Pedoman Rp2i 10 Jan 09

PEDOMAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)

KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta PP No 20 tahun 2006 tentang Irigasi, diamanatkan bahwa pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan mengutamakan peran serta masyarakat petani. Menindaklanjuti Amanat tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif, atau disingkat “PPSIP”. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memerlukan keterpaduan antara dua bidang yang saling terkait, yaitu Irigasi dan Pertanian, dan juga perlu mempertimbangkan kemampuan finansial kabupaten yang bersangkutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah disusun buku Pedoman Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) ini, yang diharapkan dapat dipakai sebagai rujukan utama bagi institusi yang memerlukan penyusunan RP2I, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Pedoman RP2I ini dimaksudkan untuk menyusun program jangka menengah (5 tahun) pengembangan dan pengelolaan irigasi, dan dapat dipakai oleh provinsi/kabupaten di seluruh wilayah Indonesia yang dalam penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan provinsi/kabupaten. Penyusunan RP2I yang pertama akan dimulai melalui program PISP, WISMP dan NTB WRMP yang dilaksanakan dengan bantuan dari ADB, Bank Dunia serta hibah Pemerintah Belanda, pada 25 kabupaten PISP, 98 kabupaten WISMP dan 7 kabupaten NTB WRMP. Pada waktu yang bersamaan juga dipersiapkan sistem Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), yang nantinya akan menjadi sumber informasi untuk kebutuhan dana pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan kondisi jaringan irigasi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Buku Pedoman RP2I ini tidak bersifat statis, dan mungkin perlu diperbaiki bila sistem PAI telah selesai dirancang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku Pedoman RP2I ini.

Jakarta,

Januari 2009

Direktur Irigasi

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... iii

1. PENDAHULUAN...............................................................................................1 1.1 Latar Belakang........................................................................................................... ......1 1.2 Maksud dan Tujuan................................................................................. ........................1 1.3 Keluaran............................................................................................................. ..............1 1.4 Pengertian............................................................................................................... .........2 1.5 Landasan Hukum dan Kebijakan Daerah....................................................................... 4

2. POLA DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN RP2I.................................5 2.1 Kedudukan RP2I ............................................................................................. ...............5 2.1.1 Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Daerah....................... .................5 2.1.2 Kedudukan RP2I dalam Perencanaan Pembangunan Nasional ...............................6 2.1.3 Hubungan antara RP2I dan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)................................. .......7 2.2 Prinsip Penyelenggaraan RP2I.......................................................................... ............9 2.4 Langkah-langkah dalam Penyusunan RP2I....................................................... .........10

3. STRUKTUR DAN PROGRAM RP2I...............................................................13 3.1 Struktur RP2I................................................................................. ...............................13 3.2 Program dalam RP2I Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi).......................... ...........14 3.3 Program dalam RP2I Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi)..............................16

4. ORGANISASI..................................................................................................18 4.1 Pemangku Kepentingan dalam RP2I....................................................................... ....18 4.2 Tim Penyusun RP2I.................................................................................... ...................19

LAMPIRAN : Panduan Penyusunan RP2I

ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : RP2I sebagai Tindak Lanjut dari beberapa Kebjakan Pemerintah Gambar 2.2 : Kedudukan RP2I dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional Gambar 2.3 : Gambaran Proses Penyusunan RP2I Gambar 2.4 : Prosedur Penyusunan dan Penetapan RP2I Gambar 3.1 : Ringkasan Isi RP2I Tahap I Gambar 3.2 : Ringkasan Isi RP2I Tahap II Gambar 4.1 : Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Gambar 4.2 : Pihak-pihak yang terlibat dalam Penyusunan RP2I Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Tim Penyusun RP2I

iii


1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengelolaan irigasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sistem irigasi perlu dikelola dengan baik, dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan UU No. 7 tahun 2004, pemerintah telah menetapkan kebijakan di bidang irigasi dengan menerbitkan serangkaian Peraturan Pemerintah, antara lain: • • •

PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi; PP No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas, Menteri PU telah menerbitkan Permen PU No. 30 tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, yang disingkat “PPSIP”. Selanjutnya dalam rangka penerapan PPSIP, terutama di tingkat kabupaten/kota, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah - Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air - Departemen Pertanian telah merumuskan suatu konsep perencanaan terpadu berjudul Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, yang disingkat “RP2I”.

1.2 Maksud dan Tujuan RP2I adalah instrumen perencanaan yang diperlukan oleh kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pedoman RP2I ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan pelaku pengelolaan irigasi lainnya (Kelembagaan Pengelola Irigasi) dalam menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan terkoordinasi.

1.3 Keluaran Keluaran yang diharapkan adalah program yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam kabupaten yang bersangkutan, termasuk program kegiatan serta perkiraan kebutuhan dana selama 5 tahun ke depan.

1


1.4 Pengertian Pengertian yang dipakai dalam Pedoman RP2I ini antara lain: 1) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak; 2) Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia; 3) Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi; 4) Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi; 5) Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; 6) Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; 7) Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkapnya; 8) Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi; 9) Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya; 10) Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi; 11) Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya; 12) Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder; 13) Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu; 14) Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; 15) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

2


16) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) adalah instrumen perencanaan yang disiapkan oleh kabupaten/provinsi yang berisi program 5 tahun untuk pelaksanaan PPSIP pada kabupaten yang bersangkutan; 17) Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dalam satu tahun anggaran guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula; 18) Sustainable Replacement of Rehabilitation (SRR) adalah kegiatan perbaikan ringan jaringan irigasi yang dapat dilaksanakan oleh P3A/GP3A secara bertahap (direncanakan dalam 2 tahun) sehingga fungsi dan pelayanan irigasi dapat dipertahankan tanpa diperlukan rehabilitasi penuh; 19) Masyarakat petani pemakai air adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air; 20) Perkumpulan petani pemakai air (P3A) adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi; 21) Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 22) Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada provinsi yang bersangkutan; 23) Penanggung jawab kegiatan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan irigasi di suatu wilayah tertentu; 24) Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 25) Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelanggara pemerintah daerah; 26) Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelanggara pemerintah daerah; 27) Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi; 28) Dinas Pertanian yang dimaksud adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

3


1.5 Landasan Hukum dan Kebijakan Daerah Materi dalam Pedoman RP2I ini mengacu pada : i.

UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

ii.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

iii.

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

iv.

UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

v.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi;

vi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

vii.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

viii.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

ix.

Peraturan-peraturan Menteri yang berlaku berkaitan dengan Irigasi, antara lain: -

Permen PU No. 30/PRT/M/2007 Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif,

-

Permen PU No. 31/PRT/M/2007 Pedoman mengenai Komisi Irigasi,

-

Permen PU No. 32/PRT/M/2007 Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi,

-

Permen PU No 33/PRT/M/2007 Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A Irigasi.

Penyusunan RP2I harus mengacu pula kepada instrumen kebijakan daerah yang berlaku, seperti:

i.

Peraturan Daerah tentang Irigasi di provinsi dan kabupaten yang bersangkutan;

ii.

Peraturan Daerah yang telah disusun oleh provinsi dan kabupaten yang bersangkutan berkaitan dengan PP No 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007.

iii.

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang berisi kebijakan, strategi, dan program-program sektor pertanian dan sektor irigasi di kabupaten yang bersangkutan.

4


2. POLA DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN RP2I 2.1 Kedudukan RP2I 2.1.1 Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Daerah RP2I berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi pemerintah daerah pada bidang pertanian, serta melaksanakan program tentang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Melalui RP2I, dapat dilakukan sinkronisasi program-program yang direncanakan oleh instansi pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Pertanian serta Dinas SDA) sehingga tepat sasaran, dan dapat terwudjud : • •

peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, dan jaminan keberlanjutan sistem irigasi.

Gambaran kedudukan RP2I dalam kebijakan daerah, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 : RP2I sebagai Tindak Lanjut dari beberapa Kebjakan Pemerintah.

PP No. 20 / 2006 tentang Irigasi PERMEN PU

PERMEN PU

PERMEN PU

PERMEN PU

No 30/PRT/M/2007

No 31/PRT/M/2007

No 33/PRT/M/2007

No 32/PRT/M/2007

PPSI P

KOMI R

PEMBERDAYAAN P3A/ GP3A/ I P3A

O&P

PP No. 40 / 2006 PP No. 38 / 2007 PP No. 41 / 2007

PERATURAN DAERAH tentang I RI GASI KEBIJ AKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BI DANG PERTANIAN IMPLEMENTASI

PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANI AN

Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat petani

PENYANGGA

RP2I

Terwujudnya Keberlanjutan sistem irigasi

5


2.1.2 Kedudukan RP2I dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan pembangunan nasional yang menampung usulan dari tingkatan pemerintahan paling bawah melalui proses musyawarah sudah mulai diterapkan dalam rangka peningkatan proses perencanaan dan pendanaan nasional, sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2003 serta PP No. 40 tahun 2006. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing tingkatan pemerintahan. Proses ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan dilanjutkan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Proses musyawarah tersebut direncanakan selesai paling lambat pada akhir bulan April setiap tahun, dan dilanjutkan dengan penyusunan RKP. Untuk tahun 2008 misalnya, agenda proses penyusunan RKP telah ditetapkan oleh Bappenas sbb: • • • • • • • • • •

Musrenbang desa/kelurahan : bulan Januari; Musrenbang Kecamatan : bulan Pebruari; Musrenbang Kabupaten : bulan Maret; Musrenbang Provinsi : bulan Maret s/d awal April; Penyusunan Rancangan Interim RKP untuk tahun berikutnya : bulan April; Musrenbang Nasional : bulan April. Setelah Musrenbang Nasional, dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir RKP untuk tahun berikutnya, yang akan diterbitkan dalam Perpres RKP, dengan target bulan Mei. Penyusunan rencana APBN dan APBD : bulan Juni s/d Agustus; Penyusunan RKAKL dan dokumen lainnya yang diperlukan direncanakan dalam periode September s/d Desember; Penyerahan dana DIPA untuk melaksanakan kegiatan: bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal pengembangan dan pengelolaan irigasi, RP2I sebagai dokumen perencanaan yang berisi program untuk periode 5 tahun yang disahkan oleh Bupati menjadi sumber informasi untuk musrenbang kabupaten/provinsi setiap tahun selama masa berlakunya RP2I tersebut. Dana APBN/APBD dan DIPA yang disediakan tiap tahun melalui proses perencanaan pembangunan nasional tersebut, kemudian dipakai untuk melaksanakan kegiatankegiatan di kabupaten, termasuk yang direncanakan dalam RP2I. Gambaran proses perencanaan pembangunan nasional dan kedudukan RP2I dapat dilihat pada Gambar 2.2.

6


2.1.3 Hubungan antara RP2I dan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Menurut PP No. 20 tahun 2006 pasal 68 ayat (2), pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali. Setiap investasi yang direncanakan untuk suatu aset, baik untuk O&P, rehabilitasi, dsb., harus dikaitkan dengan Tingkat Pelayanan (Level of Service) yang ditargetkan dan harus memperkirakan manfaat yang akan didapat dari investasi tersebut terhadap Tingkat Pelayanan. Pada tahun 2008 akan dimulai pelaksanaan inventarisasi semua aset irigasi pada kabupaten-kabupaten yang mengikuti program PISP, WISMP serta NTB-WRMP. Untuk mendapatkan informasi aktual tentang kondisi aset yang ada diperlukan survey inventarisasi aset di lapangan pada tiap DI. Data yang didapat dari survey tersebut akan dimasukkan ke dalam komputer menjadi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPAI) pada level paling bawah, yaitu di tingkat kabupaten. Bila sudah selesai disusun, SIPAI akan menghasilkan laporan-laporan yang berisi nilai aset-aset dalam tiap DI dan perkiraan kebutuhan investasi per DI selama 20 tahun ke depan, dibagi dalam 4 periode masing-masing 5 tahun. Dalam pelaksanaannya kabupaten akan melakukan survey inventarisasi aset secara bertahap, sehingga untuk mencakup semua DI yang ada memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Pada waktu kabupaten menyusun RP2I yang pertama kali, diperkirakan SIPAI akan berisi data untuk sebagian DI saja, khususnya DI-DI yang telah disurvey di lapangan dan datanya sudah dimasukkan dalam SIPAI. Informasi tentang perkiraan kebutuhan investasi untuk DI-DI tersebut untuk periode 5 tahun ke depan dapat dipakai sebagai input RP2I yang pertama. Bila semua DI yang ada di kabupaten berhasil disurvey, dan data inventarisasi aset dimasukkan dalam SIPAI, maka dapat dibuat laporan tentang nilai investasi yang diperlukan ke depan di tingkat kabupaten. Informasi tersebut akan dipakai dalam penyusunan RP2I untuk periode 5 tahun yang ke-2, seperti dalam Gambar 2.2.

7


Gambar 2.2 : Kedudukan RP2I dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional Kegiatan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S ON D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1. Perencanaan Pembangunan Daerah - Rencana Jangka Menengah (RPJMD) - Rencana Strategis (Renstra SKPD) 2. Proses Musyawarah Perencanaan - Musrenbang Desa - Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kabupaten - Musrenbang Provinsi - Penyusunan Rancangan Interim RKP - Musrenbang Nasional - Rancangan Akhir RKP, Perpres. - Proses Penyusunan APBN/APBD - Penyusunan RKAKL - Penyerahan DIPA 3. Penyusunan dan Pelaksanaan RP2I - Penyusunan RP2I

RP2I ke-1

RP2I ke-2

- Pelaksanaan Kegiatan dalam RP2I

1

- Penyusunan Sistem Informasi PAI (SIPAI) - Perkiraan kebutuhan dana PAI untuk 5 tahun - Perkiraan kebutuhan dana PAI 5 Th untuk Kab.

4

5

DI-DI

DI-DI

SIPAI

DI-DI

SIPAI DI

1 dst.

Semua DI

4. Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) - Inventarisasi Aset Irigasi per DI

3

Beberapa DI

- Evaluasi Tahunan Pelaksanaan RP2I

2

DI-DI

SIPAI DI

DI-DI

SIPAI DI

DI-DI

SIPAI DI

DI-DI

SIPAI DI

SIPAI DI

DI

Kab.

8


2.2 Prinsip Penyelenggaraan RP2I Prinsip dasar dalam penyelenggaraan RP2I adalah perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, sesuai amanat dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, serta PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam penyelenggaraan RP2I, ada 8 (delapan) prinsip utama yang harus diikuti, sbb: 1. RP2I berisi framework pengelolaan irigasi tingkat kabupaten dan merupakan bagian dari decision support system program pengembangan pertanian di kabupaten yang bersangkutan. RP2I harus mencakup semua Daerah Irigasi yang ada dalam kabupaten yang bersangkutan, baik DI yang pengelolaannya menjadi wewenang pusat, provinsi maupun kabupaten itu sendiri;

2. RP2I disusun untuk periode 5 tahun dan dievaluasi pelaksanaannya di tiap akhir tahun anggaran;

3. RP2I disusun oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI);

4. Dalam penyusunan RP2I harus melibatkan instansi SDA pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, melalui Nota Kesepahaman (MoU);

5. RP2I disusun dengan mengoptimalkan peran serta Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dalam penyusunan sampai dengan pelaksanaannya,

6. RP2I disusun dengan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi melalui Komisi Irigasi;

7. RP2I disusun berdasarkan azas kemandirian, mulai dari perencanaan sampai dengan pembiayaan dan pelaksanaan (sesuai dengan konsep otonomi daerah) dengan menitikberatkan terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi.

8. RP2I merupakan acuan dasar, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi di kabupaten yang bersangkutan.

9


Seperti diuraikan diatas, RP2I harus mencakup semua daerah irigasi yang ada dalam kabupaten yang bersangkutan, baik DI kewewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten sendiri. Kewewenangan pengelolaan irigasi sudah diatur dalam PP No. 20/2006 dan Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007.

Daerah irigasi yang ada dalam suatu kabupaten dapat terdiri dari : • • •

DI kewenangan kabupaten (luas DI<1000 ha, utuh dalam kabupaten), DI kewenangan provinsi (luas DI 1000 s/d 3000 ha, dan DI lintas kabupaten), serta DI kewenangan pemerintah pusat (luas DI > 3000 ha, dan DI lintas provinsi, serta DI strategis nasional).

Untuk daerah irigasi yang bukan kewewenangan kabupaten, dalam penyusunan RP2I diperlukan Nota Kesepahaman (MoU) untuk melakukan kerja sama antara instansi pemerintah pusat – pemerintahan provinsi – pemerintahan kabupaten/kota. Sebelum RP2I dikirim kepada bupati untuk ditetapkan, konsep RP2I dibahas terlebih dahulu dalam forum Komisi Irigasi kabupaten.

2.3

Tahapan Penyusunan RP2I Penyusunan RP2I yang pertama kali di suatu kabupaten direncanakan dalam 2 (dua) tahap: •

Tahap I, berisi Program Pengelolaan Irigasi (termasuk program pengembangan kelembagaan pemerintah di kabupaten yang bersangkutan, program pemberdayaan petani pemakai air, program pengelolaan irigasi serta rencana pendanaan);

•

Tahap II, berisi Program Pengembangan Irigasi (meliputi identifikasi potensi pengembangan irigasi di kabupaten, rencana pengembangan irigasi serta rencana pendanaan untuk 5 tahun kedepan).

2.4 Langkah-langkah dalam Penyusunan RP2I Proses penyusunan RP2I terdiri dari : a) Input: pengumpulan data dan dokumen perencanaan yang diperlukan; b) Analisa data dan penyusunan RP2I; c) Output: program terpadu untuk 5 tahun ke depan.

10


Gambaran proses penyusunan RP2I dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini. Gambar 2.3. Gambaran Proses Penyusunan RP2I Input: Data dan informasi yang diperlukan

Analisa data & Penyusunan RP2I

Output: Program Terpadu untuk 5 Tahun ke depan

Dinas SDA ▪ Inventarisasi DI (kondisi Aset Irigasi) ▪ Status SDM (data sekunder) ▪ Data Sekunder lainnya

Dinas Pertanian ▪ Status P3A (data dari PSETK) ▪ Data Produksi Pertanian ▪ Data Sekunder lainnya

Seleksi DI-DI Prioritas tahun 1 s/d 5 (untuk O&P serta Rehabilitasi)

Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)

Tahap I: Rencana Pengelolaan Irigasi: - Pengembangan Kelembagaan - Pemberdayaan P3A/GP3A - Program Pengelolaan Irigasi Tahap II: Rencana Pengembangan Irigasi: - Ringkasan Program Pertanian - Program Pengembangan Irigasi - Rencana Pembiayaan

Bappeda ▪ Perda Irigasi ▪ Renstra ▪ Rencana Tata Ruang

Secara sederhana mekanisme penyusunan RP2I dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Prosedur Penyusunan dan Penetapan RP2I Langkah Kegiatan 1

Membentuk TIM Penyusun RP2I lintas Dinas

2

Penyusunan MOU Pengelolaan DI antara level SDA

3

Pengumpulan Data yang diperlukan untuk RP2I

4

Kajian kebijakan Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah

5

Menyusun Ringkasan Kebijakan Daerah Bidang Pertanian

6

Identifikasi Masalah tentang Irigasi di Kabupaten

7

Penetapan DI-DI Prioritas

8

Kajian kebutuhan pengembangan Kelembagaan Pemerintah

9

Penyusunan Draft RP2I

Perencanaan

Pengumpulan data dan informasi

Konsultasi Publik

Analisa dan Penyusunan draft RP2I

Pembahasan dan Penetapan RP2I

Penyampaian RP2I

10

Presentasi Draft RP2I di Komir

11

Penyusunan Draft Final RP2I

12

Penetapan Surat Keputusan Bupati

13

Penyampaian RP2I kepada GP3A

Setelah RP2I ditetapkan, pelaksanaannya perlu dievaluasi tiap akhir tahun.

11


Langkah-langkah dalam penyusunan dan pemutakhiran RP2I serta jadwal penyusunan dijelaskan secara rinci dalam Lampiran : Panduan Penyusunan RP2I.

2.5 Pembiayaan Penyusunan RP2I Untuk Penyusunan RP2I yang dilaksanakan selama 2008-2009, khususnya oleh kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi yang masuk program WISMP, PISP dan NTBWRMP telah tersedia dananya. Dana tersebut disediakan untuk kegiatan-kegiatan: a. Lokakarya untuk sosialisasi rencana penyusunan RP2I (oleh Provinsi) b. Penyusunan MoU antara Pusat dan Provinsi (oleh Provinsi) c. Penyusunan MoU antara Provinsi dan Kabupaten (oleh Kabupaten) d. Lokakarya Identifikasi Masalah (oleh Kabupaten) e. Bantuan Penyusunan RP2I untuk Kabupaten ybs. f.

Bantuan penyusunan RP2I untuk Provinsi ybs.

g. Pemutakhiran data RP2I (oleh Kabupaten).

12


3. STRUKTUR DAN PROGRAM RP2I 3.1 Struktur RP2I Seperti diuraikan diatas, penyusunan RP2I yang pertama kali di suatu kabupaten direncanakan dalam 2 (dua) tahap, menjadi dua buku. Masing-masing buku tersebut berisi program yang disajikan dalam bentuk Tabel-tabel, dan dilengkapi dengan peta dan gambar. Program ini terdiri dari informasi, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan serta rencana pembiayaan. Struktur dari RP2I Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi) dan Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi) dapat digambarkan sbb: Gambar 3.1. Struktur RP2I Tahap I

I si RP2I Tahap I

Uraian Bab 3

Bab 1. Pendahuluan

3.1 Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah di Kabupaten

Bab 2. Gambaran Umum Pertanian dan Irigasi

3.2 Program Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 3.3 Program Pengelolaan Irigasi

Bab 3. Rencana Pengelolaan Irigasi 3.4 Rencana Pembiayaan

Gambar 3.2. Struktur RP2I Tahap II

I si RP2I Tahap I I

Uraian Bab 4

Bab 1. Pendahuluan

4.1 Program Pembangunan Jaringan Irigasi

Bab 2. Potensi Pengembangan Irigasi

4.2 Program Peningkatan Jaringan Irigasi

Bab 3. Ringkasan Program Pengembangan Pertanian

4.3 Program Pengembangan Prasarana Pendukung

Bab 4. Rencana Pengembangan Irigasi

4.4 Program Kajian Dampak Lingkungan

Bab 5. Rencana Pembiayaan RP2I Bab 6. Kebutuhan Lain-lain untuk Pelaksanaan RP2I

13


3.2 Program dalam RP2I Tahap I (Rencana Pengelolaan Irigasi) 1. Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dengan telah diterbitkannya PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan PP No. 41 tahun 2007 tentang redefinisi tugas dan organisasi perangkat daerah, serta kebijakan-kebijakan lain mengenai kelembagaan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif, perlu disusun suatu program untuk pengembangan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, yang disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Redefinisi tugas yang dimaksud merupakan perumusan kembali tugas pokok dan fungsi, termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang membidangi irigasi untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20/2006 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan. Hal-hal yang penting untuk diuraikan dalam program adalah: a. Uraian tentang perkembangan terakhir Redefinisi Tugas untuk kerjasama operasional antar instansi pemerintah daerah, sesuai Peraturan Daerah yang telah disusun oleh provinsi dan kabupaten yang bersangkutan berkaitan dengan PP No. 20 tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007; b. Kebutuhan staff per SKPD, dan program rekrutmen selama 5 tahun ke depan, sebagai implikasi dari perubahan tugas tersebut di atas; c. Hasil dari Training Needs Assessment (TNA) yang terakhir, dan kebutuhan pelatihan staf, dalam rangka pengembangan SDM. 2. Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air Program Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air P3A/GP3A/IP3A) diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan irigasi secara partisipatif, sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2007. Program ini berisi : a. Program pendampingan masyarakat (oleh TPM dan KPL) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan irigasi secara partisipatif; b. Program pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan P3A/GP3A/IP3A melalui penyusunan PSETK untuk setiap daerah irigasi; c. Program pengembangan P3A/GP3A/IP3A, termasuk pembentukan organisasi, legalisasi dan pengembangan kegiatan oleh P3A/GP3A/IP3A. Program tersebut harus berdasarkan urutan DI-DI prioritas dalam kabupaten. 3. Program Pengelolaan Irigasi Program Pengelolaan Irigasi, sesuai dengan PP No. 20 tahun 2006, meliputi kegiatan: a. Pengelolaan jaringan irigasi. Sesuai uraian dalam PP No. 20 tahun 2006 Bab IX, kegiatan utama yang dimaksud adalah: o Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, dan;

14


o

Rehabilitasi jaringan irigasi.

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, diperlukan pula kegiatan pendukung seperti pengamanan jaringan irigasi, untuk mencegah kerusakan pada jaringan irigasi. b. Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi (sesuai uraian dalam PP No. 20 tahun 2006, Bab XII) untuk menjamin fungsi dan manfaat jaringan irigasi; c. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi (sesuai uraian dalam PP No. 20 tahun 2006, Bab XIII) melalui Komisi Irigasi; d. Program-program tersebut perlu didukung dengan peraturan daerah, yang harus disusun oleh kabupaten yang bersangkutan.

Program pengelolaan irigasi harus disusun berdasarkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan untuk DI-DI yang terdapat dalam kabupaten, dengan memperhatikan kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten/kota dan kesiapan sumber daya manusianya. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut isi dari program tersebut. a. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Operasi dan Pemeliharaan rutin jaringan irigasi harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan kebutuhan minimal dari O&P Irigasi yang harus dipenuhi yaitu operasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan darurat, pengamanan dan kebutuhan mendesak lainnya. Program yang disusun harus termasuk semua kegiatan tersebut. b. Rehabilitasi jaringan irigasi Selama 5 tahun terakhir, keadaan jaringan irigasi di Indonesia secara umum mengalami penurunan akibat kurangnya perhatian dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang bersifat pencegahan. Oleh karena itu, perlu direncanakan suatu program perbaikan besar pada jaringan irigasi, yang dinamakan rehabilitasi. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan dana, sumberdaya manusia, dan tingkat kerusakannya, rehabilitasi jaringan irigasi harus direncanakan dengan tepat, sesuai dengan kemampuan dana, SDM dan tingkat kerusakannya dengan sistem penjadwalan. Mengingat kebutuhan dana untuk rehabilitasi dapat mencapai Rp 2 juta/ha s/d Rp 4 juta/ha, maka program rehabilitasi perlu difokuskan pada DI-DI prioritas, dimana air mencukupi pada musim kemarau (paling tidak pada MKI), lahan irigasi terjamin keberlanjutannya, dan produk-produk pertanian dari lahan irigasi bisa dipasarkan dengan mudah. Program rehabilitasi yang dimaksud harus termasuk kegiatan detail desain (SID) secara partisipatif, dan konstruksi (perbaikan) bendung, saluran dan bangunan irigasi. Kegiatan konstruksi juga dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan P3A/ GP3A melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pemborong, dimana material dan tenaga disiapkan oleh P3A/GP3A, atau sebagian dari pekerjaan dilaksanakan oleh P3A/GP3A yang dibiayai dari kontrak pelaksanaan fisik.

15


c. Pencegahan alih fungsi lahan dan pengamanan jaringan irigasi Keberlanjutan sistem irigasi sangat bergantung pada pencegahan alih fungsi lahan dan pengamanan jaringan irigasi. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan agar lahan irigasi yang ada tidak dipakai untuk kegiatan lain, dan garis sempadan saluran yang ada dipertahankan, untuk menjamin tanggul saluran tidak digganggu oleh kegiatan pertanian atau kegiatan lain. Pada bagian ini perlu diuraikan kegiatan pencegahan dan pengamanan yang direncanakan oleh kabupaten. d. Koordinasi antar instansi terkait Pengelolaan Irigasi tidak hanya merupakan tugas dan tanggung jawab dinas kabupaten yang membidangi irigasi saja, akan tetapi juga merupakan tugas bersama, minimal antara Bappeda, dinas yang membidangi pertanian dan dinas yang membidangi irigasi, bersama-sama dengan Komisi Irigasi dan petani pemakai air (P3A/GP3A/). Oleh sebab itu koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi ini sangat diperlukan. Agar koordinasi ini dapat berjalan dengan baik, harus dibuat perencanaan yang jelas, antara lain penyusunan jadwal rapat Komir, jadwal pertemuan Bappeda dan Dinas, dan lain-lain. e. Peraturan perundangan dan rencana aksi pemerintah daerah Bila kabupaten yang bersangkutan belum mempunyai PERDA tentang Irigasi, maka dalam rangka pelaksanaan RP2I, kabupaten perlu menyusunnya terlebih dahulu. Pada bagian ini perlu diuraikan rencana penyusunan peraturan-peraturan Daerah yang masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PPSIP. 4. Rencana Pembiayaan Rencana pembiayaan merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program (program 1 s/d 3 diatas) selama periode 5 tahun kedepan. Untuk masing-masing kegiatan perlu memakai harga standar yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan. Selain nilai kebutuhan dana, juga perlu diidentifasikan sumber dana (APBD-K, APBD-P, APBN dan BLN bila diperlukan). Rencana pembiayaan disajikan dalam Tabel berikut kegiatannya, seperti contoh-contoh yang diberikan dalam Lampiran : Panduan Penyusunan RP2I. Untuk penjelasan lebih rinci, termasuk format Tabel-tabel yang dipakai untuk RP2I Tahap I lihat Lampiran : Panduan Penyusunan RP2I.

3.3 Program dalam RP2I Tahap II (Rencana Pengembangan Irigasi) 1. Rencana Pengembangan Irigasi Sesuai uraian dalam PP No 20 tahun 2006 Bab VIII, kegiatan utama yang dimaksud adalah: o

Pembangunan Jaringan Irigasi, dan

16


o

Peningkatan Jaringan Irigasi.

Untuk mendukung operasionalisasi kegiatan tersebut perlu melakukan sub-kegiatan: o o

Pengembangan prasarana pendukung, dan Kajian dampak lingkungan.

Sub-Program ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: a.

Program pembangunan jaringan irigasi

Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah yang belum ada jaringan irigasinya. Program pembangunan jaringan irigasi harus berdasarkan rencana induk pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai (Pola PSDA-WS), dengan mempertimbangkan potensi sumber air yang ada. Program ini juga harus memperhatikan rencana pembangunan pertanian pada kabupaten yang bersangkutan, karena pembangunan jaringan irigasi baru harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi, serta kegiatan pertanian lain yang mendukung. Program pengembangan irigasi juga harus mengacu kepada rencana tata ruang kabupaten, dengan mempertimbangkan dampak dari perluasan kota atau penggunaan lahan lainnya pada masa mendatang. b.

Program peningkatan jaringan irigasi

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada, atau penambahan luas areal pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada. Kegiatan tersebut harus mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Program ini juga harus berdasarkan Pola PSDA-WS, serta rencana pembangunan pertanian pada kabupaten yang bersangkutan. c.

Program pengembangan prasarana pendukung

Agar pengelolaan jaringan irigasi dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan prasarana pendukung, misalnya bangunan kantor yang memadai, rumah jaga pintu, rumah juru yang dekat dengan lokasi, gudang yang mencukupi, kendaraan, alat pemroses data, dan alat-alat atau mesin untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan sebagainya. Pada program ini diidentifikasikan prasarana pendukung yang masih diperlukan oleh kabupaten, dan rencana pengadaannya. d. Program kajian dampak lingkungan Bila ada rencana pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi, dibutuhkan kajian dampak lingkungan. Kajian yang diperlukan tergantung kepada kegiatan pembangunan, dan dapat berupa Rapid Environmental Assessment (REA), penyusunan UPL/UKL, sampai studi AMDAL. Pada sub-program ini perlu identifikasi cakupan untuk kajian dampak lingkungan yang diperlukan, rencana pelaksanaannya, dan instansi yang bertanggung jawab untuk penyusunannya.

17


4. ORGANISASI 4.1 Pemangku Kepentingan dalam RP2I Dalam penerapannya di tingkat kabupaten, penyusunan RP2I dilaksanakan oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), yang menurut PP No. 20 tentang Irigasi, Bab III, Pasal 9.2 terdiri dari : • • •

Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi (BAPPEDA, Dinas PU/SDA dan Dinas Pertanian); Wakil Petani (P3A/GP3A/IP3A), dan Komisi Irigasi.

Untuk lebih jelas, lihat Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)

PU INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA YANG MEMBIDANGI PERTANIAN IRIGASI

SELURUH DAERAH IRIGASI KOMISI IRIGASI

P3A/GP3A/IP3A

Informasi yang diperlukan untuk RP2I harus dikumpulkan dari 3 instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, dari instansi pemerintah tingkat pusat dan provinsi, dari P3A/GP3A sebagai pemakai jaringan irigasi, dan dari elemen masyarakat lain. Keterlibatan masing-masing pihak dalam penyusunan RP2I dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.

18


Gambar 4.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penyusunan RP2I. KEPALA DAERAH

GP3A (SELAKU USER)

Dinas Pertanian

BAPPEDA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PERTANIAN (non infrastruktur)

Dinas PU / SDA

TEKNOLOGI PERTANIAN

TEKNOLOGI KEIRIGASIAN

TANAMAN MUTU TINGGI

KETERSEDIAAN AIR

PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN

INVENTARISASI ASET JARINGAN IRIGASI

INFORMASI REAL DI LAPANGAN

INSTANSI PUSAT dan PROVINSI

ELEMEN MASYARAKAT (DARI BERBAGAI KALANGAN)

BALAI BESAR WS Pusat

INFORMASI REAL DI LAPANGAN

BALAI PSDA WS Provinsi

USULAN POLA TANAM

DI-DI wewenang Pusat dan Provinsi

USULAN PRIORITAS DAERAH IRIGASI untuk PENGEMBANGAN / PENGELOLAAN

KOMISI IRIGASI

RP2I

Kegiatan rutin yang tidak termasuk dalam RP2I: RENCANA TATA TANAM RENCANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI RENCANA PEMBAGIAN AIR IRIGASI RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI PENYELESAIAN KONFLIK, DLL...

4.2 Tim Penyusun RP2I Penyusunan RP2I dilaksanakan oleh Tim Penyusun RP2I, yang bersifat lintas dinas. Struktur Tim seperti yang digambarkan berikut ini: Gambar 4.3. Struktur Organisasi Tim Penyusun RP2I KETUA

SEKRETARIS

DINAS PU - SDA

BAPPEDA

ANGGOTA SETDA

DINAS PERTANIAN

Tim ini harus mewakili instansi yang ada dalam kabupaten yang bersangkutan, dan diusulkan sebagai berikut:

19


KETUA :

Bappeda kabupaten

Sekretaris :

Dinas PU/SDA kabupaten

Anggota :

1. Bappeda kabupaten 2. Sekretariat Daerah (Setda) 3. Dinas PU/SDA kabupaten 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten.

20


LAMPIRAN

21

Pedoman Rp2i 10 Jan 09

Recommend Documents