PANDUAN INFORMED CONSENT & INFORMED REFUSAL (PERSETUJUAN & PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS) RUMAH SAKIT UMUM YOSHUA LUBUK PAKAM TAHUN 2016
RSU. YOSHUA JL MEDAN NO. 70 LUBUK PAKAM
DAFTAR ISI Halaman Judul Daftar Isi ..........................................................................................................................................i Lembar Persetujuan ........................................................................................................................ii
BAB I. PENDAHULUAN ..............................................................................................................1 1.1. Latar Belakang............................................................................................................1 1.2.
Tujuan........................................................................................................................1
1.3.
Pengertian...................................................................................................................1
BAB II. TATA LAKSANA ............................................................................................................3 2.1. Pemberi Informasi ....................................... ................................................................3 2.2. Penerima Informasi Dan Pemberi Persetujuan ............................................................4 2.3. Kompetensi Pasien dan / atau Keluarga Yang menandatangani Informed Consent Atau Informed Refusal...................................................................................................4 2.4. Persetujuan Pada Individu Yang Tidak Kompeten ...................................... ...............5 2.5. Tindakan Yang Beresiko Tinggi Yang Memerlukan Persetujuan Tertulis ..................6 A. KSM BEDAH…………………………….………………………….........……. 6 1. Bedah Umum..………………………………………………………… ............6 2. Kebidanan dan Kandungan……..…………………………………............…...6 B. KSM Non Bedah……………………………………………………..........…..7 1. Patologi Klinik…...……………………………………….…………..........….7 2. R adiologi……....………………………………………………… .….........…...7 3. Penyakit Dalam…....……………………………………………….……..........7 4. Kesehatan Anak…....………………………………………………… .............8 5. Anestesia……….....…………………………………………..........………….8 BAB III. DOKUMENTASI ............................................................................................................9 BAB IV. PENUTUP ................................................ ....................................................................10 DAFTAR PUSTAKA ..................................... .............................................................................11
i
LEMBAR PERSETUJUAN
PENGESAHAN DOKUMEN RSU. YOSHUA LUBUK PAKAM NAMA
KETERANGAN
TANDA TANGAN
TANGGAL
Trianita, AMK
Pembuat Dokumen
20 Mei 2016
Dr. Trifena Tarigan
Authorized Person
23 Mei 2016
Dr Surya Muchtar, Sp.PD.
Direktur RSU. Yoshua
25 Mei 2016
Lubuk Pakam
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang.
Dalam profesi kedokteran ini bukan hal yang baru tetapi Informed consent merupakan piranti hukum kedokteran yang sangat rumit untuk dipahami, diterapkan dan menjadi alat bukti kesepahaman pasien-penolong. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang kedokteran atau patient rights, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etik yang harus dipatuhi oleh setiap warga profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disahkan oleh Sidang Umum Organisasi Kedokteran Dunia (World Medikal Assembly) tahun 1949. Sesuai juga dengan perkembangan reformasi kehidupan masyarakat, maka Informed consent yang semula lebih terkait pada kewajiban etik, telah berkembang menjadi kewajiban administrasi dan bahkan hukum.
1.2.
Tujuan.
Tujuan dari informed consent ini sendiri adalah : 1) Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung resiko atau akibat yang bakal tidak menyenangkan pasien. 2) Bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi (pengesahan) atas tindakan medis yang akan dilakukan. Yang berakibat terciptanya suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien.
I.3.
Pengertian.
Persetujuan Tindakan Medik atau Informed consent dalam profesi kedokteran adalah persetujuan dari pasien terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya. Persetujuan diberikan setelah pasien tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dan objektif tentang diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihan tindakan yang akan dilakukan.
i
Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya yang mempunyai
hubungan
langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam
hal
melakuakn
tindakan
medis,
yang
adalah
suatu
tindakan
yang
bersifat
diagnostik/terapeutik (menentukan jenis penyakit / penyembuhannya) yang dilakukan terhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban memberikan pertolongan penyembuhan bagi pasien berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya. Persetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Suatu persetujuan atau penolakan dianggap sah apabila: a) Pasien telah diberi penjelasan/informasi; b) Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan (persetujuan/penolakan); dan c) Persetujuan harus diberikan secara sukarela (tidak ada paksaan maupun hasutan). Penandatanganan formulis informed concent maupuan informed refusal sangat penting dilakukan baik sebagai terpenuhinya etika kedokteran namun juga secara hukum. Tetapi jauh lebih penting adalah diskusi antara dokter dengan pasien sebelum terjadinya Pernyataan pasien dalam bentuk tanda tangan informed concent maupuan informed refusal . Ketika dokter atau dokter gigi mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran, maka harus diartikan bahwa persetujuan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disetujui. Dokter atau dokter gigi tidak boleh bertindak melebihi lingkup persetujuan tersebut, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan. Oleh karena itu sangat penting diupayakan agar persetujuan juga mencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut.
i
BAB II TATA LAKSANA
2.1. Pemberi Informasi.
1. Dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan tindakan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat mendelegasikan proses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan, namun tanggungjawab tetap berada pada dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar dan layak. 2. Jika seorang dokter akan memberikan informasi dan menerima persetujuan pasien atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya mampu menjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan terhadapnya, untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuat secara benar dan layak.
2.2. Penerima Informasi dan Pemberi Persetujuan.
Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. Ditinjau dari segi usia, Maka seseorang dianggap kompeten apabila berusia 18 tahun keatas atau telah pernah menikah.Sedangkan anak-anak yang berusia 16 tahun atau lebih tetapi belum berusia 18 tahun dapat membuat persetujuan tindakan kedokteran tertentu yang tidak berisiko tinggi apabila mereka dapat menunjukkan kompetensinya dalam membuat keputusan. Alasan hukum yang mendasarinya adalah sebagai berikut: 1.
Berdasarkan KUHPerdata maka seseorang yang berumur 21 tahun atau lebih Atau telah menikah dianggap sebagai orang dewasa dan oleh karenanya dapat memberikan persetujuan.
2.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai orang yang sudah bukan anak-anak. Dengan demikian mereka dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa yang kompeten, dan oleh karenanya dapat memberikan persetujuan. i
3. Mereka yang telah berusia 16 taun tetapi belum 18 tahun memang masih tergolong anak menurut hukum, namun dengan menghargai hak individu untuk berpendapat sebagaimana juga diatur dalam UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka mereka dapat diperlakukan seperti orang dewasa dan dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran tertentu, khususnya yang tidak berisiko tinggi. Untuk itu mereka harus dapat menunjukkan kompetensinya dalam menerima informasi dan membuat keputusan dengan bebas. Selain itu, persetujuan atau penolakan mereka dapat dibatalkan oleh orang tua atau wali atau penetapan pengadilan.
2.3.
Kompetensi Pasien dan/atau Keluarga yang menandatangani I nformed Consent atau
I nformed Refusal. Seseorang dianggap kompeten untuk memberikan persetujuan apabila: 1. Mampu memahami informasi yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang jelas, menggunakan bahasa yang sederhana dan tanpa istilah yang terlalu teknis. 2. Mampu mempercayai informasi yang telah diberikan. 3. Mampu mempertahankan pemahaman informasi tersebut untuk waktu yang cukup lama dan mampu menganalisisnya dan menggunakannya untukmembuat keputusan secara bebas. Terhadap pasien yang mempunyai kesulitan dalam menahan informasi atau yang kompetensinya hilang timbul (intermiten), harus diberikan semua bantuan yang pasien perlukan untuk mencapai pilihan/keputusan yang terinformasi. Dokumentasikan semua keputusan yang pasien buat saat pasien kompeten, termasuk diskusi yang terjadi. Setelah beberapa waktu, saat pasien kompeten lagi. Keputusan tersebut harus didiskusikan lagi dengan pasien untuk memastikan keputusannya konsisten.
i
2.4.
Persetujuan Pada Individu Yang Tidak Kompeten.
Keluarga terdekat atau pengampu pasien, dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran bagi orang dewasa lain yang tidak kompeten. Yang diamaksud keluarga terdekat adalah: 1) Suami/istri 2) Orang tua yang sah 3) Anak yang kompeten (lihat keterangan umur dan kompetensi diatas) 4) Saudara kandung yang kompeten (lihat keterangan umur dan kompetensi diatas) Didalam hal tidak ada kesepakatan didalam keluarga, maka dianjurkan agar Dokter mempersilahkan keluarga untuk bermufakat dan hanya menerima Persetujuan atau penolakan yang sudah disepakati bersama. Dokter dan RSU. Yoshua Lubuk Pakam tidak dibebani kewajiban untuk Membuktikan hubungan kekeluargaan pembuat persetujuan dengan pasien, demikian pula penentuan mana yang lebih sah mewakili pasien dalam hal terdapat lebih dari satu istri atau suami atau anak. Dokter dan RSU. Yoshua Lubuk Pakam berhak memeroleh pernyataan yang benar dari pasien atau keluarganya. Pada pasien yang tidak mau menerima informasi, perlu dimintakan siapa yang ditunjuk oleh pasien tersebut seba gai wakil dalam menerima informasi dan membuat keputusan apabila pasien menghendakinya demikian, misalnya wali atau keluarga terdekatnya. Demikian pula pada pasien yang tidak mau menandatangani formulir persetujuan, padahal ia menghendaki tindakan tersebut dilakukan. Pada pasien yang tidak kompeten yang menghadapi keadaan gawat darurat medis, sedangkan yang sah mewakilinya memberikan persetujuan tidak ditemukan, maka Dokter dan RSU. Yoshua Lubuk Pakam dapat melakukan tindakan kedokteran demi kepentingan terbaik pasien. Dalam hal demikian, penjelasan dapat diberikan kemudian.
i
2.5. Tindakan Yang Berisiko Tinggi Yang Memerlukan Persetujuan Tertulis. A. KSM BEDAH : 1. Bedah Umum
1. Tiroidectomi 2. Apendicitis 3. Herniotomi 4. Explorasi 5. Debridement & Jahit Luka 6. Open Biopsi 7. Vesikolitotomi 8. Sirkumsisi 9. Eksisi soft Tisuetumor 10. Pasang Thorax drain 11. Hemoroidektomi 2. Kebidanan dan Kandungan
1. SC 2. Histerectomi 3. Operasi Kista Ovarium 4. Operasi Kontrasepsi Wanita Mantap 5. Kuratase 6. Tindakan Circlage 7. Operasi Kista bartholine 8. Tindakan drip Oksitosin 9. Tindakan Vakum Extraks 10. Tindakan / pertolongan persalinan Sungsang 11. Operasi KET
i
B. KSM Non Bedah 1. Patologi Klinik
1. Transfusi Darah 2. Radiologi
1. BNO + IVP 2. Colon _inloop 3. Lopografi 4. Uretro Cystografi 5. Appendicogram 6. CT-Scan Otak dengan Kontras 7. CT-Scan Abdomen dengan Kontras 8. CT-Scan Thorax dengan Kontras 9. CT-Scan Sinus Paranasal dengan Kontras 10. CT-Scan Vertebrae dengan Kontras 11. Cholesistografi 12. OMD/Upper GI 3. Penyakit Dalam
1. Manajemen Perioperatif Pada Operasi Nonkardiak 2. Pungsi Cairan Pleura 3. Biopsi Aspirasi Jarum Halus 4. Pleurodesis 5. Biopsi Pleura 6. Penyuntikan Intra-Artikular 7. Aspirasi Cairab Sendi/Artrosentesis 8. Tes Tusuk (Skin Prick Test) 9. Kolonoskopi 10. Pemasangan Selang Nasogastrik 11. Biopsi Aspirasi Jarum Halus
i
4. Kesehatan Anak 5. Anestesia
1. Anestesi Umum 2. Anestesi regional dengan spinal blok 3. Anestesi regional dengan epidural 4. Anestesi local dengan blok perifer 5. Pemasangan infuse vena dalam 6. Pemasangan alat bantu nafas dengan endotracheal tube 7. Analgesia epidural untuk persalinan
i
BAB III DOKUMENTASI Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh seluruh penyelenggara RSU. Yoshua Lubuk Pakam dengan menggunakan format yang sudah disediakan oleh Rekam Medis. Penjelasan yang diberikan oleh dokter atau tim medis tentang pengobatan atau tindakan , pendokumentasian dilakukan dengan format Persetujuan atau Penolakan Tindakan atau Pengobatan setelah pasien, keluarga, atau wali mendapatkan penjelasan dari dokter atau tim medis. Formulir Informed Concent atau Informed Refusal tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai saksi. Seluruh isian dokumen rekam medis disimpan di instalasi Rekam Medis dan diserahkan dalam waktu 2 x 24 jam bila memungkinkan. Apabila Persetujuan atau Penolakan dilakukan oleh orang yang bukan merupakan keluarga dekat atau wali pasien maka harus menggunakan Surat Kuasa.
i
BAB IV PENUTUP Dengan ditetapkannya Panduan Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi di RSU. Yoshua Lubuk Pakam , maka setiap penyelenggara kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, mahasiswa praktik, di RSU. Yoshua Lubuk Pakam dapat menjaga privasi, kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan sebaik – baiknya, serta dapat menghormati hak psien terhadap privasinya.
i
DAFTAR PUSTAKA
Capernito, Lynda Jual (2000)..Aplikasi pada Praktek Klinis Diagnosa KEperawatan . Edisi Keenam. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran. ECG http://himitsuqalbu.wordpress.com/layanan informasi makalah Republik Indonesia (1998). Petunjuk Pelaksanaan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jakarta : Direktur Jendral Layanan Medis
i
No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
RSU. YOSHUA LUBUK PAKAM
Tanggal Terbit
Ditetapkan oleh : Direktur ,
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
dr. Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur
i
