BAB I PENDAHULUAN 1. Lata Latarr Be Bela laka kang ng Sejati Sejatinya nya,, birokr birokrasi asi pemerin pemerintah tahan an dihadi dihadirka rkan n sebaga sebagaii lembag lembagaa pelaya pelayan n publik publik..
Biro Birokr krasi asi pada pada hake hakeka katn tnya ya untu untuk k mela melaya yani ni masy masyar arak akat at,, tida tidak k hany hanyaa mela melaya yani ni masyarakat golongan kaya dan mempunyai koneksi yang kuat. Namun juga untuk masyarakat masyarakat menengah, menengah, masyarakat masyarakat miskin, miskin, perempuan, perempuan, masyarakat masyarakat berkebutuh berkebutuhan an khusus/disabilitas dan masyarakat marjinal lainnya. Baik di kota maupun di desa, termasuk di desa-desa terpencil dan terluar. Birokrasi sejatinya melayani masyarakat dari seluruh strata sosial tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan. kekerasan. Melayani secara ramah, efesien, efektif. efektif. Tanpa Tanpa suap dan pungli. pungli. Melayani masyarakat dengan kesederhanaan, dengan kejelasan prosedur dan biaya, dengan kepastian aktu, kemudahan akses, kenyamanan, dan kedisiplinan. Melayani masyarakat berdasarkan regulasi yang pro pada masyarakat nirdaya, menggunakan hati nurani dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. !pabila aparat birokrasi pemerintahan yang melayani masyarakat dan memandang pelayanan tersebut sebagai ujud pengabdian kepada negara dan meniatkan sebagai ujud ibadah kepada Tuhan, maka sungguh fungsi pelayanan itu menjadi tugas yang sangat mulia. Tidak Tidak berlebihan jika dikatakan baha birokrasi birokrasi itu adalah "kerja-kerja malaikat#. Bisa dibayangkan, jika pelayanan birokrasi pemerintahan yang baik tidak dihadirkan, maka masyarakat tidak akan terlayani kebutuhannya kebutuhannya,, masyarakat masyarakat akan kacau balau, dan berpotensi melahirkan tindakan anarkis. $engan demikian kehadiran birokrasi pemerintahan itu adalah suatu keharusan dan kemutlakan Saat %r &oko 'idodo (&okoi) dilantik sebagai *residen +% yang ketujuh pada ktober ktober 0 lalu, ia mengumanda mengumandangkan ngkan salah satu isi pidatonya pidatonya yang tidak pernah kita dengar pada pelantikan-pelan pelantikan-pelantikan tikan presiden sebelumnya sebelumnya.. *residen *residen +% yang baru itu menyampaikan kalimat sebagai berikut 1*emerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan. Saya mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, negara ini akan makin kuat dan beribaa jika seluruh lembaga negara bekerja sesuai mandat yang diberikan konstitusi kita.2
Sungguh menjanjikan dan membahagiakan hati bagi para pemirsa, rakyat %ndonesia yang mendengarkan isi pidato tersebut, terutama kepada masyarakat miskin yang bermukim di sudut-sudut kota, di lorong-lorong kumuh, di desa-desa, dan di pesisir laut dan dataran tinggi yang sempat terakses dengan siaran tele3isi dan radio. *idato &okoi itu sungguh sangat mengharukan, memberi harapan baru dan memberi semangat baru. Betapa tidak, ketika %roni %dealnya, semua instansi *elayanan Terpadu Satu *intu (*TS*) dalam menjalankan fungsinya, memegang prinsip sebagai berikut. *ertama, hanya ada satu tempat yang dituju oleh masyarakat ketika memerlukan peri4inan. 5edua, pengelolaan peri4inan dari tahap penerimaan permohonan sampai dengan penandatanganan serta pendokumentasian ada dalam satu instansi (*TS*). 5etiga, *TS* menjadi fasilitator dalam pelaksanaan peri4inan. 5eempat, dalam mengelola
peri4inan
*TS*
berkoordinasi
dengan
S5*$
teknis.
5elima,
masyarakat/pemohon hanya datang dua kali yaitu6 ketika memasukkan permohonan dan ketika membayar dan mengambil peri4inan serta hanya bertemu dengan petugas pelayanan. 5eenam, *TS* tidak melakukan transaksi pembayaran. 5etujuh, ada kejelasan prosedur, persyaratan, biaya dan ketentuan lainnya. 2.
BAB II PEMBAHASAN 1. Mentalitas Birokrat Priyayi $ari yang dijabarkan di atas, ternyata birokrasi kita masih memiliki mental
priyayi.Mental belum enggan melayani dengan ketulusan hati. Masih melekat pada dirinya mental masih mau dilayani. $i dalam birokrasi pemerintahan yang dijabat oleh sejumlah !paratur Sipil Negara dalam negara yang menganut paham demokrasi, yang berbentuk republik, sesungguhnya birokrasi itu melayani dan mengabdi, bukan dilayani. $alam kebudayaan &aa, istilah priyayi atau berdarah biru merupakan suatu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsaan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. %tulah sebabnya priyayi tumbuh subur di negara-negara yang menggunaan sistem kerajaan absolut. Mental priyayi sangat bertentangan dengan semangat dan Sistem *emerintahan Negara +epublik %ndonesia yang demokratis, pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan dari bangsaan/priyayi, oleh bangsaan/priyayi, dan untuk bangsaan/priyayi. Sosiolog 7arsya '. Bachtiar menyebutkan golongan yang dahulu dinamakan priyayi sekarang muncul dalam bentuk korps pegaai negeri sipil. *ersamaannya, cara bekerjanya tidak diarahkan pada prestasi profesional tetapi untuk naik pangkat. 1Meskipun gajinya yang resmi relatif kecil, para arga yang tingkat tinggi di dalam korps ini berusaha dengan segala cara untuk memiliki dan memamerkan simbolsimbol status sosial mereka. rang &aa mengatakan seperti priyayi dahulu garing nanging garang (biar kering tetapi bergengsi). Menurut sejaraan ng 7ok 7am dalam $ari Soal *riayi sampai Nyi Blorong, gaya hidup meah kaum priyayi membuat pemerintah kolonial harus mengontrol mereka. Soalnya, setiap pemerintah khaatir bila pejabatnya hidup meah di luar kemampuan mereka dan tidak loyal. Betapapun memiliki kekuasaan absolut, seorang raja tidak dapat memerintah sendiri dan bergantung pada kaum priyayi. 5arena itu, ng mengartikan priyayi sebagai sekelompok kecil orang yang diberi jabatan atau mendapat mandat dari raja untuk membantu memerintah rakyat. 5elompok kecil ini diangkat karena jasanya dalam perebutan kekuasaan, hubungan darah, fa3oritisme, atau keturunan.
5endati demikian, seorang keturunan priyayi bila tidak memiliki jabatan bukanlah priyayi. Sebaliknya, anak petani atau lurah yang mendapat jabatan kecil, tergolong priyayi. (historia.co.id). Mental priyayi saat ini masih kerap kita temukan dalam proses pelayanan publik. *engurusan 5T* dipersulit, sehingga muncul istilah pengurusan 5T* dengan sistem jalan T8, dengan membayar mahal, di atas tarif yang telah ditentukan, yang tentunya selisih pembayarannya masuk dikantong birokrat. *engurusan %MB berbelit belit. *engurusan Sertifikat tanah tidak sesuai dengan S* (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan, lebih lama dari S*nya. 9jung-ujungnya adalah rakyat harus membayar di atas dari ketentuan yang telah ditentukan alias praktek pungli. :alon in3estor dipersulit memperoleh *erda +T+' dengan alasan *erda tersebut adalah rahasia negara. *adahal *erda itu adalah hak rakyat untuk mengetahuinya, sebagaimana yang diamanahkan dalam 99 5eterbukaan %nformasi *ublik. 2. Privatisasi 3. Praktek Bureaurati Polity
*erilaku birokrasi di %ndonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang, dari arisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai pada lamanya masa kolonialisme. Sejarah perjalanan birokrasi di %ndonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. !papun sistem politik yang diterapkan selama kurun aktu sejarah pemerintahan di %ndonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di Negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari akti3itas-akti3itas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah ($iyanto, ;6<). $engan demikian perilaku birokrasi di %ndonesia mereflesikan percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi modern yang legal rasional, dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah. &adi konsep neo-patrimonialisme memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetap juga memperlihatkan atribut yang patrimonial tertanam dalam bentuk pola perilaku. =aktor kultural dalam masyarakat %ndonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya perilaku negatif seperti korupsi, dengan adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat. !kar kultural pada masyarakat %ndonesia yang nepotis juga memberikan dorongan bagi terjadinya tindak korupsi. Secara struktural, perilaku negatif juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominanya posisi birokrasi pemerintah dalam penguasaan sebagian besar informasi kebijakan dan pengaturan kegiatan ekonomi (Mas#oed, ;6>). Substansi dari persoalan perilaku birokrasi yang korup pada dasarnya merupakan bagian dari bentuk feodalisme yang terus dipelihara oleh sistem birokrasi. 7al ini
menciptakan kehidupan birokrasi yang kental dengan upaya kooptasi penguasa negara terhadap institusi birokrasi. !palagi dominasi negara mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat, yang kemudian menjadikan birokrasi menguasai sebagian besar informasi kebijakan untuk mempengaruhi opini publik. *endapat Mas#oed (;6<-) tersebut dalam teori :rouch disebut sebagai bentuk bureaucratic polity, yang ciri-cirinya sebagai berikut6 *ertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. 5edua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuatan birokrasi. 5etiga massa diluar birokrasi secara politik dan ekonomis adalah pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan partai politik dan secara timbal balik menguatkan birokrasi. !nalisis ini menjelaskan, baha kepentingan penguasa negara yang diakilkan leat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri melepaskan diri dari cengkeraman penguasa negara.
