BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Belak Belakang ang Terjadinya Terjadinya gerakan reformasi reformasi ini diakibatkan oleh beberapa tekanan yang muncul: Perta ertama ma,, tunt tuntut utan an akan akan peru peruba baha han n sist sistem em polit politik ik yang yang lebi lebih h demokr demokrati atis s pada pada semua semua aspek aspek kehid kehidupa upan n bangs bangsa a mulai mulai dis disuar uarak akan an ketika terjadinya krisis ekonomi kala tahun 1997. Kekuasaan rde !aru yang kala itu begitu kuat, otoriter, sentralistik, dan tidak memberikan akses kepada kepada rakyat rakyat untuk untuk berpartis berpartisipasi ipasi lebih besar dalam akti"tas akti"tas pemeri pemerinta ntahan han,, tetapi tetapi hanya hanya mengut mengutam amak akan an atau atau memb member er pri#ile pri#ilege ge kepada kroni dan keluarga dekatnya. Tuntutan untuk lebih demokratis menyebabkan keinginan untuk merubah orientasi birokrasi publik yang ada. Kedua, adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang begitu dina dinami mis s pada pada masa masa sete setela lah h tumb tumban angn gnya ya rde rde !aru !aru meny menyad adar ark kan banyak pihak akan perlunya dan bergunanya perubahan bagi tatanan$ tatana tatanan n sosia sosiall yang yang ada. ada. Keterb eterbuk ukaan aan,, akses akses yang yang lebih lebih lebar, lebar, dan tun tuntuta tutan n
pada ada
per perbaik aikan
stan stand dard ard
hidup idup
dan
kelay elayak akan an
hid hidup
masyarakat, masyarakat, membuat urgensi perubahan dalam birokrasi birokrasi dan kebijakan publik yang dilakukan. dilakukan. Ketiga, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan disusul kemudian kemudian pada tahun tahun %&&' menyebabk menyebabkan an dorongan dorongan$dor $doronga ongan n besar besar lapi lapisa san n masya asyara raka katt akan akan peru peruba baha han. n. Kris Krisis is ekon ekonom omii glob global al tela telah h 1
menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi negara dan rakyat. (tulah sebabnya diperlukan perangkat dan sistem birokrasi publik yang lebih baik untuk mengatasi krisis yang ada. )ari sinilah gerakan perubahan mulai bordering. Keempat, tuntutan bah*a negara$negara di dunia harus terlibat dalam perdagangan dan pasar bebas global dan terlibat dalam organisasi$organisasi dunia menyebabkan tuntutan kepada sistem dan proses administrasi publik yang lebih professional dan berstandar internasional. Keluarnya beberapa in#estor besar asing di (ndonesia misalnya, adalah salah satu contoh karena sistem administrasi dan birokrasi tanah air yang tidak professional, lamban, berbelit$belit dan terlalu banyak pungutan liar yang tidak jelas. Pindahnya pabrik +ony ke +ingapura, dan diikuti oleh perusahaan$perusahaan besar seperti ike, +amsung,
dan
sebagainya,
telah
menyebabkan
bertambahnya
pengangguran di (ndonesia dan berkurangnya de#isa negara. Kelima,
tuntutan
daerah
untuk
menjalankan
roda
pemerintahannnya sendiri tanpa tergantung pada pemerintah, juga telah banyak merubah birokrasi dan administrasi di pusat dan daerah. tonomi
daerah
merupakan
salah
satu
dorongan
penting
bagi
pelaksanaan reformasi administrasi yang lebih baik dan mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.
%
B. Rumusan Masalah )ari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Persoalan apa saja yang dihadapi dalam reformasi birokrasi%. !agaimana keberhasilan dan kekurangan, serta tantangan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi. !agaimana rekomendasi agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik-
BAB II PEMBAHASAN A. Persoalan dalam Reformasi Birokrasi /da beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan birokrasi, yaitu: a. rganisasi rganisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran 0right sizing). !irokrasi pemerintah banyak yang masih gendut kelebihan lemak yang tidak perlu 0dan biasanya memba*a penyakit pula serta terlalu banyak lapisannya 0layer yang menimbulkan rantai birokrasi yang panjang, sehingga menjadi inefesiensi yang berakibat pada lambatnya proses pengambilan keputusan, dengan demikian sering terjadi pemborosan *aktu. !. Peraturan "erundang#undangan !eberapa peraturan perundang$undangan di bidang aparatur egara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. +elain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang$undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di ba*ahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. )i samping itu, banyak peraturan perundang$undangan yang belum disesuaikan
dengan
dinamika
perubahan
pemerintahan dan tuntutan masyarakat.
2
penyelenggaraan
$. SDM A"aratur 3asalah utama +)3 aparatur egara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi P+ menurut teritorial 0daerah tidak seimbang, serta tingkat produkti#itas P+ masih rendah. d. %e&enangan 3asih
adanya
praktek
penyimpangan
dan
penyalahgunaan
*e*enang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e. Pela'anan "u!lik Pelayanan publik belum dapat
mengakomodasi
kepentingan
seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak$hak dasar *arga negara4 penduduk. )itandai dengan banyak keluhan dengan pelayanan yang diberikan seperti memperlambat proses penyelesaian ijin, mencari berbagai dalih seperti kekuranglengkapan dokumen, alasan sibuk mengerjakan tugas yang lain, sulit untuk dihubungi serta senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata$kata 5sedang diproses6. f. Pola "ikir (mind-set ) dan !uda'a ker*a (culture-set ) Pola pikir 0mind-set dan budaya kerja 0culture-set birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang e"sien, efektif dan produktif, dan profesional. +elain itu, birokrat belum benar$benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik
0better
performance,
dan
(outcomes.
belum
berorientasi
pada
hasil
B. %e!erhasilan+
%ekurangan
dan
,antangan
Reformasi
Birokrasi -. %e!erhasilan Reformasi Birokrasi 8kuran keberhasilan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden omor '1 Tahun %&1& Tentang rand )esign eformasi !irokrasi %&1& ; %&% mencakup: /. 8kuran keberhasilan tahun %&%, yang diharapkan telah menghasilkan
governance
Kementerian4
dan
yang
berkualitas
Pemerintah
di
)aerah,
setiap ditandai
dengan: tidak ada korupsi= tidak ada pelanggaran= /P! dan /P!) baik= semua program selesai dengan baik= semua peri>inan selesai dengan cepat dan tepat= komunikasi dengan publik baik= penggunaan *aktu 0jam kerja efektif dan produktif= penerapan reward dan punishment secara konsisten dan
berkelanjutan= dan hasil pembangunan nyata 0propertumbuhan, prolapangan kerja,
dan
propengurangan
kemiskinan=
artinya,
menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Sumber: Grand Design Reformasi iro!rasi "#$#-"#"% !.
8kuran
Keberhasilan
tahun
%&12,
sebagaimana
yang
ditampilkan pada tabel berikut: Base Sasaran
Indikator
Line (//0)
Ter*ujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KK
(ndeks Persepsi Korupsi pini !PK 0?TP Pusat )aerah A
%,' 2%,17@ %,7@
,arget (/-1) ,& 1&&@ A&@
Ter*ujudnya peningkatan kualitas
pelayanan
(ntegritas publik
kepada masyarakat 3eningkatnya kapasitas dan /kuntabilitas kinerja b irokrasi
Pusat )aerah
Pelayanan Publik Peringkat Kemudahan
A,A2@ A,2A
',& ',&
1%%
7
!erusaha (ndeks
$&,%9
&,
%2@
'&@
Bfekti#itas
Pemerintahan (nstansi Pemerintahan yang akuntabel
Sumber: Grand Design Reformasi iro!rasi "#$#-"#"% Casil dari tabel di atas dapat kita lihat dalam hal per*ujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KK, sangat memperihatinkan. )ari data Transparency (nternational pada tahun %&&9, (ndeks Persepsi Korupsi 0(PK (ndonesia sungguh sangat rendah, berada di papan ba*ah klasemen 0%,' dari 1& jika dibandingkan dengan negara$negara di /sia Tenggara lainnya. Tampaknya
/kuntabilitas
pengelolaan
keuangan
negara,
kualitasnya perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan +tandar /kuntansi Pemerintah 0+/P. pini !adan Pemeriksa Keuangan 0!PK atas laporan keuangan K4< 0Kementerian4
hal
pelayanan
pelayanan
publik,
publik
yang
pemerintah berkualitas
belum sesuai
dapat dengan
tantangan yang dihadapi, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Cal ini dapat dilihat dari hasil sur#ei integritas yang dilakukan Komisi
Pemberantasan
Korupsi
0KPK
pada
tahun
%&&9
yang
menunjukkan bah*a kualitas pelayanan publik (ndonesia baru mencapai
7
skor A,A2 dari skala 1& untuk instansi pusat, sedangkan pada tahun %&&' skor untuk unit pelayanan publik di daerah sebesar A,A9. +kor integritas
tersebut
menunjuk
pada
karakteristik
kualitas
dalam
pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya +tandard perating Procedures 0+P, kesesuaian proses pelayanan dengan +P yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian
pelayanan,
dan
kemudahan
masyarakat
melakukan
pengaduan. )alam hal kemudahan berusaha 0doing business, menunjukkan bah*a (ndonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para in#estor yang berbisnis atau akan berbisnis di (ndonesia. Cal ini antara lain tercermin dari data (nternational Dinance Eorporation pada tahun %&&9. !erdasarkan data tersebut, (ndonesia menempati peringkat doing business ke$1%% dari 1'1 negara atau berada pada peringkat ke$A dari 9 negara /+B/. Padahal (ndonesia merupakan salah satu pasar utama bagi in#estor global. )alam kaitan dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, kondisinya masih banyak dikeluhkan masyarakat. !erdasarkan penilaian go#ernment eFecti#eness yang dilakukan !ank )unia, (ndonesia memperoleh skor $&,2 pada tahun %&&2, $&,7 pada tahun %&&A, dan $&,%9 pada tahun %&&', dari skala $%. 0skor terburuk dan %, 0skor terbaik. 3eskipun pada tahun %&&' mengalami peningkatan menjadi $&,%9,
skor
tersebut
masih
menunjukkan
kapasitas
kelembagaan4efekti#itas pemerintahan di (ndonesia tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara$negara '
tetangga. Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah. !erdasarkan penilaian terhadap
Pemerintah
0
pada
tahun
%&&9
jumlah
instansi
pemerintah yang dinilai akuntabel baru mencapai %2@. 3asih banyak yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan eformasi !irokrasi di (ndonesia dalam menuju good governance.
. ,antangan Reformasi Birokrasi Menu*u Peru!ahan
eformasi birokrasi merupakan suatu hal yang diinginkan oleh berbagai pihak namun sulit sekali me*ujudkannya. +udah cukup banyak teori$teori tentang perbaikan birokrasi agar pemerintahan menjadi lebih baik, namun implementasi di lapangan membutuhkan kerja keras dan komitmen kuat dari segenap pihak terkait, tidak sekadar para birokrat namun juga masyarakatnya.
Terkait
GkelambatanH
implementasi
reformasi
birokrasi
di
(ndonesia, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dan tantangan, diantaranya:
-. Minimn'a komitmen dan ke"emim"inan "olitik
Kuatnya komitmen dan kepemimpinan politik untuk merubah paradigma birokrasi akan menentukan keberhasilan reformasi birokrasi ini. Termasuk dalam hal ini adalah adanya roadmap yang jelas dalam 9
agenda setting reformasi birokrasi. +ingkatnya, semakin kuat komitmen dan kepimpinan politik untuk mereformasi birokrasi, semakin besar peluang untuk berhasil.
. ,er*adin'a "olitisasi !irokrasi
3asih adanya politisasi birokrasi di (ndonesia tidak hanya terjadi pada
saat
ini,
pemerintahan
namun Cindia
telah
!elanda.
terjadi
sejak
Kooptasi
kita
partai
masih
diba*ah
politik
ataupun
kepentingan lain terhadap birokrasi sudah menjadi hal yang akut. Cal ini mejadikan birokrasi yang lemah dan tidak berpihak pada kepentingan publik secara keseluruhan.
2. Penentangan (resistensi) dari dalam Birokrasi itu sendiri
(ntinya terjadi penentangan oleh pihak internal 0birokrat itu sendiri terhadap usaha perubahan yang menjadi inti dari reformasi birokrasi. Ketidakinginan untuk merubah pola pikir termasuk budaya kerja dari para birokrat yang ada tentunya menjadi kendala dalam perubahan itu sendiri. Daktor inilah yang merupakan hal krusial dalam implementasi reformasi birokrasi di (ndonesia secara menyeluruh.
1. Minimn'a kom"etensi dalam "elaksanaan reformasi !irokrasi
eformasi birokrasi tidak akan berhasil jika tidak ada kompetensi sumber daya manusianya dalam implementasinya. +emakin tepat dan kompeten pelaksananya semakin tinggi tingkat keberhasilan reformasi birokrasi. +eringkali unsur pertama tentang komitmen politik sudah ada, 1&
namun
unsur
pelaksana
tidak
tepat, maka
tingkat keberhasilan
reformasi birokrasi menjadi mengecil. Iargon, 6the right man& on the right place& in the right time6 adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Solusi melalui Strategi Reformasi Birokrasi
+ebenarnya solusi atas kendala dan tantangan dalam upaya reformasi birokrasi bisa mengacu pada kendala dan tantangan yang diungkapkan
sebelumnya.
Earanya
adalah
mengeliminasi
semua
kendala tersebut dan mencegah kembali hal$hal tersebut dalam birokrasi kita. Komitmen politik dari pimpinan negara sebenarnya sudah ada dan ini harus tetap dijaga bahkan harus lebih kuat lagi karena ini menjadi prasyarat utama (Prasojo, 2009). Cal ini merupakan strategi utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Komitmen politik ini perlu dirumuskan dalam formulasi kebijakan dan yang terpenting adalah implementasi dan e#aluasi terhadap kebijakan tersebut.
+trategi lain yang perlu diperhatikan dalam strategi reformasi birokrasi adalah adan'a lem!aga 'ang !ertanggung*a&a! untuk mem!uat dan menga&al ke!i*akan reformasi !irokrasi ini. Pada beberapa negara bisa saja berbeda$beda misal adan'a %omisi Reformasi Birokrasi Administrasi (se"erti %orea Selatan) ataupun Kementerian )alam egeri$nya. 8ntuk (ndonesia, kita patut bersyukur 11
bah*a dalam kabinet yang baru diumumkan ktober %&&9 yang lalu, telah
jelas
adanya
lembaga
yang
bertanggungja*ab
menga*al
kebijakan reformasi birokrasi ini atau mungkin menegaskan kembali akan pentingnya reformasi birokrasi yaitu Kementerian Pendayagunaan /paratu egara dan eformasi !irokrasi. Kementerian ini harus lebih 5keras6
untuk
me*ujudkan
reformasi
birokrasi,
bahkan
mandat
organisasi ini harus besar dalam hal reformasi birokrasi dimana adanya ke*enangan
untuk
menetapkan,
membatalkan,
merombak,
merestrukturisasi dan merekayasa ulang baik proses, struktur maupun sumberdaya aparatur di (ndonesia 0Prasojo, %&&9. Kementerian ini bisa dikatakan sebagai mesin penggerak utama reformasi birokrasi di (ndonesia.
+trategi berikutnya adalah menentukan fokus dan "rioritas utama dalam reformasi !irokrasi dan target "en$a"aiann'a. Bko Prasojo 0%&&9, uru !esar D(+(P 8(, mengungkapkan bah*a fokus reformasi birokrasi di (ndonesia adalah re#ie* terhadap : 01 stuktur birokrasi yang ada= 0% analisis terhadap proses pemerintahan dan pembangunan= 0 perubahan manajemen sumberdaya aparatur= 02 perubahan relasi antara pemerintah dan masyarakat yang setara= 0 perubahan
sistem
penga*asan=
dan
0A
perubahan
manajemen
keuangan. (a bahkan menegaskan bah*a pelaksanaan fokus dan prioritas tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kemampuan yang dimiliki pemerintah dan resistensi yang ada dalam birokrasi. Cal yang
paling
moderat
0jalan
lunak
yang
disarankannya
adalah
memperbaiki manajemen sumberdaya aparatur 0civil service reform. 1%
Terkait dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam tataran yang lebih teknis atau praktis
dalam
memperbaiki
manajemen sumberdaya
aparatur adalah dengan memperbaiki sistem rekruitmen, sistem kinerja, sistem remunerasi, dan sistem pengisian jabatan4promosi.
BAB III PENUTUP
!irokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip$prinsip tata
pemerintahan
yang
baik
dan
profesional.
!irokrasi
harus
sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 0KK. +emangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di (ndonesia. Pelaksanaan
reformasi
birokrasi
pemerintah
harus
mampu
mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada moti#asi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. 3oti#asi akan muncul jika setiap program4kegiatan yang dilaksanakan 1
menghasilkan keluaran 0output , nilai tambah 0value added, hasil 0outcome, dan manfaat 0bene't yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward dan punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
DA4,AR PUS,A%A Brodjonegoro, Bambang P.S. (2008), “ Jalan Terjal Reformasi Birokrasi”. Seputar Indonesia, 9 Juni 2008. arman, Benn! ". (2009), “ #e$ormasi Biro%rasi Pemerinta&an”. 'edia Indonesia, 9 %tober 2009. "ama, *ams!a& (2009). #e$ormasi Biro%rasi arapan dan +antangan. rasi Imia& Pengu%u&an uru Besar Imu *dministrasi -egara -P*S, / 'aret 2009. sborne, 1aid3 4 aeber, +ed. (/992),” Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Publi Setor ”. *ddison56ese! Pubis&ing. Prasojo, 7%o. (200),”Poiti% #e$ormasi Biro%rasi”. "ompas / %tober 200. Prasojo, 7%o. (2008), “ Reformasi Birokrasi : The !r"Reformable#”. 'edia Indonesia, 28 *gustus 2008. Sedarma!anti (2009). #e$ormasi *dministrasi Pubi%, #e$ormasi "epemimpinan 'asa 1epan. P+. #e$i%a *ditama, Bandung.
12
Biro%rasi dan
1
