Pelanggaran Etika di Bidang Kesehatan (Tugas Softskill Etika & Profesionalisme TSI) March 22nd, 2012 • Related • Filed Under Wikipedia, Wikipedia, Etika (Yunani Kuno: “ethikos“, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Pelanggaran etika adalah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal etika, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja, tetapi pelanggaran etika yang banyak terjadi a dalah atas kesengajaan pelaku. Pelanggaran etika patut untuk diberikan sanksi, baik berat ataupun ringan. Banyak sekali pelanggaran etika yang terjadi di sekitar kita, kali ini saya akan membahas beberapa pelanggaran etika dalam bidang kesehatan beserta solusi yang merupakan sebuah pendapat. 1. Pembukaan praktik ilegal. Bagi calon dokter atau bidan yang ingin mendapatkan izin membuka praktik pelanyanan kesehatan masyarakat tidaklah mudah. Menurut beberapa sumber yang didapat, bagi calon dokter syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) adalah lulus uji kompetensi Ikatan Dokter Indonesia Pusat, dan mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari konsil kesehatan pusat (KKP). Setelah itu meminta rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) setempat. Dengan berbagai persyaratan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka beberapa calon dokter melakukan secara instan yaitu membuka praktik tanpa surat izin (praktik ilegal). Masyarkat banyak yang tidak mengerti akan hal itu, masyarakat hanya tahu jika s eorang dokter telah membuka praktik, maka dokter tersebut telah memiliki izin. Padahal tidak semua pelayanan masyarakat telah mendapatkan izin. Jika terjadi masa masala lah, h, maka maka masy masyar arak akat atla lah h yang yang akan akan diru dirugi gika kan. n. Solusi : Untuk menghentikan semua prktik ilegal yang telah berjalan tidaklah mudah, namun hal ini mungkin dapat meminimalisir adanya praktik ilegal. Salah satu cara adalah dinas kesehatan setempat melakukan pendataan semua lokasi pelayanan kesehatan yang terdapat didaerahnya, kemudian meminta menunjukkan surat izin praktik (SIP) yang asli pada setiap pela yanan kesehatan untuk pendataan. Dan memverifikasi keabsahan S IP yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan s ecara berkala, antara 6 bln – 1 – 1 tahun sekali. 2. Penjualan obat tanpa resep Ada beberapa jenis obat yang dalam pembelian dan penggunaannya harus menggunakan menggunakan resep dokter, ada juga yang tidak. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya banyak toko obat atau apotek yang yang menjual secara bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, dengan takaran dosis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, ada beberapa masyarakat yang menyadari akan pelanggaran tersebut. Solusi : Pemerintah dan Dinas Kesehatan lebih memperketat penjualan obat yang menggunakan resep dok ter, salah satunya dengan cara mengeluarkan peraturan yang mengharuskan penggunaan resep dokter untuk obat-obat yang memang tercantum informasi harus dengan resep dokter. Menindak tegas bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Dinas kesehatan setempat secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap toko-toko obat dan apotek-apotek. 3. Sampah Medis
Baru-baru ini banyak pemberitaan tentang banyaknya sampah medis yang dibuang sembarangan oleh pihak unit pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab dan ditemukan disekitar pemukiman warga. Hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan sampah medis tersebut. Beberapa masyarakat memanfaatkan sampah medis untuk mainan anak-anak, misalnya suntikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan, terutama bagi kesehatan anak-anak tersebut karena didalam sampah medis terdapat berbagai macam penyakit. Kita tidak tahu penyakit apa saja yang dapat menjangkiti dari sampah medis tersebut. Solusi : Setiap unit pelayanan masyarakat harus memiliki tempat khusus untuk pembuangan s ampah medis. Pemerintah harus ikut andil, membantu dan mengawasi atas pembangunan ini. Jika sampah medis tersebut ingin di daur ulang harus di sterilisasikan terlebih dahulu agar tidak ada penyakit yang hinggap. Atau dimusnahkan agar masyarakat tidak dapat menggunakan sampah medis untuk kepentingan apapun. Dan juga Di nas kesehatan melakukan inspeksi secara berkala secara acak ke unit-unit pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Tulisan ini telah dipublikasikan juga di
ETIKA PROFESI AKUNTANSI
Tugas
1.
Cari jenis / kasus pelanggaran etika!
2.
Lakukan analisis Sebagai berikut :
2.1.Pelanggaran apa (jenis Pelanggaran)?
2.2.Siapa yang melakukan pelanggaran?
2.3.Apa akibatnya
2.4.Apa tindakan pemerintah terhadap pelaku pelanggaran?
2.5.Melanggar UU pasal berapa (cari Undang-undangnya)!
1.
Kesimpulan !
Jawaban :
1.
KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI
Untuk mengerjakan kasus perintah no.1, saya tidak mencari kasus yang ada di dunia maya atau media. Tetapi, saya menulis sendiri apa yang pernah terjadi dengan saya dan keluarga saya. Karena hal itu termasuk kasus pelanggaran etik a profesi. Kasus yang saya tulis ini pelanggaran etika profesi dibidang kesehatan. Banyak contoh kasus pelanggaran etika profesi dibidang kesehatan, dan yang pernah terpublish dan heboh salah satunya kasus Nyonya Prita dan RS omnni internasional. Kasus pribadi saya memang tidak terpublish dan diangkat di media, tetapi kesalahan itu membuat seseorang kehilangan nyawanya.
Ya.. kasus ini menimpa adik kandung saya yang berusia 3 thn kurang. Kejadiannya 3 tahun lalu. 16 february 2011. Kejadian i ni di salah satu Rumah Sakit swasta ternama di Provinsi Banten.
Kejadiannya adik saya sakit, demam tinggi. Dan malam itu kami bawa ke Rumah Sakit tersebut. Dan langsung masuk UGD. Kami juga belum tahu adik sakit apa. Masuk UGD karena demam tinggi dan usianya masih balita. Kemudian dokter di ruang UGD memeriksa. Dokter dan perawat bilang, “tidak apa -apa. Demamnya karena radang saja.
Tapi tetap dirawat ya, takut kenapa- kenapa nanti. Soalnya masih balita.” Ok. Orangtua saya nurut, adik tetap dirawat inap di Rumah Sakit. Papah minta cek darah takutnya DBD atau tifus. Tapi katanya hasilnya bagus, trombositnya bagus. Cuma radang. Kami bisa mulai agak tenang.
Adik masuk rumah sakit sabtu malam minggu. Sampai minggu sore hasil masih sama. Kalau adik baik-baik saja Cuma radang. Saat itu saya sedang pulang ke rumah. Hari minggu saya harus balik ke depok untuk kuliah. Berat rasanya meninggalkan adik masih sakit dirumah sakit. Sampai hari senin adik masih di rawat dan hasil yang perawat bilang masih sama. Hanya dikasih obat dan obat. Tidak dicek lagi trombositnya. Hari selasa pagi mama dan adikku yang ke-2 yang jaga di rumah sakit. Pagi-pagi mama pencet bel untuk panggil perawat. Mama panik, adik gak sadar. Badannya basah, dingin, terus badannya dipegang biru.suster datang, tapi dia deng an enaknya bilang “ini gak apa -apa bu. Mau sembuh.” Perawat itu bukannya cek darah lagi. Tapi hanya ngukur suhu tubuh
dengan termometer dan memberi obat. Sampai pagi sekitar jam 06.30 pergantian
perawat, kondisi adik masih sama seperti semalam. Mama tekan bel lagi untuk memanggil peawat. Kemudian perawat baru mengecek kondisi asik, dan baru mengambil tes darah lagi. Dan hasilnya adik kena DBD, bukan radang yang dibilang dokter dan perawat sebelumnya. Dan ternyata semalaman adik dalam masa kritis DBD, dan tidak ditangani selayaknya menangani pasien sakit DBD. Karena telat penanganan, pembuluh darah adikku sampai pecah. Aku yang masih ada di depok mendengar kBr itu langssung pulang. Aku langsung dating ke rumah sakit. Adik sudah ada di ruang ICU. Adik sudah tidak sadarkan diri. Banyak selang dimana-mana. Badannya sudah biru. Kami minta di rujuk ke rumah sakit di Jakarta. Tapi tidak diijinkan. Mungkin sudah terlanjur lalai, takut ketahuan pihak rumah sakit lain. Sampai papah bilang “
bagaimanapun caranya anak saya harus ditangani dan sembuh. Dan berapapun biayanya. Tenang saja! Yang penting anak saya selamat!”
Tapi dokter sudah pasrah dan menyerah. Tapi menyerah tanpa penanganan yang layak. Dan yang membuat kami sekeluarga sakit dokter .hanya bilang “tunggu saja selama 24jam dari sekarang. Daya tahan tubuhnya yang bekerja”
Sampai keesokan paginya tanggal 16 february 2010, adik meninggal. Tanpa penanganan yang layak.
Kami sekeluarga sangat-sangat kecewa dan trauma. Ini memang takdir, tapi cara kepergiaan adik yang tidak pantas. Kelalaian rumah sakit. Dan ternyata, kasus seperti yang dialami kelurga saya di rumah sakit itu bukan yang pertama. Tapi sudah banyak korban lainnya sebelum adik saya.
2.
2.1 Pelanggaran apa (jenis Pelanggaran)
Termasuk pelanggaran etika profesi dokter dan pelanggaran Rumah Sakit.
2.2 Siapa yang melakukan pelanggaran?
Yang melakukan pelanggaran :
1.
Dokter
2.
Perawat
3.
Rumah Sakit
2.3 Apa akibatnya?
Akibatnya, seorang pasien yang sakit yang masuk rumah sakit ingin sembuh dan dapat penanganan medis yang tepat malah kehilangan nyawanya gara-gara kelalaian dokter, perawat dan rumah sakit. Salah asumsi salah hasil hipotesis, hingga penanganan salah, nyawa pasien juga hilang.
2.4 Apa tindakan pemerintah terhadap pelaku pelanggaran?
Pemerintah seharusnya member sanksi terhadap dokter, perawat dan r umah sakit itu. Untuk dokter nya mungkin tidak di ijinkan praktek lagi. Dan untuk rumah sakitnya di awasi dengan baik lagi. Dapat pengawasan lebih lagi.
2.5 Melanggar UU pasal berapa (cari Undang-undangnya)!
Pasal 5
Konsil Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Funsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 6
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi peraturan, pengesaha, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.
Bagian Ketiga
Pemberian Pelayanan
Paragraf 1
Standar Pelayanan
Pasal 44
(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gi gi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi
Pasal 45
(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang di tandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 52
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak tindakan medis; dan
e. mendapatkan isi rekam medis.
Pasal 53
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterim
