1 " Page
Kaelan.M.S.,Pendidikan Pancasila,Paradigma,Yogyakarta,2010,hal.21
Ibid. Hal 23
Ibid. Hal 28&29
Ibid. Hal 226
Adisasmito.W,Sistem Kesehatan,Jakarta,2012,hal.168
http://ferryrinaldy.wordpress.com/2014/04/18/pancasila-sebagai-paradigma-pembagunan-nasional/ (Rabu, 12/November/2014. Jam 20.30 WITA)
http://thesimplehealthy.wordpress.com/2014/03/25/definisi-sehat-menurut-para-ahli/ (Jumat ,14 November 2014 Jam 12.42 WITA)
Potter,Perry, Fundamental Keperawatan,Jakarta,2009. Hal 155
http://aswarewin.blog.com/makalah-pradigma-baru-pembangunan-kesehatan/ (Jumat,7 November 2014. Jam : 13.58 WITA)
www.google.com/url?q=http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1521/1216&sa=U&ei=BD1tVP_wJcTiaNyzgJgM&ved=0CAsQFjAA&usg=AFQjCNHnVSmmoiRcyLyoztE8bxJMQrL5rw (Kamis,20 November 2014 . Jam : 09.06 WITA)
Notoadmodjo,Etika dan Hukum Kesehatan,Jakarta,2010. Hal 52-53
http://medhyputra.wordpress.com/2011/06/23/pembangunan-kesehatan-di-indonesia-medhy/ (Rabu, 12/November/2014. Jam 20.32 WITA)
Adisasmito.W,Sistem Kesehatan,Jakarta,2012,hal
http://medhyputra.wordpress.com/2011/06/23/pembangunan-kesehatan-di-indonesia-medhy/ (Rabu, 12/November/2014. Jam 20.32 WITA)
Op.Cit. hal 71
Ibid. Hal 74
Ibid. Hal 76
Ibid. Hal 76-78
Ibid. Hal 80
Ibid. Hal 82
Notoadmodjo,Etika dan Hukum Kesehatan,Jakarta,2010. Hal 49 - 50
Tengker,.Freddy,Hukum Kesehatan Kini dan Disini, Bandung,2010. Hal 49
Ibid. Hal 54
MAKALAH PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
NAMA - NAMA ANGGOTA :
Christyani Kojongian
Ivana Gedoan
Mifin Sariowan
Yunita Mangonto
Juwita Wantania
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
2014
DAFTAR ISI
Daftar Isi.................................................................................................1
Bab I Pendahuluan
Latar Belakang............................................................................2
Rumusan Masalah.......................................................................4
Tujuan Penulisan.........................................................................4
Manfaat Penulisan.......................................................................4
Metode Penulisan........................................................................6
Bab II Tinjauan Pustaka
Konsep Dasar Pancasila...............................................................7
Konsep Dasar Paradigma Pembangunan.....................................10
Konsep Dasar Paradigma Pembangunan di bidang Kesehatan.....11
Peran Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di
bidang kesehatan........................................................................13
Asas dan Tujuan Pembangunan Kesehatan................................14
Bab III Pembahasan
Dampak Positif Pancasila di bidang Kesehatan.........................15
Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan bidang kesehatan yang dilandasi oleh nilai-nilai pancasila....................................19
Bab IV Penutup
Kesimpulan................................................................................25
Saran..........................................................................................25
Daftar Pustaka........................................................................................27
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Kesehatan
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kesehatan saat ini perlu diperhatikan, apalagi jika ditinjau dari segi begitu pesatnya teknologi dan informasi yang berkembang. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini membuat masyarakat saat ini sudah mulai berkurang perhatiannya terhadap bidang kesehatan. Bidang kesehatan sendiri bukan hanya dilihat segi fisik ataupun mental seseorang akan tetapi, segi pelayanan dari para tenaga medis dan didukung oleh peran pemerintah. Pancasila sebagai paradigma negara Indonesia diharapkan bisa memberikan dampak – dampak positif terhadap bidang kesehatan. Pancasila yang memuat sila-sila yang merupakan cita-cita dari rakyat Indonesia untuk saat ini, diharapkan bisa terwujud agar bisa membentuk suatu negara yang diidamkan. Pemerintah saat ini diharapkan juga, bisa menjalankan perannya terutama dibidang kesehatan. Agar, bidang kesehatan bisa lebih berkembang dengan baik dan bisa sesuai dengan nilai-nilai positif dari keberadaan pancasila selain itu dengan pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kesehatan diharapkan dengan acuan ini bidang kesehatan secara menyeluruh menjangkau sampai kepelosok pedesaan atau daerah terpencil untuk memberikan layanan kesehatan dengan ini pelayanan kesehatan terlaksana dengan adil dan merata dengan itu sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia khususnya dalam kesehatan dapat diwujudkan. selain itu kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menopang bagi pembaguan sumber daya manusia di negara Indonesia. Selain itu pancasila sebagai landasan atau acuan dari pembangunan bidang kesehatan didalamnya berbicara bukan saja berbicara mengenai sistem pelayanannya yang harus menjadi lebih baik, namun didalam pembangunan bidang kesehatan harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan siap dalam mental maupun fisik untuk menjadi tenaga kesehatan oleh karena itu calon tenaga kesehatan sebaiknya dibekali dengan pendidikan yang berkualitas dan sarana yang memadai untuk menunjang proses belajarnya agar dengan itu dapat membantu menunjang pelayanan bidang kesehatan selain dari itu sikap dan moral seorang tenaga kesehatan juga perlu dididik dan dibekali dengan baik salah satunya melalui pendidikan pancasila karena dalam pancasila menggambarkan sikap positif dan karakter bangsa Indonesia sendiri. Pancasila dipilih sebagai paradigma pembangunan bidang kesehatan karena diyakini keberadaannya akan membawah dampak positif dalam pembangunan bidang kesehatan karena pancasila dari awal dibentuknya bukan saja melalui satu proses namun melewati berbagai proses dengan berbagai latar belakang orang-orang yang berperan dalam pembentukan pancasila berbagai ide-ide dan masukan serta melewati berbagi perjuangan hingga perumusannya, yang sejak itu digunakan sebagai acuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, ras, dan agama yang sampai sekarang ini masyarakat Indonesia masih menjujung tinggi nilai pancasila karena tidak diragukan lagi pesan dari sila-sila yang ada didalamnya sehingga dengan pancasila sebagai acuan dalam bidang kesehatan akan membantu masyarakat Indonesia untuk menggapai cita-cita akan kesehatan yang berkualitas.
Rumusan Masalah
Bagaimana pancasila memberikan dampak positif pada bidang kesehatan ?
Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan bidang kesehatan yang di landasi oleh nilai-nilai pancasila ?
Tujuan penulisan
Untuk mengetahui dampak positif dari nilai – nilai Pancasila bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan.
Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan pembagunan dalam bidang kesehatan dengan berdasarkan nilai – nilai Pancasila.
Manfaat Penulisan
Manfaat teoritis
Sebagaimana pancasila dijadikan dasar dan landasan pokok dalam menunjang pembangunan disegala bidang, pandangan ini senantiasa bermanfaat terlebih dalam pembangunan bidang kesehatan sebagai norma, pengarah bahkan pengontrol seluruh tingkah laku kita sebagai seorang yang ikut serta mendukung terwujudnya pembangunan bidang kesehatan yang berkarakter yang didalamnya ada peran pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan agar setiap orang yang terlibat didalamnya bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Manfaat praktis
Dalam menunjang perwujudan dari nilai-nilai pancasila dalam bidang kesehatan dibutuhkan peran dari :
Masyarakat
Adalah sekumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah yang pembangunannya mencakup berbagai aspek ekonomi,social, budaya maka dalam bidang kesehatan pun tidak kalah pentingnya. Sebagai masyarakat tentunya sangat mengharapkan layanan kesehatan yang sangat baik. Oleh karena itu terciptanya relasi antara pemerintah, masyarakta dan tenaga kesehatan akan membantu untuk terlaksananya pembangunan kesehatah yang baik.
Tenaga kesehatan
Peran seorang tenaga kesehatan sangatlah penting dalam menunjanng terlaksananya pembangunan kesehatan karena merekalah yang siap untuk melayani sampai keseluruh pelosok negeri karena itu seorang tenaga kesehatan harus dibekali ilmu pengetahuan dan moral yang baik untuk siap menghadapi segala kemungkinan masalah kesehatan yang akan terjadi.
Pemerintah
Pemerintah sebagai penyelenggara seluruh kegiatan pemerintahan dinegara Indonesia. Dengan dukungan dari mereka baik dukungan moril maupun dana yang akan melengkapi sarana prasarana dan juga alat-alat kesehatan akan mampu menunjang bidang kesehatan. Dan pemerintah juga akan membantu agar masyarakat yang dipimpin dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik untuk menuju Indonesia yang sehat.
Lembaga kesehatan
Sebagai sarana atau tempat dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan seperti misalnya puskesmas, klinik, rumah sakit. Lembaga ini diharapkan dapat disiapkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin dan memadai yang memiliki nilai kualitas yang tinggi dibidang kesehatan.
Metode Penulisan
Library research:
Library research adalah penelitian berdasarkan buku – buku yang di ambil dari perpustakaan atau toko buku.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Dasar Pancasila
Pancasila secara Etimologis
Secara etimologis pancasila berasal dari bahasa sansekerta dari India( bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa prakerta. Menurut muhamad yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : "panca" artinya lima "Syila" vokal I pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar "Syiila" vokal i pendek artinya peraturan "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh"
Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "susila " yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata "Pancasila" yang dimaksudkan adalah adalah istilah "Panca Syilla" dengan vokal i pendek yang memilki makna leksikal "berbatu sendi lima" atau secara harfiah "dasar yang memiliki lima unsur". Adapun istilah "Panca Syiila" dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.
Jadi menurut pemahaman kami pancasila secara etimologis, seperti yang telah dijelaskan diatas arti pancasila merupakan berbatu sendi lima yang pada kata "batu" yang sifatnya kuat,keras,dan tidak mudah pecah. Sehingga dari lima sila ini menggambarkan sifatnya seperti batu yang tidak mudah dipecahkan begitu saja karena memiliki sifat yang keras dan kuat. Selain itu ada juga kata dasar yang dapat dipamahami sebagai landasan atau akar atau alas dari sesuatu. Pada pancasila,sila-sila didalamya ini dimengerti sebagai suatu landasan atau akar dari aturan-aturan untuk membentuk dan mewujudkan karakter serta cita-cita negara yang harus dicapai dan kemudian dilaksanakan.
Pancasila secara Historis
Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.
Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.
Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.
Jadi secara Historis dapat dipahami bahwa Pancasila tidak diangkat dari karakter negara lain melainkan dari bangsa kita sendiri yaitu dari pemimpin-pemimpin bangsa kita yang ikut serta dalam upaya membentuk ideologi negara yang merupakan identitas dari negara Indonesia sendiri,dan membedakan pandangan Bangsa Indonesia dari Bangsa Lain. Dan Secara Historis ini tercemin dari nenek moyang kita yang sejak dulu melaksanakan nilai-nilai moral seperti agama,kemanusiaan,persatuan,kebijaksanaan,dan keadilan yang semua nilai tersebut kemudian dituangkan dalam Pancasila.
Pancasila secara Terminologis
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.
Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan pada satu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban dunia, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian luruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah, yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbullah kerajaan-kerajaan yang abad ke IV, ke V, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya, dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.
Setelah istilah Pancasila di Indonesia yang dikukuhkan oleh PPKI istilah Pancasila mulai dikenal oleh kalangan bangsa Indonesia bahkan, diperkenalkan juga dimata dunia agar diakui sebagai suatu alat yang melengkapi pembentukan negara yang juga menjadi identitas bangsa indonesia sendiri agar tidak ada lagi bangsa lain yang akan memandang rendah bangsa Indonesia sehingga dengan itu bangsa indonesia bukan lagi untuk dijajah bangsa lain melainkan rekan atau sahabat yang kedudukannya sederajat.
Konsep Dasar Paradigma Pembangunan
Istilah ''paradigma'' pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S.Khun dalam bukunya yang berjudul "The structure of revolution (1970:49). Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum(merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
Pembangunan merupakan proses perubahan menuju peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Seberapa jauh proses pembangunan tersebut telah mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang membawa dampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, diukur dengan indikator-indikatornya umumnya bersifat ekonomi.
Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia melaksanakan pembangunan nasional.
Secara filosofis hakikat kedudukan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya pancasila berisi anggapan – anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan hasil – hasil pembangunan nasional.
Konsep Dasar Paradigma Pembangunan di bidang Kesehatan
Konsep dasar kesehatan
Pepkins, mendefinisikan sehat sebagai keadaan keseimbangan yang dinamis dari badan dan fungsi-fungsinya sebagai hasil penyesuaian yang dinamis terhadap kekuatan-kekuatan yang cenderung menggangunya. Badan seseorang bekerja secara aktif untuk mempertahankan diri agar tetap sehat sehingga kesehatan selalu harus dipertahankan
Paune (1983), mengatakan sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri (self care resources) yang menjamin tindakan untuk perawatan diri ( self care actions) secara adekuat. Self care resources : mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Self care actions merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlukan untuk memperoleh, mempertahankan dan meningkatkan fungsi psikososial dan spiritual.
Menurut UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan,menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan.
Organisasi kesehata dunia (Word Health Organization, WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai " keadaan sejahtra secara fisik, mental dan sosial, dan bukan sekedar tidak memiliki penyakit" ( WHO 1947).
Awal terwujud pribadi yang sehat adalah hidup bersih lngkungan yang bersih dan jauh dari hal-hal yang membuat stres. Selain itu sehat bisa dimengerti kondisi dimana jasmani dan rohaninya tidak terganggu dalam hal ini sejahtera dan terhindar dari penyakit yang dapat mengganggu sistem imun dalam tubuh.
Konsep dasar Pembangunan bidang Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai subjek sekaligus objek dari sistem kesehatan. Dalam bidang kesehatan, pemberdayaan kesehatan merupakan proses yang direndahan oleh masyarakat (dengan atau campur tangan pihak luar) untuk memperbaiki lingkungan, sanitasi dan aspek lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam kesehatan masyarakat. Rendahnya tingkat perubahan kondisi kehidupan masyarakat melalui kebijakan pemerataan melahirkan paradima pembangunan yang berpusat pada manusia. Implementasinya tercermin pada program-program yang secara langsung ditunjukkan kepada masyarakat lapisan bawah seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) maupun program penaggulangan kemiskinan. Kebijakan paradigma pembangunan yang berpusat ada manusia implementasinya cukup berhasil. Namun, secara proses terlihata lambat akibat masih ada intervensi kekuasaan pemerintah dalam menetapkam prioritas program yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan menguatnya dominasi kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan paradigma pemberdayaan masyarakat. Asumsinya adalah dipandang perlu mengurangi dominasi kekuasaan pemerintah yang sangat luar biasa dalam berhadapan dengan ketidakberdaay masyarakat melalui pengelolaan pembangunan kepada masyarakat karena pada hakikatnya kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan rakyat.
Setelah tahun 1974 terjadi penemuan bermakna dalam konsep sehat serta memiliki makna tersendiri bagi para ahli kesehatan masyarakat di dunia tahun 1994 dianggap sebagai pertanda dimulainya era kebangkitan kesehatan masyarakat baru, karena sejak tahun 1974 terjadi diskusi intensif yang berskala nasional dan internasional tentang karakteristik, konsep dan metode untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Setelah deklarasi Alma Ata HFA-Year 2000 (1976), pertemuan Mexico (1990) dan Saitama (1991) para ahli kesehatan dan pembuat kebijakan secara bertahap beralih dari orientasi sakit ke orientasi sehat. Perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh:
Transisi epidemiology pergeseran angka kesakitan dan kematian yang semula disebabkan oleh penyakit infeksi ke penyakit kronis, degeneratif dan kecelakaan.
Perubahan konsep dari Cartesian ke holistic fiosofi.
Batasan tentang sehat dari keadaan atau kondisi ke alat/sarana
Makin jelasnya pemahaman kita tentang factor-faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk.Balonde (1974) dan diperkuat oleh Hendrik L. Blum (1974) dalam tulisannya secara jelas mengatakan bahwa " status kesehatan penduduk bukanlah hasil pelayanan medis semata-mata". Akan tetapi factor-faktor lain seperti lingkungan, perilaku dan genetika justru lebih menentukan terhadap status kesehatan penduduk, dimana perubahan pemahaman dan pengetahuan tentang determinan kesehatan tersebut, tidak diikuti dengan perubahan kebijakan dalam upaya pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti membuat peraturan perundang-undangan yang penting dalam Undang-undang kesehatan No.23 tahun 1992 terutama yang berkaitan dengan upaya promotif dan preventif sebagaimana tujuan program kesehatan dalam GBHN.
Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan
Dalam meningkatkan pembangunan di Bidang Kesehatan harus di barengi oleh peran pemerintah yang juga berperan aktif agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peran pemerintah disini, yakni : seperti diadakan sosialisasi (penyuluhan) tentang kesehatan di daerah-daerah terpencil maupun di daerah yang masih bisa dijangkau.
Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat haruslah merupakan interaksi aktif dari kedua belah pihak. Disamping itu seharusnya terjalin pula suatu komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sebagai perwujudan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.
Asas dan Tujuan Pembangunan Kesehatan
Seperti pembangunan disektor yang lain di Indonesia,pembangunan kesehatan di selenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, jender dan nondiskriminatif, dan norma-norma agama.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai infestasi bagi pembanguna, sumber daya manusai yang produktif secara social dan ekonomis.
BAB III
PEMBAHASAN
Dampak Positif Pancasila pada bidang Kesehatan
Pancasila sebagai dasar Negara republik Indonesia berdasarkan landasan historisnya pancasila diakui dari jaman dulu sebagai dasar atau acuan dalam pembangunan bangsa dan pancasila sendiri bukan diadopsi dari karakter bangsa lain melainkan karakteristik bangsa Indonesia sendiri tentunya dengan pengakuan akan pancasila yang sudah cukup lama dan peran pancasila yang begitu penting sampai pada zaman dahulu hingga sekarang masih digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri secara turun temurun tidak diragukan lagi dampak positifnya dalam pembangunan segala aspek yang ada di Negara Indonesia. Oleh karena itu dalam bidang kesehatanpun demikian bahwa dampak positif dari pancasila sangatlah ada walaupun belum sepenuhnya terealisasikan dalam kehidupan berbangsa namun bukan artinya tidak dapat diwujudkan hanya saja masih dalam cita-cita yang ingin dicapai oleh para pembangun dibidang kesehatan. Ini juga karena keadaan Negara Indonesia yang masih dalam tahap Negara berkembang menuju negara maju jadi aspek pembangunan untuk menjadi lebih baik lagi masih diperjuangkan termasuk dalam bidang kesehatan.
Dalam nilai – nilai Pancasila terdapat poin – poin bagaimana cita – cita negara Indonesia dapat terwujud, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Dengan melihat nilai – nilai tersebut, bukan hanya pemerintah yang harus mewujudkan apa yang ada dalam Pancasila melainkan juga kita sebagai masyarakat. Dampak positif Pancasila dalam bidang Kesehatan adalah :
Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tenaga medis melakukan atau melaksanakan tugas kita hanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kita percaya, dalam setiap langkah yang kita ambil selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Dalam artian Semua yang ambil bagian berperan dibidang kesehatan bisa selalu menjujung tinggi rasa hormat dan teguh pada kepercayaan akan Tuhan Yang adalah pencipta segala yang ada di bumi ini. Maka dari itu setiap tindakan yang kita ambil selalu melihat pada salah satu nilai Pancasila yang merupakan landasan untuk nilai – nilai Pancasila yang lain. Karena bangsa Indonesia mempunyai beragam kepercayaan atau agama bukan berarti kita setiap warga negara juga akan berbeda prinsip dalam menjalankan salah satu nilai dalam Pancasila tersebut. . Tenaga kesehatan yang mengakui, dibekali bahkan mengerti dengan pemahaman tentang konsep ketuhanan yang maha Esa ini akan berusaha untuk menjadi tenaga kesehatan yang bekerja dibidangnya dengan penuh rasa tanggung jawab moral dan hati yang lurus untuk senantiasa berusaha membentuk bahkan menciptakan kesehatan lebih baik lagi dengan melayani sepenuh hati.
Dalam setiap pelaksanaan dan tindakan seorang tenaga medis harus bertindak adil, kita melayani orang yang sedang sakit tidak memilih salah satu dari antara 10 orang melainkan kita melayani 10 orang dan tidak memilih – milih. Selain itu pada sila yang kedua ini dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas dalam bidang kesehatan dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab artinya bahwa seorang tenaga medis hendaknya memperlakukan orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang adil dan beradab bukan dengan kekerasan atau intimidasi atau bahkan mendahului mereka yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu baik rakyat dari kalangan kecil maupun kalangan ekonomi atas tidak ada perbedaan tetapi sama dalam menerima pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan adil.
Sebagai bangsa Indonesia yang baik, para tenaga medis harus menyatu dan tidak ada yang saling mempunyai konflik dengan tenaga medis yang lain. Bukan untuk sesama tenaga medis tetapi juga dengan seluruh bangsa Indonesia. Karena walaupun bangsa Indonesia mempunyai banyak suku, wilayah yang luas, tetapi kita saling menyayangi. Sila yang ketiga ini mengajak kita semua bukan hanya tenaga kesehaatan namun bahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi jika hanya tenaga kesehatan yang berusaha untuk pelayanan yang lebih baik namun masyarakat tidak mendukung bahkan pemerintah tentunya tidak akan berjalan dengan baik cita-cita akan Indonesia yang sehat. Maka dibutuhakan persatuan orang-orang yang berperan dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih maju.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah Indonesia selalu mendukung pembangunan baru.
Kesehatan di Indonesia, walaupun masih banyak pelosok pedesaan yang belum dapat terjangkau, namun sudah banyak pula pedesaan yang jaminan kesehatannya dapat terjangkau. Hal ini berarti, tidak hanya di daerah perkotaan saja kesehatan dapat terjangkau melainkan juga di desa – desa kecil di pelosok – pelosok. Selain itu dengan pandangan keadilan maka sila ini menjadi patokan kepada cara bertindak dengan tidak membedaka-bedakan dari segi agama,budaya, dan juga tingkat ekonomi. Untuk menopang layanan kesehatan yang adil demi pembangunan yang lebih baik lagi akan menjangkau seluruh negeri secara merata dan adil serta tidak ada pengkhusussan bagi tingkat ekonomi atas.
Adapula dampak positif nilai Pancasila dalam bidang kesehatan, yaitu terlihat dari prinsip pelayanan yang Prima :
Mengutamakan klien
Sistem yang efektif
Melayani dengan hati nurani
Perbaikan berkelanjutan
Dilakukan secara merata dan tidak klasifikasi
Peran Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan bidang kesehatan yang di landasi oleh nilai – nilai pancasila
Bidang kesehatan mengalami perubahan orientasi (paradigma) dalam mencapai derajat kesahatan yang optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perubahan cara pandang ini berubah dari orientasi sakit (paradigma sakit) kepada paradigma sehat, yang berorientasi kepada upaya – upaya yang dilakukan agar jika sakit segera berobat ke fasilitas kesehatan, mencegah hal – hal yang menyebabkan sakit, dan meningkatkan kesehatan sehingga dapat lebih produktif atau disebut sebagai "health for human development".
Pembangunan kesehatan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang di mana return on investment-nya berupa avoided lost atau berkurangmya kerugian akibat orang tidak sakit, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ciri dari Pembangunan Kesehatan adalah keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, antara lain mencakup perencanaan, perorganisasia, dan pengelolaan upaya kesehatan. Dengan demikian, pendekatan dalam pelayanan kesehatan tidak lagi didasari oleh hubungan "pemberi-penerima" yang tradisional, melainkan berdasarkan hubungan mitra sejajar atau hubungan kerja sama antara instansi pemerintah dan masyarakat.
Peran pemerintah daerah dalam sistem kesehatan adalah sebagai regulator dan pengawas. Pemda harus bisa mengatur distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat agar merata. Pemerintah mengelola pembiayaan kesehatan untuk setiap kecamatan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semua program kesehatan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan pengambil kebijakan, tetapi harus sesuai dengan blue print sistem kesehatan nasional.
Peran pemerintah saat ini di Indonesia sudah sangat meningkat dari sebelumnya, karena sudah banyak program kesehatan seperti BPJS, dsb yang dibuat untuk masyarakat untuk membantu memulihkan kesehatan. Namun juga, tenaga kerja medis di Indonesia masih sangat sedikit walaupun tiap tahunnya ada ±1000 dokter yang lulus dan ±3000 perawat yang lulus tetapi masih banyak daerah pelosok yang tidak mempunyai tenaga medis karena hampir semua tenaga medis lebih memilih bekerja di luar negeri dari pada di negara mereka sendiri. Hal itu terjadi karena kebanyakan menganggap bahwa gaji untuk tenaga medis seperti perawat dan bidan sangat sedikit di Indonesia khususnya di daerah pelosok. Inilah yang membuat para tenaga medis lebih memilih di negara asing dari pada negara mereka sendiri.
Saat ini, peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan khususnya di bidang kesehatan bisa di bilang sangat bagus. Buktinya dengan tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1992, tentang pembangunan kesehatan dan masih banyak lagi. Menurut undang-undang ini pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan,dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Upaya kesehatan
Upaya kesehatan adalah Tatanan yang menghimpum berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin terpacainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sampai saat ini upaya kesehatan masih dititik beratkan pada upaya koratif sehingga perlu juga peningkatan upaya kesehatan yang bersifat peningktan (promotif) dan pencegahan (prefentif).
Penyalenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melaui kegiatan antara lain (RPJPK),2004 :
a. Pelayanan kesehatan dan gizi.
b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
c. Penyehatan lingkungan.
Upaya peningkatan yang dilakukan pemerintah sekarang seperti promisi dan pencegahan telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan tenaga kesehatan dan lembaga kesehatan. Selain itu promosi ini selain dilakukan secara langsung, dilakukan lewat media masa yaitu koran, majalah, TV, radio juga sampai di internet-internet.
Dengan adanya keputusan Mentri Kesehatan No.1457/2003 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan kabupaten dan kota. Ketetapan ini memberikan rambu-rambu kualitas dan keamanan di samping efisiensi pelayanan sehingga diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan paling esensial dapat dipenuhi pada tingkta yang peling minimal secara Nasional dan dapat mengurangi kesenjangan pada pelayanan kesehatan. Disamping itu, dengan melalui upaya terakreditasi diharapkan di masa depan Rumah Sakit dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Pembiayaan Kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian,pengalokasian,dan pembelanjaan sumber daya keunagan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehtan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menurut RPJPK tahun 2004, pembiayaan kesehatan bagi kesehatan Indonesia berasal dari dua sumber yaitu Pemerintah (APBN,APBD I & APBD II) dan masyarakat (Rumah Tangga, Perusahaan & Asuransi). Sumber biaya Pemerintah berasal dari Pemrintah pusat,provinsi,kabupaten/kota. Sumber biaya Masyarakat dan Swasta berasal dari pengeluaran Rumah Tangga atau perorangan (Out of Pocket),perusahaan swasta/BUMN untuk membiayai karyawannnya dan lembaga Pemerintah yang umumnya digunakan untuk kegiatan sosial yang bersifat sosial dan kemasyarakatan.
TAP MPR/VI/2002 Merekomendasikan agar alokasi anggaran kesehatan secra bertahap menjadi 15% dari APBN/APBD.
Dengan adanya pembiayaan yang dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD akan sangat membantu mutu kesehatan yang lebih baik lagi dan pembiayaan dibidang kesehatan benar-benar dianggarkan untuk kesehatan dan tidak dipakai untuk program lain seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing program dalam negara sudah memiliki anggarannya.
Obat dan perbekalan masyarakat
Merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan,pemerataan,serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan utuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
Menurut RPJPK tahun 2004 dalam upaya pelayanan kesehatan jaminan ketersediaan,keamanan,mutu,manfaat,keterjangkauan serta akses obat dan perbekalan kesehatan merupakan prasyarat dalam pelayan kesehatan prima.
Dengan adanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah akan membantu terlaksananya pelayanan kesehatan yang memadai. Jika tidak ada obat dan perbekalan kesehatan lainnya tentunya tidak dapat menunjang pelayanan kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat
Disellenggarakan melalui upaya promosi kesehatan yang pada waktu lalu dikenal dengan sebutan pendidikan kesehatan masyarakat atau penyuluhan kesehatan masyarakat. Pasal 38 UU no 23 thn 1992 menyebutan bahwa penyuluhan kesehatan masyarakat disellenggarakan guna meningkatakan pengetahuaan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan berperan serta dalam upaya kesehatan.
Dengan upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan promosi dan penyuluhan kesehatan akan meningkatkan minat bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat lagi.
Undang-undang kesehatan
Undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009
Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila UUD Negara republik Indonesia tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugin ekonomi yang besar bagi Negara,dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti infestasi bagi pembangunan Negara. Oleh sebab itu,setiap upya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat;
Undang-undang No23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan,tuntutan,dan kebutuhan hokum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan UU tentang kesehtan yang baru.
Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik terarah paa pelayanan kesehatan, terutama menyangkut apa yang dapat disebut pelembagaan pelayanan kesehatan, Hal ini menyangkut :
Pengaturan dan penataan, perencanaan serta pembiayaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
Pengaturan penyelenggaraan profesi; dan
Penetapan persyaratan – persyaratan mutu pelayanan dan tugas – tugas pengawasan penguasa dalam bidang pelayanan kesehatan.
Tanggung Jawab Pemerintah
Pemerintah adalah sebagai penanggung jawab semua pembangunan.Oleh sebabitu,disektor kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan,mengatur,menyelenggarakan,membina,dan mengawasai
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.Menurut UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public,kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Oleh sebab itu,khusus pada pelayanan public ini kewajiban da tanggung jawab pemerintah adalah terjaminya:
Ketersediaan lingkungan,tatanan,fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.
Ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan, yang adil dan merata bagi seluru masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi - tingginya.
Ketersedian akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.pelaksanaan system jaminan social yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kesehatan sebagai dampak positif dari nilai – nilai Pancasila bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan yaitu : setiap sila-sila mengandung nilai-nilai moral yang baik sehingga setiap sila bisa menjadi tolak ukur, acuan, pandangan atau pedoman yang baik dalam pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kesehatan juga didukung oleh peran pemerintah dalam meningkatkan pembagunan dalam bidang kesehatan dengan berdasarkan nilai – nilai Pancasila. Peran pemerintah sendiri yaitu: sebagai regulator dan pengawas. Pemerintah harus bisa mengatur distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat agar merata. Pemerintah mengelola pembiayaan kesehatan untuk setiap kecamatan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
SARAN
Dampak positif yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila,diharapkan bisa di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang kesehatan. Sehingga, dunia kesehatan saat ini akan lebih cepat perkembangannya dan pelayanannya akan lebih memuaskan.
Peran – peran pemerintah dan pemimpin lembaga-lembaga kesehatan diharapakan dapat dijalankan sesuai dengan porsinya, sehingga pelayanan kesehatan akan lebih baik pelaksanaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito.W, Sistem Kesehatan, Jakarta, 2012
Kaelan.M.S., Paradigma Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, 2010
Notoadmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, 2010
Potter,Perry, Fundamental Keperawatan, Jakarta, 2009
Tengker.F, Hukum Kesehatan Kini dan Disini, Bandung, 2010
Referensi
http://medhyputra.wordpress.com/2011/06/23/pembangunan-kesehatan-di-indonesia-medhy/ (Rabu, 12/November/2014. Jam 20.32 WITA)
http://medhyputra.wordpress.com/2011/06/23/pembangunan-kesehatan-di-indonesia-medhy/ (Rabu, 12/November/2014. Jam 20.32 WITA)
www.google.com/url?q=http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1521/1216&sa=U&ei=BD1tVP_wJcTiaNyzgJgM&ved=0CAsQFjAA&usg=AFQjCNHnVSmmoiRcyLyoztE8bxJMQrL5rw (Kamis,20 November 2014 . Jam : 09.06 WITA)
http://aswarewin.blog.com/makalah-pradigma-baru-pembangunan-kesehatan/ (Jumat,7 November 2014. Jam : 13.58 WITA)
http://ferryrinaldy.wordpress.com/2014/04/18/pancasila-sebagai-paradigma-pembagunan-nasional/ (Rabu, 12/November/2014. Jam 20.30 WITA)
http://thesimplehealthy.wordpress.com/2014/03/25/definisi-sehat-menurut-para-ahli/ (Jumat ,14 November 2014 Jam 12.42 WITA)
