SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Antara RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG NOMOR :
/SPK/ X /2017/Rumkit
Dengan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR :
/SPK/ X /2017/DAMKAR
Tentang SISTEM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN
Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (17-102017) kami yang bertanda tangan di bawah ini : dr. ANANINGATI, Sp.OG
:
Selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai 25-27 Tulungagung Nomor Telpun (0355) 331649, disebut PIHAK KESATU
Rakidi, Sos, MSi
:
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 7 Telpon (0355) 323655, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
I.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan system pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan. Klien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam keadaan sakit. Pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima perawatan medis. 2. Bangunan adalah struktur struktu r buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah
yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. 3. Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung adalah Rumah Sakit Kepolisian yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Rumah Sakit. 4. Pemadam kebakaran, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas kebakaran selain dilatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan
lalu
lintas,
gedung
runtuh,
dan
lain-lain.
kebakaran dan/atau BPBD
(Badan
Penanggulangan
Dinas
Bencana
pemadam
Daerah) adalah
unsur yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan mel aksanakan tugas-tugas tugas -tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue (Penyelamatan) seperti Ambulan danBadan SAR Nasional .
5. Untuk mewujudkan mewujudkan hal tersebut dilakukan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, di wilayah Kabupaten Tulungagung. 6. PIHAK KESATU akan menetapkan kebijakan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. . 7. PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan penyerahan tanggung jawab secara timbal-balik atas masalah yang dialami RS Bhayangkara Tulungagung atau yang disebut dengan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 8. Dalam rangka melaksanakan pelayanan sebagai sebagai mana dimaksud pada angka 6 dan 7, PIHAK KESATU telah melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk system pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing,
sepakat
untuk
menyelenggarakan
Perjanjian
Kerjasama
Sistem
Pencegahandan Penanggulangan Kebakaran, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
DEFINISI Pasal 1
Dalam pasal-pasal Naskah Kerjasama ini kecuali ditentukan lain, maka istilah-istilahyang tertulis harus ditafsirkan sebagai berikut : 1. 2.
Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung adalah Rumah Sakit Kepolisian yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Rumah Sakit. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah atau pun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) di provinsi /Kabupaten/Kota
3.
Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
4.
Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
5.
Pemadam kebakaran, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menaggulangi kebakaran
TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2
1) Tujuan ditetepkannya MOU ini adalah agar tersusunnya pedoman bagi RS BHAYANGKARA
Tulungagung
dalam
merumuskan
kebijakan
dan
skenerio
pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran , struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadam kebakaran. Mengetahui dan memahami tugas yang harus dilakukan oleh team peran kebakaran pada saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat. Mengimplentasikan prosedur yang telah dibuat secara efektif. 2) Sasaran perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini adalah : 1. Menguatkan kemitraan antara RS Bhayangkara Tulungagung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung. 2. Mengefektifkan
mekanisme
system
pencegahan
dan
penanggulangan
kebakaran antara RS Bhayangkara Tulungagung dan Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung. 3. Memperbaiki Alur Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
OBJEK Pasal 3
Objek perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini adalah Peningkatan Mutu Pelayanan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di RS Bhayangkara Tulungagung.
RUANG LINGKUP Pasal 4
Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, antara lain : 1. PIHAK KESATU menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai peminta bantuan pelayanan system pencegahan dan penanggulangan kebakaran ke PIHAK KEDUA 2. PIHAK KEDUA menjadi tempat Fasilitas Pelayanan Penerima Permintaan bantuan pelayanan system pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari
PIHAK
KESATU
HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5
Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam penyelengaraan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang di tuangkan sebagai tugas dan tanggungjawab peran PARA PIHAK dalam lingkup kerjasama ini, yaitu meliputi kegiatan yang di sepakati PARA PIHAK. PIHAK KESATU :
a. Mengendalikan Sistem Pemberitahuan Umum; b. Memastikan bahwa Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran sudah dihubungi c. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan PIHAK KEDUA; d. Memastikan bahwa pemberitahuan kewaspadaan tingkat pertama telah dilaksanakan e. Memastikan bahwa petugas kebakaran telah melaksanakan tugasnya f. Tetap siaga untuk menerima status laporan dan memperkirakan harus evakuasi bertahap atau evakuasi total g. Mengatur dan mengontrol peralatan mekanik maupun elektrik. h. Membantu kelancaran tugas bantuan yang datang di TKP. i.
Selalu berkoordinasi dengan dengan pihak Rumah Sakit Terdekat
j.
Melakukan pertolonga pertolongan n cepat dan tepat apabila apabila ada korban korban yang mengalami mengalami gangguan gangguan kesehatan.
k. Membawa korban ke Rumah Sakit rujukan terdekat apabila ada korban yang perlu mendapat pertolongan lebih lanjut.
PIHAK KEDUA
a. Pencegahan Kebakaran
Pengendalian Keselamatan Bangunan Gedung
Pengawasan dan Pengendalian Bahan B3 mudahTerbakar
Pendataan
Pengujian Bahan & Peralatan Proteksi Kebakaran
Penegakan Peraturan
b. Pemadaman Kebakaran
Kegiatan Pemadaman Kebakaran
Pendataan setelah kebakaran
c. Penanggulangan Kebakaran
Penyelamatan Transportasi & Bangunan Runtuh
Penyelamatan terhadap B3
Pertolongan Gawat Darurat
PEMBIAYAAN Pasal 6
Pembiayaan yang di timbulkan oleh Kesepakatan Kerjasama ini di bebankan kepada PARA PIHAK sebagaimana peraturan-peraturan yang mengatur pembiayaan PARA PIHAK.
ANGKA WAKTU Pasal 7
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak di tandatanganinya kesepakatan kerjasama ini
BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 8
1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini berakhir bilamana : a. Telah berakhirnya berakhirnya jangka waktu yang telah di tentukan; dan b. Kedua pihak sepakat untuk menghentikan perjanjian Kerjasama ini. 2) PARA PIHAK sepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada perjanjian ini.
FORCE MAJEURE Pasal 9
1) Force Majeure meliputi keadaan-keadaan : a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadiankejadian lain diluar kemampuan manusia; b. Huru-hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh
manusia
namun
mengatasainya, dan
berada
diluar
kemampuan
PARA
PIHAK
untuk
c.
Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dalam Naskah Perjanjian ini.
2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana di maksud pada ayat (1), pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure. 3) Dalam hal Force Majeure terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak Force Majeure tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini. 4) Dalam hal melaksanakan pemutusan Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PELAKSANAAN Pasal 10
1. Bilamana terdapat permasalahan, perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kesepahaman ini, maka untuk menyelesaikannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. 2. Apabila tidak ada kesepakatan maka penyelesaian masalah pada ayat 1 di atas akan dibawa ke forum koordinasi yang lebih tinggi untuk difasilitasi oleh Bupati Tulungagung. 3. Nota kesepahaman ini di buat rangkap dua dan masing-masing di tandatangani oleh para pihak dengan mencantumkan materai Rp. 6.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan yang sama. 4. Nota kesepahaman ini diberikan rangkapnya kepada masing-masing masing-m asing pihak.
LAIN-LAIN Pasal 11
Pelaksanaan Perjanjian dalam Naskah Kerjasama ini tidak terpengaruhi dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
PENUTUP Pasal 12
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur oleh PARA PIHAK
berdasarkan
kesepakatan
yang
dituangkan
dalam
Perjanjian
Tambahan
(Addendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini .
Demikian Naskah Kerjasama ini di buat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di RS Bhayangkara Tulungagung pada hari :
Jum’at,
tanggal: dua , bulan Januari dan tahun Dua
Ribu Lima belastersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan masingmasing PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK KESATU
dr. ANANINGATI, Sp.OG
AKBP NRP. NRP. 71100512 71100512
PIHAK KEDUA
RAKIDI, S.Sos, MSi
