MAKALAH
PENDIDIKAN PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL MASYARAKAT INDONESIA
Disusun Oleh :
Edho Dwi Jayanto (2014-14-0184)
Dicky TN (2014-14-xxxx)
Wahyuddin (2014-14-xxxx)
Oktavianus (2014-14-xxxx)
Putri Arumi P (2014-14-xxxx)
WHOAMI? (2014-14-xxxx)
TEHNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Telp. ( 021 ) 741 2256, Fax. ( 021 ) 741
2256
Tangerang Selatan, Banten
BAB I PENDAHULUAN
Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan.
Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman
yang saling melengkapi sebagai sistem etika.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma
hukum, norma moral maupun norma kenegaran lainnya. Di samping itu,
terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar,
rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran
filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan
landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis
atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan
dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman.
Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu
tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam
pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber
hukum.
Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu
pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan
suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.
Pengertian Moral
Secara etimologis kata moral berasal dari kata mos artinya cara/adat
istiadat/kebiasaan, jamaknya mores. Kata moral sama dengan kata etos
(Yunani) menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, moral berarti budi
pekerti/akhlak.
Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut
tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan,
kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya ,dianggap sesuai
dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu
dianggao tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan,
prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa
kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan
seperti moral ketuhanan atau agama, moral, filsafat, moral etika, moral
hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama
mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.
Dalam konsep Indonesia, Menurut Driyarka, moral atau kesusilaan adalah
nilai yang sebenarnya bagi manusia, dengan kata lain moral atau kesusilaan
adalah kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat
manusia. (Driyarkara, 1966 : 25). Norma atau kesusilaan adalah keseluruhan
norma yang mengatur tingkah laku manusiadi masyarakat untuk melaksanakan
perbuatan yang baik dan benar.
Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia
merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing
silanya. Hal ini dikarenakan apabila dilihat satu per satu dari masing-
masing sila, dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Makna
Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu
kesatuan yang tidak dapat diputarbalikkan letak dan susunannya. Namun
demikian, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-
masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai
keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang
didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha esa.
Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama
dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa
setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan
ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu
telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia
tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan
(atheisme).
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Kemanusian berasal dari kata manusia yaitu mahluk yang berbudaya
dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang
mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari
nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-
sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar yaitu sepadan
dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan
santun, berbudi luhur, dan susila, artinya, sikap hidup, keputusan dan
tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi,
kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna
kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani
manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik
terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.
3. Persatuan Indonesia
Persatuan berasal dari kata satu artinya tidak terpecah-pecah.
Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang
beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila
ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang
mendiami seluruh wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk
mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka
dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam
kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang
abadi.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Kerakyatan berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang
berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa
bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di
posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan. Hikmat kebijasanaan berarti
penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan
persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan
sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai
dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian
Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak
rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan
adalah suatu sistem, dalam arti, tat cara mengusahakan turut sertanya
rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga
perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di
segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat
Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia.
Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis
karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya
hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari
masyarakat.
BAB II PEMBAHASAN
Pancasila Menjadi Moral Kehidupan Bangsa
Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila
menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan
penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau
etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk kepada moral dan wajib
mengamalkannya. Moral menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan negara
sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Moral Pancasila memberikan inspirasi dan menjadi pembimbing dalam
pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-
lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, serta hubungan kerja sama
diantara mereka, hak-hak dan kedudukan warga negara, dan hubungan warga
negara dan negara dalam iklim semangat kemanusiaan.
Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa semua norma moral harus
dijadikan norma yuridis. Norma moral ditetapkan menjadi norma hukum positif
selama norma itu mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut
masyarakat. Sementara itu, masalah yang semata-mata batiniah merupakan
urusan pribadi warga negara. Hal ini harus senantiasa diperhatikan dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengaturan negara terhadap peri kehidupan bangsa.
Oleh karena itu, tampaklah bahwa materi perundang-undangan terbatas
pada moral bersama rakyat Sehubungan dengan pengamalan Pancasila dalam
konteks moral perorangan, negara wajib menciptakan suasana yang mampu
memupuk budi pekerti luhur dengan baik. Dalam penjelasan umum UUD 1945
dengan tepat ditandaskan bahwa "undang-undang dasar harus mengandung isi
yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat
yang luhur.
Pancasila Sebagai Landasan Moral Masyarakat Indonesia
Sebagaimana telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat
penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua
masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Indikator
kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warga negaranya,
tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki, namun hal yang lebih mendasar
adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas
memberi dasar, warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa.
Moralitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu moralitas individu,
moralitas sosial dan moralitas mondial. Moralitas individu lebih merupakan
kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam, tertanam dalam diri
manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Moralitas
sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan
sosial. Bisa jadi seorang yang moral individunya baik tapi moral sosialnya
kurang, hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan
masyarakat yang majemuk.
Moralitas dapat dianalogikan dengan seorang kusir kereta kuda yang
mampu mengarahkan ke mana kereta akan berjalan. Arah perjalanan kereta
tentu tidak lepas dari ke mana tujuan hendak dituju. Orang yang bermoral
tentu mengerti mana arah yang akan dituju, sehingga pikiran dan langkahnya
akan diarahkan kepada tujuan tersebut, apakah tujuannya hanya untuk
kesenangan duniawi diri sendiri saja atau untuk kesenangan orang lain atau
lebih jauh untuk kebahagiaan rohaniah yang lebih abadi, yaitu pengabdian
pada Tuhan. Alinea pertama pada Pembukaan Undang Undang Dasar yang
berbunyi, "bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan". Alinea ini menjadi payung moral para
pejuang kita bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas kemerdekaan pada
bangsa kita. Pelanggaran atas hak kemerdekaan itu sendiri merupakan
pelanggaran atas moral mondial, yaitu perikemanusiaan dan perikeadilan.
Apapun bentuknya penjajahan telah meruntuhkan nilai-nilai hakiki manusia.
Moralitas individu dan sosial yang begitu kuat dengan dipayungi moralitas
mondial telah membuahkan hasil dari cita-cita mereka, meskipun mereka
banyak yang tidak sempat merasakan buah perjuangannya sendiri. Dasar moral
yang melandasi perjuangan mereka terabadikan dalam Pembukaan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam alinea-
alineanya.
Apabila ditilik dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945 tampak jelas bahwa moralitas sangat mendasari perjuangan merebut
kemerdekaan dan bagaimana mengisinya. Alasan dasar mengapa bangsa ini harus
merebut kemerdekaan karena penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan
dan keadilan (alinea I). Secara eksplisit sang pencetus menyatakan bahwa
kemerdekaan dapat diraih karena rahmat Allah dan adanya keinginan luhur
bangsa (alinea III). Ada perpaduan antara nilai ilahiah dan nilai humanitas
yang saling berharmoni. Selanjutnya, di dalam membangun negara ke depan
diperlukan dasar- dasar nilai yang bersifat universal, yaitu nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Praktik Pancasila Sebagai Landasan Moral Masyarakat Indonesia
Dalam paktiknya sendiri, Moralitas Pancasila saat ini menjadi barang
yang sangat mahal karena semakin langka orang yang masih betul-betul
memegang moralitas tersebut. Namun dapat juga dikatakan sebagai barang
murah karena banyak orang menggadaikan moralitas hanya dengan beberapa
lembar uang. Ada keterputusan antara alinea I, II, III dengan alinea IV.
Nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar sekaligus tujuan negara ini telah
digadaikan dengan nafsu berkuasa dan kemewahan harta. Egoisme telah
mengalahkan solidaritas dan kepedulian pada sesama. Lalu bagaimana
membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila?
Kemiskinan, pendidikan yang mahal, keadilan yang diperjual-belikan,
tidak adanya kebebasan memeluk agama, serta korupsi yang merajalela
merupakan sedikit polemik yang dihadapi rakyat pada saat sekarang ini.
Korupsi sendiri secara harafiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23). Kasus
korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini semakin menunjukkan ekskalasi
yang begitu tinggi. Banyak kesan yang didapat rakyat dari masalah-masalah
tersebut, namun mereka tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Sehingga
seolah-olah rakyat tidak dapat merasakan adanya Pancasila.
Resolusi Pancasila Sebagai Landasan Moral Masyarakat Indonesia
Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati dan
diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja,
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila bangsa Indonesia menyadari jati
dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat
dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Membangun kesadaran
moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas melalui
penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Di
perguruan tinggi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan
kepribadian termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila.
Penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam
konteks Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, akan
menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang
meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan
dijadikan landasan moril dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan
berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi.
Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila yaitu menjadikan
Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan
Negara. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila di
implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi kita
temukan di negara kita namanya ketidakadilan, terorisme, koruptor serta
kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercemin semuanya norma-norma
yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara.
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma
hukum, norma moral maupun norma kenegaran lainnya. Suatu nilai yang
bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diputarbalikkan letak dan
susunannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila
yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing silanya.
Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila
menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan
penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau
etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk kepada moral dan wajib
mengamalkannya. Moral menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan negara
sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau
krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula
krisis dapat diatasi. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya
dari kepandaian warga negaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang
dimiliki, namun hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut
memegang teguh moralitas. Moralitas Pancasila memberi dasar, warna
sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa.
Namun dalam paktiknya, Moralitas Pancasila saat ini semakin sedikit
orang yang masih betul-betul memegang terhadap moralitas tersebut. Hal
tersebut berimplikasi kepada sedikit banyak polemik yang dihadapi oleh
Masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini.
Saran
Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati dan
diamalkan tentu bisa mengurangi angka polemik di Indonesia. Penanaman satu
sila saja, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila bangsa Indonesia
menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah
menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi.
Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun
mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri
masyarakat.
Menanamkan pentingnya nilai-nilai Pancasila adalah merupakan hal yang
sangat penting dan mendasar. Karena dewasa ini, dalam praktiknya Masyarakat
Indonesia lebih hanya baru sampai kepada tingkat menghafal sila-sila dari
Pancasila, daripada memaknai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap
sila Pancasila.
Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila di
implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi kita
temukan di negara kita namanya ketidakadilan, terorisme, koruptor serta
kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercemin semuanya norma-norma
yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara.
Daftar Pustaka
http://weloveblitar.blogspot.co.id
http://almachaniago.blogspot.co.id
