Makalah - Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Landasan Etika Politik

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK MASA KINI DAN MASA MENDATANG

MAKALAH ILHAM GEMIHARTO S.Sos., M.Si.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEWILAYAHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2015

Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Landasan Etika Politik dalam Kehidupan Politik Masa Kini dan Masa Mendatang.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan cerminan dari karakter negara dan bangsa Indonesia yang beragam. Semua itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan Pancasila, yakni sebagai : Jiwa Bangsa Indonesia, Kepribadian Bangsa,

Pandangan Hidup Bangsa, Sarana Tujuan Hidup Bangsa dan

Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting dan mendasar termasuk sebagai landasan etika politik dalam kehidupan politik di Indonesia. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan politik Akan tetapi, kehidupan politik di setiap negara tentu saja berbeda. Salah satu penyebabnya adalah faktor perbedaan ideologi. Kehidupan politik orang hidup di negara yang menganut paham liberal, tentu saja berbeda dengan yang hidup di negara sosialis atau komunis. Begitu juga dengan kehidupan politik rakyat Indonesia, pasti berbeda dengan rakyat bangsa lainnya. Kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses implementasi sistem politik demokrasi Pancasila yang handal, yaitu sistem politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau

Makalah Etika Politik

halaman 1


mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya dan perubahan zaman. Dengan demikian, sistem politik demokrasi Pancasila akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Nilainilanya bukan saja dihayati dan dibudayakan, tetapi diamalkan dalam kehidupan politik bangsa dan negara kita yang terus berkembang. Oleh karena, secara langsung Pancasila telah dijadikan etika politik seluruh seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia.

NILAI-NILAI PANCASILA

Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai yang terkandung dalam Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Pancasila dirumuskan dalam semangat kebersamaan. Salah satunya terwujud dalam sikap menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat tidak menjadi hambatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Hal itu merupakan sikap yang harus kita tiru. Pada waktu itu bangsa Indonesia


halaman 2


belum memiliki dasar negara. Tetapi, sikap para tokoh telah mencerminkan semangat kebersamaan dan jiwa ksatria. Mereka bersedia menerima perbedaaan apa pun ketika proses perumusan dasar negara berlangsung. Nah, sekarang kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang kuat. Kekuatan Pancasila telah terbukti selama berdirinya negara Indonesia. Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu bertahan menghadapi rongrongan pemberontak. Oleh karena itu, kita harus bangga memiliki dasar negara yang kuat. Kita harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharihari. Salah satunya adalah menghargai perbedaan. Kita harus memiliki sikap menghargai perbedaan seperti dalam perumusan Pancasila. Kita harus menyadari bahwa negara kita terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku Bangsa memiliki ragam budaya yang berbeda. Perbedaan suku bangsa dan budaya bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Tetapi, justru perbedaan itu akan menjadikan persatuan negara kita kuat seperti Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan seharihari , menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir dan batin. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi (harmonis). Pengamalan Pancasila secara utuh menjadi syarat penting bagi terwujudnya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.


halaman 3


PENGERTIAN ETIKA POLITIK

Secara sederhana etika politik dapat diartikan sebagai bidang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan

kehidupannya.

Jadi,

etika

politik

tidak

hanya

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupannya lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia (Magnis-Suseno, 2001:17). Secara subtantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun kedudukan dan sifat manusia selalu berkaitan dengan masyarakat, bangsa dan negara, etika politik tetap meletakan dasar fundamental manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga masyarakat atau warga negara. Hal in semakin menegaskan bahwa etika politik mendasarkan suatu kebaikan kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya (Magnis-Suseno, 2001:19). Etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu

hanya

berkutat

pada

peyediaan

alat-alat

teoritis

yang

mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori,


halaman 4


melainkan

berdasarkan

pada

aspek

rasionalitas,

objektivitas

dan

argumentasi. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Akan tetapi etika politik membantu agar pembahasan-pembahasan masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan dan kehiduoan politik dengan tolok ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik. Hukum dan kekuasaan membutuhkan suatu legitimasi atau pengakuan dan pengesahan secara moral dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus menunjukkan bahwa dirinya berasal dari nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat, bukan berasal dari kekuasaan belaka dan merupakan suatu bentuk keputusan bersama. Begitu juga dengan negara, dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan pada tatanan normatif yang merupakan kehendak bersama warga negaranya.

NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA POLITIK

Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam


halaman 5


permusyawaratan/perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku; disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi); dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral). (Magnis-Suseno, 2011:115). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, baik itu yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber moralitas dalam dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan dan hukum. Pelaksanaan kekuasaan dan penegakkan hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka. Jadi Pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi harus diingat, pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara berdasarkan legitimasi religius, dimana kekuasaan kepala negara bersifat absolut atau mutlak. Sila Ketuhanan yang Maha

Esa

lebih


berkaitan

legitimasi

moral.

Artinya,

proses

halaman 6


penyelenggaraan negara dan kehidupan negara tidak boleh diarahkan pada

paham

anti-Tuhan

dan

anti-agama,

akan

kehidupan

dan

penyelenggaraan negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Selain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, negara Indonesia juga harus Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan kata lain, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara. Negara pada prinsipnya adalah persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan mempunyai kedudukan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, sehingga jaminan hak asasi manusia harus diberikan kepada setiap warga negara. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimasi moral kemanusiaan (sila Kemanusiaan yang adil dan beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan negara, sehingga negara Indonesia terjerumus ke dalam negara kekuasaan (machtsstaats). Negara Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari unsur persatuan. Sila persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk


halaman 7


memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit (chauvinistis), tetapi paham kebangsaan yang selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kewenangan dan kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum (legalitas) dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara, yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkankan perlakukan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaraan terhadap prinsip-prinsip


halaman 8


keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan

dalam

kehidupan

negara,

yang

bisa

mengakibatkan

hancurnya tatanan hidup kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus dimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.

KASUS-KASUS AKTUAL IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Salah satu kasus aktual yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah kasus indikasi penghinaan dasar negara Pancasila yang dilakukan oleh Zaskia Gotik, seorang penyanyi dangdut di sebuah acara musik di televisi nasional. Pada saat itu, hari Selasa, 15 Maret 2016, pembawa acara program Dahsyat RCTI menguji pengetahuan Zaskia Gotik mengenai proklamasi dan dasar negara Pancasila. Saat ditanyakan tanggal berapakah Proklamasi Indonesia dikumandangkan, Zaskia Gotik menjawab, "Setelah adzan subuh, tanggal 32 Agustus". Kemudian selanjutnya saat ditanya apakah lambang Pancasila sila kelima, Zaskia Gotik menjawab, “B ebek Nungging". Sontak jawaban tersebut menimbulkan protes di kalangan penonton. Keesokan harinya, jawaban Zaskia Gotik mengenai lambang negara Pancasila langsung menjadi pemberitaan media. Zaskia Gotik dianggap telah melecehkan lambang negara. Pada 17 Maret 2016, anggota DPD RI Fahira Idris melaporkan Zaskia ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah


halaman 9


melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Alasannya Zaskia Gotik telah menghina lambang negara dan para pahlawan yang telah gugur

dan

memperjuangkan

kemerdekaan

Indonesia.

Selanjutnya

beberapa pihak baik pribadi maupun lembaga juga melaporkan Zaskia Gotik karena dianggap telah menghina dasar negara Pancasila. Masalah itu kemudian bergulir hingga menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya di kalangan artis, tetapi juga para pakar hukum tata negara, anggota DPR RI, bahkan Gubernur DKI Jakarta angkat bicara. Zaskia Gotik kemudian membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia setelah didera hujatan bertubi-tubi dari masyarakat, dengan cara mengungkapkan rasa penyesalannya sambil bercucuran air mata. Selanjutnya

bahkan

kemudian

Zaskia

Gotik

ditunjuk

untuk

menyandang gelar Duta Pancasila oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tugasnya antara lain adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari, dan menularkannya pada lingkungan sekitar. Dalam penjelasannya Zaskia Gotik berjanji akan membacakan teks Pancasila pada setiap acara yang diikutinya. Pengangkatan Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila banyak ditentang oleh publik, yang mempertanyakan bagaimana mungkin wanita yang dianggap kurang menghargai nilai-nilai Pancasila justru ditunjuk untuk mengemban amanah yang begitu besar. Dari beberapa kali acara yang diikutinya, Zaskia sempat lupa mengucapkan kata “kebijaksanaan”

saat menjadi pengisi acara di rangkaian HUT ke-70 TNI AU beberapa


halaman 10


waktu lalu. Namun dalam acara lainnya Zaskia mampu melafalkan teks Pancasila secara lengkap dan benar. Bila

dicermati

secara

mendalam

akar

penyebab

terjadinya

pelecehan terhadap dasar negara Pancasila dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah masalah pendidikan Zaskia Gotik yang rendah, yaitu hanya lulusan Sekolah Dasar. Saat meminta maaf, Zaskia Gotik menyatakan tidak tahu apa jawaban yang benar dari pertanyaan yang diajukan kepadanya, alasannya dia hanya lulusan SD. Setelah sempat sekolah hingga kelas 1 SMP, Zaskia memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah dan menjadi penyanyi café. Dari kasus tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya untuk tidak menjadikan lambang dan simbol-simbol negara sebagai bahan candaan, apabila kita memang tidak mengetahuinya cukup kita katakan tidak tahu, dan tidak perlu mengarang jawaban yang dapat dianggap menghina atau melecehkan lambang negara tersebut.

PENUTUP

Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika politik dalam kehidupan politik bangsa, meliputi konsep, prinsip, dan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Konsep yang terdapat dalam Pancasila adalah: Konsep tentang hakikat eksistensi manusia, konsep pluralistik, konsep

harmoni

kekeluargaan,

atau

konsep

keselarasan, integralistik,

konsep konsep

gotong

royong

kerakyatan,

dan

konsep

kebangsaan. Konsep-konsep itu merupakan penjabaran dari konsep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas.Sedangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila adalah prinsip ketuhanan yang maha esa, kemanusiaa yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,


halaman 11


kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah nilainilai keimanan, ketakwaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, loyalitas, tenggang rasa, inklusif, persatuan, kesatuan, kesejahteraan. Implementasi nilai-nilai

Pancasila sebagai landasan etika politik

harus disampaikan melalui suatu proses pembelajaran yang dapat mencapai visi, misi serta kompetensi warga negara untuk bersikap dan berperilaku politik secara etis. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks kewarganegaraan, kritis, analitis dan dinamis Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi landasan etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


halaman 12


DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Noor M.S. (1994). Orientasi Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Liberty Ismaun. Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia. Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma Kantaprawira, Rusadi. 1998. Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar. Sinar Baru. Jakarta. Lubis, M. Solly. 1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: mandar maju. Magnis-Suseno, Frans. 2001. Etika Politik. Jakarta:Gramedia. Mardjono, Hartono, SH.1997. Politik Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Muhaimin, Yahya. Collin Mc Andrew. 1995. Masalah-masalah Pembangunan politik. Yogyakarta: Gajah mada Universiyy Press. Notonegoro (1975). Pancasila Secara Utuh Populer. Jakarta: Pancoran Tujuh Pangeran, Alhaj (1998). BMP Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Karunika Soeprapto, Sri (1997). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: LP-3-UGM Wibisono, Koento (1999). Refleksi Kritis Terhadap Reformasi: Suatu Tinjauan Filsafat dalam jurnal Pancasila No 3 Tahun III Juni 1999. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM


halaman 13

Makalah - Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Landasan Etika Politik

Recommend Documents