasi (DI) Disini disiapkan data tentang semua DI yang ada dalam Kabupaten, diringkas menggunakan FORMAT 2.04. Data primer harus diambil dari Dinas PU/SDA. Data ini mencakup daftar semua DI, lokasi DI menurut nama DAS, luas DI (baku dan fungsional), klasifikasi utuh dalam kabupaten atau lintas kabupaten, wewenang pengelolaan setiap DI (Pusat, Provinsi atau Kabupaten) pola tanam dan intensitas tanam, dan tahun pelaksanaan inventarisasi aset fisik jaringan irigasi yang terbaru. Pada kolom terakhir tabel data, diinformasikan apakah Dinas PU/SDA sudah memiliki Skema Jaringan Irigasi pada tiap DI. 2) Kondisi Jaringan Irigasi Perlu disusun laporan tentang aset-aset jaringan irigasi per DI dengan kondisinya. Diperlukan 2 laporan: yang pertama melaporkan kondisi aset pada tahun pembuatan RP2I yang pertama, berdasarkan survey/inventarisasi aset bila sudah tersedia, dan yang kedua tentang tingkat kondisi aset yang diperkirakan akan dicapai pada akhir periode perencanaan 5 tahun untuk RP2I, dengan asumsi bahwa semua investasi yang direncanakan dapat terealisasi. Untuk pemutakhiran RP2I selanjutnya, laporan kondisi aset harus termasuk data tentang kondisi pada 5 tahun terakhir untuk menunjukkan perubahan kondisi aset sejak periode RP2I yang terakhir. Untuk lebih jelas, menggunakan FORMAT 2.05A. 3) Fungsi dan Tingkat Pelayanan Jaringan Irigasi Tingkat berfungsi dari semua aset perlu diukur terhadap Tingkat Pelayanan (Level of Service = LoS) yang menjadi sasaran.

14


Pada tingkat DI, sasaran LoS yang sederhana adalah Intensitas Tanam total dalam satu tahun. Berfunsinya jaringan irigasi diukur dengan menilai sejauh mana jaringan irigasi dapat membawa dan mendistribusikan air yang diperlukan kepada semua petani untuk memenuhui sasaran intensitas tanam tersebut. Untuk bangunan-bangunan pembawa dan saluran, sasaran LoS adalah kapasitas debit yang diperlukan untuk mencapai sasaran intensitas tanam. Berfungsinya aset ini diukur dengan menilai sejauh mana aset tersebut dapat mengalirkan dan mengatur debit sasaran tersebut. Untuk fasilitas pendukung, LoS dan tingkat berfungsinya aset dinilai terhadap tugas aset tersebut (yang mungkin tidak berdampak pada LoS jaringan irigasi). Contoh: sebuah jembatan jalan desa harus bisa membawa kendaraan tunggal melintasi saluran tanpa mempengaruhi aliran air dalam saluran; ini tidak berdampak langsung pada LoS untuk jaringan irigasi kecuali lebar jembatan terlalu sempit, atau jembatan telah roboh dan mengganggu aliran air. Oleh karena itu, tingkat berfungsinya jembatan tersebut dinilai terhadap kapasitasnya (lebarnya cukup atau tidak) dan kekuatannya (bisa atau tidak menerima beban dari kendaraan lalu lintas perdesaan). Tingkat Pelayanan (LoS) dapat ditentukan pada 3 (tiga) tingkatan : Tingkat Kabupaten DI Aset

Tingkat Pelayanan ( LoS) yang ditargetkan Produksi pertanian dan/atau luas tanam sawah irigasi total Intensitas tanam total per tahun o Banunan pengatur: tingkat pengaturan o Bangunan pembawa & Saluran: kapasitas debit

Fasilitas pendukung: pengelolaan yang diperlukan untuk mencapi LoS untuk DI. Tingkat fungsi dari setiap aset diukur dengan memakai 4 (empat) kategori (baik s/d tidak berfungsi sama sekali). o

Pada tingkat kabupaten dan DI, tingkat berfungsinya aset terhadap LoS dapat diukur (realisasi luas tanam total dibandingkan dengan luas rencana). Untuk aset bangunan dan saluran, aspek fungsi dinilai secara subjektif oleh P3A/GP3A/ IP3A. Misalnya untuk suatu bangunan pengatur dapat ditanya ”tahun lalu sasaran intensitas tanam dihilir bangunan ini adalah ... %; apakah sasaran ini dicapai, dan kalau tidak, apakah bangunan ini yang menimbulkan masalah?” Diperlukan 2 laporan: yang pertama melaporkan tingkat fungsi pada tahun pembuatan RP2I yang pertama, berdasarkan survey/inventarisasi aset bila sudah tersedia, dan yang kedua tentang tingkat fungsi aset yang diperkirakan akan dicapai pada akhir periode perencanaan 5 tahun untuk RP2I, dengan asumsi bahwa semua investasi yang direncanakan dapat terealisasi. Untuk pemutakhiran RP2I selanjutnya, laporan fungsi aset harus termasuk data tentang fungsi pada 5 tahun terakhir untuk menunjukkan perubahan tingkat fungsi aset sejak periode RP2I yang terakhir.

15


Untuk lebih jelas, menggunakan FORMAT 2.05B. 4) Keadaan Prasarana Pendukung Di sub-bab ini dijelaskan mengenai jumlah dan kondisi dari prasarana pendukung milik pemerintah yang ada, meliputi : kantor, perumahan dan kendaraan, dan dibuat tabel menggunakan FORMAT 2.05D. Data primer harus diambil dari Dinas PU/SDA. 2.3.3 Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) Penyediaan Dana pengelolaan Irigasi dapat memberi gambaran mengenai kebutuhan dan kecukupan untuk pendanaan dan sumber pendanaan untuk pengelolaan irigasi. 1) Sumber Dana Pengelolaan Irigasi Disini perlu dijelaskan tentang sumber dana yang dapat dipakai untuk pengelolaan irigasi, mis. APBD propinsi/kabupaten, APBN maupun ABLN. 2) Tingkat Pembiayaan O&P Irigasi selama 5 Tahun Terakhir. Dijelaskan perkembangan biaya O&P Irigasi selama 5 tahun terakhir yang disediakan oleh pemerintah untuk jaringan utama, dalam FORMAT 2.06A, dan O&P tersier oleh petani dalam FORMAT 2.06B. 3) Alokasi DPI terhadap AKNPI Dari data dalam butir (2) diatas, dijelaskan berapa perbandingan alokasi dana pengelolaan irigasi (DPI) yang disediakan oleh pemerintah terhadap Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI). Sebutkan alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. 2.3.4 Kerangka Peraturan Perundangan Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan irigasi, Pemerintah Daerah perlu menyusun suatu PERDA, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bila perlu. Sub-bab ini menggambarkan status PERDA tentang Irigasi di kabupaten ybs pada saat ini.

2.4 Pendapatan Petani Dalam analisa diuraikan perkembangan sektor pertanian kabupaten dengan satuan analisa kecamatan, karena data biasanya tersedia menurut desa/kecamatan, bukan per DI. Mengenai referensi lahan dalam uraian selalu pada lahan sawah beririgasi apabila data tersedia, selanjutnya diuraikan untuk total lahan sawah dan lahan tegalan/kering. Data sekunder untuk keperluan ini antara lain dapat diambil dari data “Kabupaten Dalam Angka”, data statistik pada Dinas Pertanian, data statistik yang dikumpulkan oleh BPS kabupaten, seperti data Sensus Pertanian, Sensus Penduduk, SUSENAS, data Survey Pertanian kerja sama BPS dan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, dan informasi dari PSETK. 2.4.1 Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Irigasi 1. Dalam bagian ini diulas data mengenai penguasaan lahan irigasi (terdiri dari lahan milik, sewa, sakap dan gadai) dan kepemilikan lahan (milik yang digarap sendiri, disewakan, disakapkan, atau digadaikan kepada pihak lainnya).

16


2. Data sekunder untuk keperluan ini diambil dari data Statistik Sensus Pertanian yang terakhir dilakukan tahun 2003, apabila data ini belum tersedia di BPS kabupaten. Mestinya data Sensus Pertanian 1993 sudah ada, data ini bisa digunakan dan data ini dikeluarkan oleh BPS kabupaten bersangkutan. Data ini bisa diminta pada BPS kabupaten. 3. Dalam data Sensus Pertanian ini ada data mengenai penguasaan dan pemilikan lahan sawah dan lahan kering/tegalan, dan juga data mengenai distribusi pemilikan dan penguasaan lahan. Data Sensus ini mencakup jumlah rumah tangga pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 4. Perkembangan rumah tangga pertanian perlu diuraikan. Demikian juga dengan data rumah tangga buruh tani yang tersedia pada Sensus Pertanian. 2.4.2 Pola Tanam dalam 5 Tahun Terakhir 1. Data ini dapat diperoleh dari Dinas Pertanian dan juga BPS kabupaten. Disini diuraikan perkembangan/perubahan pola tanam selama lima tahun terakhir. Jika terjadi perubahan supaya disebutkan penyebab terjadinya perubahan tersebut, misalnya karena perubahan penyediaan air, perubahan permintaan pasar, atau adanya perubahan lainnya yang mendorong petani merubah pola tanamnya. 2. Dalam data Survey Pertanian yang dikumpulkan oleh BPS dan mungkin juga dikumpulkan oleh Dinas Pertanian, dikemukakan data luas tanam bulanan, luas panen bulanan, dan produksi per musim tanam untuk tanaman padi sawah, palawija, dan hortikultura. Untuk padi sawah perlu diperinci menurut lahan sawah beririgasi dan sawah lainnya beserta analisanya. Data disajikan menggunakan FORMAT 2.07. 2.4.3 Produksi dan Produktivitas Disini supaya diuraikan perkembangan produksi dan produktivitas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan (mis. semangka, melon) yang ditanam dilahan sawah beririgasi selama lima tahun terakhir per kecamatan dalam kabupaten beserta analisanya. Jika terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, supaya disebutkan penyebab terjadinya perubahan tersebut. Data disajikan dalam FORMAT 2.08. 2.4.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1. Berupa uraian perkembangan pengolahan dan pemasaran hasil lahan pertanian beririgasi selama lima tahun terakhir. Bila terjadi perubahan supaya diuraikan penyebab terjadinya perubahan tersebut. 2. Diuraikan juga perkembangan peralatan pengolahan hasil pertanian, termasuk adanya bantuan peralatan dari pemerintah selama 5 tahun terakhir. Kalau ada program bantuan peralatan pengolahan hasil yang diberikan oleh pemerintah supaya disebutkan sumber pendanaannya, dan bagaimana pengelolaannya di tingkat petani serta dampak dari pemberian peralatan ini. 2.4.5 Pendapatan dan Pola Pendapatan Petani Sawah Irigasi

17


Data mengenai pendapatan dan pola pendapatan petani di lahan sawah beririgasi bisa didapatkan dari dokumen PSETK yang pernah disiapkan. Data disajikan menggunakan FORMAT 2.09.

2.5 Ringkasan Masalah dan Upaya Pemecahannya Dari hasil Diskusi Identifikasi Masalah dengan Komisi Irigasi, Dinas yang membidangi irigasi, Petani (P3A/GP3A/IP3A) dan perwakilan masyarakat, serta data dan informasi yang digambarkan mulai dari sub-bab 2.1 s/d 2.4, dibuatkan suatu ringkasan identifikasi masalah, dan disusun dalam bentuk matriks bersama upaya pemecahannya dan instansi yang bertanggung jawab. Informasi ini dipakai sebagai dasar penyusunan program dalam RP2I. Informasi disajikan menggunakan FORMAT 2.10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 3:

RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI

3.1 Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah 3.1.1 Redefinisi Tugas untuk Kerjasama Operasional antar Instansi Pemerintah Sub-bab ini berisi uraian mengenai pelaksanaan dan hasil upaya melaksanakan redefinisi tugas perangkat daerah kabupaten yang membidangi irigasi dan yang memiliki kaitan fungsi dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi di kabupaten yang bersangkutan, termasuk gambaran mengenai tata cara koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah tersebut. Redefinisi tugas yang dimaksud merupakan perumusan kembali tugas pokok dan fungsi, termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang membidangi irigasi untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20/2006 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan (Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif; Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemelihgaraan Jaringan Irigasi, dan Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3. Informasi yang diuraikan setidaknya meliputi : • • •

Perkembangan terakhir pelaksanaan proses perumusan kembali tugas perangkat daerah; Produk hukum yang telah dilahirkan di tingkat kabupaten menyangkut tugas perangkat daerah hasil perumusan kembali (Perda/SK Bupati); Perubahan-perubahan penting dalam tugas, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten sebagai hasil redefinisi tugas.

3.1.2 Pengembangan SDM di Instansi Pemerintah Daerah Sub-bab ini berisi uraian mengenai rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai implikasi dari perubahan tugas perangkat daerah yang membidangi irigasi setelah dilakukan perumusan kembali. Rencana pengembangan SDM tersebut setidaknya meliputi informasi mengenai :

18


• • •

Jumlah kebutuhan rekrutmen staf per SKPD, dan program rekrutmen dalam 5 tahun; Bentuk-bentuk kegiatan pengembangan SDM yang akan dilaksanakan dan sasarannya; Tahapan dan jadwal waktu rencana pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun.

Program disajikan menggunakan FORMAT 3.01. 3.1.3 Kebutuhan Pelatihan SDM di Instansi Pemerintah Daerah Sub-bab ini menguraikan secara khusus rencana pelatihan sebagai bagian dari rencana pengembangan SDM di instansi-instansi pemerintah (sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 3.1.2). Informasi yang diuraikan setidaknya meliputi : • • • •

Gambaran umum kondisi kemampuan dan kesiapan staf dalam menjalankan tugastugasnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif; Jenis-jenis pelatihan yang akan diselenggarakan dan sasarannya; Jumlah staf/personil dan instansinya yang akan dilatih; Tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan pelatihan selama 5 tahun.

Program juga disajikan menggunakan FORMAT 3.01.

3.2 Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air Sub-bab ini menjelaskan tentang program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Referensi yang bisa digunakan antara lain adalah: o o o

Permen PU No. 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3 Panduan Pendampingan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tahun 2007; Panduan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Kelembagaan (PSETK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tahun 2007.

3.2.1 Program Pendampingan Masyarakat Pada sub-bab ini mengambarkan : • • • •

Tugas Pendampingan (Aspek Kelembagaan, Teknik, Ekonomi) oleh TPM dan KPL; Fasilitasi Penyusunan program kerja P3A/GP3A/IP3A; Program pengadaan TPM dalam 5 tahun mendatang, serta biaya untuk gaji dll; Peningkatan kapasitas TPM/KTPM dan KPL antara lain melalui Pelatihan pelatihan, Workshop, dll.

Program disajikan menggunakan FORMAT 3.03. 3.2.2 Pengumpulan Data dan Penyusunan PSETK Pada sub-bab ini mengambarkan : a. Pengumpulan Data. • Jenis dan sumber data, meliputi indikator aspek sosial, ekonomi, teknis, dan aspek kelembagaan.

19


•

Teknik pengumpulan data dilakukan secara partisipatif melalui penelusuran jaringan, observasi, dan wawancara dengan masyarakat petani dengan dibantu instrumen isian PSETK yang telah disediakan.

b. Penyusunan PSETK : Pada uraian ini mengambarkan : Penentuan waktu dan lokasi penyusunan PSETK, Metode pendekatan, proses pelaksanaan, pelaporan dan updating PSETK. Program juga disajikan menggunakan FORMAT 3.03.

20


3.2.3 Pengembangan P3A/GP3A/IP3A Pada sub-bab ini menjelaskan tentang kebutuhan P3A/GP3A/IP3A, jumlah P3A/GP3A/ IP3A yang sudah terbentuk, serta program fasilitasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A, bersama biaya yang diperlukan setiap tahun selama 5 tahun mendatang. Program fasilitasi pembentukan P3A/GP3A disajikan menggunakan FORMAT 3.02A dan 3.02B. Pelatihan P3A/GP3A/IP3A dapat dikelompokan dari tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek teknis, dan aspek ekonomi. Pelatihan ini akan dilaksanakan oleh dua instansi, Dinas Pertanian dan Dinas PU/SDA, sesuai dengan kewewenangnya. Jenis pelatihan yang dapat direncanakan termasuk: 1. Pelatihan oleh Dinas Pertanian: • Penguatan kelembagaan P3A; • Penguatan kelembagaan GP3A/IP3A; • Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman; • Sistem pengelolaan irigasi; • Akses kredit, input dan agribisnis; • ADT; • Studi banding ke pusat penelitihan pertanian; • Program petukaran petani ke provinsi / kabupaten lain; • Studi banding ke provinsi / kabupaten lain. 2. Pelatihan oleh Dinas PU/SDA: • Pelatihan desain partisipatif; • Pelatihan konstruksi partisipatif; • Pelatihan O&P. Program pelatihan harus difokuskan pada DI-DI yang menjadi sasaran dalam 5 tahun periode RP2I. Jumlah kegiatan pelatihan yang diprogramkan harus mempertimbangkan jumlah peserta P3A/GP3A dari DI-DI tersebut yang dapat dilatih dalam setiap angkatan. Program pelatihan P3A/GP3A disajikan menggunakan FORMAT 3.03 dan tambahan Format sesuai dengan jenis pelatihan yang direncanakan.

3.3 Program Pengelolaan Irigasi Dalam sub-bab ini dijelaskan tentang gambaran mengenai pengelolaan irigasi di kabupaten beserta kendalanya dan program penanganan secara umum. Program Pengelolaan Irigasi meliputi : o Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi o Rehabilitasi Jaringan Irigasi o Pencegahan Alih Fungsi Lahan dan Pengamanan Jaringan Irigasi o Koordinasi antar Instansi o Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Kabupaten. Penyusunan program pengelolaan irigasi harus disusun berdasarkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan untuk DI-DI yang terdapat dalam kabupaten, dengan memperhatikan kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten/

21


kota dan kesiapan sumber daya manusianya. Supaya lebih jelas, perlu dilampirkan tabel program kegiatan tersebut untuk jangka waktu 5 tahun. 3.3.1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasi dan Pemeliharaan rutin jaringan irigasi harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan kebutuhan minimal dari O&P Irigasi yang harus dipenuhi yaitu operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan darurat, pengamanan dan kebutuhan mendesak lainnya. Pelaksanaannya lihat Permen PU No. 32/PRT/M/2007. Program O&P disajikan menggunakan FORMAT 3.04. Selain pemeliharaan rutin setiap tahun, juga terdapat kegiatan pemeliharaan berkala yang direncanakan setiap beberapa tahun sekali. Kegiatannya berupa perbaikan dan penggantian aset yang mengalami kerusakan. Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi disusun berdasarkan penelusuran jaringan. Program pemeliharaan pada prioritas DI disajikan menggunakan FORMAT 3.05. 3.3.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dengan mempertimbangkan keterbatasan dana, sumberdaya manusia dan tingkat kerusakannya, rehabilitasi jaringan irigasi perlu diprogramkan tidak serentak dalam tahun yang sama, akan tetapi dilakukan penjadwalan, sesuai dengan skala prioritas. Disini perlu ditampilkan Tabel yang menunjukkan program kegiatan desain dan konstruksi untuk rehabilitasi DI-DI prioritas. Program Rehabilitasi disajikan menggunakan FORMAT 3.06. 3.3.3 Pencegahan Alih Fungsi Lahan dan Pengamanan Jaringan Irigasi Pada sub-bab ini dijelaskan tentang besarnya alih fungsi lahan irigasi yang telah terjadi di kabupaten selama 5 tahun terakhir, dan upaya pencegahannya yang telah dilaksanakan. Pada sub-bab ini perlu diuraikan kegiatan pencegahan yang direncanakan oleh kabupaten dalam 5 tahun mendatang. Contoh kegiatan adalah: • •

Sosialisasi fungsi lahan dan jaringan irigasi; Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk memperketat lagi pemberian izin kepada sektor lain seperti perumahan, perkantoran dll.

Dijelaskan pula tentang masalah pengamanan jaringan irigasi yang terjadi di kabupaten, dan jenis upaya pencegahannya yang telah dilaksanakan. Pada sub-bab ini perlu diuraikan kegiatan pencegahan untuk pengamanan jaringan irigasi yang direncanakan oleh kabupaten dalam 5 tahun mendatang, seperti : • • •

pemasanganan patok batas tanah sepanjang saluran irigasi; pemasangan tanda larangan penggunaan tanah Pemerintah untuk pembangunan lain; pemasangan tanda larangan pembuangan sampah dalam saluran.

3.3.4 Koordinasi Antar Instansi Terkait Pengelolaan irigasi tidak hanya merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas kabupaten yang membidangi irigasi saja, akan tetapi juga merupakan tugas bersama, minimal antara

22


Bappeda, Dinas yang membidangi pertanian dan Dinas yang membidangi irigasi, bersama-sama dengan Komisi Irigasi dan petani pemakai air (P3A/GP3A/). Oleh sebab itu koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi ini sangat diperlukan. Agar koordinasi ini dapat berjalan dengan baik, harus dibuat perencanaan yang jelas, antara lain penyusunan jadwal rapat Komir, jadwal pertemuan Bappeda & Dinas, dan lainlain. Agar lebih jelas perlu dibuatkan Tabel jadwal serta perkiraan biaya sebagai lampiran. Hasilnya disajikan dalam FORMAT 3.07. 3.3.5 Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Bila kabupaten belum mempunyai PERDA tentang irigasi, maka dalam rangka pelaksanaan RP2I, kabupaten perlu menyusunnya terlebih dahulu. Sub-bab ini menjelaskan tentang rencana penyusunan peraturan-peraturan Daerah yang masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PPSIP.

3.4 Rencana Pembiayaan untuk Pelaksanaan RP2I 3.4.1 Pengembangan Kelembagaan Pemerintah di Kabupaten Sub bab ini menguraikan rencana pembiayaan untuk pengembangan kelembagaan Pemerintah di kabupaten selama 5 tahun sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab 3.1. Komponen pokok pembiayaan meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk proses perubahan organisasi dan personil sebagai hasil dari redefinisi tugas, dan pengeluaran untuk kegiatan pelatihan. Informasi yang diuraikan pada bagian ini meliputi : • •

Jumlah biaya per komponen dan total Sumber pembiayaan

Lampirkan FORMAT 3.01 jadwal pembiayaan selama 5 tahun. 3.4.2 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Sub bab ini menjelaskan mengenai rencana pembiayaan terkait pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A selama 5 tahun kedepan yang meliputi beberapa aspek berikut ini. A. Pembiayaan untuk Fasilitasi Pembentukan P3A/GP3A/IP3A Pembiayaan dalam rangka fasilitasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A adalah sebagai berikut: • • • •

Orientasi lapangan - Identifikasi awal lembaga petani - Identifikasi secara rinci kelembagaan petani Musyawarah desa dalam rangka pembentukan organisasi P3A/GP3A/IP3A. Penyusunan, pembahasan, dan pengesahan AD/ART. Pengadaan sarana, prasarana dan operasional kantor.

Rencana pembiayaan dilampirkan dalam FORMAT 3.02A dan 3.02B.

23


B. Pembiayaan untuk Legalisasi P3A/GP3A/IP3A Kegiatan legalisasi P3A/GP3A/IP3A dilakukan melalui pengesahan Akte Notaris atau Pengadilan. Item pembiayaan untuk kegiatan legalisasi adalah: • • •

Biaya pengesahan Akte Notaris atau Pengadilan Pembuatan Rekening Bank Pembuatan NPWP.

C. Pembiayaan untuk Pelatihan P3A/GP3A/IP3A Sub bab ini menguraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan pelatihan yang direncanakan dalam Bab 3.2 diatas. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dapat dibiayai dari Iuran Pengelola Irigasi, APBD, APBN atau sumber pembiayaan lainnya. Hasilnya disajikan dalam FORMAT 3.03 dan tambahan format yang diperlukan. 3.4.3 Pengelolaan Irigasi Sub bab ini menguraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan irigasi di kabupaten selama 5 tahun sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab 3.3. A. Pembiayaan untuk Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pembiayaan untuk Operasi dan Pemeliharaan rutin jaringan Irigasi merupakan kebutuhan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah agar jaringan irigasi berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dan berkelanjutan. Biaya ini adalah kebutuhan ditingkat lapangan/ Pengamat. Biaya O&P rutin setiap tahun hampir selalu sama, berbeda hanya akibat dari inflasi saja. Untuk RP2I, biaya yang dibutuhkan selama 5 tahun mendatang dapat dihitung dari total luas DI. 1) Biaya untuk kegiatan Operasi Kegiatan Operasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengambilan air dari sumbernya, pembagian dan pengaturan air ke petak petak tersier. Untuk keperluan tersebut diperlukan biaya untuk : a) Honorarium/upah Juru dan Petugas Operator Pintu Air non PNS. b) Biaya perjalanan yang meliputi : biaya perjalanan tetap Juru/Pengamat untuk memeriksa pekerjaan diwilayahnya; Biaya perjalanan Juru Pengairan ke Kabupaten/pengamat; Biaya perjalanan Staf pengamat ke lapangan dan ke Kabupaten; c) Bahan untuk keperluan operasi misalnya pakaian kerja/topi/sepatu lapangan/jas hujan untuk petugas, bahan alat tulis kantor (ATK) dll. d) Peralatan Operasi antara lain : baterai, lampu, pengait stoplog dll. e) Biaya rapat/pertemuan koordinasi dengan GP3A/IP3A, cetak Blanko/Form Operasi, photo copy, langganan telpon, air, listrik dll. 2) Biaya Pemeliharaan Rutin

24


Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang secara terus menerus harus dilakukan agar jaringan irigasi dapat berfungsi secara baik. Kegiatan ini pada umumnya bersifat perawatan dan pencegahan, antara lain : pengangkatan sampah dari saluran, babat rumput, penutupan bocoran, perapihan semak dll. Kebutuhan biaya untuk pemeliharaan rutin meliputi : a) Honorarium/upah Juru dan Petugas Pemeliharaan Rutin. b) Biaya perjalanan yang meliputi : Biaya perjalanan petugas untuk kelapangan; Biaya perjalanan ke Kabupaten/ Kantor Pengamat. c) Bahan untuk keperluan Pemeliharaan misalnya bahan bakar/pelumas untuk genset , mesin potong rumput, pakaian kerja/topi/sepatu lapangan/jas hujan utk petugas, bahan alat tulis kantor (ATK), gembok dll. d) Peralatan O&P antara lain : pengadaan cangkul, sabit/parang, mesin potong rumput, alat bantu operasi dll. e) Biaya rapat/pertemuan koordinasi dengan GP3A/IP3A, cetak Blanko/Form Pemeliharaan. Rencana pembiayaan dilampirkan dalam FORMAT 3.04. B. Biaya Pemeliharaan Berkala Pemeliharaan berkala meliputi perbaikan jaringan irigasi yang pelaksanaannya dapat diprogramkan sesuai dengan skala prioritas. Besarnya biaya sesuai dengan perkiraan biaya perbaikan dari hasil penelusuran jaringan irigasi. Untuk pekerjaan yang dapat ditunda pelaksanaannya (rangking II, III dst) perkiraan kebutuhan biaya dapat ditambahkan laju kerusakan yang besarnya antara 2%-10% pertahun. Dalam menghitung kebutuhan untuk ini harus diperhitungkan biaya desain dan kontruksinya. Program pembiayaan pemeliharaan pada prioritas DI disajikan menggunakan FORMAT 3.05. Bila sistem pengelolaan aset irigasi (PAI) belum dimulai pada Kabupaten, estimasi biaya untuk konstruksi pemeliharaan berkala dapat dihitung secara pro-rata dari luas total DI. Bila PAI sudah dipakai, maka estimasi biaya yang diperlukan untuk 5 tahun didepan dapat diperloleh dari sistem PAI, yang berdasarkan kondisi jaringan irigasi. C. Pembiayaan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Apabila fungsi suatu jaringan irigasi sudah sangat rendah (<40%) maka perlu diprogramkan kegiatan rehabilitasi. Untuk keperluan rehabilitasi ini harus dilakukan perencanaan partisipatif (SID-P) secara menyeluruh terhadap jaringan irigasi, yang biayanya relatif mahal. Pembiayaan konstruksi rehabilitasi cukup besar, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah, kecukupan sumber daya manusianya dan efisiensi pemanfaatan airnya. Program pembiayaan desain dan konstruksi rehabilitasi pada DI prioritas disajikan menggunakan FORMAT 3.06. D. Pembiayaan Pencegahan Alih Fungsi Lahan dan Pengamanan Jaringan Irigasi Biayanya meliputi : - Sosialisasi fungsi lahan dan jaringan irigasi; - Rapat koordinasi antar instansi terkait;

25


-

Pemasangan patok batas tanah di sepanjang saluran irigasi; Pemasangan tanda larangan; Kegiatan pencegahan lain.

E. Pembiayaan Koordinasi antar Instansi Terkait Pelaksanaan pengelolaan Irigasi merupakan kegiatan antar sektor, oleh sebab itu perlu adanya koordinasi yang intensif di antara kelembagaan pengelolaan irigasi (Komir, Dinas terkait, dan Gabungan P3A). Kegiatan ini tak akan berjalan dengan baik tanpa ditunjang dengan penyediaan dana. Kebutuhan biaya untuk kegiatan ini harus disiapkan setiap tahun, meliputi: - Honor komisi dan staf sekretariat Komisi Irigasi; - Biaya Rapat Komisi Irigasi; - Biaya keperluan administrasi dll. Supaya lebih jelas, rencana pembiayaan disajikan dalam bentuk Tabel. F. Pembiayaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Perundangan Baru Bila masih diperlukan instrumen peraturan (seperti Perda), maka biaya yang diperlukan dalam 5 tahun mendatang untuk penyusunan dan penetapannya perlu dirinci. =======================================================================

26


4.2

Dokumen RP2I - Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi)

Daftar Isi untuk RP2I - Tahap II dapat dilihat pada Lampiran 2. Informasi dan Program disajikan dalam Tabel-Tabel seperti yang didaftar dalam Lampiran 4. Berikut ini terdapat penjelasan tentang penyusunan setiap Bab dalam RP2I Tahap II. =======================================================================

Bab 1: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berupa uraian latar belakang penyusunan RP2I Tahap II, tahun penyusunannya dan namanama anggota Tim Penyusun RP2I.

1.2 Ringkasan RP2I Tahap I tentang Pengelolaan Irigasi Disini dijelaskan ringkasan program Pengelolaan Irigasi dari hasil penyusunan RP2I Tahap I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 2: POTENSI PENGEMBANGAN IRIGASI 2.1 Ringkasan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumber air yang ada dalam suatu wilayah sungai diperlukan untuk berbagai macam kegiatan manusia, yang paling dominan di Indonesia masih untuk kegiatan pertanian, khususnya untuk sektor irigasi. Dalam sub-bab ini dijelaskan inti dari rencana induk pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai (Pola PSDA-WS) di wilayah sungai yang terdapat di kabupaten, khususnya mengenai rencana penggunaan sumber daya air untuk pengelolaan dan pengembangan irigasi.

2.2 Potensi Pengembangan Irigasi dalam Kabupaten Dalam sub-bab ini dijelaskan lebih rinci tentang potensi sumber air yang ada, meliputi air tanah, air permukaan dan rawa, dan kemungkinkan untuk mengembangkan irigasi, baik dengan cara single ataupun conjunctive use. Juga perlu diuraikan tentang Rencana Tata Ruang kabupaten dan efek dari perluasan kota/perumahan atau penggunaan lahan lainya kepada luas sawah irigasi yang ada pada saat RP2I disusun. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 3: RINGKASAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN Pada Bab ini disajikan ringkasan dari program pengembangan pertanian yang berlaku di kabupaten, sebagai dasar untuk rencana pengembangan irigasi. Program-program pertanian dapat terdiri dari:

27


3.1 Pengembangan Lahan, Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam sub-bab ini diuraikan program yang direncanakan dalam 5 tahun mendatang, tentang: 1. Program rehabilitasi, konservasi dan rencana perluasan lahan sawah beririgasi dalam kabupaten. Dalam rangka melestarikan ketahanan pangan, perlu diuraikan apakah dimungkinkan untuk memperluas lahan beririgasi dalam kabupaten. 2. Program rehabilitasi prasarana jaringan irigasi tersier, serta jalan usaha tani. 3. Program pengembangan perbenihan melalui pengembangan kebun pembibitan bibit unggul baik untuk padi, palawija maupun untuk hortikultura. 4. Pengembangan alat dan mesin pertanian pengolahan lahan, serta alat dan mesin prapanen lainnya yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan efisiensi usaha taninya. Perlu dibuatkan Tabel ringkasan kegiatan untuk 5 tahun mendatang.

3.2 Diversifikasi Tanaman dan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Untuk mendukung program diversifikasi, diperlukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, termasuk program pembinaan pengembangan keterampilan dan pengetahuan petani mengelola dan mengembangkan diversifikasi pertanian dan peningkatan pendapatan petani. 1. Dalam bagian ini supaya diuraikan program diversifikasi pertanian/tanaman yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang dalam upaya peningkatan pendapatan petani. 2. Selain itu diuraikan pula kebutuhan atau dukungan yang diperlukan untuk mendukung upaya diversifikasi yang direncanakan. Ringkasan program 5 tahun perlu diuraikan dalam Tabel.

3.3 Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan 1. Dalam bagian ini supaya diuraikan pengalaman pelaksanaan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan oleh Dinas Pertanian, termasuk tanggapan petani, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. 2. Belajar dari pengalaman tersebut, diuraikan rencana dan program yang akan dilakukan untuk mencoba mengatasi persoalannya. Ringkasan program 5 tahun perlu diuraikan dalam Tabel.

3.4 Pembiayaan Pertanian dan Akses Kredit 1. Diuraikan mengenai program-program yang telah dilaksanakan, seperti KUT, Ketahanan Pangan, dan program lainnya, dan pelajaran apa yang bisa ditarik dari pelaksanaan program-program tersebut. 2. Pembiayaan melalui lembaga keuangan formal biasanya memerlukan persaratan jaminan berupa Sertifikat Tanah. Apabila sebagian besar petani belum memiliki Sertifikat Tanah, maka perlu diusulkan program Sertifikasi Tanah rakyat melalui Program PRONA dan BPN. Kredit Ketahanan Pangan, SP3 dan LUEP yang disalurkan melalui Bank Komersial juga memerlukan jaminan berupa Sertifikat Tanah. Disini diuraikan Program sertifikasi tanah, serta kegiatan lain yang direncanakan oleh

28


kabupaten dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan penanggulangan kemiskinan. Ringkasan program 5 tahun untuk sertifikasi tanah dan kegiatan lain perlu diuraikan dalam Tabel.

3.5 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dalam bagian ini perlu diuraikan program pemerintah kabupaten dalam upaya untuk memperbaiki pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Ringkasan program perlu diuraikan dalam Tabel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 4: RENCANA PENGEMBANGAN IRIGASI 4.1 Program Pembangunan Jaringan Irigasi Perlu disajikan daftar Daerah Irigasi baru yang dapat dibangun, berdasarkan kajian ketersediaan air, dan memenuhi 8 persyaratan pembangunan irigasi seperti yang tertuang dalam surat Menteri PU No. IR.02.04-MN/913 tanggal 20 Desember 1986 sbb: Persyaratan pembangunan irigasi baru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Air cukup dan menenuhi syarat kuantitas dan kualitas; Tanah cocok untuk pertanian beririgasi; Pemilikan dan status tanah jelas, tidak ada sengketa tanah; Ada petani penggarap dan bersedia berpartisipasi; Tersedia akses ke pasar pada dua musim; Tersedia akses ke lokasi untuk pembangunannya; Gangguan banjir/genangan tidak sulit ditanggulangi; Didukung oleh instansi terkait, dan merupakan prioritas daerah.

Pada daftar DI tersebut supaya diidentifikasikan jumlah dan ukuran / kapasitas bendung, saluran dan bangunan utama yang diperlukan untuk menyediakan prasarana jaringan irigasi baru tersebut, guna memperkiraan nilai investasi yang diperlukan untuk pembangunan. Program pembangunan perlu disajikan dalam bentuk Tabel, dengan rencana jadwal pelaksanaan selama 5 tahun ke depan.

4.2 Program Peningkatan Jaringan Irigasi Perlu disajikan daftar Daerah Irigasi (yang ada) yang dapat ditingkatkan, berdasarkan kajian ketersediaan air dan persyaratan lain yang diuraikan diatas. Pada daftar DI tersebut supaya dijelaskan jenis peningkatan jaringan irigasi, seperti: • • •

Peningkatan fungsi jaringan (misalnya jaringan irigasi setengah teknis menjadi teknis); Peningkatan kondisi jaringan; Penambahan luas areal pelayanan jaringan.

Program peningkatan perlu disajikan dalam bentuk Tabel, dengan rencana jadwal pelaksanaan selama 5 tahun ke depan.

4.3 Program Pengembangan Prasarana Pendukung

29


Prasarana pendukung yang diperlukan untuk pengelolaan irigasi termasuk bangunan kantor yang memadai, rumah jaga pintu, rumah juru yang dekat dengan lokasi, gudang yang mencukupi, kendaraan, alat pemroses data, dan alat atau mesin untuk pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk keperluan ini harus dibuatkan Tabel berisi jumlah yang dibutuhkan, inventaris bangunan /alat yang sudah ada beserta kondisinya, dan rencana pengadaan untuk mencukupi kebutuhan.

4.4 Program Kajian Dampak Lingkungan Sub-bab ini menjelaskan tentang kebutuhan kajian lingkungan seperti REA, UPL/UKL atau Amdal untuk mendukung program pengembangan irigasi dalam 5 tahun mendatang, dan instansi yang bertanggung jawab untuk penyusunannya. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 5. RENCANA PEMBIAYAAN UNTUK PELAKSANAAN RP2I 5.1 Pembiayaan untuk Pengembangan Irigasi Disini diuraikan dalam Tabel jumlah dana yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan irigasi, sesuai program dalam Bab 4, serta kebutuhan dana setiap tahun selama 5 tahun ke depan.

5.2 Kompilasi Pembiayaan untuk Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Dari kebutuhan dana untuk masing-masing kegiatan untuk pelaksanaan RP2I (Pengelolaan dan Pengembangan), dibuat kompilasi dalam Tabel, dengan program pembiayaan tahunan. Hasilnya disajikan dalam FORMAT 5.03.

5.3 Kajian Finansial terhadap Rencana Pembiayaan Rencana pembiayaan yang diusulkan dalam RP2I perlu dikaji kelayakannya terhadap benefit yang diperkiraan akan terjadi setelah peningkatan kondisi jaringan irigasi. Analisa yang dipakai untuk RP2I adalah kajian finansial, karena lebih relevan terhadap pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. (Sebagai pembandingan, analisa ekonomi memperhitungkan nilai dari suatu investasi terhadap ekonomi suatu negara, menggunakan harga internasional untuk komoditas seperti beras yang diperdagangkan antara negara. Pendekatan ini kurang relevan untuk penilaian investasi di tingkat kabupaten). Untuk kajian finansial, biaya investasi adalah biaya investasi dari Rencana Pembiayaan dalam RP2I, dan harga input serta harga produksi pertanian setempat yang dapat diambil dari Dinas Pertanian Kabupaten. Benefit adalah perkiraan peningkatan hasil pertanian serta peningkatan pendapatan petani. Analisa finansial dilakukan untuk DI-DI yang ada dalam kabupaten, dan hasilnya dapat dijumlahkan untuk mendapatkan nilai rata-rata kabupaten. Dengan cara ini, kelayakan investasi dapat dilihat untuk tiap DI, dan untuk seluruh kabupaten, dan rencana pembiayaan dapat diperbaiki bila perlu.

30


Untuk mempermudah perhitungan, sudah disiapkan sebuah spreadsheet komputer dalam format Excel untuk menghitung indikator-indikator finansial (FIRR, NPV serta B/C rasio) untuk tiap DI, dan untuk nilai rata-rata kabupaten. Untuk meminimalkan data yang diperlukan, analisa dibatasi hanya untuk produksi tanaman padi pada musim hujan serta musim kemarau. (Mungkin juga terdapat benefit dari perluasan areal irigasi, atau dari tanaman selain padi, tetapi kedua hal ini tidak dipertimbangkan dalam spreadsheet yang disiapkan). Data input yang diperlukan terdiri dari : • nama DI; • luas sawah irigasi dalam DI; • nilai investasi dan nilai O&P dari RP2I; • luas tanaman padi yang terjadi sekarang pada musim hujan, dan juga pada musim kemarau (jumlah untuk MTII dan MTIII); • perkiraan luas tanaman padi pada dua musim seperti diatas, bila rencana RP2I tidak dilaksanakan (without project); • perkiraan luas tanaman padi pada dua musim seperti diatas, bila rencana RP2I jadi dilaksanakan (with project). Dalam hitungan, peningkatan luas padi diperkirakan akan tercapai bertahap selama 3 tahun setelah perbaikan fisik dilaksanakan; • hasil padi (ton/ha GKG) saat sekarang pada dua musim seperti diatas, dan asumsi pada kondisi yang akan datang, baik bila RP2I tidak dilaksanakan (without project) dan bila RP2I dilaksanakan (with project); • harga padi (Rp juta/ ton GKG) sekarang pada dua musim seperti diatas, dengan asumsi harga tidak akan berubah secara signifikan pada 5 tahun mendatang; • jumlah biaya produksi padi (Rp juta/ha) saat sekarang pada dua musim seperti diatas, dan asumsi pada kondisi yang akan datang, baik bila RP2I tidak dilaksanakan (without project) dan bila RP2I dilaksanakan (with project). Berdasarkan data tersebut, indikator finansial dapat dihitung dalam spreadsheet, termasuk nilai FIRR, NPV serta rasio B/C dengan menggunakan nilai diskon 12%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bab 6: KEBUTUHAN LAIN-LAIN UNTUK PELAKSANAAN RP2I 6.1 Jaminan Mutu Pengelolaan jaringan irigasi ditujukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi. Beberapa hal yang mempengaruhi keberlanjutan system irigasi antara lain adalah : • • •

Adanya kepuasan dan keikutsertaan dari masyarakat pengguna air irigasi; Keandalan ketersediaan air irigasi, dan Mutu (kualitas) jaringan irigasi.

Untuk menjamin ketiga hal tersebut diperlukan upaya berupa manajemen jaminan mutu yang menyangkut pelayanan dan kualitas fisik jaringan irigasi. Manual dan prosedur yang ada yang dikembangkan di bawah Unit Jaminan Kualitas dari Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Daya Air berdasarkan ISO–9001: 1994. Pelaksanaannya difokuskan pada: • • •

Pembentukan Tim Inti Dinas; Pelatihan staf; Pengembangan Rencana Kualitas (Quality Plan);

31


• •

Audit kualitas internal (Internal Quality Audit); Monitoring & Evaluasi (Tinjauan Management).

6.2 Cara Pelaksanaan (SOP) Cara Pelaksanaan = Standard Operation Practices (SOP). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam RP2I diperlukan referensi cara pelaksanaan sebagai acuan praktis yang merupakan standard minimal yang harus dipenuhi, untuk menjamin mutu pekerjaan, serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, untuk mendukung keberlanjutan jaringan irigasi.

6.3 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (MIS) Untuk penyusunan RP2I diperlukan banyak data seperti informasi tentang SDM, nama dan lokasi DI-DI, intensitas tanam, kondisi aset irigasi, daftar P3A/GP3A dan status hukumnya, pelatihan yang telah diadakan, dst. Data tersebut perlu disimpan dalam bentuk digital sebagai Management Information System (MIS) yang mudah diakses dan dapat diupdate tiap tahun. Pada bab ini perlu diuraikan kebutuhan dan upaya kabupaten untuk membentuk MIS yang lebih baik untuk keperluan penyimpanan data.

=======================================================================

32


Lampiran 1:

Daftar Isi untuk dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) – Tahap I. (Rencana Pengelolaan Irigasi).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Ringkasan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Bidang Pertanian 2. GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN IRIGASI 2.1 Kondisi Geografis 2.1.1 Topografi 2.1.2 Cuaca dan Musim 2.1.3 Sumber Air (SWS) 2.1.4 Keadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 2.1.5 Ketersediaan Air untuk Irigasi 2.1.6 Kelas Kesesuaian Lahan untuk Irigasi 2.2 Kondisi Demografi 2.2.1 Jumlah, Kepadatan dan Pendidikan Penduduk 2.2.2 Mata Pencaharian dan Tingkat Kemiskinan 2.2.3 Peran Wanita dalam Kegiatan Irigasi 2.3 Kondisi Sistem Irigasi 2.3.1 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi 2.3.2 Aset Fisik Irigasi 2.3.3 Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) 2.3.4 Kerangka Peraturan Perundangan 2.4 Pendapatan Petani 2.4.1 Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Irigasi 2.4.2 Pola Tanam dalam 5 Tahun Terakhir 2.4.3 Produksi dan Produktivitas 2.4.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2.4.5 Pendapatan dan Pola Pendapatan Petani Sawah Irigasi 2.5 Ringkasan Masalah dan Upaya Pemecahannya

33


3. RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI 3.1 Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah 3.1.1 Redefinisi Tugas untuk Kerjasama Operasional antar Instansi Pemerintah 3.1.2 Pengembangan SDM di Instansi Pemerintah Daerah 3.1.3 Kebutuhan Pelatihan SDM di Instansi Pemerintah Daerah 3.2 Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air 3.2.1 Program Pendampingan Masyarakat 3.2.2 Pengumpulan Data dan Penyusunan PSETK 3.2.3 Pengembangan P3A/GP3A/IP3A 3.3 Program Pengelolaan Irigasi 3.3.1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3.3.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3.3.3 Pencegahan Alih Fungsi Lahan dan Pengamanan Jaringan Irigasi 3.3.4 Koordinasi Antar Instansi Terkait 3.3.5 Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah 3.4 Rencana Pembiayaan untuk Pelaksanaan RP2I 3.4.1 Pengembangan Kelembagaan Pemerintah di Kabupaten 3.4.2 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 3.4.3 Pengelolaan Irigasi

34


Lampiran 2:

Daftar Isi untuk dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) – Tahap II. (Rencana Pengembangan Irigasi).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Ringkasan RP2I Tahap I tentang Pengelolaan Irigasi 2. POTENSI PENGEMBANGAN IRIGASI 2.1 Ringkasan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 2.2 Potensi Pengembangan Irigasi dalam Kabupaten 3. RINGKASAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN 3.1 Pengembangan Lahan, Sarana dan Prasarana Pertanian 3.2 Diversifikasi Tanaman dan Ketahanan dan Kemandirian Pangan 3.3 PemanfaatanTeknologi Ramah Lingkungan 3.4 Pembiayaan Pertanian dan Akses Kredit 3.5 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 4. RENCANA PENGEMBANGAN IRIGASI 4.1 Program Pembangunan Jaringan Irigasi 4.2 Program Peningkatan Jaringan Irigasi 4.3 Program Pengembangan Prasarana Pendukung 4.4 Program Kajian Dampak Lingkungan 5. RENCANA PEMBIAYAAN UNTUK PELAKSANAAN RP2I 5.1 Pembiayaan untuk Pengembangan Irigasi 5.2 Kompilasi Pembiayaan untuk Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi 5.3 Kajian Finansial terhadap Rencana Pembiayaan 6. KEBUTUHAN LAIN-LAIN UNTUK PELAKSANAAN RP2I 6.1 Jaminan Mutu 6.2 Cara Pelaksanaan (SOP) 6.3 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (MIS)

35


Lampiran 3:

DAFTAR FORMAT UNTUK RP2I - Tahap I :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMAT

1.01

Informasi Umum

FORMAT

1.02

Ikhtisar Kondisi Pertanian per Kecamatan

FORMAT

1.03

Ikhtisar Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian

FORMAT

2.01

Sumber Air yang Ada (SWS dan Waduk)

FORMAT

2.02

Status SDM pada Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten

FORMAT

2.03

Informasi dan Kinerja Petani Pemakai Air

FORMAT

2.04

Ikhtisar Kondisi Daerah Irigasi

FORMAT

2.05A Ikhtisar Kondisi Aset Irigasi (Bendung)

FORMAT

2.05B Ikhtisar Kondisi Aset Irigasi (Saluran)

FORMAT

2.05C Ikhtisar Kondisi Aset Irigasi (Bangunan - Bagian I)

FORMAT

2.05C Ikhtisar Kondisi Aset Irigasi (Bangunan - Bagian II)

FORMAT

2.05C Ikhtisar Kondisi Aset Irigasi (Bangunan - Bagian III)

FORMAT

2.05D Ikhtisar Kondisi Aset Irigasi (Fasilitas Pendukung)

FORMAT

2.06A Tingkat Pembiayaan O&P Irigasi pada 5 Tahun Terakhir (Jar. Utama)

FORMAT

2.06B Tingkat Pembiayaan O&P Irigasi pada 5 Tahun Terakhir (Jar. Tersier)

FORMAT

2.07

Pola Tanam dan Produksi per Kecamatan 5 Tahun Terakhir

FORMAT

2.08

Produktivitas Tanaman per Kecamatan dari Lahan Irigasi 5 Th Terakhir

FORMAT

2.09

Pendapatan Petani Sawah Irigasi per Kecamatan 5 Tahun Terakhir

FORMAT

2.10

Ringkasan Masalah tentang Irigasi dan Upaya Pemecahan

FORMAT

3.01

Program Pengembangan SDM di Instansi Pemerintah

FORMAT

3.02A Program Fasilitasi Pembentukan P3A

FORMAT

3.02B Program Fasilitasi Pembentukan GP3A

FORMAT

3.03

Prioritas DI: Program Pengembangan P3A/GP3A

FORMAT

3.04

Rencana O&P Irigasi (Jaringan Utama)

FORMAT

3.05

Prioritas DI: Program Pemeliharaan & Pengamanan Jaringan Irigasi

FORMAT

3.06

Prioritas DI: Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi

36


Lampiran 4:

DAFTAR FORMAT UNTUK RP2I - Tahap II :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMAT

4.01

Program Pembangunan Jaringan Irigasi & Drainase

FORMAT

4.02

Program Peningkatan Jaringan Irigasi & Drainase

FORMAT

4.03

Program Pengembangan Prasarana Pendukung Pengelolaan Irigasi

FORMAT

4.04

Program Kajian Dampak Lingkungan

FORMAT

5.01

Rencana Pembiayaan untuk Pengembangan Irigasi

FORMAT

5.02

Kompilasi Rencana Pembiayaan untuk Periode 5 Tahun

FORMAT 5.03

Kajian Finansial terhadap Rencana Pembiayaan.

37


Lampiran 5:

CONTOH FORMAT- FORMAT UNTUK RP2I (Tahap I)

38

Panduan Rp2i 10 Jan 09

Recommend Documents