makalah reformasi birokrasi

1 PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BIROKRASI DAN ASPEK YANG MEMPENGARUHINYA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Bela Belaka kang ngan an ini, ini, dala dalam m

sega segala la aspe aspek k

yang yang berh berhub ubun unga gan n

deng dengan an

pem pemer erin inta taha han, n, refo reform rmas asii biro birokr kras asii menj menjad adii isu isu yang yang sang sangat at kuat kuat untu untuk k direalisasik direalisasikan. an. Terlebih Terlebih lagi,birok lagi,birokrasi rasi pemerintah pemerintah Indonesia Indonesia telah memberikan memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pas pasca caref refor orma masi si pun pun tida tidak k menj menjam amin in kebe keberla rlang ngsu sung ngan an refor reforma masi si biro birokr kras asii terea tereali lisa sasi si deng dengan an baik baik.. Kuran Kurangn gnya ya komi komitm tmen en peme pemerin rinta tah h pasc pascar arefo eform rmas asii terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komi komitm tmen en peme pemeri rint ntah ah terha terhada dap p pemb pembera erant ntas asan an KKN KKN yang yang suda sudah h menj menjad adii penya penyakit kit akut akut dalam dalam birokr birokrasi asi pemeri pemerinta ntahan han Indone Indonesia sia selama selama ini. ini. Sebagi Sebagian an masy masyar arak akat at

mem memberi berika kan n

cap cap

negat egatif if

terh terhad adap ap

komit omitme men n

pemer emerin inta tah h

pascareform pascareformasi asi terhadap terhadap reformasi reformasi birokrasi. birokrasi. Ironisnya, Ironisnya, sebagian sebagian masyarakat masyarakat Indone Indonesia sia saat saat ini, ini, justru justru merind merinduka ukan n pemeri pemerinta ntahan han Orde Orde Baru Baru yang yang dingga dinggap p dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, masyarakat, walaupun hanya kemapanan kemapanan yang bersifat semu. Birokrat, sebagai pembentuk kebijakan yang bersifat publik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan demikian, seringkali kebijakan yang dilahirkan oleh para birokrat tidak menyentuh kepentingan masyarakat—tidak bersifat populis. Bukan Bukan tidak tidak mungki mungkin, n, berbag berbagai ai faktor faktor tersebu tersebut, t, baik baik yang yang bersif bersifat at intern internal al maup maupun un ekst ekster erna nal, l, yang yang meny menyeb ebab abka kan n nega negara ra ini ini sema semaki kin n laru larutt dala dalam m keterpurukan. Sebagaimana telah diketahui oleh kalangan yang peduli terhadap pemba pembarua ruan n hukum hukum tanah tanah air, beberap beberapaa peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan yang yang menjad menjadii produk produk lembag lembagaa legisl legislatif atif di Indone Indonesia sia merup merupaka akan n hasil hasil “pesan “pesanan” an”

International Monetary Fund (IMF). Keterlibatan lembaga donor lintas negara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG


tersebut tersebut dalam pembentukan pembentukan berbagai berbagai aturan hukum, pada faktanya, faktanya, merupakan merupakan konsekuen konsekuensi si yang harus diterima diterima pemerintah pemerintah republik ini sebagai sebagai bagian bagian dari perjanjian antara Indonesia dengan IMF mengenai pinjaman lunak yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. 1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan makalah ini, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Aspe Aspek k apa apa saja sajaka kah h yang yang memp mempen enga garu ruhi hi biro birokr krat at dala dalam m mela melaku kuka kan n pembentukan kebijakan? 2.

Sejauh manakah peran pemerintah dalam membentuk kebijakan di bidang hukum?

3. Sebera Seberapa pa besar pengaruh pengaruh faktor faktor ekster eksternal nal terhadap terhadap proses proses pembent pembentuka ukan n kebijakan oleh birokrat? 1.3 Tujuan Penulisan

Secara Secara umum, umum, tujuan tujuan penuli penulisan san makalah makalah ini adalah adalah untuk untuk membuk membukaa wawasan pen penul ulis is dan dan pemb pembac acaa meng mengen enai ai berb berbag agai ai fakto faktorr yang yang memp mempen enga garu ruhi hi para para pelak pelaksan sanaa birokr birokrasi asi dalam dalam proses proses pemben pembentuk tukan an kebijak kebijakan. an. Secara Secara khusus khusus,, penulisan makalah ini bertujuan sebagai berikut. 1. Mengur Menguraik aikan an secara secara jelas jelas dan rinci rinci berbag berbagai ai aspek aspek yang yang mempen mempengar garuhi uhi birokrat dalam melakukan pembentukan kebijakan. 2. Menjelaskan peranan pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan di bidang hukum. 3. Menjela Menjelaska skan n secara secara singka singkatt pengar pengaruh uh faktor faktor ekster eksternal nal terhada terhadap p proses proses pembentukan kebijakan di Indonesia.



1.4 Metode Penulisan

Penyusunan Penyusunan makalah ini dilakukan dilakukan dengan metode metode studi studi kepustakaan kepustakaan.. Berbagai sumber bacaan, terutama artikel dari jurnal-jurnal pada beberapa situs internet, menjadi bahan rujukan penulis dalam menyusun makalah ini. Penulis menemukan berbagai referensi mengenai hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pemerintah,, namun amat sulit mendapatkan mendapatkan sumber bacaan yang secara spesifik berbicara tentang faktor-faktor berpengaruh pembuatan kebijakan birokrasi.



BAB II ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI BIROKRAT DI INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab sebab itu, itu, seoran seorang g birokr birokrat at harusl haruslah ah orang orang yang yang indepe independe nden n dan dapat dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas. Aspek-aspek yang yang mempen mempengar garuhi uhi pemben pembentuk tukan an kebija kebijakan kan dari dari para para birokr birokrat at akan akan dibaha dibahass sebagai berikut. 2.1 Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar

Di sini nilai-nilai politis yang berlaku akan sangat mempengaruhi birokrat. Pengaruh Pengaruh tekanan dari luar itu bisa bermacam-macam bermacam-macam bentuknya. bentuknya. Salah satunya satunya adal adalah ah keti ketika ka Indo Indone nesi siaa seda sedang ng meng mengal alam amii kris krisis is mone monete terr peri period odee 1998 1998,, Indonesia banyak mendapat tekanan dari dunia internasional, khususnya negaranegara kapitalis barat. Pada saat itulah International International Monetary Fund (IMF) mulai mempen mempengar garuhi uhi pereko perekono nomia mian n Indone Indonesia sia dengan dengan member memberika ikan n berbag berbagai ai cara bagaimana bagaimana dapat keluar dari krisis. krisis. Namun, Namun, yang terjadi adalah Indonesia Indonesia selalu didikte oleh IMF dan setelah sekian lama sampai lima tahun lebih, serta telah beberapa kali berganti presiden, Indonesia belum bisa keluar dari krisis. Salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia atas saran IMF adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut dibuat dengan mengadopsi langsung undang undang-un -undan dang g di Amerik Amerikaa Serika Serikatt yang yang mengat mengatur ur tentan tentang g hal yang yang sama. sama. Kemudian, yang terjadi adalah, substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG


banyak yang tidak jelas dan tidak cocok untuk dapat diterapkan di Indonesia. Pengaruh tekanan itu juga bisa datang dari dalam negeri sendiri. Dalam hal ini tergantung dari nilai politis apa yang dianut oleh birokrat yang bersangkutan. 2.2 Adanya Pengaruh Kebijaksanaan Lama

Dalam hal ini, kebijaksanaan kebijaksanaan lama yang diwariskan diwariskan kepada para birokrat baru sangat berpengaruh (nilai-nilai organisasi). Suatu sistem atau tatanan yang berlaku berlaku dalam organisasi organisasi bisa mempengaruhi mempengaruhi kinerja para birokrat. Sistem lama yang sudah mengendap akan sangat sulit diubah bila birokrat-birokrat lama dalam organisasi yang bersangkutan juga tidak diganti. Jadi, bila hanya satu atau dua birok birokrat rat saja saja yang yang digant diganti, i, justru justru birokr birokratat-bir birokr okrat at baru baru terseb tersebut ut yang yang akan akan mengikuti arus dari sistem lama karena kinerja-kinerja para birokrat baru juga tak lepas dari pengaruh para birokrat lama yang jumlahnya lebih banyak. Contoh yang dapat diambil di Indonesiaini adalah pada masa reformasi, di mana belum banyak yang berubah dari sistem pada rezim Orde Baru. Pada masa reformasi, para birokrat yang diganti hanyalah para elit atau pemimpin-pe pemimpin-pemimp mimpinnya innya saja, sedangkan sedangkan bawahan-baw bawahan-bawahann ahannya ya tetap. Hal ini membuat pelayanan-pelayanan yang diberikan, serta ketentuan hukum yang yang dibentuk untuk masyarakat pada masa reformasi ini menjadi sama saja seperti pada masa Orde Baru, walaupun ada perubahan, itu pun hanya sebagian kecil saja. Inilah yang menjadi menjadi permasalahan permasalahan,, di mana para birokrat bawahan tersebut masih menjadi bagian dari sistem lama. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam suatu suatu organi organisas sasii yang yang masih masih terpeng terpengaru aruh h oleh oleh sistem sistem lama lama harusl haruslah ah bertek bertekad ad untuk untuk mencip menciptak takan an suasan suasanaa kerja kerja yang yang baru baru dalam dalam organi organisas sasiny inya, a, sehing sehingga ga kebijakan-kebijiakan yang dibuat tidak terpengaruh oleh kebijaksanaan lama. 2.3 Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi

Nilai pribadi yang ada dalam diri pembuat kebijakan sangat berpengaruh. Sifat dan watak pribadi dalam tiap diri birokrat dapat mempengaruhi suatu produk hukum yang akan dibuat oleh birokrat yang bersangkutan. Kebijakan tersebut akan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, bila FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG


sifat sifat dan dan wata watak k dari dari para para biro birokr krat at baik baik dan dan memp mempun unya yaii komp kompet eten ensi si,, sert sertaa integritas integritas yang tinggi. tinggi. Sebaliknya Sebaliknya,, kebijakan kebijakan tersebut akan berakibat berakibat buruk, buruk, bila sifat dan watak dari para birokrat birokrat hanya hanya mementingk mementingkan an dirinya dirinya sendiri. sendiri. Saat ini, masi masih h bany banyak ak biro birokr krat at yang yang hany hanyaa meme mement ntin ingk gkan an diri diriny nyaa send sendiri iri karen karenaa terpengaruh sifat-sifat pribadinya. Demikian juga pada masa Orde Baru. Ketika itu, mantan Presiden Presiden Soeharto Soeharto pernah pernah mengeluarka mengeluarkan n suatu suatu Instruksi Instruksi Presiden Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan penghapusan bea impor atas mobil Timor di Indonesia. Inpres tersebut menjadi kontroversial pada waktu itu karena pemilik perus perusaha ahaan an mobil mobil Timor Timor adalah adalah putran putranya ya sendir sendiri. i. Dalam Dalam hal ini, ini, sebena sebenarny rnyaa terjadi benturan kepentingan (conflict of interest ) pada mantan Presiden Soeharto, di mana ia mengeluarkan kebijakan yang seharusnya bermanfaat bagi publik, tetapi yang justru terjadi adalah Inpres tersebut hanya mementingkan diri pribadi sang mantan presiden. 2.4 Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar

Di Indonesia, begitu banyak kelompok masyarakat yang dibentuk sendiri oleh mereka. Kelompok itu berbagai macam namanya, ada “aliansi”, “forum”, “front “front”, ”, “himpu “himpunan nan”, ”, “lemba “lembaga” ga” dan masih masih banyak banyak lagi lagi yang yang pada pada intiny intinyaa merupakan suatu kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, sehingga bisa disebut disebut juga sebagai sebagai suatu organisasi. organisasi. Organisasi Organisasi-organi -organisasi sasi masyarakat masyarakat tersebut akan selalu merespon tiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat dan salah arah, sehingga organisasi masyarakat itu dikatakan juga sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Beberapa bulan yang lalu ketika pemerintah berniat merevisi UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tiap organisasi buruh langsung merespon keinginan pemerintah tersebut karena para buruh menganggap revisi revisi Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 13 Tahun Tahun 2003 2003 hanya hanya untuk untuk melind melindung ungii para para pengusaha dan investor asing. Puncaknya pada 1 Mei 2006—Hari Buruh Sedunia, tiap organisasi buruh seluruh Indonesia serentak mengadakan aksi unjuk rasa untuk menentang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, dan kemudian



pada 3 Mei 2006, para buruh se-Indonesia kembali melakukan aksi unjuk rasa, bahkan terjadi kerusuhan pada unjuk rasa yang kedua ini. Aksi unjuk rasa para buruh tersebut dapat mempengaruhi pemerintah untuk tidak merevisi UndangUndang Undang Ketena Ketenagak gakerja erjaan an tersebu tersebut, t, walaup walaupun un nantin nantinya ya akan akan tetap tetap direvi direvisi, si, setida setidakny knyaa pemerin pemerintah tah memili memilih h untuk untuk menund menundaa pembah pembahasa asan n revisi revisi Undan UndanggUndang Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meredakan amarah par paraa buru buruh h yang yang mera merasa sa term termar arjin jinal alka kan n posi posisi siny nyaa dan dan juga juga agar agar kegi kegiat atan an perekonomian tetap dapat berjalan seperti biasanya. Dengan demikian, menjadi terbukti bahwa kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi pemerintah dalam hal membuat kebijakan. 2.5 Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu

Pengaruh Pengaruh keadaan masa lalu dapat mempengaruhi mempengaruhi kebijakan yang dibuat dibuat oleh oleh para para biro birokr krat at.. Para Para biro birokr krat at dapa dapatt bela belaja jarr dari dari peng pengal alam aman an meng mengen enai ai kebijakan yang telah diterapkan dalam masyarakat dengan melihat hasilnya pada saat ini, yaitu baik atau buruk. Pada masa Orde Baru, banyak kebijakan yang hanya mementingkan mementingkan kelompok tertentu saja, sehingga sehingga rakyat selalu menjadi menjadi korban dari sebuah kebijakan. Makin lama, rakyat semakin pintar dan tidak ingin dibodohi terus-menerus. Alhasil pada 1998, kekesalan rakyat yang selama ini selalu dipendam, akhirnya memuncak. Rakyat dan mahasiswa tumpah ruah turun ke jalan dengan satu tujuan, yaitu melengserkan Soeharto dari tahta kepresidenan selama 32 tahun. Dengan mempelajari hal tersebut, maka pemerintah saat ini harus lebih hatihati untuk membuat kebijakan, karena bila tidak, maka bukan tidak mungkin hal yang telah menimpa mantan Presiden Soeharto, dapat juga terjadi pada masa pemerintahan saat ini. Dengan demikian, faktor “keadaan masa lalu” lalu” dapa dapatt menj menjad adii pert pertim imba bang ngan an bagi bagi peme pemeri rint ntah ah untu untuk k memb membua uatt suat suatu u kebijakan kebijakan publik dan pemerintah pemerintah juga harus memikirkan memikirkan nasib rakyat kecil yang dari dulu jarang sekali merasakan efek dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh para birokrat.



BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINY MEMPENGARUHINYA A 3.1 Peran Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Hukum

Dala Dalam m

sist sistem em

keta ketata tane nega gara raan an

Indo Indone nesi sia, a,

kewe kewena nang ngan an

dala dalam m

hal hal

penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam rangka upaya menegakkan hukum di Tanah Air. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam Pembukaan Pembukaan Undang-Und Undang-Undang ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu Tahun n 1945 1945 (UUD (UUD19 1945 45), ), di anta antaran ranya ya:: meli melind ndun ungi gi sege segena nap p bang bangsa sa dan dan memaju memajukan kan kesej kesejaht ahteraa eraan n umum. umum. Bukan Bukan hanya hanya perny pernyataa ataan n tujuan tujuan berneg bernegara ara Indonesia, Indonesia, namun secara mendasarpun mendasarpun gagasan gagasan awal lahirnya lahirnya konsep konsep negara, negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai mengenai penegakan penegakan hukum hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai tangg tanggun ung g jawa jawab b karen karenaa adan adanya ya irisa irisan n kewe kewena nang ngan an deng dengan an yudi yudika kati tiff sert sertaa legislatif dalam konteks checks and balances; dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. tidak k hany hanyaa tang tanggu gung ng jawa jawab, b, peme pemeri rint ntah ah pun pun memp mempun unya yaii Kedua, tida kepentinga kepentingan n langsung langsung untuk menciptakan menciptakan situasi situasi kondusif kondusif dalam menjalankan menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi.



Menjad Menjadii sebuah sebuah penyed penyederh erhana anaan an yang yang berleb berlebiha ihan n bila bila dikatak dikatakan an penega penegakan kan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.

Ketiga, tidak dapat dilupakan pula adanya dua institusi penegakan hukum lain lainny nyaa yang yang bera berada da di bawa bawah h lemb lembag agaa ekse ekseku kuti tif, f, yait yaitu u kepo kepoli lisi sian an dan dan kejaks kejaksaan aan.Pe .Peneg negaka akan n hukum hukum bukanl bukanlah ah wewena wewenang ng Mahkam Mahkamah ah Agung Agung (MA) semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepoli kepolisia sian n justru justru menjad menjadii ujung ujung tombak tombak penega penegakan kan hukum hukum yang yang pentin penting g karena mereka langsung langsung berhubungan berhubungan dengan dengan masyarakat. masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signif signifika ikan n dalam dalam penega penegakan kan hukum. hukum. Sebab, Sebab, sampai sampai dengan dengan Septem September ber 2004, 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta administrasi peradilan. Real Realis isas asii pene penega gaka kan n huku hukum m di Indo Indone nesi siaa send sendir iri, i, belak belakan anga gan n ini, ini, seri sering ngka kali li tida tidak k dipa dipand ndan ang g seba sebaga gaii sesu sesuat atu u yang yang pent pentin ing g dala dalam m pros proses es demokratisasi. Hukum lebih sering dilihat sebagai penopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, pembaruan hukum justru dianggap hanya sebatas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dibutuhkan untuk melaksanakan melaksanakan rencana-rencana rencana-rencana perbaikan perbaikan sektor sektor ekonomi ekonomi dan politik, alih-alih pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri. Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskrips dipreskripsikan ikan oleh berbagai berbagai lembaga lembaga internasion internasional al dan nasional, nasional, sementara sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah. pemerintah. Padahal, Padahal, evolusi evolusi masyarakat masyarakat hingga menjadi menjadi organisasi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat asumsi dasar yang menyatakan bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan pada kenyataannya, kepastian hukum selalu menjadi hal yang didambakan, walaupun terdengar utopis. Sebab, melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi


10PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BIROKRASI DAN ASPEK YANG MEMPENGARUHINYA

rakyat. Adanya kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya dilindungi. 3.2 Pembentukan Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya

Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan hanya untuk mendorong perba perbaika ikan n politi politik k dan pemuli pemulihan han ekonom ekonomi. i. Harus Harus disada disadari ri bahwa bahwa penega penegakan kan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Karena, melalui penegakan hukum ini, Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor serta menjalankan aturanaturan dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Penegakan hukum yang konsisten konsisten dan tegas juga dapat mendorong mendorong percepatan pemulihan pemulihan ekonomi ekonomi dan tatanan politik. Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala pem pembu buat atan an atur aturan an seca secara ra inst instan an ters terseb ebut ut dili diliha hatt dala dalam m soal soal peren perenca cana naan an pembentuk pembentukan an kebijakan kebijakan hukum hukum pemerintah pemerintah yang cenderung stagnan. Pada masa pemer pemerint intaha ahan n Abdur Abdurrah rahman man Wahid, Wahid, dibent dibentuk uk Komisi Komisi Hukum Hukum Nasion Nasional al yang yang bertugas bertugas memberikan memberikan nasihat kepada kepada presiden presiden dalam bidang hukum. hukum. Namun, Namun, dalam pemerintahan yang berikutnya, Komisi Hukum Nasional dapat dikatakan tidak memiliki banyak andil dalam pembentukan kebijakan pemerintah di bidang hukum. Pada saat ini, arah kebijakan hukum dituangkan bersama dengan arah kebija kebijakan kan pemban pembangun gunan an sektor sektor-se -sekto ktorr lainnya lainnya dalam dalam Progra Program m Pemban Pembangun gunan an Nasional (Propenas) yang dibuat dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000). Di dalam Propenas, yang menggantikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu, disusun arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Propenas tidak hanya memuat arah perbaikan institusi, tetapi juga serangkaian pembentukan undang-undang, yang kemudian kemudian diturunkan diturunkan dalam bentuk Program Program Legislasi Legislasi Nasional Nasional (Prolegnas (Prolegnas). ). Prolegnas memuat semua legislasi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. tahun. Pembagian Pembagian yang ada dalam Prolegnas Prolegnas dilakukan secara sektoral, sektoral, yaitu



bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam dan pertahanan keamanan. Pusat Pusat Studi Studi Hukum Hukum dan Kebijak Kebijakan an Indone Indonesia sia (PSHK) (PSHK) dalam dalam studin studinya ya tentang Prolegnas pada masa sidang DPR 2003-2004 menyimpulkan setidaknya dua hal sebaga sebagaii beriku berikut. t. Pertama, proses proses penyus penyusuna unan n legisl legislasi asi di Indone Indonesia sia bukan bukanlah lah dalam dalam kerang kerangka ka “meng “mengara arahka hkan” n” kebijak kebijakan an di bidang bidang hukum hukum tetapi tetapi justru “diarahkan” oleh berbagai faktor eksternal. Kedua, sampai titik tertentu pro prose sess peny penyus usun unan an prio priori rita tass legi legisl slas asii menj menjad adii sara sarana na untu untuk k “mem “memaga agari ri”” per perub ubah ahan an poli politi tik k dan dan huku hukum m yang yang dike dikehe hend ndak aki. i. Pros Proses es ini ini menj menjad adii alat alat pembenaran pembenaran (justifikasi) (justifikasi) semata dalam meredam meredam agenda agenda perubahan perubahan struktural sambil mempertahankan status quo. Sala Salah h satu satu fakt faktor or ekst ekstern ernal al yang yang turu turutt meng mengara arahk hkan an pemb pemben entu tuka kan n kebijakan kebijakan hukum di negeri negeri ini di antaranya antaranya dalam bentuk bentuk ideologi ideologi asing. Paham neo-li neo-liber beral al yang yang berkem berkemban bang g pesat pesat sebaga sebagaii bagian bagian dari dari kedigd kedigdaya ayaan an negaranegaranegara negara Barat Barat telah telah member memberika ikan n pengar pengaruh uh besar besar terhada terhadap p berbag berbagai ai kebijak kebijakan an dalam negeri di negaranegara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Neo-liberalisme masuk masuk ke dalam dalam hukum hukum dan kebija kebijakan kan melalu melaluii proses proses pemben pembentuk tukan an maupu maupun n penegakann penegakannya. ya. Proses Proses pembentuk pembentukan an dan penegakan penegakan hukum hukum dan kebijakan kebijakan dapat dilihat sebagai arena pertarungan antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak. tidak. Masukn Masuknya ya neo-lib neo-liberal eralism ismee ke dalam dalam hukum hukum menjad menjadii konsek konsekuen uensi si dari dari merasuknya merasuknya ideologi ideologi neo-liberal neo-liberal dalam berbagai berbagai sendi kehidupan kehidupan—pand —pandangan angan yang melihat bahwa negara harus menjauh dari arus ekonomi dan semua individu harus berkompetisi dalam mekanisme pasar.



BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan

Berd Berdas asar arka kan n

urai uraian an,,

penj penjel elas asan an,,

dan dan

pemb pembah ahas asan an dala dalam m

babbab-ba bab b

terdahulu, dapat disimpulkan hal sebagai berikut. 1. Terdapat beberapa aspek yang memberikan pengaruh terhadap birokrat dalam pembentukan kebijakan, yaitu: a. adanya pengaruh tekanan dari luar; b. adanya pengaruh kebijaksanaan lama; c. adanya pengaruh sifat-sifat pribadi; d. adanya pengaruh dari kelompok luar; dan e. adanya pengaruh keaadaan masa lampau; 2. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan di bidang penegakan hukum diperlukan, yaitu: a.pemerintah a.pemerintah bertanggung bertanggung jawab penuh untuk mengelola mengelola wilayah wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara; b.pemerintah juga berkepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan pemerintahannya; dan c.terdapat dua institusi penegakan hukum yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan, keduanya merupakan ujung tombak tombak penega penegakan kan hukum hukum karena karena langsu langsung ng berhub berhubung ungan an dengan dengan masyarakat. 3. Pengaruh dari luar tubuh birokrat terkadang memberikan peran signifikan sebaga sebagaii alat kontro kontroll atas atas birokr birokrat at berkai berkaitan tan dengan dengan proses proses pemben pembentuk tukan an



kebijakan. Namun, faktor eksternal dapat pula cenderung berpengaruh negatif apabila kepentingan kelompok/golongan/badan tertentu menjadi landasan si pemberi pengaruh tersebut. 4.2 Saran

Permasalahan seputar birokrasi bukan merupakan hal baru di negeri ini. Namun, Namun, faktor faktor-fak -faktor tor yang yang berpen berpengar garuh uh dalam dalam proses proses pemben pembentuk tukann annya ya baru baru menjadi isu utama belakangan ini. Menjaga kedaulatan negara bukan sekadar dengan dengan memper mempertaha tahanka nkan n wilaya wilayah h terito teritorial rial,, tetapi tetapi juga juga dengan dengan menunj menunjukk ukkan an harga diri bangsa melalui penolakan terhadap pengaruh-pengaruh asing dalam pembe pembentu ntukan kan kebija kebijakan kan yang yang dapat dapat merugi merugikan kan proses proses pembar pembaruan uan hukum hukum di Tanah Air. Tidak diragukan lagi, saat ini, banyak pemikir di bidang hukum yang berad beradaa di jajaran jajaran pemeri pemerinta ntahan han.. Persoa Persoalan lannya nya bukan bukan lagi lagi mampu mampu atau tidak tidak mampu, mampu, tetapi tetapi mau

atau tidak tidak mau. Kemauan Kemauan yang keras dari dari para para birokr birokrat at

dibantu oleh para pemikir hukum terbaik bangsa sangat dibutuhkan dalam rangka reformasi berbagai kebijakan, terutama di bidang hukum atau yang menyangkut kepentinga kepentingan n masyarakat. masyarakat. Hal ini juga untuk untuk menghindar menghindarii masuknya masuknya pengaruh pengaruh eksternal yang berpotensi memberikan akibat negatif bagi bangsa dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan

Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999. Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia . Jakarta: TimPakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002. Rasad, Fauziah. “Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi.”

www. transparansi.or.id , Januari 2006.Setyowati, Erni, et.al. Bagaimana Undang-Undang Dibuat. Seri Panduan Legislasi PSHK. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. Susanti, Bivitri. “Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum: Mau Dibawa KeMana?” www.pemantauperadilan..com , 10 Februari 2004. _______. “Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Neo-Liberal,” Makalah yang disampaikan dalam diskusi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 28 Februari 2003. Susanti, Bivitri, dkk., “Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa Sidang DPR 2003-2004,” Laporan Penelitian yang disampaikan dalam Diskusi “Menggugat Prioritas Legislasi DPR,” Hotel Indonesia, Jakarta, 2 September 2003. _______. Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan

Lembaga Kepresidenan di Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000.


makalah reformasi birokrasi

Recommend Documents