BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa masalah kesehatan seseorang (pasien) adalah tanggung jawab seorang (pasien) itu sendiri. Dengan demikian, sepanjang keadaan kesehatan tersebut tidak sampai menggangu orang lain, maka keputusan untuk mengobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud, sepenuhnya terpulang dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bahwa tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi untuk meningkatkan atau memulihkan kesehatan seseorang (pasien) hanya merupakan suatu upaya yang tidak wajib diterima oleh seorang (pasien) yang bersangkutan. Karena sesungguhnya dalam pelayanan kedokteran, tidak seorangpun yang dapat memastikan keadaan hasil akhir dari diselenggarakannya pelayanan kedokteran tersebut (uncertainty result), result), dan karena itu tidak etis jika sifatnya jika penerimaannya dipaksakan. Jika seseorang karena satu dan lain hal, tidak dapat atau tidak bersedia menerima tindakan kedokteran yang ditawarkan, maka sepanjang penolakan tersebut tidak membahayakan orang lain, harus dihormati. Bahwa hasil dari tindakan kedokteran akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila terjalin kerjasama yang baik antara dokter dan pasien sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi. Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik ini perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian antara dokter atau dokter gigi dengan pasien. Pasien menyetujui (consent) (consent) atau menolak, adalah merupakan hak pribadinya yang tidak boleh dilanggar, setelah mendapat informasi dari dokter atau dokter gigi terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sehubungan dengan pelayanan kedokteran yang diberikan kepadanya. Informed Consent terdiri dari kata informed informed yang berarti telah mendapatkan informasi dan consent berarti berarti persetujuan (ijin). Yang dimaksud dengan Informed Consent dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju (consent) (consent) atau ijin dari seseorang (pasien) yang diberikan secara bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) terhadap (voluntary) terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang kedokteran yang dimaksud.
1
Bahwa, untuk mengatur keserasian, keharmonisan, dan ketertiban hubungan dokter atau dokter gigi dengan pasien melalui informed consent harus harus ada pedoman sebagai acuan bagi seluruh personil rumah sakit.
B. Tujuan
Panduan ini bertujuan agar dijadikan acuan bagi dokter dan seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Tombiano dalam melaksanakan ketentuan tentang persetujuan tindakan kedokteran.
C. Pengertian
Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien.Tindakan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tindakan Kedokteran, adalah suatu tindakan medis berupa bedah minor maupun tindakan merusak jaringan lainnya yang dilakukan oleh dokter ataupun petugas kesehatan yang diberi wewenang dalam melakukan tindakan pada pasien.
2
BAB II RUANG LINGKUP
A. Persetujuan Dan Penjelasan Tindakan Kedokteran
Dalam menetapkan dan Persetujuan Tindakan Kedokteran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Memperoleh Informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban dokter. 2. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan kedokteran dianggap benar jika memenuhi persyaratan dibawah ini : a. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan untuk tindakan kedokteran yang dinyatakan secara spesifik. b. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan tanpa paksaan (Voluntary) c. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi hukum d. Persetujuan dan Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan. 3. Informasi dan penjelasan dianggap cukup (adekuat) jika sekurang-kurangnya mencakup : a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran (contemplated medical procedure); procedure); b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya (alternative medical procedures and risk); risk); d. Risiko (risk (risk inherent in such medical procedures) procedures) dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (prognosis with and without medical proce procedur dures es;; f.
Risiko atau akibat pasti jika tindakan kedokteran yang direncanakan tidak dilakukan;
g. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan kedokteran yang dilakukan (purpose of medical procedure); procedure); h. Informasi akibat ikutan yang biasanya terjadi sesudah tindakan kedokteran.
3
4. Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan. Dokter yang akan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjela penjelasan san yang harus harus diberik diberikan an dapat dapat diwakil diwakilkan kan kepada kepada petugas petugas kesehat kesehatan an lain lain dengan dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan. Bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi tanggung jawab berada ditangan dokter atau yang memberikan delegasi. Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Penjelasan tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam informed consent oleh dokter atau petugas lain yang memberikan penjela penjelasan san dengan dengan menca mencantum ntumkan kan : a. tanggal b. waktu c. nama d. tanda tangan 5. Pemberi penjelasan dan penerima penjelasan. Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan yang akan diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi. 6. Hal-hal yang disampaikan pada penjelasan adalah : a. Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi : 1) Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut; 2) Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran; 3) Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan. b. Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi : 1) Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa pembedahan minor atau tindakan yang merusak jaringan lainnya; 2) Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi;
4
3) Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan; 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan; 5) Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya. Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Setelah perluasan tindakan kedokteran dilakukan, dokter atau petugas lainnya harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat. c. Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali : 1) Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum; 2) Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau dampaknya sangat ringan; 3) Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. d. Penjelasan tentang prognosis meliputi : 1) Prognosis tentang fungsinya (ad (ad functionam); functionam); 2) Prognosis tentang kesembuhan (ad (ad senationam). senationam). Penjelasan diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lain yang merawat pasien tersebut. Jika dokter berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberi pemberian an penjelas penjelasan an harus dideleg didelegasi asikan kan kepada kepada petugas petugas kesehatan kesehatan lain yang kompet kompeten. en. Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayan pelayanan an kese kesehata hatan n secara secara langsu langsung ng kepad kepadaa pasie pasien. n. Demi kepentingan pasien, persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan bagi pasien pasien gawat gawat daru darurat rat dalam dalam keadaan keadaan tidak tidak sadar sadar dan tidak tidak didampin didampingi gi oleh oleh keluar keluarga ga pasie pasien n yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran.
5
BAB III TATA LAKSANA
A. Tata Cara Pengisian Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
Setiap tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga baik secara tertulis maupun lisan. Untuk tindakan yang beresiko harus mendapatkan persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh pasien untuk mendapatkan persetujuannya. Persetujuan diberikan pada pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang akan ditimbulkannya. Menurut SK Dirjen Pelayanan Medik No.HK.00.06.6.5.1866 Kebijakan dan Prosedur tentang Informed Consent adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan persetujuan persetujuan atau penolakan tindakan tindakan medis harus dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 2. Memperoleh informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah hak dokter. 3. Formulir Informed Consent dianggap benar jika memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik. b. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan (voluntary). c. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya. d. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan setelah diberikan cukup informasi dan penjelasan yang diberikan. 4. Isi informasi dan penjelasan yang diberikan Informasi dan penjelasan dianggap cukup jika paling sedikit enam hal pokok dibawah ini disampaikan dalam memberikan informasi dan penjelasan. a. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang akan dilakukan. b. Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan. c. Informasi dan penjelasan tentang resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi. 6
d. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan lain yang tersedia dan serta resikonya dari masing-masing tindakan tersebut. e. Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan tersebut dilakukan. 5. Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan. Dokter yang akan melakukan tindakan medis mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang diberikan dapat diwakili pada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan. 6. Cara menyampaikan informasi. Informasi dan penjelasan disampaikan secara lisan. Informasi secara tertulis hanya dilakukan sebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan. 7. Pihak yang menyatakan persetujuan. a. Pasien sendiri, yaitu apabila pasien telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. b. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka, menurut urutan hak sebagai berikut : 1) Ayah/Ibu adopsi 2) Saudara-saudara kandung c. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun atau tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir. Persetujuan (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka, menurut hak sebagai berikut: 1) Ayah/Ibu adopsi 2) Saudara-saudara kandung d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut : 1) Ayah/Ibu kandung 2) Wali yang sah 3)
Saudara-saudara kandung
7
e. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut urutan hak tersebut : 1) Wali 2) Curator f. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak tersebut: 1) Suami/isteri 2) Ayah/ibu kandung 3) Anak-anak kandung 4)
Saudara-saudara kandung.
8. Cara menyatakan persetujuan. Cara pasien menyatakan persetujuan dapat secara tertulis (expressed) maupun lisan. Persetujuan secara tertulis mutlak diperlakukan pada tindakan medis yang mengandung resiko tinggi (tindakan yang merusak jaringan), sedangkan persetujuan secara lisan diperlukan pada tindakan medis yang tidak mengandung resiko tinggi. 9. Semua jenis tindakan medis yang mengandung men gandung resiko harus disertai Informed Consent. Jenis tindakan medis memerlukan Informed Consent dan kemudian ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas. 10. Perluasan tindakan medis yang telah disetujui tidak dibenarkan dilakukan dengan alasan apapun juga, kecuali apabila perluasan tindakan medis tersebut terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 11. Pelaksanaan Informed Consent untuk tindakan medis tertentu, misalnya persalinan, episiotomi, manual plasenta dan tindakan yang berkaitan dengan program keluarga berencana, harus merujuk pada ketentuan lain melalui konsultasi dengan dokter. 12. Demi kepentingan pasien, Informed Consent tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan/penolakan tindakan medis. 13. Format isian persetujuan tindakan medis (Informed Consent) atau penolakan tindakan medis, digunakan seperti pada contoh formulir terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :
8
a. Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Perawat bertindak sebagai salah satu saksi. b. Formulir asli dalam berkas rekam medis pasien. c. Formulir harus sudah diisi dan ditandatangani 24 jam sebelum tindakan medis dilakukan. d. Dokter harus ikut membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa telah diberikan informasi dan penjelasan secukupnya. e. Sebagai ganti tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kanan.
9
BAB IV DOKUMENTASI
10
