Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Reformasi Ekonomi

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN REFORMASI EKONOMI

Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah landasan bagi bangsa Indonesia dalam menetukan segala hal pembangunan, dan disini termasuk juga pada pebangunan dalam bidang ekonomi. “Dan di Indonesia para pakar ekonomi di Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya moralitas kemanusiaan dan ketuhanan dalam landasan pembangunan ekonomi.” Dari kalimat itu kita bias memiliki pandangan betapa penting dan pengaruhnya pancasila pada pengaruh Indonesia. Dalam melangkah kita harus melihat dari aspek ketuhanan dan kemanusian. Ketuhanan dan kemanusian juga ada dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan terdapat paa sila pertama dan sila kemanusian ada dalam sila ke-2. Dalam sila petama yang berbunyi “KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Jika sila pertama ini dalam prospeknya pembangunan ekonomi dijadikan landasan yang pertama dalam pembangunan, maka menurut kelompok kami semua pembangunan akan berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang baik juga. Karenaa kita sebagai mahkluk hidup percaya akan adanya kuasa tuhan. Atau dalam kata lain yang sering kita dengar adalah”uasaha tanpa doa itu seperti mobil tanpa mesin” dan dalam sila ini kaitan dalam pembangunan ekonomi adalah manusia harus memiliki dasar atau prinsip utama yang dijadikan pegangan dalam membangun ekonomi. Sila kemanusian yang ada dalam sila ke-2 yang berbunnyi”KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB”. Sila ini dijadikan sebagai dasar pegangan atau paradigma dalam pembangunan ekonomi harus melihat dari segi kemanusian. Dalam sila ini ada 2 aspek adil dan beradap, adil bisa dilihat atau diterapkan terhadap lingkungan juga manusianya. Yang tidak mengedepankan kepentingan individu atau kelompok saja tetapi juga melihat segala aspek seperti lingkungan masyarakat dan alamnya. “Sistem ekonomi indonesia pada masa orde baru bersifat birokratik otoritan yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada ditangan penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan yang hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa.” “Mubyarto mengembangan suatusistem yang bertolakbelakang dari tokoh-tokoh eropa yaitu sebuah system ekonomi kerakyatan, yaitu system ekonomi humanistic yang lebih mendasarkan

pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. System ekonomi ini mendasarkan asas kekeluargaan.” System ini menurut kelompok kami lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini kerena di Indonesia sendiri menganut system pemerintahan demokratis maka rakyat memiliki hak suara akan pembangunan Indonesia kedepannya. Sesuai dengan paradigma Pancasila dan hak-hak asasi rakyat, para pendiri Negara telah menetapkan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia diserahkan kepada 3 (tiga) bentuk badan usaha, yaitu : a. Koperasi sebagi soko guru ekonomi Indonesia merupakan badan usaha non profit yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) sebagai badan usaha yang berwewenang mengelola sektor-sektor ekonomi yang menguasai hayat hidup orang banyak. c. Badan Ekonomi Swasta sebagai badan usaha profit milik perseorangan atau kelompok yang mengelola sektor ekonomi yang belum mampu ditangani oleh koperasi dan atau BUMN/BUMD.

DAFTAR PUSTAKA Nurannisa, Quinta. 2015. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan. (online). http://quintanurannisa.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-paradigmapembangunan.html. (diakses tanggal 6 November 2015). Soegito, A.T., dkk. 2015. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes Press.