BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rumah Sakit sebagai satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tenaga Kesehatan lain yaitu Instalasi Gizi, Rekam Medik, Laboratorium, dan Farmasi berperan penting dalam pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya.
1.2 Ruang Lingkup Komite tenaga kesehatan lain meliputi Instalasi Gizi, Rekam Medik, Laboratorium, dan Farmasi.
1.3 Landasan Hukum a.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneasia Nomor : 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan & praktek tenaga Gizi
b.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneasia Nomor : 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
c.
Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No 370/ MENKES/ SK/ III/ 2007 Tentang Standar Profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan Menteri kesehatan Republik Indonesia
d.
Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, dipandang perlu menetapkan standar profesi laboratorium kesehatan pasal 21.
bagi
tenaga ahli
1.4 Tugas Pokok a. Melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan lain yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit kredibel b. Mendapatkan dan memastikan tenaga kesehatan lainnya yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit. c. Menyusun jenis-jenis kewenangan kerja klinis bagi tenaga kesehatan lain yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu yang ditetapkan oleh Kolegium tenaga kesehatan lainnya di Indonesia. d. Menetapkan dasar untuk menerbitkan penugasan kerja klinis bagi setiap tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pelayanan di rumah sakit. e. Menjaga reputasi dan kredibilitas para tenaga kesehatan dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, penyandang dana, dan pemangku kepentingan (stakeholders) rumah sakit lainnya.
1.5 Fungsi a. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten sesuai kewenangannya. b. Meningkatkan mutu profesi penunjang medis c. Menegakkan etika dan disiplin profesi penunjang medis d. Melaksanakan kredensial
tenaga penunjang medis di rumah sakit.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lainnya yaitu: Ketua Komite
: Ratna Mustika, S.Farm.,Apt
Sub Komite Kredensial
: Ayu Fatmasari, Amd.AK
Sub Komite Mutu
: Ahmad Putra Dharma, SKM
Sub Komite Etik & Disiplin : Novita Safitri, S.Farm.,Apt
Bagan Struktur Organisasi Komite Penunjang Medis
Ketua Ratna Mustika, S.Farm.,Apt
Sub Komite Kredensial Ayu Fatmasari, Amd.AK
Sub Komite Mutu Ahmad Putra Dharma, SKM
Sub Komite Etik dan Disiplin Novita Safitri, S.Farm.,Apt
BAB III URAIAN JABATAN
1.
KETUA KOMITE a.
Ketua Komite Tenaga Kesehatan lainnya dipilih pada pemilihan langsung oleh anggota secara periodik yang diselenggarakan setiap 3 tahun selanjutnya diajukan dan disetujui oleh Direktur.
b.
Tugas Ketua Komie Tenaga Kesehatan lainnya adalah : 1) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat kebijakan, laporan, kebutuhan, dan kelompok
serta bertanggung
jawab kepada seluruh Staf tenaga kesehatan lainnya 2) Menyelenggarkan dan bertanggung jawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan ketua komite tenaga kesehatan lainnya 3) Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh direktur dan Sub Komite lainnya di lakukan minimal sekali perbulan. 4) Menentukan agenda setiap rapat komite tenaga kesehatan lainnya
2.
SUB KOMITE KREDENSIAL Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang tenaga kesehatan
yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan penunjang sesuai dengan lingkup prakteknya. Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan yang memperoleh izin praktek dalam rangka melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Kewenangan klinis harus dirumuskan dalam peraturan internal penunjang medis. a.
Tujuan Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga
penunjang medis yang memberikan asuhan penunjang medis benar kompeten dan etis.
b.
Tugas dan wewenang Tugas sub komite kredensial adalah : 1. Menyusun dan membuat daftar kewenangan klinis sesuai jenjang karir, berdasarkan masukan dari kelompok staf tenaga kesehatan 2. Melakukan assesmen dan pemeriksaan : a) Kompetensi b) Status kesehatan c) Perilaku d) Etika profesi 3. Melaporkan
hasil
assesmen
dan
pemeriksaan
serta
memberikan
rekomendasi kewenangan klinik kepada komite tenaga kesehatan lainnya 4. Melakukan proses kredensial masa berlaku surat penugasan dan adanya permintaan khusus dari komite tenaga kesehatan lainnya Sub komite kredensial mempunyai kewenangan menilai dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga kesehatan sesuai jenjang karir.
c.
Keanggotaan Keanggotaan sub komite kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari ketua,
sekertaris dan anggota serta dibantu oleh kelompok staf tenaga kesehatan lainnya d.
Mekanisme 1. Mempersiapkan kewenangan sesuai kompetensi 2. Menyusun kewenangan klinis dengan kriteria : pendidikan, lisensi, prestasi penjagaan dan peningkatan mutu pelayanan tenaga kesehatan, status personal, status kesehatan serta tidak pernah terlihat dalam tindak kriminal dan kekerasan jika melakukan praktik mandiri, jelaskan pola praktik dan implementasinya. 3. Membuat keputusan untuk pemberian kewenangan dengan memberikan rekomendasi kepada komite penunjang medis 4. Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan secara berkala
5. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang di tetapkan.
3.
SUB KOMITE MUTU Dalam rangka menjamin pasien memperoleh pelayanan asuhan tenaga
kesehatan berkualitas, maka tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan harus bermutu, kompeten, etis dan profesional. Perlu dilakukan upaya-upaya yang terencana dan terarah agar kompetensi dipertahankan dan dikembangkan. Tenaga kesehatan lainnya harus memberikan pelayanan asuhan penunjang medis sesuai dengan standar praktik, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit. Mutu pelayanan tenaga kesehatan lainnya harus selalu dipantau dievaluasi serta diperbaharui dan ditingkatkan agar pasien dan keluarga memperoleh kepuasan a.
Tujuan Memastikan kualitas asuhan penunjang medis yang diberikan oleh tenaga
penunjang medis, benar-benar sesuai standar melalui penggunaan sumber-sumber dan evaluasi yang berkesinambungan. b.
Tugas dan Kewenangan Tugas sub komite mutu profesi adalah : 1.
Mempersiapkan bahan standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya dan standar prosedur operasional yang telah disusun oleh rumah sakit.
2.
Menyususun data dasar profile tenaga kesehatan sesuai area praktik.
3.
Pendataan kompetensi tenaga kesehatan sesuai jenjang karir pada setiap area praktik tenaga kesehatan lainnya
4.
Mengidentifikasikan dan mengevaluasi data tenaga kesehatan lainnya
5.
Melakukan audit tenaga kesehatan lainnya
6.
Melakukan koordinasi dengan unit mutu RS, untuk telaah temuan kualitas sehingga dapat dilakukan tindak lanjut perubahan mutu.
7.
Mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah, pelatihan internal RS, untuk berdasarkan hasil assesmen kompetensi dan kemajuan IPTEK.
8.
Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah, pelatihan di luar RS bagi tenaga kesehatan lainnya sesuai area praktik pada setiap level jenjang karir.
9.
Memfasilitasi
proses
pendampingan
“couch”
(preceptorship/
mentorship) selama melaksanankan praktik 10. Mengidentifikasi perubahan-perubahan kompetensi berdasarkan fakta melalui kaji ulang.
Kewenangan sub komite mutu profesi adalah; assesmen, mempertahankan dan mengembangkan mutu profesi setiap tenaga kesehatan lainnya.
c.
Kompetensi dan Kelompok Staf tenaga kesehatan lainnya Untuk melaksanakan tugas sub komite mutu profesi, maka ditetapkan
mekanisme sebagai berikut : 1.
Koordinasi dengan bidang penunjang medis untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga kesehatan lainnya di RS sesuai jenjang karirnya
2.
Berdasarkan hasil assesmen kompetensi dan perkembangan IPTEK, diidentifikasikan gap, kompetensi atau kompetensi baru sebagai materi pertemuan ilmiah, dan pelatihan baik dilakukan di dalam maupun luar RS
3.
Koordinasi dengan supervisor, instruktur klinik dan kelompok fungsional penunjang medis melakukan “couch”, bimbingan (perseptorship/ mentorship) selama melaksanakan praktik
4.
Melakukan audit tenaga kesehatan lainnya dan pembahasan kasus bersama unit mutu
5.
Mengidentifikasikan telaah kompetensi tenaga kesehatan lainnya sebagai bahan mengadakan perubahan/motivasi pelayanan penunjang medis, standar pelayanan dan kompetensi yang ada saat ini
6.
Memberi masukan kepada kepala bidang penunjang medis, bagaimana pengembangan sumber daya manusia tentang prestasi atau kegagalan tenaga kesehatan lainnya sebagai bahan penilaian kinerja penunjang medis atau perubahan kewenangan klinik
4.
SUB KOMITE ETIK &DISIPLIN PROFESI Setiap tenaga kesehatan lainnya harus memiliki disiplin profesi yang tinggi
dalam memberikan asuhan penunjang medis dengan menerapkan standar pelayanan, prosedur operasional serta menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesialisme tenaga kesehatan lainnya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi. Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan penunjang medis yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. a.
Tujuan Sub komite etik &disiplin profesi bertujuan : 1.
Melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya yang tidak layak.
2. b.
Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya
Tugas dan Kewenangan 1.
Melakukan penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya
2.
Melakukan pembinaan etika tenaga kesehatan lainnya
3.
Membantu menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam pelayanan asuhan penunjang medis.
4.
Memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan penunjang medis.
c.
Mekanisme kerja : 1.
Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan: a) Identifikasi sumber laporan dari manajemen rumah sakti, dokter atau tenaga kesehatan lain serta pasien dan keluarganya, juga dapat berasal dari laporan hasil konferensi klinis dan kematian. b) Pemeriksaan didahulukan oleh panel disiplin profesi melalui proses pembuktian. Tim panel dapat menggunakan keterangan saksi ahli
sesuai kebutuhan. Seluruh pemeriksaan dilakukan tertutup dan rahasia. 2.
Membuat keputusan Keputusan panel dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bila tenaga kesehatan merasa keberatan terhadap keputusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan bukti-bukti baru yang kemudian sub komite disiplin membetuk panel baru. Akhirnya keputusan dilaporkan kepada direksi rumah sakit melalui komite tenaga kesehatan lainnya
3.
Memberikan tindakan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya berupa teguran, penugasan peringatan tertulis, pembatasan sampai pencabutan wewenang klinis, sementara atau selamanya, serta bekerja dibawah supervisi dari penunjang medis yang memiliki kewenangan.
4.
Memberi keputusan tindakan disiplin untuk di laksanakan. Keputusan sub komite disiplin profesi diserahkan kepada pemimpin rumah sakit dalam bentuk rekomendasi komite tenaga kesehatan lainnya untuk selanjutnya disampaikan kepada penunjang medis oleh pemimpin RS untuk dilaksanakan.
5.
Melakukan pembinaan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya. Pembinaan profesionalisme merupakan bagian penting dari tahapan sosialisasi profesionalisme tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai profesionalisme. a) Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik tenaga kesehatan sehari-hari. b) Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topic dan metode serta evaluasi. c) Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, symposium, “bedside teaching”, refleksi diskusi kasus dan lain-lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia. d) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang penunjang medis, diklat dan kelompok fungsional tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pembinaan
BAB IV TUJUAN
4.1 Tujuan Umum Meningkatkan mutu layanan tenaga kesehatan lainnya melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai bidang nya.
4.2 Tujuan Khusus Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan perencanaan kerja yang dilakukan dalam periode satu tahun ke depan.
BAB IV KEGIATAN
Kegiatan dalam program kerja tenaga kesehatan lainnya adalah sebagai berikut : 1.
Melakukan kredensial kepada seluruh tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan di RSIA Puri Betik Hati
2.
Memelihara mutu profesi tenaga kesehatan lainnya
3.
Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan lainnya
