BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Pancasila Sebagai Sumber Moral Bangsa Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga sebagai moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kebijakan Negara harus sesuai dengan Pancasila. Nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai, yang diyakini bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai moral Negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi Negara Indonesia, yaitu antara lain: a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama ini mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang percaya bahwa ada kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Hal ini memberikan dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Hal ini menyebabkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai sumber pokok dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, termasuk norma dasar dari segala peraturan-peraturan masyarakat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan hubungan antar umat dengan penciptanya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan iman dan agama masing-masing. b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Dalam sila kedua ini, terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan harkat dan martabat manusia, terutama hak dan kodrat harus dijamin dalam peraturan perundang undangan negara.
c. Sila Persatuan Indonesia Negara harus tetap menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika. Menolak paham primodialisme, memperjuangkan kepentingan nasional. Bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang chauvinisme, kolonialisme, sebaliknya menjalin hubungan baik antar bangsa. d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaanm dalam Permusyawaratan/Perwakilan Merupakan
keinginan
hidup
berbangsa
dan
bernegara
yang
demokratis. Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persamaan hidup bagi setiap warga negara, merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan melalui consensus adanya persamaan politik, hokum, ekonomi, dan social budaya. e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima ini mengandung arti bahwa keadilan tersebut berlaku di segala bidang dilingkungan masyarakat baik materil maupun spiritual. Maksudnya bahwa, setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil, baik di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, bidang lainnya.
2.2 Pancasila dalam pembentukan karakter 2.2.1
Pola Pelaksanaan Pancasila Untuk melaksanakan Pancasila perlu usaha yang dilakukan secara
berencana dan terarah berdasarkan suatu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga Negara, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan pola itu diharapkan lebih terarah. Berikut usaha-usaha yang dilakukan:
Pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila.
Pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Kedua hal tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan
saling
mempengaruhi
dan
saling
mendukung.
Masalah
pembinaan insan Pancasila lebih banyak menyangkut bidang pendidikan. Lewat kegiatan pendidikan diharapkan peserta didik menyerap nila-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah tidak saja lewat pengalaman secara pribadi. Nilainilai moral Pancasila tidak untuk sekadar dipahami melainkan untuk dihayati, oleh karena itu penyerapan nilai-nilai moral Pancasila bukan lewat
proses
indoktrinasi.
Sasaran
pelaksanaan
Pancasila
adalah
perorangan, keluarga dan masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan tempat kerja. Langkah pertama adalah dengan perantaraan pegawai Republik Indonesia, karena mereka adalah abdi Negara dan abdi masyarakat yang pertama-tama harus menghayati dan mengamalkan Pancasila. Langkah selanjutnya ialah menyebarluaskanya
kepada
seluruh
lapisan
masyarakat
dengan
menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang menunjang. Adapun jalur yang digunakan adalah: a. Jalur Pendidikan Dalam melaksakan Pancasila, maka peranan pendidikan sangat penting, baik pendidikan di sekolah (formal) maupun pendidikan di luar sekolah (non formal) yang terletak di dalam keluarga, dan lingkungan masyarakat.
b. Jalur media massa Walaupaun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur media massa, dapat pula digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas, namun peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolanya sebagai jalur tersendiri. Dalam hubunganya dengan
ini,
ditekankan
pula
pentingnya
media
tradisional
seperti
pewayangan serta bentuk-bentuk seni rakyat lainya, di samping media
modern seperti pers, radio dan televisi. Dalam menggunakan komunikasi modern
ini
perlu
dijaga
agar
terhindar
dari
siaran
yang
tidak
menguntungkan bagi pelaksanaan pancasila. c. Jalur organisai sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan perangkat sosial Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakan kehidupan konstitusional, maka kiranya semua anggota maupun kader-kader politik, serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, dan dunia usaha, hendaklah berusaha sekuat tenaga ikut serta dalam melaksanakna Pancasila, sehingga Pancasila itu lestari di Republik Indonesia. 2.2.2 Pendidikan Pancasila Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar Negara, sebagai ideologi Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa adalah sumber dari pada ajaran-ajaran moral karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Oleh karena Pancasila sarat dengan nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran moral, sudah sepantasnya pancasila dijadikan mata pelajaran di sekolah-sekolah baik di SD, SMP, dan SMA dan bahkan sampai Perguruan Tinggi. Agar terbentuk masyarakat yang berjiwa Pancasilaisme harus ada pendidikan Pancasila dalam setiap tingkat pendidikan formal, terutama untuk tingkat pendidikan tinggi. Karena di tingkat ini adalah fase paling rawan, artinya di tingkat ini banyak mahasiswa yang mencari pandangan hidup (ideologi) yang sesuai dengan dirinya. Disinilah peran Pancasila sebagai ideologi diperlukan sebagai penanaman karakter bagi mahasiswa. Karena hanya Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas dan bersifat
multidimensional.
pengembangan
multiaspek
Sangat
luas
potensi-potensi
karena
terkait
keunggulan
dengan
bangsa
dan
bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses “menjadi”. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa: 1. karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa;
2. karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. 3. karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, pembangunan karakter bangsa akan mengerucut pada tiga tataran besar, yaitu: 1. untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, 2. untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3. untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. 2.3 Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Pendidikan Karakter Pendidikan karakter dianggap sebagai solusi terbaik terhadap berbagai bencana moral yang melilit bangsa ini, yakni; hilangnya nilainilai Ketuhanan YME, lemahnya nilai-nilai peri-kemanusiaan yang adil dan beradab, lunturnya persatuan dan lemahnya prinsip musyawarah untuk mufakat, serta semakin terpinggirkannya nilai-nilai keadilan. Pembentukan karakter yang diinginkan dalam proses pendidikan adalah terdiri dari tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral (moral Knowing), perasaan bermoral (moral feeling), dan perilaku bermoral (moral behavior). Karakter yang baik terdiri dari mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai atau menginginkan kebaikan (loving or desiring the good) dan melakukan kebaikan (acting the good). Membentuk karakter adalah dengan menumbuhkan karakter yang merupakan the habits of mind, heart, and action yang antara ketiganya (pikiran, hati, dan perbuatan) adalah saling terkait. Pendidikan karakter adalah internalisasi nilai-nilai luhur budaya, agama dan nilai-nilai luhur lain yang telah dijadikan falsafah hidup suatu bangsa. Pendidikan secara essensi berbicara tentang moral, moral adalah kebaikan, sedangkan pedoman moral bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Pendidikan
karakter
ditujukan
untuk
membenahi
moral
masyarakat bangsa yang kian hari kian bobrok, demoralisasi terjadi dalam semua bidang kehidupan; politik, ekonomi, sosial, budaya sampai pada yang paling essensi yakni keroposnya ideologi dan falsafah bangsa.
Dengan demikian, pendidikan karakter yang sesungguhnya adalah pematrian (internalisasi) nilai-nilai luhur Pancasila pada pikiran (mind), nurani (heart), dan perilaku (behaviour) setiap individu anak bangsa. Sehingga wujud keberhasilan pendidikan karakter yang diwujudkan pemerintah
adalah
terlahirnya
manusia-manusia
Pancasila
yang
bermartabat yang akan membentuk keagungan peradaban bangsa Indonesia. (Sudarsa, 21012). Pancasila diharapkan sebagai jalan hidup yang akan dapat mengatasi masalah yang paling mendasar dihadapi bangsa Indonesia, di samping Pancasila itu sendiri digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan pembangunan, ketertiban dan keamanan. Dengan begitu Pancasila akan dapat pula tetap menjadi falsafah dan ideologi bagi masyarakat Indonesia yang
modern.
Secara kreatif dan dinamis, Pancasila mampu memadukan antara aspirasi masa depan, menyelesaikan masa kini dan memberi harga pada masa lalu. Perjalanan sejarah membuktikan Pancasila mampu memberikan dasar yang kokoh bagi kesatuan dan persatuan bangsa.
2.4
Upaya Meningkatkan Pembangunan Karakter Bangsa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan karakter yang berhasil guna, diperlukan upaya-upaya nyata antara lain penyusunan desain pembangunan
karakter
secara
nasional,
penyusunan
rencana
aksi
nasional secara terpadu, pencanangan pembangunan karakter bangsa oleh Presiden Republik Indonesia sebagai tonggak dimulainya revitalisasi pembangunan
karakter
bangsa,
serta
implementasi
pembangunan
karakter oleh semua komponen bangsa dan aktualisasi nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Editopan, 2012).
