Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Sosial Budaya BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, seseorang pasti akan melakukan hal yang paling mendasar untuk mewujudkan cita-citanya. Membuat rancangan serta rincian yang mendetail tentang apapun yang diperlukan untuk memenuhi itu semua. Sama halnya dengan sebuah suatu negara yang memiliki cita-cita. Di negara berkembang tentunya masih banyak cita-cita yang belum bisa diraih. Seperti negara Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia melakukan beberapa hal yang bisa membangun negara dan juga bangsanya. Pembangunan yang dilakukan sebuah negara Indonesia tidak hanya melalui sebuah rancangan saja, namun juga telah melewati sebuah pemikiran yang serius untuk tercapainya negara sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara. Pembangunan yang tidak semena-mena ini membutuhkan berbagai macam usaha yang serius. Pembangunan tidak hanya berupa materi saja, namun juga sebuah moral dan spiritual bangsa. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembangunan nasional dan dalam bidang bidang tertentu yang menyeluruh. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; ata u jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka kerangka arah/tujuan bagi „yang menyandangnya‟. RUMUSAN MASALAH
B. TUJUAN PEMBAHASAN
BAB 2 PEMBAHASAN A. Pengertian Paradigma Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut
menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut paradeigma (paradeiknunai) yang berarti untuk 1 “membandingkan”, “bersebelahan”(para) dan memperlihatkan (deik) .Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para illmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri Pembangunan nasional adalah suatu strategi nasional yang direalisasikan untuk mencapai tujuan bangsa. Dalam pembangunan ini dibagi dalam beberapa bidang yaitu: bidang politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang kemudian sering disebut POLEKSOSBUDHANKAM. Dalam membangun bidang-bidang tersebut telah dijabarkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang-bidang operasional serta target pencapaiannya.[4]
B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Sosial Budaya 2
Dalam pembangunan pengembangan aspek social budayahendaknya didasarkan atas 3 system nilai yang sesuai dengan nilai nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat 1
2
http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/
4
tersebut. Pengembangan social budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Dalam rangka sosial budaya, pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran pancasila dapat merupakan dorongan untuk satu universalisasi yaitu melepaskan symbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan yang (2) transcendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual ( Koentowijoyo. 1986). Dalam proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Meningkatnya fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat. Oleh karena itu, suatu tugas yang maha berat bagi bangsa Indonesia pada pasca reformasi dewasa ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai pancasila, yang secara lebih terinci berdasarkan nilai- nilai kemanusiaan, nilai ketuhan, serta nilai keberadaban. C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Sosial Politik Nilai demokrasi politik sebagaiman terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan Negara yang dikehendaki oleh para pendiri Negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhanian berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah: 1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara. 2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. 4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersamasama lembaga lain kekuatannya berada di bawah MPR atau produk-produknya.
Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Drs. Mohammad Hatta sebagai pendiri MPR menyatakan bahwa “ Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Mahaesa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”[5] Hal itu menunjukkan
bahwa moralitas politik bangsa Indonesia harus mencerminkan isi dan kandungan dari pancasila. Pemerintah juga harus mematuhi aturan pancasila ketika berpolitik. a. Politik negara harus berdasarkan pada kerakyatan. Terdapat pada isi kandungan dari sila ke IV. Ketika berpolitik, maka pemerintah harus bisa melihat dari kacamata rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat (umum) daripada kepentingan golongannya sendiri. b. Pengembangan dan aktualisasi politik negara harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Hal itu terdapat pada isi kandungan pancasila sila I, II, dan III. Berpolitik juga harus memperhatikan norma keagamaan, kemanusiaan apalagi mengenai persatuan. Sangatlah tidak mungkin bagi pemerintah suatu negara yang beragama untuk tidak patuh pada norma agamanya. Pemerintah juga harus memperhatikan segi kemanusiaan, karena yang akan diurus oleh mereka pasti akan menyangkut kemanusiaan dan ras berbangsa. c. Pengembangan dan aktualisasi politik negara demi tercapainya keadilan dan hidup bersama. Terdapat pada sila ke V. Untuk menghindari adanya mayoritas dan minoritas maka, pemerintah haru bisa bersikap untuk tidak mementingkan salah satu golongan saja. Melainkan bisa menyeimbangkan antara satu golongan dengan golongan yang lain agar tidak terjadi cerai-berai. Sistem pemerintahan kita adalah sitem Pemerintahan Pancasila atau lebih dikenal dengan sebutan “Demokrasi Terpimpin”. System ini berbeda prinsipnya dari pemerintahan di Barat, baik yang demokrasi liberal, maupaun yang komunis, karena Demokrasi terpimpin dasarnyan adalah KEKELUARGAAN. Sedang lainnya itu INDIVIDUALISME. Tetapi mesjipun demikian KRITIK,DEMONSTRASI dan MOGOK tidka bertentangan dengan dasar sitem peerintahan Pancasila. Hanyan tindakan-tindakan itu harus dilihat dari sudut dengan pemikiran Pancasila iu juga. Cara menjalankannya harus dilakukan sesuai dengan pikiran Pancasila itu. Kalau dalam alam pemikiran demokrasi liberal tindakan-tindakan itu dilakukan dengan dasar untuk menentang di lawan, malahan kalau dapat dapat menggulingkan lawan itu, menurut pikiran kita, Pancasila,tindakan-tindakan tadi harus dilakukan untk bersama-sama dengan pemimpinan menemukan jalan yang lebih sempurna daripada apa yang akn ditempuh pemimipin.
D. Paradigma pembangunan Sosial Budaya pada Nilai-Nilai dalam Pancasila Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah:
1.
2.
3.
4.
5.
Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya; Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat; Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan; Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
E. Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Pembahasan nilai-nilai dasar budaya dari segi antropologi cultural
Pengamatan dari segi antropologi cultural menunjuk ba hwa unsur unsur potensial dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berasal dari nilai-nilai dasar sejarah budaya bangsa Indonesia yang dapat di sebut sebagai embrio yang aktualisasinya dimatangkan oleh sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. 1.
Unsur-unsur embrio Pancasila pada Tahap Kebudayaan Indonesia Asli
Adapun embrio-embrio butir pancasila dalam: a. Sila Pertama
Hal ini Nampak orang Indonesia telah mengenal pengakuan dan pemujaan antara lain kepada kekuatan yang disebut animism, dinamisme, berupa kekuatan-kekuatan gaib seperti Ruh sebagai intisari kekuatan gaib yang mengatasi manusia (Tuhan). b. Sila Kedua
Orang Indonesia telah memiliki rasa kemanusiaan ditunjukan deng an kesediaan bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa dari negeri jauh. Sehingga kebudayaan Hindi mudah masuk karena adanya sikap terbuka dari orang-orang Indonesia.
c. Sila Ketiga
Sejak awal peradaban orang Indonesia hidup dalam kesatuan-kesatuan kecil yang kemudian disebut suku. mereka hidup dalam kesatuan atau ikatan suku tertentu sehingga mereka sudah ada rasa saling bersatu. d. Sila Keempat
orang Indonesia yang hidup dalam ikatan suku itu di jiwai semangat kekeluargaan yang besar (komunal). Mereka sudah mulai menerapkan cara berunding, berembung, bermusyawarah ataupun begundem (Lombok) dan gating royong atau mapalus (Manado) dalam menghadapi persoalan. e. Sila Kelima
Orang Indonesia telah mengenal organisasi masyarakat meskipun ke cil bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Hal ini terwujud dalam pembuatan rumah-rumah, hak milik atas tanah. Misalnya di Mentawai, Dayak, T oraja dan Irian. 2. Unsur-unsur Pematang Pancasila pada Tahap Perkembangan Pengaruh Budaya Hindi/Budha.
Pengaruh kehadiran budaya Hindu/Budha dalam: a. Sila Pertama
Memperkaya kepercayaan di Indonesia dengan adanya agama Hindu (Brahma, Wisnu, dan Syiwa) atau Adibudha dalam paham Budha sebagai agama baru. b. Sila Kedua
Memperkuat rasa kemanusian yang semakin berkembang dengan menerima orang-orang asing untuk berkarya dan menerima perkawinan antar banggsa. c. Sila Ketiga
Memperkuat adanya ikatan masyarakat, sehingga ikatan warga diperluas dan diperkuat bahkan memperkuat pula sikap cinta tanah air. d. Sila Keempat
Memperkuat berlakunya prinsio musyawarah seperti Raja punya dew an penasehat dikalangan masyarakat yang jauh dari istana. Kebiasaan lama dari masyarakat komunal makin hidup. e. Sila Kelima
memperkuat usaha untuk mencapai kesejahteraan umum seperti pembangunan bendungan atau tanggul, pembebasan pajak dan memberikan jasa pen yebrangan di sungai. Semua itu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan umum. 3. Unsur-unsur Aktualisasi Pematang Pancasila pada Tahap Perkembangan Pengaruh Islam
Pengaruh kehadiran budaya Islam dalam: a .Sila Pertama
Memeperkaya khasanah kepercayaan dan agama baru di Indonesia dengan mungculnya asama Islam sebagai agama baru yang mengubah pemujaan dewa menjadi pemujaankepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Sila Kedua
Memperkuat adanya kerjasama denganbangsa lain khususnya melalui perdaganan antar bangsa. c. Sila Ketiga
Semakin memperkuat adanya semangat orang cinta kelompok dan daerah (kecintaan terhadap ikatan suku) yang memperkuat semangat persatuan ikatan tersebut. d. Sila Keempat
Memperkuat peningkatan derajat orang bawahan dengan adanya ajaran Ukhwah Islamiyan. e. Sila Kelima
Memperkuat prinsip kesejahteraah umum seperti ajaran tentang amal kebaik an dengan adanya zakat fitrah (pemberian yang diwajibkan). 4. Unsur-unsur Aktualisasi Pematang Pancasila pada Tahap Perkembangan Pengaruh Budaya Kristen dan Barat.
Pengaruh kehadiran budaya Kristen dan Barat dalam: a. Sila Pertama
Semakin memperkaya pula khasanah kepercayaan dan agama-agama di Indonesia dengan munculnya agama Kristen (Katolik dan Protestan) yang di kembangkan oleh kedatangan orangorang Barat di Indonesia. b. Sila Kedua
Semakin memperkuat pula rasa kemanusiaan seperti sikap bersahabat orang Indonesia dalam menghadapi orang-orang asing tanpa membedakan kepercayaan ataupun agama mereka namun karena kemudian orang-orang asing itu melakukan tindakan-tindakan untuk menguasai negeri mereka maka sikap bersahabat itu berubah menjadi sikap melawan. c. Sila Keetiga
Semakin memperkuat pula ikatan-ikatan suku dalam perjuangan mereka untuk merubah status dari orang perjuangan menjadi orang yang merdeka yang dapat dicapai dengan adanya persatuan. d. Sila Keempat
Semakin memperkuat pula adanya pergerakan melawan penjajahan yang bertujuan untuk merebut kemerdekaan sekaligus untuk menciptakan suasana kehidupan baru yang demokratik. e. Sila Kelima
Memperkuat adanya kesamaan dan kebebasan demokrasi Nasionalisme dan Sosialisme dalam konsep modern dalam pergerakan kebangsaan demi terwujudkan kesejahteraan.
[1] http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/ [2] Id.wikipedia.org [3] Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2003), 228 [4] Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2003), 229 [5] Ibid, hal 230 http://sultanluckq.wordpress.com/2013/05/11/aktualisasi-pangamalan-pancasila-dan-uud-1945dalam-era-globalisasi/
http://ghalisasmara.blogspot.com/2013/08/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan.html
