birokrasi

Mata Kuliah

: Patologi Organisasi

Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini membahas tentang aspek teoritis birokrasi dan kajian fenomena birokrasi. Aspek teoritis meliputi pengertian dasar, model, patologi, pergeseran paradigma dan reformasi birokrasi, birokrasi daerah. Kajian meliputi aspek birokrasi kerajaan nusantara, era pemerintah belanda, orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Kompetensi Baku

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, memahami, dan menganalisis aspek teoritis birokrasi birokrasi dan kajian fenomena birokrasi. Aspek teoritis meliputi pengertian dasar, model, patologi, pergeseran paradigma dan reformasi birokrasi, birokrasi birokrasi daerah. Kajian meliputi aspek birokrasi birokrasi kerajaan nusantara, era pemerintah belanda, orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Pokok Bahasan 1. Pengertian Birokrasi Birokrasi 2. Model-model Birokrasi Birokrasi 3. Patologi Birokrasi Birokrasi 4. Pergeseran paradigma paradig ma dan reformasi eformas i birokrasi 5. Birokrasi Birokrasi pemerintah daerah 6. Birokrasi Birokrasi pada era era kerajaan kerajaan nusantara 7. Birokrasi Birokrasi pada era pemerintah pemerintah belanda 8. Birokrasi pada era era orde lama 9. Birokrasi pada era era orde baru 10. Birokrasi pada era orde reformasi

Pokok dan Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian dasar Birokrasi a) Pengertian Birokrasi b) Klasifikasi Birokrasi c) Tujuan Birokrasi d) Manfaat Birokrasi e) Aneka Perspektif Birokrasi f) Latar Belakang Birokrasi g) Birokrasi Weber, Hegelian, dan Marxis

2. Model-model Birokrasi a) Model Max Weber b) Model Hegelian/Marxis

c) Model Rego (David Osborne dan Ted Gaebler) d) Model Pluralis Demokrasi (Doglas Yates) e) Model Administratif Efisiensi (Doglas Yates) f) Model Perwakilan Konstitusional (Dunleavy dan O’leavy)

g) Model Perhitungan Pluralis (Dunleavy dan O’leavy) h) Model Otonomi Yang Demokratis (Dunleavy dan O’leavy) i) Model Kanan Baru (Dunleavy dan O’leavy)

3. Patologi Birokrasi a) Pengertian b) Jenis-jenis c) Data Patologi d) Faktor Penyebab e) Implikasi f) Upaya Perbaikan

4. Pergeseran paradigma dan reformasi birokrasi a) Pengertian b) Tujuan c) Latar Belakang d) Pergeseran Paradigma Birokrasi e) Reformasi birokrasi di pemerintah pusat f) Reformasi birokrasi di pemerintah daerah

5. Birokrasi pemerintah daerah a) Pengertian b) Aspek Kebijakan c) Struktur, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi d) Transisi birokrasi pemerintah daerah, patologi, dan politik e) Birokrasi pemerintah daerah dalam perspektif manajemen, pelayanan, dan agen pembangunan.

6. Birokrasi di Indonesia pada era kerajaan nusantara (Sriwijaya dan Majapahit) a) Gambaran Umum Kerajaan Siriwijaya b) Struktur Pemerintah Pusat Kerajaan Sriwijaya c)

Struktur Pemerintahan Daerah Kerajaan Sriwijaya

d) Analisa kelebihan dan kelemahan birokrasi pada masa kerajaan sriwijaya e) Gambaran Umum kerajaan Majapahit f)

Struktur Pemerintah Pusat Kerajaan Majapahit

g) Struktur Pemerintahan Daerah Kerajaan Majapahit h) Analisa kelebihan dan kelemahan birokrasi pada masa kerajaan Majapahit

7. Birokrasi di Indonesia pada era pemerintah Belanda a) Hubungan pangreh praja dengan bimenlandsch bestuur (BB) b) Hubungan birokrasi dan politik c) Patologi birokrasi yang terjadi d) Upaya-upaya reformasi birokrasi e) model birokrasi yang dikembangkan pada era ini f) Kelebihan dan kelemahan birokrasi pada era ini

8. Birokrasi di Indonesia pada era orde lama a) Kedudukan, fungsi, dan peran birokrasi b) Hubungan birokrasi dan politik c) Patologi birokrasi yang terjadi d) Upaya-upaya reformasi birokrasi e) model birokrasi yang dikembangkan pada era ini f) Kelebihan dan kelemahan birokrasi pada era ini

9. Birokrasi di Indonesia pada era orde baru a) Kedudukan, fungsi, dan peran birokrasi b) Hubungan birokrasi dan politik c) Patologi birokrasi yang terjadi d) Upaya-upaya reformasi birokrasi e) model birokrasi yang dikembangkan pada era ini f) Kelebihan dan kelemahan birokrasi pada era ini

10. Birokrasi di Indonesia pada era reformasi a) Kedudukan, fungsi, dan peran birokrasi b) Hubungan birokrasi dan politik c) Patologi birokrasi yang terjadi d) Upaya-upaya reformasi birokrasi e) model birokrasi yang dikembangkan pada era ini f) Kelebihan dan kelemahan birokrasi pada era ini

Referensi/Literatur Miftah Thoha. 1991. Perspektif Perilaku Birokrasi . Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Miftah Thoha. 1992. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi . Penerbit MW Mandala. Yogyakarta. Miftah Thoha.2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia . Penerbit Raja Grafindo. Jakarta. SC Dube dan Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi . 1989. Penyunting Aidit Alwi. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer.2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern . Penerbit Pustakaraya. Jakarta. Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) jilid 1 dan 2 . Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Nazaruddin Sjamzudin. 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia . Penerbit Gramedia. Jakarta. Syarief Makhya. 2004. Ilmu Pemerintahan:Telaahan Awal. Jurusan Ilmu

Pemernitahan Fisip Unila. Lampung. Buku ajar. David Osborne dan Ted Gabler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi . Penerbit Pustaka Binawan Presindo. Jakarta. Syafuan Rozi Soebhan. 2000. Model Reformasi Briokrasi di Indonesia. LIPI. Jakarta. Makalah. Ngadisah dkk. 2004. Birokrasi . Cetakan kelima. Penebit UT. Jakarta.

BIROKRASI DI INDONESIA Mata kuliah ini mempelajari aspek teoritis birokrasi dan kajian fenomena birokrasi. Aspek teoritis meliputi model, patologi, pergeseran paradigma, reformasi birokrasi, birokrasi daerah. Kajian meliputi aspek birokrasi orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Evaluasi PBM: Quis (10%), Mid (30%),Tugas (20%), dan UAS (40%).

Pokok-pokok Bahasan

• • • • • • • • •

Konsepsi dasar Model birokrasi pemerintahan Patologi birokrasi dan debirokratisasi Pergeseran paradigma birokrasi Reformasi birokrasi pemerintahan Birokrasi pemerintah daerah Birokrasi pemerintah pada era orde lama Birokrasi pemerintah pada era orde baru Birokrasi pemerintah pada era reformasi

BIROKRASI (KONSEPSI DASAR) • • • • • • •

Pengertian Klasifikasi Tujuan Manfaat Perspektif Latar Belakang Birokrasi Weber, Hegelian, dan Marxis

PENGERTIAN BIROKRASI Secara etimologi, kita mengenal sbb:

• Biro + krasi = Meja + kekuasaan • Demo + krasi = Rakyat + kekuasaan • Tekno+ krasi = Cendikiawan + kekuasaan • Aristo + krasi = Bangsawan + kekuasaan

PENGERTIAN BIROKRASI Taliziduhu Ndraha (2003)

Tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini: 1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (government by bureaus). 2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi). 3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

• Pengertian birokrasi (pemerintahan) dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. • Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) melaksanakan pelayanan publik; (2) pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system); (3) perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); (4) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi). • Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengan legitimasi politik.

KLASIFIKASI BIROKRASI Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni: 1. Birokrasi sektor privat (contoh: perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dll) 2. Birokrasi sektor publik (contoh: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dll) Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2 yakni: 1. Birokrasi eksekutif (contoh: kabinet, departemen, kementerian negara, dll) 2. Birokrasi negara (eks, leg, yudikatif) Dilihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sbb: 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pemerintah Desa

TUJUAN BIROKRASI • Sejalan dengan tujuan pemerintah • Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara • Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional • Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll

MANFAAT BIROKRASI • Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan • Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepetingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan • Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara

Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik Badan atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan.

Birokrasi dalam Perspektif Politik Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak (partai) berkuasa, yang cenderung memihak (kepentingan penguasa dan rakyat), memiliki kewengan, terlibat dalam perencanaan kebijakan/keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilisasi massa.

Birokrasi dalam Perspektif Pemerintahan Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partispatif).

Latar Belakang Birokrasi (Perspektif Teori Negara, Kebutuhan Ekonomi, dan Organisasi) •

Dalam teori negara (pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire dalam buku Tata Negara , karangan Kusmiaty, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003) disebutkan unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah. Unsur deklaratif pengakuan secara defacto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsifungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan yang terendah (desa).

•

Dalam teori kebutuhan ekonomi (Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, dalam buku Birokrasi dalam Masyarakat Modern , Penerbit Pustakaraya, Jakarta, 2000), dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi) harus ditunjang dengan adanya oragnisasi atau birokrasi yang bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contoh perlu tata niaga, regulasi perdagangan yang dikelola sistematis.

•

Dalam teori organisasi modern dan kelas (Max Webber, Hegel, dan Marx dalam buku Birokrasi dan Politik di Indonesia , karangan Miftah Thoha, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2003; SC Dube, Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi , penyunting Aidit Alwi, penerbit Liberty Yogyakarta, 1989), dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen ideal organisasi modern atau birokrasi serta mekanisme kerja.

Model-Model Birokrasi Pemerintahan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Model Max Weber Model Hegelian/Marxis Model Rego (David Osborne dan Ted Gaebler) Model Pluralis Demokrasi (Doglas Yates) Model Administratif Efisiensi (Doglas Yates) Model Perwakilan Konstitusional (Dunleavy dan O’leavy) 7. Model Perhitungan Pluralis (Dunleavy dan O’leavy) 8. Model Otonomi Yang Demokratis (Dunleavy dan O’leavy) 9. Model Kanan Baru (Dunleavy dan O’leavy)

BIROKRASI MAX WEBER Max Weber, sosiolog Jerman abad 19 ini, mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional, dalam bukunya “the theory of social and economic organization. 1974. the free press, New York” . Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisional; (2) otoritas kharismatik; (3) otoritas legal-rasional (birokrasi). Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah ”birokrasi” sebagai nama lain organisasi pemerintah, lihat bukunya “Bureaucracy. 1970. FAP. New York”. Selanjutnya para pakar (misalkan Fred Kramer, dll, lihat buku Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta) mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional ala weber sebagai birokrasi pemerintahan.

KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER 1.

2.

3. 4.

Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.

KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER 5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif. 6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. 7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyekif (merit system). 8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. 9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN Warren Bennis (1967) Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapan masyarakat. Lawrence dan Lorch (1967) Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok unt uk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan lingkungan. David Bheetham (1975) Birokrasi Weber memiliki ciri-ciri pokok (1) instrumen teknis; (2) kekuatan independen; (3) dapat keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung dari klas sosial partikular (parpol, misalnya). Heckscher dan Donellon (1994) Bentuk organisasi masa depan adalah “post bu reaucratic organization” yang tidak sama dengan birokrasi weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi, melainkan perlu empowering (pemberdayaan). Miftah Thoha (2003) Birokrasi weberian – diistilahkans sebagai officialdom atau kerajaan pejabat-- memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral) dan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi polit is). Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1), birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2) d an (3).

BIROKRASI HEGELIAN dan MARXIS Hegel “Birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya”. Karl Marx Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbb: 1. Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. 2. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas sosial lainnnya. 3. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI HEGELIAN/MARX Miftah Thoha (2003)

1. Birokrasi Hegelian termasuk dalam kategori birokrasi netral. 2. Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi politik atau tidak netral.

BIROKRASI DAVID OSBORNE dan TED GAEBLER (1993) Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut: 1. Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh) 2. Memberi wewenang ketimbang melayani. 3. Pemerintahan yang kompetitif. 4. Digerakan oleh misi bukan aturan. 5. Berorientasi hasil bukan masukan. 6. Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri. 7. Menghasilkan ketimbang membelanjakan. 8. Antisipatif (mencegah daripada mengobati) 9. Desentrasi ketimbang sentralisasi 10. Pemerintah beroreintasi pasar.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI DAVID OSBORNE/TED GAEBLER Miftah Thoha (2003)

1. Konsep birokrasi pemerintahan ini banyak dipengaruhi konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau bisnis, sedangkan konsep briokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi konsep weberian (birokrasi rasional, hirarki, dan kaku). Pergerseran paradigma birokrasi pemerintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. 2. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya, berpendidikan, swasta/ masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal. 3. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara berkembang yang korup dan birokrasinya terlanjur buruk.

Menurut Douglas Yates (1982) ada 2 model birokrasi pemerintahan: 1. Model Pluralist Democracy Ciri-ciri birokrasi pemerintahannya: 1) Birokrasi pemerintah menyediakan banyak pusat kekuasaan (vertikal dan horisontal) sebagai sarana keseimbangan dan mengecek jika terjadi konsentrasi kekuasaan. 2) Birokrasi pemerintah memberikan fasilitas atau kemudahan kepada kelompok-kelompok kepentingan agar terwakili dengan menyediakan titik-titik akses yang berlipat ganda. 3) Birokrasi pemerintah mempunyai kemauan dan elemen yang kuat untuk melakukan desentralisasi. 4) Birokrasi pemerintah harus menjadikan dirinya secara internal bisa bersaing. 5) Birokrasi pemerintah harus terbuka dan partisipatif. 6) Birokrasi pemerintah harus mampu menghasilkan proses bargaining yang luas.

2. Model Administrative Efisiensi Ciri-ciri birokrasi pemerintahannya: 1) Birokrasi pemerintah harus menghasilkan kebijakan publik yang rasional dan bebas nilai. 2) Kebijakan birokrasi pemerintah haruslah efisien. 3) Birokrat harus profesional, dipilih dan diangkat dengan kompetisi dan merrit system. 4) Struktur birokrasi ditata efektif dan sesuai keahlian. 5) Sistem birokrasi pemerintahan memisahkan administrasi dan politik secara jelas. 6) Birokrasi pemerintah harus mampu berkoordinasi dengan baik. 7) Birokrasi pemerintah bersandar kepada perencanaan yang baik, keputusan yang baik, dan sentralisasi manajemen fiskal.

Menurut Dunleavy dan O’leavy (1987) ada 4 model birokrasi pemerintahan: 1. Model Perwakilan Konstitusional Ciri-ciri birokrasi pemerintahannya: 1) Pemerintah (birokrasi) harus netral, tidak memihak, dan demokratis. 2) Rakyat bebas berserikat, berkumpul, dan berpartai. 3) Wakil rakyat di lembaga perwakilan dipilih langsung melalui pemilu bukan diangkat. 4) Birokrasi pemerintahan diisi oleh pejabat karir (pegawai negeri) dan pejabat politik. 5) Pejabat politik boleh memimpin dan mengendalikan pejabat birokrasi, namun pejabat birokrasi tidak boleh memihak dan berpolitik.

2. Model Perhitungan Pluralis Ciri-ciri birokrasi pemerintahannya: 1) Ciri-cirinya hampir sama dengan model perwakilan point 1 s.d. 5 2) Tambahannya atau bedanya adalah birokrasi dapat dipandang sebagai kelompok kepentingan di luar parlemen yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3. Model Otonomi Yang Demokratis Ciri-ciri birokrasi pemerintahannya: 1) Ciri-cirinya hampir sama dengan model perwakilan point 1 s.d. 5 2) Tambahannya atau bedanya adalah birokrasi pemerintah memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakan pemerintah sessuai dengan preferensi yang ada.

4. Model Kanan Baru 1) Birokrasi pemerintah harus berhat-hati terhadap partai politik dan kelompok kepentingan yang berpotensi besar menjadi pemburu rente (rent seeking). 2) Kebijakan birokrasi pemerintah harus benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi rakyat. 3) Birokrasi pemerintah harus bisa menghindari pemborosan dan inefisiensi.

PATOLOGI BIROKRASI Sub Pokok Bahasan

•

Pengertian

•

Jenis-jenis

•

Data Patologi

•

Faktor Penyebab

•

Implikasi

•

Upaya Perbaikan

PENGERTIAN

Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. (Lihat: Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl)

PENGERTIAN PATOLOGI BIROKRASI • Birokrasi sebagai organisasi yang berpenyakit (patologis) • Organisasi dan perilaku birokrat yang inefektif dan inefisien

• Struktur dan fungsi organisasi besar yang sering melakukan kesalahan dan tidak mampu berubah.

JENIS-JENIS PATOLOGI BIROKRASI 1. Penanganan berlarut 2. Penyimpangan prosedur 3. Penyalahgunaan wewenang 4. Praktek KKN/imbalan 5. Melalaikan kewajiban 6. Pemalsuan 7. Nyata-nyata berpihak/Politis 8. Penggelapan barang bukti 9. Bertindak tidak layak 10. Intervensi 11. Inkompetensi (Sumber: News Letters Ombudsman Edisi Maret 2005)

JENIS PATOLOGI: SISTEM ORGANISASI 



 

Birokrasi “parkinsonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan struktur dan kekuasaan. birokrasi “orwellian” yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Promosi dan rotasi bukan atas dasar kompetensi dan kebutuhan organisasi tetapi kepentingan kekuasaan dan dilakukan Ritualisme/simbolisme:

– berbagai kegiatan serimonial yang berlebihan 

Kinerja yang rendah (tokenisme) atau paling tinggi mediocre

– pemborosan, tidak efektif

JENIS PATOLOGI: SISTEM ORGANISASI/KELOMPOK  Terlalu percaya pada preseden, padahal tuntutan telah berubah.  formalisme dan Kurang inisiatif (takut membuat kesalahan)  Inertia (lamban dalam berbagai urusan/keputusan)  duplikasi kegiatan dan departementalisme  Red tape (cara kerja yang berbelit-belit dan ditunda-tunda)  Peraturan dijadikan tujuan dan menjadi senjata para birokrat untuk melindungi kepentingannya dan mempertahankan status quo.  Budaya korupsi ( korupsi berjamaah) :  discretionary corruption: diskriminasi, spoil system, kolusi  illegal corruption: menyalahi aturan yang ada  mercenary corruption: penggelapan uang, komisi, suap, kuitansi fiktif,mark up, ruislag,  ideological corruption: Kebijakan yang memihak partai/ideologi

JENIS PATOLOGI:PERILAKU BIROKRAT • Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan (Korupsi): menerima suap, markup , menetapkan imbalan, kontrak fiktif, penipuan. • Tindakan sewenang-wenang: ekstorsi (pemerasan secara kasar/halus). Misalnya: pemotongan insentif, rapel, gaji dsb • Empire Building dengan menciptakan para aktor dependent disekelilingnya: promosi (pangkat dan jabatan) , bonus dsb. • Nepotisme/primordialisme : perekrutan dan penempatan posisi atas dasar “pertalian darah” /kesukuan kedaerahan bukan kompetensi. • Sycophancy (kecenderungan ingin memuaskan atasan dengan cara yang counter productive) • Konsumerisme dan hedonisme

JENIS PATOLOGI:PERILAKU BIROKRAT….. Lanjutan…1 • Takut mengambil keputusan/mengambil resiko (Decidiophiobia): – Begitulah peraturannya disini – Maaf saya lagi sibuk – Anda perlu menunggu hingga atasan saya datang – Saya sedang menunggu persetujuan – Itu pekerjaan mereka bukan saya – Tak seorang pun menyuruh saya untuk mengerjakannya – Usulan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku – Itu bukan bidang/bagian kerja saya – Saya sudah menyampaikan permintaan itu pada atasan saya

JENIS PATOLOGI:PERILAKU BIROKRAT….. Lanjutan..2 • Mutu Pelayanan terhadap pelanggan rendah: acuh tak acuh , pura-pura sibuk, tidak sopan, diskriminasi. • Disiplin dan Semangat kerja umumnya rendah • Armandiloisme : mamalia penggangsir yang melindungi diri dengan memo, rapat dan perangkat peraturan • HYPERPOLYSYLLABICOMIA: gemar memakai kata-kata jargon (samar) dan yang muluk untuk menutupi kelemahannya

PENYEBAB PATOLOGI BIROKRASI • FAKTOR INTERNAL ORGANISASI – DESAIN STRUKTUR – KARAKTERISTIK BIROKRAT – PRAKTEK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN • FAKTOR EKSTERNAL ORGANISASI – SISTEM POLITIK – EKSEKUTIF – LEGISLATIF – PENEGAKKAN HUKUM – MASYARAKAT

MODEL HIPOTETIS PATOLOGI BIROKRASI

F A K T O R

IN T E R N A L

E K S T E R N A L

DESAIN STRUKTUR

PATOLOGI BIROKRASI

KARAKTERTIK BIROKRAT PRAKTEK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

SISTEM POLITIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PENEGAK HUKUM MASYARAKAT

SISTEM ORGANISASI/ KELOMPOK

PERILAKU BIROKRAT

PENYEBAB PATOLOGI BIROKRASI • FAKTOR INTERNAL ORGANISASI – DESAIN STRUKTUR TIDAK ADAPTIF – KARAKTERISTIK BIROKRAT – PRAKTEK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN – BUDAYA ORGANISASI • FAKTOR EKSTERNAL ORGANISASI – SISTEM POLITIK – EKSEKUTIF – LEGISLATIF – PENEGAKKAN HUKUM – MASYARAKAT

FAKTOR INTERNAL ORGANISASI….. • DESAIN STRUKTUR – Penerapan desain Kurang memperhatikan prediktor : Strategi, Teknologi, Lingkungan eksternal organisasi, kualitas SDM. – Sentralisasi yang terlalu kuat – Formalisasi yang sangat tinggi – Analisis jabatan yang kabur – Koordinasi antar intra dan inter organisasi lemah – Spesialisasi fungsi/departemetalisasi yang tinggi

FAKTOR INTERNAL ORGANISASI…. lanjut • KARAKTERISTIK BIROKRAT – Kemampuan/ kompetensi rendah – Ahlaq/moral /etika buruk – Motivasi kerja rendah – Persepsi peran yang keliru – Kepribadian reaktif (locus kendali eksternal)

FAKTOR INTERNAL ORGANISASI…. ..Lanjut 1 • PRAKTEK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN – Pemimpin birokrat yang tidak kompeten – Kurang adanya “ lead by example” -keteladanan – Komitmen pemimpin yang rendah terhadap organisasi – Kebijakan yang tidak berorientasi pada visi dan misi, tetapi lebih bersifat intuitif – Sistem penggajian yang rendah – Sistem reward dan funisment tidak berjalan – Bercampurnya kepentingan politik dengan kepentingan birokrasi – Kurang pendidkan dan latihan yang sesuai kebutuhan kerja

FAKTOR EKSTERNAL ORGANISASI

– SISTEM POLITIK – EKSEKUTIF – LEGISLATIF – PENEGAK HUKUM – MASYARAKAT

DATA PATOLOGI • Presiden Gus Dur yang peduli terhadap birokrasi dan pelayanan publik sempat mengeluarkan Keppres No.44/2000 pada Maret 2003 untuk membentuk Komisi Ombudsman yang bertugas mengawasi (pelayanan prima) penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Komisi Ombudsman, mencatat sejak Maret 2000Maret 2005 terdapat 4.600 laporan keluhan atau sekitar 3 keluhan per hari.

SIAPA YANG MELAPOR ? (5%) (1%)

Perorang an Kuasa Hukum

(10%)

Pokmas (18%) (65%)

Badan Hukum Sumber: News Letters Ombudsman Edisi Maret 2005

Instansi pemerint ah

SIAPA YANG TERLAPOR? Sumber: News Letters Ombudsman Edisi Maret 2005

35

13 9

9 7 5 3

a ag b m Le

n ila rad Pe

h an ta si li ir n e po e m K Pe i ns sta In

da m Pe

an sa ak ej K

PN B

N UM B

2

I TN

1 D PR /D PR D

APA YANG DIKELUHKAN 1% 1% PELAPOR? (4%) (5%) (5%)

Penanganan Berlarut

(16%)

(6%) (15%) (7%)

(12%)

Sumber: News Letters Ombudsman Edisi Maret 2005

Penyimpangan Prosedur Penyalahgunaan Wewenang KKN/Imbalan Melalaikan Kewajiban Pemalsuan Berpihak/Politis

(14%)

Penggelapan Barang Bukti Bertindak Tidak Layak Intervensi Inkompetensi

• Komisi Ombudsman menindaklanjuti keluhan pelapor kepada terlapor melalui surat rekomendasi, berisi himbauan moral agar “kembali ke jalan yang benar” dan tidak dikenai sanksi hukum. Hasil dan dampaknya bagaimana? Adakah perubahan berarti? Lagi-lagi kita mesti mengurut dada dan bersabar. Progres perbaikan sangat – sangat lamban.

FAKTOR PENYEBAB PATOLOGI BIROKRASI Menurut JW Schoorl (1984): 1. Kekurangan Administrator yang cakap 2. Besarnya jumlah aparat birokrasi 3. Luasnya tugas pemerintahan 4. Anasir tradisional (nepotisme, patrimonial, hirarkis) 5. Sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Menurut Miftah Thoha (2003), Peter M. Blau dan Marshal W Meyer (2000), Taliziduhu Ndraha (2003): 1. Lemahnya faktor moral 2. Gaji rendah 3. Sistem rekrutmen dan promosi tidak baik 4. Aturan dan mekanisme kerja belum jelas 5. Birokrasi berpotensi politis 6. Lemahnya pengawasan

IMPLIKASI PATOLOGI BIROKRASI • Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara. • Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan. • Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.

UPAYA PERBAIKAN Menurut Taliziduhu Ndraha upaya penyehatan birokrasi melalui: 1. Redesigning 2. Reengineering 3. Debirokratisasi 4. Reformasi Menurut Nazarudin Syamsudin, yakni: sistem birokrasi didesain netral, tidak berpihak/politis, dan profesional (merryt sistem)

UPAYA PERBAIKAN Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, yakni melaksanakan reinventing goverment, artinya menggeser birokrasi weberian menjadi birokrasi enterpreneur. Menurut kalangan LSM (MTI), yakni peningkatan pengawasan, peran serta masyarakat, dan penerapan prinsip good governance.

Referensi/Literatur Miftah Thoha.2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia . Penerbit Raja Grafindo. Jakarta. SC Dube dan Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi . 1989. Penyunting Aidit Alwi. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer.2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern . Penerbit Pustakaraya. Jakarta. Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) jilid 1 dan 2 . Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Nazaruddin Sjamzudin. 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia . Penerbit Gramedia. Jakarta. Syarief Makhya. 2004. Ilmu Pemerintahan:Telaahan Awal. Jurusan Ilmu

Pemernitahan Fisip Unila. Lampung. Buku ajar. David Osborne dan Ted Gabler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi . Penerbit Pustaka Binawan Presindo. Jakarta. Syafuan Rozi Soebhan. 2000. Model Reformasi Briokrasi di Indonesia. LIPI. Jakarta. Makalah. Ngadisah dkk. 2004. Birokrasi . Cetakan kelima. Penebit UT. Jakarta. News Letters Ombudsman Edisi Maret 2005

Pengembangan Organisasi Birokrasi

ARTI BIROKRASI • Government By Bureus  yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang Kekuasaan baik dalam organisasi formal publik maupun privat ( Rigss ) • Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi  konsep organisasi rasionalistik melalui aktivitas kolektif dari weber • Birokrasi sebagai sifat pemerintahan yang kaku, bertele-tele tuduhan yang negatif terhadap instansi yang berkuasa  Biropatologi

Birokrasi Indonesia • Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats ), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999,meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India.

Birokrasi Indonesia • Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.

Birokrasi Indonesia • Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC juga berpendapat, sebagian besar negara di kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barriers ). Mereka juga mencatat beberapa kemajuan, terutama dengan tekanan terhadap birokrasi untuk melakukan reformasi.

Birokrasi Indonesia • Reformasi menurut temuan PERC terjadi di beberapa negara Asia seperti Thailand dan Korea Selatan. Peringkat Thailand dan Korea Selatan tahun 2000 membaik, meskipun di bawah rata-rata, yakni masinng-masing 6,5 dan 7,5 dari tahun lalu yang 8,14 dan 8,7. Tahun lalu (1999), hasil penelitian PERC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan sarat kroniisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk kroniisme dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk.

Penyakit Birokrasi • Menurut Blau dan Meyer: Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benarbenar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasionalpun, tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar menggembirakan, melainkan justru merupakan pertanda malapetaka dan bencana baru yang menakutkan

Gejala-gejala penyakit Birokrasi • Siagian (1994), misalnya, mengakui adanya patologi birokrasi . Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal. • Kartasasmita (1995) menyebutkan, bahwa birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self serving ), mempertahankan statusquo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan.

• Islamy (1998:8), birokrasi di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing ), tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

• Hasil penelitian Santoso, 1993; Thaba, 1996; Fatah, 1998), bahwa birokrasi di Indonesia ada kecenderungan berkembang kearah “parkinsonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan struktur.Disamping itu terjadinya birokrasi “orwellian” yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big bureaucracy ) dan cenderung tidak efektif dan tidak efesien. Pada kondisi yang demikian, sangat sulit diharapkan birokrasi siap dan mampu melaksanakan kewenangankewenangan barunya secara optimal.

• Gejala demikian menunjukkan bahwa birokrasi dan birokratisasi tidak pernah tampil dalam bentuk idealnya. Alasannya, nampak dalam praktek kerjanya antara lain: – Pertama , manusia birokrasi tidak selalu berada (exist ) hanya untuk organisasi. – Kedua , birokrasi sendiri tidak kebal terhadap perubahan sosial. – Ketiga ,birokrasi dirancang untuk semua orang. – Keempat , dalam kehidupan keseharian manusia birokrasi berbedabeda dalam kecerdasan, kekuatan, pengabdian dan sebagainya, sehingga mereka tidak dapat saling dipertukarkan untuk peran dan fungsinya dalam kinerja organisasi birokrasi.

• Islamy (1998:7) menyebutkan keadaan birokrasi publik dengan istilah organizational slack yang ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanan yang diberikannya

• Karalteristik organizational slack adalah orientasi pelayanan yang kaku, visi pelayanan yang sempit, penguasaan terhadap administrative engineering yang tidak memadai, dan semakin bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan 3P (personalia, peralatan dan penganggaran) yang cukup dan handal (viable bureaucratic infrastructur e). • Dampaknya Akibatnya, aparat birokrasi publik menjadi lamban dan sering terjebak ke dalam kegiatan rutin, tidak responsif terhadap aspirasi dan kepentingan publik serta lemah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. • Sebagai konsekuensinya, perlu dipertanyakan mengenai posisi aparat pelayanan ketika berhadapan dengan masyarakat atau kliennya – Apakah birokrasi publik itu alat rakyat? – Alat penguasa? – Ataukah penguasa itu sendiri?

Pengembangan Birokrasi •

Guna merespon kesan buruk birokrasi seperti itu : 1. Melakukan perubahan lingkungan kerja, salah satunya masukan Gifford and Pinchot, Elizabeth, dalam The End of Bureaucracy and The Rise of The Intelligent Organization

•

Menurut Gifford and Pinchot, Elizabeth, The End of Bureaucracy and The Rise of The Intelligent Organization adalah :

• Melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya (a) birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan; (b) birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat);

(c)birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu; (d) birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan; (e) birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif.

• Berikut ini paradigma baru atau model yang ditawarkan untuk birokrasi Indonesia masa depan adalah :

• Perlu dibangun birokrasi berkultur dan struktur rasional-egaliter, bukan irasional-hirarkis. Caranya dengan pelatihan untuk menghargai penggunaan nalar sehat dan mengunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Perlunya memiliki semangat pioner, bukan memelihara budaya minta petunjuk dari atasan. Perlu dibiasakan mencari cara-cara baru yang praktis untuk pelayanan publik, inisiatif, antisipatif dan proaktif, cerdas membaca keadaan kebutuhan publik, memandang semua orang sederajat di muka hukum, menghargai prinsip kesederajatan kemanusian, setiap orang yang berurusan diperlakukan dengan sama pentingnya.

• Birokrasi yang propartisipan-outonomus bukan komando-hirarkis. komando-hirarkis. Birokrasi Indonesia ke depan perlu mendukung dan melakukan peran pemberdayaan dan memerdekakan masyarakat untuk berkarya dan berkreatifitas. Perlu dikurangi kadar pengawasan dan represi terhadap hak ekspresi masyarakat. Perlu ditinggalkan cara-cara penguasaan masyarakat lewat kooptasi kelembagaan dan dihindari sikap dominasi.

• Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (public servent) . Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan pungutan liar. PNS perleu memberikan informasi dan transparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya pertanggungjawabannya ( public accountibility) lewat dengar pendapat ( hearing ) dengan legislatif atau kelompok kepentingan yang datang. Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi.

• Birokrasi yang saling bersaing antar bagian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani publik secara kompetitif, bukan minta dilayani atau membebani masyarakat dengan pungutan liar, salah urus, dan ketidakpedulian. • Birokrasi yang melakukan rekruitmen sumber daya manusianya melalui seleksi fit and proper test, bukan mengangkat staf atau pimpinan karena alasan kolusi dan nepotisme. Birokrasi yang memberikan reward merit system (memberikan penghargaan dan imbalan gaji sesuai pencapaian prestasi) bukan spoil system (hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif dan kurang mendidik, pola reward dan punishment kurang berjalan). • Birokrasi yang bersikap netralitas politik, tidak diskriminatif, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik tertentu.

REFORMASI ADMINSITRASI/BIROKRASI

GARIS BESAR PERKULIAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengertian Reformasi Birokrasi/Administrasi Urgensi Reformasi Birokrasi/Administrasi Model Reformasi Birokrasi/Administrasi Model Reinventing Government Strategi Reinventing Government Upaya Reformasi Birokrasi di Indonesia

REFORMASI ADMINISTRASI “Administrative reform is a political process designed to adjust the relationships between a bureaucracy and other elements in society, or within the bureaucracy itself” (John D. Montgomery, 1967) REFORMASI ADMINISTRASI = REFORMASI BIROKRASI

HAKEKAT REFORMASI BIROKRASI

perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak) birokrasi pemerintahan perubahan tingkat kedua – radikal dalam birokrasi pemerintahan perubahan manajemen kinerja; dan Penerapan pendekatan manajemen profesional pada sektor publik. Proses Transformasi birokrasi

REFORMASI BIROKRASI • Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. • Reformasi Birokrasi merupakan transformasi birokrasi menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel dan responsif dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat

• •

• •

REFORMASI BIROKRASI meliputi: Konstruksi atau rekonstruksi sebuah pemerintahan (perubahan proses dan institusi) Modernisasi pemerintahan (struktur administrasi, kapasitas managerial, management keuangan, teknologi yang memadai) Rekonfigurasi peran pemerintah (kemitraan dengan swasta) Revitalisasi demokrasi (meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan)

KONSEP REFORMASI ADMINISTRASI Beberapa Model Reformasi Administrasi/Birokrasi: “ Managerialism” Pollitt (1990),  “ New Public Management ” Hood (1991),  “ Market Based Public Pdministration” Lan dan Rosenbloom (1992),  “ Learning Organization/Knowledge Organization ”, Peter Senge  (1990) “ Reinventing Government / Entrepreneurial Government” Osborn  dan Gaebler (1992). “Good Governance” Edralin (1997)  “ Knowledge Management ” Tannembaum (1998) 

BAGIAN DUA:

URGENSI REFORMASI BIROKRASI

URGENSI REFORMASI BIROKRASI • Mengatasi Patologi Birokrasi Sistem Organisasi/Kelompok • Mengatasi Patologi Birokrasi Perilaku Individual Birokrat • Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INTERNAL BIROKRASI

• • • •

Faktor Individu Faktor Struktur Organisasi Praktek dan Kebijakan manajemen Faktor Budaya EKSTRNAL BIROKRASI

• • • •

Sistem Politik Eksekutif dan Legislatif Penegak Hukum Masyarakat

BAGIAN EMPAT: MODEL REGO

MODEL REINVENTING GOVERNMENT

•

MODEL REINVENTING GOVERNMENT

•

Osborne dan Gaebler (1992) “ Reinventing Government “ dan Osborne dan Plastrik (1997) “ Banishing Bureaucracy: The Five Strategy for Reinventing Government ” Model Deskriptif bukan preskriptif

•

PENGERTIAN REINVENTING GOVERNMENT :

– Reinventing Government (Pemerintah wirausaha) adalah pembaruan berupa penggantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha. – Pembaruan (reinvention) adalah transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. – Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, sistem intensif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya sistem dan organisasi pemerintah. – Wirausaha: memindahkan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktifitas rendah ke wilayah ke produktivitas tinggi dan hasil yang lebih besar – Tujuan pembaharuan adalah efesiensi tetapi yang lebih penting adalah efektifitas.

10 FORMULA REINVENTING GOVERNMENT

1. Pemerintah katalis (catalytic government): steering rather thall rowing 2. Pemerintah milik masyarakat (community-awned government): empowering rather han serving; 3. Pemerintah yang kompetitif (competitive government): injecting competition into service delivery; 4. Pemerintah berorientasi misi (mission-driven government): transferring rule-driven organization; 5. pemerintah berorientasi hasil (result-oriented government): finding outcomes, not inputs; 6. Pemerintah yang berorientasi pelanggan (customer-driven government): meeting the needs of the customers, not the bureaucracy; 7. Pemerintah berjiwa wirausaha (entreprising government): earning rather than spending; 8. Pemerintah yang tanggap (anticipatory government): prevention rather than cure; 9. Pemerintah terdesentralisasi (decentralized government): from hierarchy to participation and teamwork; dan 10. ; Pemerintah berorientasi pasar (market-oriented government): leveraging change through the market. Put it all together.

PRINSIP-PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT 1. PEMERINTAH KATALIS : – Fokus pemerintah pada pemberian pengarahan bukan pelaksanaan pelayanan publik.

– pemerintah harus menyediakan (Providing) beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (Producing). – Pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan dana kepada badan pelaksana (pemerintah, swasta, NGO) dan menilai kinerja.

PRINSIP-PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT

2.PEMERINTAH MILIK MASYARAKAT: – Mengalihkan wewenanga kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat, – Pemerintah sebaliknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga masyarakat berdaya untuk mengontrol pelayanan yang diberikan birokrasi dan mampu menjadi masyarakat yang menolong dirinya sendiri (Community Self-Help). – Dengan adanya kontrol dari masyarakat, birokrat dan politisi akan memeiliki komitmen yang lebih baik, peduli dan kreatif dalam memecahkan permasalahan publik


3. PEMERINTAH YANG KOMPETITIF; – menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian jasa dan pelayanan publik – Kompetisi adalah satu-satu nya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitas pelayanan tanpa harus memperbesar biaya


4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : – mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi – Pemerintah melakukan deregulasi internal : penyederhanaan peraturan –prosedur dan penyederhanaan sistem administratif (anggaran, kepegawaian, pengadaan) – Mensyaratkan setiap organisai dan satuan kerja pemerintah memiliki misi yang jelas, serta memberikan diskresi kepada manajer untuk menemukan best practise mewujudkan misi

PRINSIP-PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT 5. PEMERINTAH YANG BERORIENTASI HASIL : – membiayai hasil bukan masukan peraturan dan membelanjakan. Mengubah fokus input (kepatuhan pd peraturan dan membelanjakan barang sesuai ketentuan) menjadi akuntabilitas pada output dan outcome – Pemerintah Wirausaha, akan mengembangkan suatu standar kinerja, yang mengukur seberapa baik suatu badan/ satker mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggungjawab nya. Semakin baik kinerjanya. Semangkin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut.


6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan ; – memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. – Pemerintah yang memperlakukan masyarakat yang dilayani- orang yang mengurus KTP, pelanggan PLN, siswa, orang tua siswa, pembayar pajak- sebagai pelanggan – Pemerintah melakukan survei pelanggan, menetapkan standar pelayanan, memberi jaminan, dsb. – Dengan masukan dan desain ini, pemerintah mendesain organisasi untuk menyampaikan nilai optimal kepada pelanggan

PRINSIP-PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT 7. Pemerintah wirausaha : mampu Menghasilkan dan tidak sekedar membelanjakan – Pemerintah tradisional cenderung berpandangan bahwa mereka sedang mengerjakan pekerjaan dan karenanya tidak pantas berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya. Banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik. – Pemerintah Daerah Berwirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan , misalnya : BPS DAN BAPPEDA, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; badan usaha milik daerahnya (baik yang menjual jasa maupun barang); pemberian hak guna usaha yang menarik

PRINSIP-PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT 8. Pemerintah Antisipatif : berupaya mencegah dari pada mengobati . – Pemerintah tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif : seperti suatu satuan pemadam kebakaran, apabila tidak ada kebakaran (masalah) maka tidak akan ada upaya pemecahan . Pemerintah Wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. – Tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategi untuk menciptakan visi pemerintah. – Visi pemerintah membantu masyarakat, bisnis, dan pemerintah daerah untuk meraih peluang yang tak terduga serta menghadapi krisis yang takterduga pula, tanpa menunggu perintah.


9. Pemerintah Desentralisasi ;

– dari hirarkimenuju partisipasi dan tim kerja – Wewenang diberikan pada unit terdepan – Hiraki dikurangi – Visi dan misi diwujudkan bersama – Tim kerja bebas menentukan cara kerjanya untuk mencapai hasil terbaik

PRINSIP-PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT 10. Pemerintah berorientasi pada (Mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. – ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan

mekanisme administratif. Dari keduanya, makanisme pasar terbukti sebagai yang tebaik dalam mengalokasi sumberdaya. – Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif, sedangkan pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar. – Dalam mekanisme administratif, pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya. (sesuai dengan prosedur tersebut). – Dalam mekanisme pasar, pemerintah daerah wirausaha tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

Bagian Kelima

STRATEGI REINVENTING GOVERNMENT

STRATEGI REINVENTING GOVERNMENT • Strategi Inti (Core Strategy ), untuk memperjelas misi organisasi • Strategi Konsekwensi ( Qoncequences Strategy), untuk menerapkan konsekwensi atas kinerja organisasi • Strategi Pelanggan (Customer Strategy), untuk menciptakan pertanggungjawaban organisasi pemerintah terhadap pelanggan • Strategi Pengendalian (Control Strategy), untuk memberdayakan organisasi dan pegawainya agar bisa berinovasi • Strategi budaya ( Culture Strategy), untuk mengubah perilaku, perasaan, persepsi birokrat

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI 1. merubah persepsi dan paradigma birokrasi mengenai konsep pelayanan; 2. unsur pemerintah, privat dan masyarakat harus merupakan all together yang sinergi; 3. adanya peraturan mengenai standar minimal pelayanan publik dan sanksi yang diberikan bagi yang melanggarnya; 4. adanya kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dalam melaksanakan komitmen pelayanan publik; 5. adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) secara terus menerus dan demokratis, dst. 6. De-kooptasi Birokrasi oleh Partai Politik (Dikotomi Birokrasi dan Politik) 7. “Minimal Structure” di Pusat 8. “Profesionalisasi dan Modernisasi Birokrasi” 9. Pembangunan Hukum Administrasi Negara 10. Penguatan Desentralisasi atau ke arah Federalisme?

Tingkatan dan Fokus Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level of Leverage

Fokus

Tipe Program/Aktivitas Program/Aktivitas

Individual

SDM teknis dan Profesional

Job requirements & skill levels; levels; training & retraining; learning learning and on the-job training; career progression; accountability / ethics; access to information; personal / professional networking; performance / conduct; incentives / security; values, integrity and attitudes; morale and motivation; work redeployment and job sharing; interrelationship, interdependencies and teamwork; communication skill, attitudes, motives, traits, self-concept. self -concept.

Organisasi

Sistem Manajemen untuk peningkatan kinerja, serta tugas dan fungsi spesifik, Microstructure

Incentive systems, systems, utilization of personnel, personnel, leadership, organizational organizational culture, communication, managerial structures, mission and strategy; culture / structure and competencies.

Sistem

Lembaga dan Sistem; Macrostructures

Rules of the game for economic and political regimes, policy and legal change, constitutional reform, policy and regulatory dimension; management / accountability dimension; resources resources dimension; process process dimension, decentralized governance.

Bagian Keenam

UPAYA REFORMASI DI INDONESIA

UPAYA REFORMASI DI INDONESIA Kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional : Building Institutions for Good Governance), Performance Budgeting BIGG ( Building USAID/CIDA; SfGG - Support for Good Governance. Pelayanan Publik dan Pakta Integritas, GtZ Jerman; Performance Management for Regions, USAID; Community/Local Governmentt Support Sector Development Program, ADB; CLGI, Capacity Building Assessment for Regions/Exxon Mobil/USAID; Local Governance Capacity Building, GtZ/USAID; Change Management, CIDA; Strategic Management for Local Government, CIDA; Civil Service Reform and Partnership diagnostic and roadmap, World Bank/ADB/Singapore/Canadian Training; BRIDGE (Building and Reinventing Democratic Governance)

• • • • • • • • • •

birokrasi

Recommend Documents