Menganalisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Masalah Kebijakan Ujian Nasional

TUG AS KEBI KEBI JAK AKAN AN PUBLI UBLI K “M EN GAN ALISIS KE KEB BI JAKAN PEM ERIN TAH TERHA TERHA D AP M AS ASALAH ALAH KEB KE BI JAKAN UJ UJII AN N AS ASII ON AL”

D i susun usun Ol O l eh : M . Luthf Luth f i l H aki akim m (11512 (1151206 0600 0011 1110 1014 14)) Kelas B. I PM 2

PROGRAM ROGRAM STUD I I LMU PEM ERINTAH AN FAKULTAS I LMU SOSIAL OSIAL D AN ILM U POLITI POLITI K UN I V ERS RSII TAS BRAWI BRAWI JAYA MALANG 2012

Hak cipta: M . Luthfil Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik .Serbapolitik.blog .blogsspot.com pot.com )

Abstract

N at ional E xami nati on is a standardi standardi zed zed n at ional fi nal exam i n each ach scho schoool leve levell in I ndones ndonesia, which determines the final graduation for students in class, national examination policy is also also cr cr eated ated as a means means of of evalu evalu ati n g t he gover gover n ment ' s edu cat cat ion for a y ear. N ati onal Examination policy as development policy resulting from our educational system is a policy t hat hat w as not sepa separr at ed fr om our educat ducat ional syst syst em, t he N at ional Ex amin at ion for t he evaluation of education is still seized with the problems in implementation or in policy, it is not intended to blame the government alone as an authority policy makers, but the figure of the infrastructure or the people themselves are still not able to abide by and implement policies that have been made. The emergence of problems in each year either side of the superstructure and infrastructure in this policy to make this policy has always been a chameleon every year or can be referred to there are always new things every year pen pen yel yel eng garaan garaan ya. I n analy zin g t he issu issu e of of i n crement crement al m odels odels deeme deemedd su it able able as a m odel odel that can provide a solution to this problem. Incremental model as a model of public policy began when an economist named Charles E. Lindblom has a notion of thinking about public policy, criticize Lindblom first time a comprehensive rational model in public policy making. Li ndbolm ndbolm as quoted quoted by D ye, ye, ar ar gues gues t hat hat publi c poli poli cy m ake aker s w il l not m ake ann ual assessments on a regular basis to all existing policies and that have been proposed previously. This incremental model displays a conservative force in public policy making. Conservative style of this model can be seen in the way the assessment (evaluation) of programs or new policies, such as whether it will be increased, reduced or modified, then the rationale that he used always refers to programs or past policies and costs that have been issued earlier decades. In analyzing policy model is certainly a lot of policy experts are pros and cons of this in cr ement ment al model. model. A ft er un derstandi derstandi ng t he in cr ement ment al models models w e hope hopefu fu ll y w il l be able t o u n der der st and t he i ssu es a poli cy, es especiall peciall y pu bli c poli poli cy.


Abstract

N at ional E xami nati on is a standardi standardi zed zed n at ional fi nal exam i n each ach scho schoool leve levell in I ndones ndonesia, which determines the final graduation for students in class, national examination policy is also also cr cr eated ated as a means means of of evalu evalu ati n g t he gover gover n ment ' s edu cat cat ion for a y ear. N ati onal Examination policy as development policy resulting from our educational system is a policy t hat hat w as not sepa separr at ed fr om our educat ducat ional syst syst em, t he N at ional Ex amin at ion for t he evaluation of education is still seized with the problems in implementation or in policy, it is not intended to blame the government alone as an authority policy makers, but the figure of the infrastructure or the people themselves are still not able to abide by and implement policies that have been made. The emergence of problems in each year either side of the superstructure and infrastructure in this policy to make this policy has always been a chameleon every year or can be referred to there are always new things every year pen pen yel yel eng garaan garaan ya. I n analy zin g t he issu issu e of of i n crement crement al m odels odels deeme deemedd su it able able as a m odel odel that can provide a solution to this problem. Incremental model as a model of public policy began when an economist named Charles E. Lindblom has a notion of thinking about public policy, criticize Lindblom first time a comprehensive rational model in public policy making. Li ndbolm ndbolm as quoted quoted by D ye, ye, ar ar gues gues t hat hat publi c poli poli cy m ake aker s w il l not m ake ann ual assessments on a regular basis to all existing policies and that have been proposed previously. This incremental model displays a conservative force in public policy making. Conservative style of this model can be seen in the way the assessment (evaluation) of programs or new policies, such as whether it will be increased, reduced or modified, then the rationale that he used always refers to programs or past policies and costs that have been issued earlier decades. In analyzing policy model is certainly a lot of policy experts are pros and cons of this in cr ement ment al model. model. A ft er un derstandi derstandi ng t he in cr ement ment al models models w e hope hopefu fu ll y w il l be able t o u n der der st and t he i ssu es a poli cy, es especiall peciall y pu bli c poli poli cy.


Abstrak Ujian Nasional merupakan sebuah ujian akhir berstandard nasional disetiap jenjang sekolah di Indonesia yang menentukan kelulusan bagi siswa dikelas akhir, kebijakan ujian nasional ini juga dibuat sebagai sarana evaluasi pemerintah dalam menyelenggar menyelenggar akan pendidi pendi di kan se sel ama se setahun. tahun . Kebijakan Uji an N asi ona onall sebagai bagai kebijkan yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita merupakan sebuah kebijakan yang sudah tidak lepas dari sistem pendidikan kita, UNAS sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan

pendidikan

masih

dihinggapi

berbagai

masalah

dalam

pelaksanaan ataupun dalam penyusunan kebijakan, hal ini bukan bermaksud menyalahkan pemerintah saja sebagai otoritas pembuat kebijakan, melainkan sosok infrastruktur atau masyarakat sendiri yang masih belum bisa menaati dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Munculnya permasalahan dalam setiap tahun baik disisi suprastruktur dan infrasruktur dalam kebijakan ini membuat kebijakan ini selalu menjadi bunglon setiap tahun atau bisa disebut selalu ada hal baru da d al am se seti ap tahun pe p enye ny el enggaraany nggaraanya. a. Dala Dal am menganali menganali s masalah masalah ini M odel inkremental dirasa cocok sebagai model yang mampu memberikan solusi terhadap masalah ini. Model inkremental sebagai salah satu model dari kebijakan publik berm be rm ul a ketik a seorang ekonom yang be berna rn ama Cha Charl rl es E. Li ndbl om

memi me mi l i ki

sebuah gagasan pemikiran tentang kebijakan publik, pertama kalinya Lindblom mengkritik model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Lindbolm sebagai yang dikutip oleh Dye, berpendapat bahwa para pembuat kebijakan publik tidak akan melakukan penilaian-penilaian tahunan secara teratur terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang ada maupun yang telah diusulkan sebelumnya. Model inkremental ini menampilkan sebuah gaya konservatif dalam pembuatan kebijakan publik. Gaya konservatif dari model ini dapat dilihat dalam cara melakukan penilaian (evaluasi) terhadap program-program atau kebijakankebijakan baru, misalnya apakah akan ditingkatkan, dikurangi atau dimodifikasi, maka dasar pertimbangan yang dipakainya selalu mengacu pada program-program atau kebijakan-kebijakan lama dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dimasa


sebelumnya. Dalam penganalisisan model kebijakan ini tentunya banyak para ahli kebijakan yang pro dan kontra dengan model inkremental ini. Setelah memahami model inkremental nantinya diharapkan kita mampu memahami sebuah masalahmasalah sebuah kebijakan terutama kebijakan publ ik.

Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

EXECUTI V E SUM M ARY

Indian Archipelago itulah sebutan awal dari negara Indonesia1, negara yang sejuta kekayaan sumber daya alam bagai surga diatas muka bumi ini sudah lebih dari setengah abad negara merdeka, tetapi kita masih memiliki segudang permasalahan yang saling kait-mengait bak benang kusut yang sulit untuk diurai, permasalahan yang sudah sangat kompleks permasalahanya bukan berada pada satu bidang saja melainkan sudah mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, korupsi, bencana, rendahnya tingkat kesehatan, kebodohan, hingga pendidikan. Dari segudang permasalahan tersebut, sebenaranya salah satu ujung mula dari permasalahan tersebut adalah dari kualitas pendidikan yang rendah, kita bisa mensignkronisasikan pendidikan dengan permasalahan lain seperti rendahnya tingkat kesehatan, pengangguran, kriminalitas, dan korupsi, pada dasarnya permasalahan tersebut seperti memiliki hubungan kausalitas antara satu dengan yang l ain. Salah satu cara untuk mengur ai semua permasalahan bi sa di mulai dengan pendi di kan yang baik bagi anak bangsa. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, yang kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pendidikan (Wijaya, Djajuri, dan Rusyan, 1988:7)2. M enurut Undang-Undang N o. 20 Tahun

2004,

pendidikan

merupakan

usaha

sadar

dan

terencana

untuk

mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar 1 2

Dikutip dari buku “The Idea of Indonesia” karya R.E Elson hal.1 Dikutip dari dalam sebuah jurnal, Ismail, Syahid, Analisis Masalah Ujian Nasional, dalam jurnal pendidikan, tidak diterbitkan


memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan dan metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidi kan, maka di perl ukanlah suatu bentuk evaluasi. Dengan demikian evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pendidikan. Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan Pemerintah yang merupakan anak bibit dari Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) yang sebelumnya dihapus. Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UA N / UN A S) dalam akhir - ini menjadi satu m asalah yang cuku p r amai di bicarakan dalam banyak seminar atau diskusi. Beberapa kali sempat terlontar rencana atau keinginan dari beberapa pihak untuk menghapus atau meniadakan Ujian Akhir Nasional tersebut. Tidak kurang dari Mendikbud sendiri pernah melontarkan perny ataan akan menghapus UN A S, dan pernyataan beberapa anggota Dew an yang mengusulkan penghapusan UNAS tersebut. Seperti yang dikutip dari media elektronik ju r n al par lemen Sur ya salah satu anggota M PR berpendapat bahw a "Sebenarnya argumen saya pribadi bukan UNAS itu dihentikan atau tidak, dicabut atau tidak. UNAS itu sebagai bagian dari proses pendidikan, tapi juga amanat dari UU , tapi penerapannya yang saya selalu kr iti k jangan sepert i sekarang” ujarnya, seperti yang dikutip j u r nal par l emen Selasa (30/ 3)3. Lalu Surya juga menyatakan bahwa, konsep pendidikan yang diterapkan saat ini sudah sangat keliru dari UU Sistem Pendidikan Nasional. Padahal UU mengatakan kelulusan ditentukan oleh pendidik yaitu guru, pihak sekolah, dan pemerintah. "Kalau sekarang pemerintah yang dominan. Sebetulnya yang paling mendasar adalah pendidikan, perbaikan sarana prasarana pendidikan itu sendiri, gurunya, dan kurikulumnya," lanjut Surya. 3

Dikutip dari http://www.jurnalparlemen.net/news/sosial-budaya/mohamad-surya-kritik-pelaksanaan-un.html pada tanggal 18/06/2011


Lebih lanjut Surya mengatakan, UNAS dengan standar yang sama diterapkan untuk satuan pendidikan y ang berbeda-beda, kota dengan d esa, padahal kond isi Jaw a dengan luar Jaw a berbeda-beda. "Kalau seandainya ke depan bisa sama rata, maka segera kontroversi akan hilang. Apalagi yang terjadi (kini) kalau sudah UNAS itu kan ngeri dijaga polisi, kaya teroris saja," tuturnya.Dengan demikian UNAS dalam implementasinya mengalami krisis kebijakan dimana faktor penyebab krisis dapat ditinjau dari berbagai dimensi sebagai contoh sederhana krisis tersebut dapat terjadi karena kekurangan dalam proses perumusan kebijakan dan programnya, kekeliruan dalam proses perencanaan, penyimpangan dalam pelaksanaan, kelemahan dalam penentuan anggaran atau bahkan pada saat pengawasan dan dan pelaporan. Setelah melihat masalah yang terjadi terkait dengan pembahasan UNAS mungkin ada baiknya jika masalah ini dikaji atau dievaluasi lebih dalam lagi agar nantinya tercapai sebuah solusi terhadap masalah kebijakan ini, apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan? Ataukah malah membikin masalah baru. Dalam menentukan model kebijakan yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan, yang dirasa paling tepat adalah inceramental model dimana model ini merupakan model yang menganalisis dan memodifikasi sedikit kebijakan dari kebijakan sebelumnya4, dalam keterkaitanya dengan pemilihan model tersebut akan dibahas lebih dalam pada bab pembahasan

4

Dikutip dari buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik karya Prof. Solichin hal.94


BAB I Latar Belakang Masalah 1.1 Latar Belakang Permasalahan Ujian N asional pada dasarnya sud ah menjadi perd ebatan sejak lama dimana beberapa kelompok menyatakan setuju dengan penyelenggaraanya dan beberapa kelompok lainya menyatakan tidak setuju. Disisi Pemerintah penyelenggaraan UNAS pada dasarnya diniatkan sebagai sarana untuk penilaian terhadap penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang sudah dilaksanakan, jika hasil UNAS dari para siswa-siswi kelas akhir dalam setiap jenjang hasilnya buruk dan banyak yang tidak lulus sesuai dengan syarat minimal kelulusan, maka kurikulum pendidikan dapat dievaluasi lebih lanjut, selain itu dengan adanya UNAS pada dasarnya juga Pemerintah ingin melakukan penganalisisan terhadap wilayah-wilayah yang bisa dikatakan pendidikanya kurang maju. Meskipun dalam kerangka kebijakan UNAS tersebut pemerintah dapat menyusun dan bermaksud baik, akan tetapi dalam policy implementation nya pemerintah boleh dikatakan gagal total. Salah satu dari beberapa kegagalanya adalah pemerintah tidak mampu mengatasi angka kecurangan yang dilakukan oleh para siswa maupun guru pada waktu pelaksanaan UNAS, hal ini terjadi karena para siswa memiliki presepsi bahwa lulus UNAS adalah pertaruhan antara hidup dan mati, antara malu atau ti dak, dari pr esepsi tersebut timbul lah niatan untuk m enghalalkan

segala cara

untuk lulus UNAS. Hal itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi dalam presepsi siswa-siswi Indonesia, yang mereka inginkan sekolah selama bertahun-tahun hanyalah untuk lul us UN A S dan mengesampi kan akan pencari an sebuah il mu. Bila Dalam presepsi para guru pengajar, UNAS juga merupakan pertaruhan antara hidup dan mati, bila murid yang mereka asuh ada yang tidak lulus maka pribadi guru akan tercoreng begitu pula dengan sekolahnya yang akan terdelegetimasi dalam masyarakat, tentunya jika sudah begini para guru dan sekolah akan turut meramaikan semarak penghalalan segala cara dalam pencapaian kelulusan anak


didiknya. Hal ini terbukti dari beberapakali terselanggaranya UNAS hampir 98% seti ap sekol ah melakuk an kecur angan dalam pelaksanaannya5. Salah satunya lagi adalah tidak meratanya soal yang diujikan dalam naskah UNAS, memang soal yang diujikan dalam UNAS dari sabang sampai merauke isinya sama tapi dari kesamaan inilah yang sebenarnya muncul sebuah tidak pemerataan, karena setiap daerah di Indonesia memiliki level pendidikan yang berebeda-beda, seperti level pendidikan sekolah-sekolah di Merauke dengan di Jakarta tentunya sangat berbeda jauh perkembanganya oleh sebab itu sangatlah tidak relevan jika soal UNAS mulai dari sabang sampai merauke disamakan isinya, hal i ni tentunya akan menimbul kan masalah baru , yaitu akan menumpuk nya angka tidak lulus di daerah-daerah yang memiliki pendidikan rendah, seperti di Indonesia bagian ti mur, ki ta bisa menyaksikan kenyataanya saat ini banyak angka ketidak lulusan di Indonesia bagian timur khususnya Papua dan NTT yang notabenya memi liki k ualit as pendid ikan yang buruk . Jika hal ini tidak menjadi sebuah bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan UNAS selanjutnya maka jelas akan terjadi kembali sebuah angka kecurangan dan angka ketidaklulusan. Seharusnya dengan Anggaran negara 20% yang dialokasikan ke pendidikan pemerintah mampu melakukan kebijakan yang efektif terkait dengan Ujian Nasional ini. Dari tahun ke tahun memang pemerintah hanya melakukan perbahan kecil dari kebijakan sebelumnya terkait dengan UNAS ini, karena memang yang dirasa pantas oleh pemerintah dalam menentukan model kebijakan ini adalah inkremental model, padahal seharusnya dengan inkremntal model ini, kebijakan UNAS sudah bisa mencapai dalam tahapan sukses, tetapi karena antara penyelenggara dan yang menjadi peserta sama-sama belum bisa menjalankan peran fungsi dengan benar maka sistem pelaksanaan yang berjalan pun tidak akan sesuai dengan harapan. Dari tahun ke tahun Pemerintah selalu menaikkan indeks minimal nilai kelulusan UNAS dengan maksud adanya peningkatan kualitas mutu tiap angkatan lulusan pertahun, tetapi pemerintah tidak mellihat bahwa dalam tahun sebelumnya 5

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2010 SMA-SMA di Kabupaten Gresik


juml ah keti dak l ul usan masih terjadi , peni ngkatan indeks mini mal tersebut tentunya harus menjadi pemikiran lebih lanjut oleh pemerintah, karena masih adanya siswa yang tidak lulus diangka sebelumnya tetapi angkanya malah dinaikkan. Adanya kebijakan paket C pada sisw a yang ti dak l ul us UN A S juga masih sangat perlu d ikaji ulang, karena dengan ijazah paket C yang disematkan pada siswa yang tidak lulus dan melakukan uji an sisw a sangat sulit di terim a dalam bur sa kerja dan p endafaran diri dalam jenjang pendidikan berikutnya, institusi-institusi di Indonesia sangat tidak mempercayai intelejensi yang dimiliki oleh para siswa lulusan paket C sehingga perlunya pengkajian ulang terkait kebijakan ini agar nantinya siswa yang ti dak l ul us masih berk esampatan besar meski pun mendapat i jazah paket C. Beberapa ahli dan praktisi yang menyatakan bahwa UN dirasa tidak perlu dilaksanakan, ,mereka memiliki anggapan bahwa tanpa perlu adanya UN sebenarnya penilaian terhadap menurun meningkatnya pendidikan bisa dari rapor siswa-siswa yang dihitung secara kumulatif dari semester awal hingga akhir, adapula ide bagus mengenai hal ini yaitu melalui penghitungan nilai siswa yang dihitung berdasarkan capaian Indeks Prestasi seperti yang diterapkan pada sistim Perguruan Tinggi, dengan begitu nantinya pada akhir semester akan di kalkulasi ulang Indeks Prestasi siswa dan di kumulatifkan sehingga pemerintah hanya perlu menentukan pra syarat minimal indeks kumulatif agar siswa bisa dinyatakan lulus tetapi pemerintah tetap harus memberi pembedaan antara lokasi pendidikan yang sudah dapat dikatakan maju dan belum maju sehingga nantinyaada sebuah pemerataan yang jelas. 1.2 Urgensi Masalah Kebijakan Permasalahan U N ini merupakan sebuah perm asalahan y ang memang sud ah harus perlu dibahas lebih mendalam lagi, karena permasalahan ini sudah menimbulkan sub-sub permasalahan lagi sehingga timbullah permasalahan yang kompleks dalam penerapanya, sudah banyak pelanggaran hukum dan tindakantindakan yang melanggar norma dalam kebijakan ini, seperti dalam hal contekan masal, kebocoran soal, penyuapan pengawas, hingga pemalsuan nilai, ketidak mampuan pemerintah sebagai institusi tertinggi untuk menerapkan kebijakan yang Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

pas mengenai UN ini menyebabkan permasalah ini masih berlanjut hingga sekarang dan sangat mengganggu tuju an bangsa dalam hal mencerd askan k ehidu pan. Pentingnya

pembahasan

masalah

ini

sangat

berketerkaitan

dengan

peningkatan kualitas SDM manusia ada di Ind onesia, tak bi sa di elakkan l agi bahw a siswa-siswi saat ini merupakan calon-calon penerus bangsa yang menentukan kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, jika mereka dalam masa mudanya sudah melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar norma maka jangan harap generasi-generasi muda saat ini akan taat norma dan hukum dalam kemudian hari, karena mereka sudah t erbiasa atau terd idi k untuk menjadi w arga negara yang menyimpang d ari aturan yang telah di tetapkan bersama. Seharusnya sistem pendidikan kita yang saat ini haruslah dirubah terkait dengan UN khususnya karena bila tidak dirubah secepatnya maka kebijakankebijakan yang dilakukan pun akan berada dalam taraf keburukan, seperti yang dijelaskan ol eh Sri Bintang Pamungkas yang menyatakan bahw a “ Jika sistem adalah bangunan rumah maka kebijakan adalah perabotan yang menghiasi di dalamnya” 6. Sehingga jelas jika sistemnya sudah salah maka kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan akan salah pula, yang dimaksud sistem disini adalah sistem pendidikan yang kita anut seperti dari kurikulumnya atau yang lain, dan penekanan nilai sebagai salah satu angka untuk menentukan evaluasi merupakan sebuah hal yang sangat blunder, karena dalam hal pendidikan seperti di negara berkembang ini pemahaman keilmuan masih sangatlah penting daripada ukuran dari nilai yang berbentuk angka. Sehingga tak heran banyak para orang tua, guru, dan siswa sekaligus yang beranggapan bahwa keberhasilan mereka dalam sekol ah adalah nilai yang bagus, paradigma seperti ini seharusnya dihapus oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka harus yakin bahwa nilai tidak menentukan semua, dan yang menentukan semuanya adalah tingkatan penyerapan dan pemahaman keil muan yang dilakukan oleh para sisw a di sekol ah. Contohnya jika nil ai ti dak bisa dijadikan pedoman utama adalah jika dalam satu kelas ada salah satu murid yang sangat rajin mendengarkan dan berargumentasi dalam kelas, tetapi ketika ujian tiba 6

Dikutip dari buku Indonesia baru karya Sri Bintang Pamungkas di Halaman pendahuluan


tubuhnya dalam kondisi sakit otomatis nilainya akan buruk karena pikiran dan tubuhnya tidak mampu melakukan peran fungsi yang optimal dalam melakukan peran d an fungsinya. Masalah UNAS yang harusnya jadi evaluasi adalah memang dari segi penerapan keberlangsunganya, itupun jika nantinya di analisis lebih lanjut UNAS memang harus terselenggara, dalam penerapanya saat ini kebijakan terbaru mengenai UNAS adalah kode soal yang dibuat banyak dan adanya nilai rapot sebagai penggabungan terhadap nilai UNAS yang nantinya dikalkulasikan dan akhirnya pemerintah yang menentukan jumlah minimal angka kelulusanya. Kebijakan baru memang sedikit memberi dampak positif salah satunya adalah mengurangi angka kecurangan dan mengurangi angka kelulusan, tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi dalam penerapanya. Dalam pembahasan lebih lanjut di bab berikutnya akan ada sebuah pengkajian mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini, model kebijakan apa yang dirasa sangat relevan dan pantas menurut kebijakan UNAS yang telah dikaji. Sehingga nantinya diharapkan pemerintah mampu menyelenggarakan UNAS dengan baik tanpa ada lagi perdebatan dan mampu mengatasi kr isis pendidi kan rendah di Indonesia sert a nantinya mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang saat ini bisa dikatakan sangat rendah.


BAB II Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka 2.1 Kerangka teori Kebijakan Publik (Public Policy) juga bisa diartikan sebagai keputusankeputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publi k akan di laksanakan oleh administr asi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.7 Insti tusi-i nsti tusi pemeri ntah adalah insti tusi pembuat kebijakan, sekali gus juga insti tusi pelaksana kebijakan. Foku s utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik kebijakan tersebut adalah bersumber pada masalah-masalah yang tumbuh dalam mansyarakat luas, yang merupakan segala sesuatu

yang

bisa

dilakukan

oleh

negara

untuk

mempertahankan

atau

meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan r etribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konsti tusi . Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama dikalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku. Namun, diharapkan adanya titik temu d alam persepsi kebijakan itu sendi ri . Memang dalam kenyataan bahwa kebijakan yang lahir belum tentu menyenangkan dan dapat diterima oleh semua yang terkena sekaligus pelaksana 7

sumber : http://www.geocities.ws/mas_tri/peng_ kebijakan.PDF dikutip pada tanggal 27/03/2012


kebijakan tersebut, mamun jik a kebijakan tersebut ti dak diambil, bisa jadi pul a dapat merugikan semuanya. Sehingga dengan demikian kebijakan merupakan suatu keharusan sebagai suatu dinamisasi dalam penomena dan permaslahan yang ada. Dalam pembahasan mengenai model inkremental, sebenarny a pada model ini memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan sebuah perubahan-perubahan seperlunya. Model inkr emental yang bermula dari pemi ki ran Charles E. Li ndbl om, Li ndbl om

memil iki sebuah gagasan pemi ki ran tentang

kebijakan publik, yang pertama kalinya Lindblom mengkritik model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Lindbolm sebagai yang dikutip oleh Dye, berp endapat bahw a para pembuat k ebijakan publi k ti dak akan melakukan penilaian-penilaian tahunan secara teratur terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang ada maupun yang telah diusulkan sebelumnya. Dengan cara misalnya pengklarifikasian tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhan, meneliti manfaat dan biaya dari ti ap alternatif kebijakan dan membuat urut-ur utan priorit as dari ti ap alternatif kebijakan, sert a melihat rasio/ nisbah antara manfaat dan bi ayanya, kemudian melihat alternatif yang terbaik. Tetapi pembuat kebijakan rata-rata melakukan hal yang sebaliknya, teruta karena hambatan-hambatan dari segi waktu, biaya dan berbagai kepentingan, sehingga para pembuat kebijakan tidak mau ataupun enggan untuk mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan berikut semua aki bat-aki batnya. Di ungk apkan oleh Dy e, 1978 Model inkremental ini oleh para penganutnya yaitu lindbolm, hirschman, dan braybrooke sangat sering disebut-sebut merupakan model yang mencerminkan sebuah

keadaan

sebenarnya

dalam

sebuah

proses

kebijakan

publik

bila

di bandi ngkan terhadap model r asional komperhensif. Charles Li ndblom dalam p emi ki ranya tentang model i nkr emental megatakan bahw a “ science of mudd li ng Throgh” yang memi liki makna bahw a sebuah keputusan yang berubah demi sedikit. Dalam model inkremental sendiri memiliki


penilaian bahwa alternatif secara komperhensif tapi memusatkan perhatian hanya pada kebijakan yang berbeda secara inkremental.8 Dalam model ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya hanya ada sedikit saja/ sejum lah kecil saja kebijakan yang di pertimbangakan sehingga nanti nya ti dak perlu lagi adanya perubahan total untuk menganalisisnya melainkan sedikit menutupi dan sedikit memoles dari kebijakan yang telah dibuat. Setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah kecil saja konsekuensi akibat-akibat kebijakan yang penti ng yang terbatas saja yang nil ai. Selain itu dalam model inkremental setiap permasalahan yang menantang pembuat kebijakan secara terus-menerus diredefinisikan dan diperbarui. Jadi dalam model inkremental ini pemerintah sebagai otoritas tertinggi suatu negara misalnya hanya melakukan sebuah evaluasi-evaluasi dan menambahi sedikit apa yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan sebuah kebijakan publik, menambahi sedikit yang dimaksud disini adalah bagaimana pemerintah menambal segala kekurangankekurangan apa saja yang ada dalam kebijakan yang telah ditetapkan, atau bahasa lainy a “ tambal sulam” . M odel inkr emental ini sangat sering di lakukan oleh pemerint ah suatu negara dalam pelaksanaan kebijakan, dalam kebijakan mengenai pendidikan misalnya, pemerintah tidak mungkin akan mebuat kebijakan dengan merubah sistem secara besar-besaran karena terbukti gagal dalam pelaksanaanya, tetapi pemerintah akan sedikit demi sedikit menambal segala kekurangan yang ada dalam sistem tersebut, sehi ngga nantinya akan terw ujud sebuah sistem yang berjalan dengan baik. Model ini melihat bahwa kebijakan publik sebagai keberlanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya dengan sedikit mengadakan perubahan atau dengan kata lain melakukan modi fi kasi kebijakan yang bersifat ‘tambal sul am.’ A hli ilmu politik Charles E. Lindblom yang pertama kali mengemukakan model inkremental dalam serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan keputusan 8

Sumber : http://www.csulb.edu/~msaintg/ppa590/models.htm dikutip pada tanggal 14/06/2012


yang rasional. Dasar pemi ki ran i nkr ementali sme adalah bersifat konservatif, d imana pembuat kebijakan menerima keabsahan program-program yang telah mapan dan secara diam-diam menyetujui agar kebijakan sebelumnya tetap dilaksanakan. Perhatian terhadap program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi, dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Terdapat beberapa alasan mengapa pembuat kebijakan lebih bersifat inkrementalistis. Alasan-alasan itu antara lain: 1. Keterbatasan waktu, informasi, maupun biaya untuk meneliti atas kebijakan yang sedang berjalan atau meneliti dari semua kemungkinan alternati f dari suatu kebijakan yang ada. 2.

Menerima

keabsahan

dari

kebijakan

sebelumnya,

karena

ketidaktentuan akibat-akibat yang bakal ditimbulkan dari kebijakan yang baru.

3. Mungkin terdapat investasi dalam program yang ada, sehingga dapat menghalangi perubahan-perubahan yang benar-benar radikal. 4. Secara politis, inkrementalism adalah cara yang bijaksana. Penting untuk

menurunkan

ketegangan

konflik,

memelihara

kestabilan,

dan

melindungi sistem politik itu sendiri. Inkrementalisme didukung pula oleh sifat manusia pada umumnya yang cenderung mempertahankan stabilitas, kurang menyukai konflik, dan tidak mau bersusah payah mencari hal yang paling baik diantara yang baik. Uraian mengenai model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam bukuny a yang berjud ul “ The Science of Mu dd li ng Through” di kut ip dari Islamy(1988, hal. 4.17) menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan


model yang di sebut “ di sjoint ed i ncrementali sm” atau di sebut d engan model inkremental 9. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikitsedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatankegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifi kasi) sedi ki t-sedi kit. Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional-komprehensif (sinoptis), selain menawarkan kemudahan dalam analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah, cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut sudah merupakan analisis. Kebijakan d ibuat oleh peru mus kebijakan tanpa harus melihat atau meneliti dengan komperehensif, sehingga dari alternatif yang ada secara singkat diputuskan untuk dijadikan kebijakan dan kegiatannya menjadi terus menerus, karena kebijakan yang dibuat tidak ada yang benar-benar untuk dijadikan pemecahan masalah secara keberlanjutan, hanya untuk masalah yang hadir sekarang. Menurut penulis model inkremental merupakan analisis sederhana ketika melihat masalah yang hadir cukup diteliti dipermukaan masalah, lihat kebijakan yang telah ada berikan sedikit perubahan untuk penyesuaian, maka jadilah sebuah kebijakan. Hal yang paling mendasar dari model inkramental adalah dari adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan, maka model inkremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Model pembuatan kebijakan inkremental adalah yang paling cocok untuk masyarakat yang majemuk (pluralistic society) seperti Amerika Serikat begit upul a dengan I ndonesia yang juga memil iki masyarakat y ang majemuk . Model inkremental yang mengangap bahwa kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu (policy as variation on the past ). Menurut model ini kebijakan publi k adalah 9

Ibid


suatu kelanjutan kebijakan dimasa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit, baik dengan hanya menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang sudah ada, mampu digambarkan penulis sebagai berikut sebagai sebuah atau mind map ( Gambar 1.1)10

(Pemerintah)

Kebijakan

y k R a e e n k s g u p r o t a e n n l a g t e h a n d n t a i k t e n e t b g a i p j a k k a a n n

Pemerintah mengevaluasi kebijakan, dengan m em odifikasi kebijakan yang sudah ada M asyarakat

2.2 Tinjauan Pustaka Ketika

kritik

terhadap

model

rasional

komprehensif

mulai

semakin

didengungkan oleh para ilmuwan kebijkakan publik akhirnya lahirlah pemikiran tentang model penambahan atau inkrementalisme. Oleh karena itu berangkat dari kritik terhadap model rasional komprehensif, maka model ini berusaha menutupi

10

Copyright M. Luthfil Hakim 2012


kekurangan yang ada dalam model tersebut dengan jalan menghindari banyak masalah y ang ditemui dalam model rasional komprehensif.11 Model

ini

lebih

bersifat

deskriptif

dalam

pengertian,

model

ini

menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai para pejabat dalam membuat keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari model penambahan (inkrementalisme), yakni: 1.

Pemi lihan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan analisis-anali sis

empirik terhadap tindakan dibutuhkan. Keduanya lebih berkaitan erat dengan dan bukan berada satu sama lain. 2.

Para

pembuat

keput usan

hanya

mempertimbangkan

beberapa

alternatif untuk menaggulangi masalah yang dihadapi dan alternatif-alternatif ini hanya berada secara marginal dengan kebijakan yang sudah ada. 3.

Untuk seti ap alternati f, pembuat keput usan hanya mengevaluasi

beberapa konsekuensi yang dianggap penting saja. 4. secara

M asalah yang di hadapi oleh pembuat keput usan di batasi kembali berkesinambungan.

Inkrementalisme

memungkinkan

penyesuaian-

penyesuaian sarana-tujuan dan tujuan-sarana sebanyak mungkin sehingga memungki nkan masalah dapat dikendalik an. 5.

Tidak ada keput usan tunggal atau penyelesaian masalah yang

di anggap ” tepat” penguji an terhadap keputusan yang dianggap baik bahwa persetujuan terhadap berbagai analisis dalam rangka memecahkan persoalan tidak diikuti persetujuan bahwa keputusan yang diambil merupakan sarana yang paling cocok untuk meraih sasaran yang telah disepakati. 6. remedial

Pembuatan keputu san secara inkremental pada dasarnya merupakan dan

diarahkan

lebih

banyak

11

kepada

perbaikan

terhadap

Sumber : http://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/kebijakan-publik/model-analisis-kebijakan-dari-suduthasil-dampak-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/ dikutip pada tanggal 14/06/2012


ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial di masa depan.12 Pada dasarnya Inkrementalisme merupakan proses pembuatan keputusankeputusan dan kebijakan-kebijakan yang merupakan hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan13. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang bijaksana akan lebih mudah dicapai kesepakatan bila persoalanpersoalan yang dipersengketakan berbagai kelompok dalam masyarakat hanya berupa perubahan-perubahan terhadap program-program yang sudah ada atau hanya menambah atau mengur angi anggaran belanja. Sementara itu, konflik biasanya akan meningkat bila pembuat keputusan memfokuskan

pada

perubahan-perubahan

kebijakan

besar

yang

dapat

menimbulkan keuntungan atau kerugian besar. Karena ketegangan politik yang timbul demikian besar dalam menetapkan program-program atau kebijakan baru, maka kebijakan masa lalu diteruskan untuk tahun depan kecuali bila terdapat perubahan politik secara substansial. Dengan demikian, pembuatan keputusan secara inkrementalisme adalah penting dalam rangka mengurangi konflik, memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri. Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat keputusan dalam menunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidak pasti yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan, maka keputusan-keputusan

inkremental

dapat

mengurangi

resiko

atau

biaya

ketidakkepastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap semua penyelesaian alternatif masalah-masalah yang ada. Di samping itu, pada hakikatnya orang ingin bertindak secara pragmatis, tidak selalu mencari cara hingga yang paling baik dalam menanggulangi suatu masalah. Singkatnya, inkrementalisme menghasilkan keputusan-keputusan yang 12 13

Ibid. Ibid


terbatas, dapat dilakukan dan diterima. Dalam pandangan sebuah teori, Teori inkr emental dalam pengambilan k eputusan mencerm inkan suatu t eori pengambi lan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan (seperti daram teori rasional komprehensif) dan, pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil kepurusan sehari -hari. Pada hakikatnya keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pr oduk dari saling memberi dan meneri ma dan saling percaya di antara pelbagai pihak yang terlibat dalam proses keputusan tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya majemuk paham lnkremental ini secara politis lebih aman karena akan lebih gampang untuk mencapai kesepakatan apabila masalatr-masalah yang di perd ebatkan oleh pelbagai kelompok yang terl ibat hanyalah bersif at upaya untuk memodifi kasi terhadap pr ogram-program y ang sudah ada daripada jika hal tersebut menyangkut isu-isu kebijaksanaan mengenai perubahan-perubahan yang radikal yang memil iki sifat ” ambil semua atau ti dak sama sekali . Karena para pembuat keputusan itu berada dalam keadaan yang serba tidak pasti khususnya yang menyangkut akibat-akibat dari tindakan-tindakan mereka di masa datang, maka keputusan yang bersifat inkremental ini akan dapat mengurangi resiko dan biaya yang ditimbulkan oleh suasana ketidakpastian itu Paham inkremental ini juga cukup rcalistis karena ia menyadari bahwa para pembuat keputusan sebenamya kurang waktu, kurang pengalaman dan kurang sumber-sumber lain yang diperlukan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap semua altematif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Seperti yang telah dijelaskan model ini merupakan kritik terhadap model rasional,model ini di lontarkan oleh Charl es Li ndblom y ang menyatakan bahw a,para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan terhadap secara rinci terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya14. A da beberapa alasan mengapa pendekatan i ncremental di lakukan:

14

Dikutip dari buku pengantar analisis kebijkan publik karya Prof Solichin hal.94


1)

Para pembuat kebijakan ti dak mempunyai w aktu,intelektualitas,maupun

biaya yang memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai social masyarakat yang merupakan l andasan bagi perumusan masalah 2)

A danya kekhaw ati ran terhadap muncul nya dampak yang tak di ingink an

sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya 3)

Adanya hasil -hasil pr ogram dari kebijakan sebelumnya yang haru s

ipert ahankandemi suatu kepenti ngan. 4)

M enghi ndari adanya berbagai konf li k ji ka harus melakuk an pr oses negosiasi

yang melelahkan bagi kebijakan baru. Model Inkrementali ini mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah dan alternatif yang harus dipertimbangkan. Model ini dipengaruhi sangatkuat oleh konsep administrative man, dimana menyadari tentang keterbatasan seorang pi mpinan/ manager atau admi nistr ator publ ik dalam menjalankan f ungsi publi knya. Oleh

karenakebijakan

publik

selalu

berkaitan

dengan

keterbatasan

waktu,keahlian dan biaya, maka tidak mungkin membuat keputusanyang rasional dan komprehensif. Dengan demikian alternatif yang realistik adalah memperbaiki dan meningkatkan kebijakanpubli k y ang sudah ada agar lebih baik, lebih efekti f dan efi sien.Pokok-pokok teori ini antara lain : a)Pemilihan tujuan dan sasaran serta analisis tindakan empirisyang diperlukan dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat terkait. b)

Pembuat

keputusan

hanya

mempertimbangkanbeberapa

alternatif

yang

langsung berhubungan denganpokok masalah dan alternatif ini hanya dipandang berbedasecara inkr emental (sedi ki t-sedi ki t) dan marji nal.c)Bagi ti ap alternati f hanya sejuml ah kecil akibat-aki bat yangmendasar saja yang akan di evaluasi.


d) Redefinisi secara teratur masalah-masalah yangdihadapi. Pertimbangan pada analisis sarana (cara)-tujuandan tujuan-sarana (cara) sehingga masalah lebih dapatditanggulangi. e)Kenyataan bahwa tidak ada keputusan atau carapemecahan yang benar-benar tepat

bagi

tiap

masalah.Keputusan

yang

baik

terletak

pada

keyakinan

dankesepakatan yang ada. f)Pembuatan keputusan inkremental pada hakekatnya bersifatperbaikan-perbaikan kecil dan diarahkan pada perbaikanketidaksempurnaan keputusan yang ada sebelumnya(modifikasi) Adapula pandangan lain menyatakan bahwa kesimpulan dari model inkremental merupakan pembuatan keputusan direpresentasikan sebagai sebuah teori keputusan guna menghindari banyak masalah d ari teori rasional-kompr ehensif dan, di w aktu yang sama, menjadi lebih deskr iptif terkait cara pejabat publik benarbenar membuat keputusan. The Incremental Theory dapat disimpulkan menjadi beri kut i ni : 

Seleksi atas tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang di butuhk an unt uk menghadapinya.



Pertimbangan pembuat keputusan hanya beberapa alternatif untuk menghadapi masalah, dan akan berbeda hanya secara marginal dari kebijakan y ang sudah ada.



Unt uk ti ap alternatif hanya sebatas konsekuensi ‘penti ng’ yang di evaluasi.



Masalah yang dihadapi pembuat keputusan diuraikan kembali secara berkesinambungan.



Pembuatan keputusan pada teori ini adalah perbaikan dan lebih ditampakkan sebagai ketidaksempurnaan sosial daripada promosi tujuan sosial yang akan datang Lindbloom sendiri sebenarnya menyajikan gagasan bahwa kebijakan publik

bukanlah proses yang logis dan rasional melainkan suatu proses inkremental yang merupakan fungsi dari waktu dan kesempatan. Ia mencanangkan bahwa pembuatan Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

kebijakan aktor tidak selalu rasional dan tentu saja tidak mampu mengembangkan pendekatan yang komprehensif karena hambatan politik begitu banyak. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah hasil dari membuat kecil, perubahan bertahap dengan kebijakan yang ada, yang muncul dari waktu ke waktu menjadi suatu kebijakan yang sering muncul untuk menjadi kebijakan publ ik yang kompr ehensif. Pada dasarnya suatu model kebijakan inkremental juga harus merupakan satuan dari kesatuan siklus kebijakan dimana pada dasarnya ada banyak keuntungan yang dapat di ambil dari adanya sikl us kebijakan. •

Sikl us kebijakan menegaskan bahw a pemeri ntah itu merupakan pr oses yang

melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tampa korelasi dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000,hlm 24.) •

Sikl us untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat di gunakan untuk

membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut. •

Sikl us kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sisti mati s

dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman k ebijakan yang sud ah ada selama ini termasuk pl us mi nusnya. •

Sikl us kebijakan juga akan memberi kan gambaran yang komprehensif dan

juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepanti ngan dengan kebijakan publ ik . •

Sikl us kebijakan juga dapat di gunakan sebagai tolak ukur untuk menilai

efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan


meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen, kebijakan,konsultasi, koord inasi, keputu san, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Dror selain mengakui kekuatan analisa seorang Lindblom dia melakukan serangan-serangan pada paham (incrementalism), dia melihat bahwa sedikitnya ada ti ga hal y ang menyebabkan paham i nkr emental itu ti dak memadai yaitu : 1. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini barangkali memang terbukti sudah tidak memuaskan, sehingga kalau hanya dilakukan tindakan tambal sulam justru tidak akan ada manfaatnya. 2. M asalah-masalah yang membut uhk an tanggapan/ respon pemerintah pemerintah kemungkinan berubah dengan cepat atau perubahan itu amat mendasar sehingga kebijakan-kebijakan yang menyadarkan diri pada pengalaman masa lalu tidak akan memadai jika digunakan sebagai pedoman unt uk mengambil langkah-langkah ti ndakan di masa depan. 3. Sarana-sarana yang tersedia untuk memecahkan masalah-masalah tersebut mungkin semakin terbentang luas, sehingga peluang-peluang baru untuk memecahkan masalah secara mendasarpun tersedia15.

15

Ibid hal. 100


BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pembahasan Masalah dan Analisis Masalah Dari Kacamata Model Kebijakan Kebijakan UNAS sebagai kebijkan yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita merupakan sebuah kebijakan yang sudah tidak lepas dari sistem pendidikan kita, UNAS sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan masih dihinggapi berbagai masalah dalam pelaksanaan ataupun dalam penyusunan kebijakan, hal ini bukan bermaksud menyalahkan pemerintah saja sebagai otoritas pembuat kebijakan, melainkan sosok i nfr astr uktur atau m asyarakat sendi ri yang masih belum bisa menaati dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Munculnya permasalahan dalam setiap tahun baik disisi suprastruktur dan infrasruktur dalam kebijakan ini membuat kebijakan ini selalu menjadi bunglon setiap tahun atau bisa disebut selalu ada hal baru dalam seti ap tahun penyelenggaraanya. Permasalahan kebijakan UNAS salah satunya adalah angka ketidaklulusan siswa yang masih terjadi, Kelu lu san pesert a UN SM A / M A akan di umum kan pada 26 M ei 2012. Sebanyak 1.517.125 peserta uji an nasional (UN ) tahun 2012 dinyatakan lulus. Kelulusan tersebut diperoleh setelah menggabungkan nilai UN murni dan nilai sekolah. Jumlah tersebut merupakan 99,5 persen dari 1.524.704 siswa yang telah mengikuti UN. Sedangkan 0,5 persen lainnya, atau sebanyak 7.579 siswa harus mengulang UN tahun depan, atau ikut program kesetaraan paket C. Tahun lalu yang tidak lulus 0,78 persen, tahun ini berkurang menjadi 0,50 persen, atau kalau juml ahnya 7.579 sisw a. Tahun ini sisw a SM A di nyatakan lul us jika memiliki ni lai akhir dengan rata-rata 5,5. Selain itu siswa dinyatakan lulus jika mimiliki nilai akhir minimal 4 disetiap mata pelajaran yang diujikan. Nilai akhir adalah, nilai unas ditambang nilai ujian akhir sekolah (UAS)16.engumuman H asil Ujian N asional

16

Dikutip dari http://datapendidik.blogspot.com/2012/05/pengumuman-hasil-ujian-nasional-un-2012.html ada tanggal 20/06/2012


UN

Berikut data Tabel 1.1 kelulusan SM A/M A yang dirangkum dari

beberapa sumber : ww.kemdiknas.go.id, http://www.republika.co.id/17 KRI TERIA Peserta Lulus Ti dak Lul us

Dari

2011/2012 1.524.704 1.517.125 7.579

hal

itu

kita

akan

2010/2011 1.461.941 1.450.598 11.343

tahu

bahwa

meskipun

ada

peningkatan

peminimalisiran angka ketidaklulusan masih ada angka ketidaklulusan siswa yang berjumlah ribuan, selain i tu juga ada data yang menyebutk an bahwa ketidaklul usan masih didominasi didaerah-daerah Indonesia timur seperti NTT, Gorontalo, Papua Barat18, dari data tersebut dapat kita tarik garis besar bahwa pelaksanaan UNAS masih jauh dari apa yang di harapkan. Model inkremental sebagai model yang hakikatnya memandang kebijakan publi k sebagai suatu k elanjut an d ari kegiatan yang telah d ilakuk an oleh pemerintah di masa lampau

19,

merupakan sebuah model menurut penulis yang dirasa pantas

untuk menghadapi permasalahan yang sudah kadung kompleks ini. Dalam setiap pembuatan kebijakan baru setiap tahun seharusnya pemerintah tidak serta merta melakukan pembaharuan terhadap kebijakan yang telah dilakukan secara besarbesaran atau merubah total dengan menganali sis semua permasalahan yang terjadi , melainkan seharusnya dalam penyusunan kebijakan baru dalam masalah ini harusnya adalah tambalan atau sedikit memperbarui kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Mengapa hanya dilakukan perubahan kecil, yang pertama karena kebijakan ini m erupakan kebijakan terkait pendi di kan yang di selenggaran seti ap tahun oleh pemerintah dan diikuti oleh lebih dari 500.000 siswa kelas akhir disetiap jenjang dalam setiap tahun, tentunya jika sudah begini maka kebijakan yag dibuat tidak boleh main-main karen aselan melibatkan orang banyak yang akan kena dampakya 17

Ibid.

18

Ibid Dikutip dari buku pengantar analisis kebijakan publik karya Prof Solichin hal. 94

19


tapi juga butuh anggaran yang sangat menyedot kas anggaran negara, jadi dalam penyusunan kebijakan seti ap tahun untuk UN A S ini adalah melakukan pengamatan terhadap kebijakan yang dilaksanakan pada tahun lalu, contohnya, dalam kebijakan tahun lalu para peserta masih melakukan tindak contek-mencontek dikarenakan kode soal yang sama. Maka dalam perumusan kebijakan yang baru cukup mengganti sistem pelaksanaanya dengan membuat kode soal tambahan. Jika dalam UN A S ini pemerintah selalu melakuk an perubahan besar seti ap tahunnya mengingat masalah setiap tahun selalu tak terselesaikan maka adalah salah besar, justru dengan perubahan besar tersebut maka akan terjadi sebuah masalah baru yang tercipta, dikarenakan para peserta UNAS akan bingung pemerintah akan menerapkan apa pada saat nanti UNAS dilakasanakan, akan banyak protes yang terjadi dari pihak guru dan para siswa karena mereka bingung apa yang akan mereka terapkan keti ka genderang U NA S sud ah mendekati mereka. Yang kedua adalah dengan hanya melakukan penambalan dalam kebijakan UNAS ini diharapkan setiap tambalan yang dilakukan akan mentutupi masalah sedi ki t d emi sedi ki t, memang UN A S ini sudah menghasilkan dampak permasalahan yang sangat kompleks tetapi dalam penanganan masalah tersebut harus secara sediki t d emi sediki t asalakan efekt if ti dak langsung secara besar-besaran yang malah akan bikin masalah baru, dalam tambalan ini diharapkan pemerintah mampu dengan jeli melihat suatu permasalahan yang ada dalam kebijkakan tahun lalu jika pemerintah jeli dan peka akan satu permasalahannya maka otomatis meskipun ini hanya bersifat tambal sulam sangatlah efektif. Ketiga hanya sedikit sekali kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh indi vi du-indi vi du atau bahkan oleh badan-badan tunggal, karena kebanyakan justr u dibuat melalui interaksi dari banyak pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan (policy influentals) dan yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan 20. Jadi dari pernyataan dapat kita tahu bahwa seharusnya suatu perumusan kebijakan publik merupakan

perumusan

yang

dibahas

oleh

banyak

individu-individu

atau

melibatkan institusi-institusi terkait yang membahas tentang kebijakan yang akan 20

Ibid hal.95


dibuat, hal ini tentunya akan membuat institusi penanggung jawab dari kebijakan tersebut dalam hal ini adalah pemerintah melalui dinas pendidikan kesulitan membuat kebijakan baru, sehingga ti mbul lah sikap untuk melakukan pembeharuan yang sifatnya sangat sedikit yang dapat dengan melibatkan beberapa institusi dan indi vi du saja. Keempat suatu nilai yang dianggap melekat pada kebanyakan demokrasi liberal yang pl ur alisti k ialah adanya upaya untuk mencari konsesus, sehingga yang muncul tidak selalu berupa kebijakan yang terbaik, melainkan kebijakan yang paling disepakati oleh kelompok-kelompok yang terlibat (Hogwood dan Gunn)

21.

Dari hal itu kita tau bahwa sebuah kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya bukanlah antara yang terbaik ataukah yang paling bagus, melainkan kebijakan mana yang bisa disepakati oleh masyarakat luas, jadi tidak perlu adanya pembahasan yang terlalu rumit untuk sebuah suatu kebijakan publik seperti UNAS cuku mengubah yang salah dan menambalnya itu sudah merupakan suatu yang efektif Kelima, pendidikan merupakan sebuah penyelenggaraan di negri kita yang mendapatkan anggaran terbesar dengan prosentase 20%22 atau bisa dikatakan lebih besar daripada bidang-bidang yang lain, hal ini membuat pendidikan harus ditekankan mampu sebagai p elopor perubahan bangsa dengan anggaran yang telah dikucurkan. Tetapi harapan itu sirna ketika pengucuran dana buat pendidikan tersebut lebih tertuju pada kenaikan gaji guru dan penyelenggaraan UNAS, pemerintah tidak menyimak ada hal lain yang lebih penting dibanding itu yaitu perbaikan fasilitas pendidikan yang sebagian besar di Indonesia ini bisa dikatakan buruk ataukah pembangunan-pembangunan sekolah di daerah-daerah distrik terpencil. Dalam penyelenggaraan UNAS sendiri setiap tahun Pemerintah selalu habis dana banyak dan hal i ni sangat ti dak efekt if karena penyelenggaraanya masih terd apat banyak masalah.

21 22

Ibid APBN 2011 menurut berbagai sumber di media massa cetak maupun elektronik


Sebenarnya masih banyak faktor lain selain dari kelima penyebab faktor mengapa pemerintah harus menerapkan model inkremental, tapi setidaknya dari lima faktor tersebut kita sudah mampu mengetahui garis besar dari pokok permasalah yang kita diskusikan, adapun sebuah analisis mengenai solusi-solusi yang ditawarkan oleh p enul is terkait dengan perm asalahan kebijakan i ni yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. 3.2

Solusi-Solusi dan M atr iks Setelah melakukan pembahasan terkait problematika kebijakan UNAS di

Indonesia dan melakukan analisis melalui kacamata model kebijakan, kita akan dapat menyimpulkan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut. Dari berbagai permasalahan yang kompl eks tersebut tentuny a kita akan membuat garis besar mengenai solusi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat dari kebijakan UNAS. Dalam sub bab ini penulis akan menjabarkan beberapa solusi dari kebijakan UNAS yang berupa matriks solusi dan dilengkapi dengan analisisnya yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan melakukan singkronisasi masalah dalam kacamata model kebijakan inkremental. Solusi terkait UNAS sudah mulai diperbincangkan oleh pemerintah sejak dimulainya UNAS pertama kali, berbagai masalah mulai menghinggapi ketika UNAS dimulai, dan berbagai solusi telah dilakukan pemerintah akan tetapi belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, solu si y ang dibuat pemerintah belum mampu mengatasi masalah dikarenakan belum ada kejelasan mengenai model kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan ini, selain itu tidak adanya analisis dampak permasalahan finansial, politik, sosial dan administratif dalam penyelenggaraan kebijakan membuat solusi yang dibuat oleh pemerintah seakan mandul. Berikut beberapa tawaran yang dianalisis oleh penulis setelah menelaah sumber yang ada terkait solusi yang dirasa pantas untuk kebijakan UNAS dengan juga mempertimbangkan model kebijakan inkrementa sebagai model kebijakan yang dipakai.


a. Penghapusan UNAS sebagai ujian yang mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh kemendiknas tetapi ujian akhir kelulusan tetap dilakukan tetapi dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. b. Memperketat UNAS dengan pemberlakuan 20 kode soal dengan 20 peserta ujian dalam satu ruangan dan menaikkan nilai UNAS sekala berkala. c. Mengkolaborasikan nilai UNAS dengan nilai raport selama mulai dari semeseter awal hingga akhir dan dalam penyelenggaraaan UNAS meminimalisir segala kecurangan dan mengadakan paket C bagi siswa yang ti dak lul us UN A S. d. Membedakan level soal antara daerah pendidikan maju dengan daerah yang pendidikanya masih terbelakang. Berikut tabel 1.2 terkait tabel matriks solusi terkait k ebij akan UN AS yang dinil ai berdasarkan kriteria dari segi finansial, politik, sosial, administratif 23.

FIN A N SIA L

POLITI K

SOSIA L

A DM IN ISTRA TIF JUM LA H

A

90

70

70

70

300

B

50

60

70

70

250

C

85

85

85

70

325

D

60

80

85

55

280

N IL A I TOTAL

1155

Prosentase nilainya adalah a. 10-50 =Buruk, b. 61-75=Baik, c. 76-100 =baik24 Dari tabel matri ks tersebut dapat d isimpul kan bahw a kebijakan c merupakan kebijakan yang bisa dijadikan solusi oleh pemerintah saat ini terkait tentang masalah kebijakan unas, dengan mengedepankan penilaian secara finansial yang dijabarkan 23

24

Berdasarkan penilaian penulis setelah menganalisis dari masalah dan sumber Prosentase analisis dari penulis


merupakan aspek anggaran yang akan dikucurkan dalam pelaksanaan, penilaian secara politik yang berarti apakah dengan diterapkanya kebijakan tersebut akan mempengaru hi situasi politi k yang akan terjadi? Dan akan berd ampak pada pelaku politik yang melakukan kebijakan tersebut?, jika sosial merupakan sebuah penilaian terkait tentang respon masyarakat luas terhadap kebijakan yang akan dibuat dan juga gejala apa saja yang akan terjadi dalam masyarakat, pada penil aian administratif merupakan penilaian yang mempertimbangkan pada aspek skema pembuatan kebijakan antar lembaga-lembaga terkait, apakah dengan penerapan kebijakan tersebut mekanisme kebijakan yang dibuat akan mudah? Dan pelaksanaanya akan lancar? Apakah institusi yang terkait akan mudah menjangkau sehingga tercipta check and balances? Dan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi lainya merupakan pertimbangan dari penilaian aspek administratif. Berikut penulis akan menjabarkan satu per satu solusi yang telah dinil ai dalam matri ks. A. Penghapusan

UNAS

sebagai

ujian

yang

mengevaluasi

penyelenggaraan

pendidikan yang diselenggarakan oleh kemendiknas tetapi ujian akhir kelulusan tetap di lakukan tetapi di selenggarakan oleh sekol ah-sekol ah. (nilai 300)

Solusi ini sudah menjadi perbincangan sejak lama , memang penghapusan UNAS akan mendapatkan respon positif terhadap masyarakat sosial terutama dikalangan para siswa sendiri, karena mereka yang mengalami beban berat selama masa-masa menjelang UN A S merupakan sebuah masalah kejiw aan tersendiri dikalangan para siswa, begitu pula para guru yang akan sangat terbebani untuk meluluskan muridnya, dan dari segi finansial sendiri akan menghasilkan nilai yang positif bagi pemerintah karena pemerintah sudah tidak akan l agi mengeluark an dana anggaran yang besar terkait U N A S yang sangat memboroskan, sehingga anggaran yang tadinya dialokasikan terhadap UNAS mampu dialokasikan terhadap masalah infrastruktur sekolah-sekolah yang tidak memenuhi kelayakan. Sedangkan dalam sisi admistratifnya pemerintah harus menghapuskan Permendikbud terkait tentang UNAS, tentunya hal ini akan mengalami proses yang panjang dalam penghapusannya, selain itu juga dalam Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

penghapusan i ni ada sebuah pelaksanaan uji an akhi r tetapi yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah secara mandiri, hal ini akan menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri terkait dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh dinas pendidikan daerah dan kementrian pendidikan nasional akan terjadi sebuah kerumitan dalam segi pengawasan dan aministrasi antar institusi. Dalam tinjauan politik pembuat kebijakan ini sebenarnya akan mendapat respon positif dari masyarakat tetapi karena dalam kebijakan ini nantinya akan terjadi perdebatan yang panjang dalam berbagai institusi dan melibatkan para akademisi maka para pembuat kebijakan tersebut juga akan terkena sebuah dampak negati f. B. Memperketat UNAS dengan pemberlakuan 20 kode soal dengan 20 peserta ujian dalam satu ruangan dan menaikkan nilai UNAS sekala berkala. (nilai 250) Kebijakan ini mulai menghangat isunya sejak tahun 2012 ini, dan rencananya akan diterapkan pada pada UNAS 2013 besok, kebijakan ini diterapkan dengan maksud untuk mengurangi angka kecur angan d alam UN A S yang semakin tahun semakin gencar dilakukan oleh siswa beserta guru, mungkin jika itu permasalahanya maka kebijakan ini dirasa pantas untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi, tetapi dalam segi finansialnya pemerintah otomatis akan mengalami permasalahan besar mereka akan butuh dana besar untuk membuat 20 soal dengan kode soal yang berbeda, mereka akan menyew a akademisi lebih banyak untuk membuat 20 kode soal dengan bobot soal yang sama. Selain itu disisi sosial para para masyarakat akan merespon negatif karena melihat dengan lima soal saja para siswa sudah tertekan karena sulit melakukan kecur angan apalagi dengan 20 soal, dan para orang tua akan semaki n k hawati r akan kelulusan ananya, maka mereka akan menghujat para pembuat kebijakan, otomatis para politisi yang ada keterkaitanya dengan pembuatan UNAS akan mendapatkan nilai negatif dari para peserta. Disisi administratif kebijakan ini akan justru mengalami sebuah permasalahan yang kompleks, karena dengan Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

kode soal 20 yang berbeda tersebut otomatis para institusi-institusi terkait akan kesulitan untuk melakukan kerjasama bagaimana menyelenggarakan UNAS dengan 20 kode soal, mereka juga akan semakin sulit juga dalam menyetarakan bobot soal antara satu dengan yang lain yang bobot nya memang harus di samaratakan antara satu d engan yang lain. C. Mengkolaborasikan nilai UNAS dengan nilai raport selama mulai dari semeseter

awal

hingga

akhir

dan

dalam

penyelenggaraaan

UNAS

memini malisir segala kecurangan dan mengadakan paket C bagi sisw a yang ti dak lul us UNA S, (nilai 325) Solusi ini merupakan solusi yang terbaik diantara solusi yang lain karena menurut penilaian yang diberikan merupakan nilai dengan angka tertinggi. Dalam solusi ini sebenarnya kolaborasi nilai UNAS dengan nilai raport sebenarnya sudah dilakukan hanya yang perlu ditekankan lagi adalah perlunya penekanan terhadap para guru untuk obyektif menilai para siswanya dan meminimalisir segala kecurangan, pengadaan paket C bagi siswa yang tidak lulus juga dirasa tepat karena para siswa tidak lulus akan merasa memiliki sebuah wadah untuk memiliki ijazah yang meluluskan mereka dari jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Meskipun solusi ini merupakan apa yang telah diterapkan dalam UNAS hari ini, tetapi yang lebih ditonjolkan adalah peminimalisiran kecurangan yang terjadi dalam UNAS dengan menggiurkan para sisw a terhadap ni lai raport yang masuk d alam kri teri a kelul usan. Dari segi sosial kebijakan ini setidaknya akan mendapatkan respon positif dari masyarakat karena beban para siswa terkait UNAS diperingan meskipun ada

pengawasan

lebih,

dalam

hal

politik

tentunya

pemerintah

akan

mendapatkan r espon positif ji ka pelaksanaan tersebut akan berjalan d engan baik dan lancar. Jika dalam segi finansial mungkin tidak akan ada penambahan anggaran khusus terkait solusi ini, justru sebenarnya anggaran pemerintah akan diperingan karena adanya paket c membuat peserta ujian yang tidak lulus bisa langsung ikut paket c tanpa harus mengulang pada tahun berikutnya. Dari segi adminstratif hal ini juga sama dengan solusi kebijakan lainya yaitu ada sebuah Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

kesulitan meskipun tidak separah dengan solusi d, dengan melakukan model inkr emental solusi ini mungki n d irasa sangat cocok t erhadap k ebijakan UN A S. D . Membedakan level soal antara daerah pendidikan maju dengan daerah yang pendidikanya masih terbelakang (nilai 280) Dalam solusi ini sebenarnya merupakan solusi yang tepat terhadap masalah yang selama ini terjadi terkait tentang bobot soal yang setara nasional dan hal itu menimbulkan permasalahan ketika masih ada daerah yang pendidikanya terbelakang. Tetapi solusi ini masih bisa belum diterapakan karena disisi adminstratif yang akan sulit, karena lembaga-lembaga kedinasan antara pusat dengan daerah yang akan sulit berkomunikasi untuk bagaimana menentukan nilai yang pantas untuk daerah masing-masing, selain itu permasalahan akan muncul disisi finansial karena akan menyita banyak dana yang didistribusikan ke masing-masing daerah, dari sini nantinya ditakutkan adanya potensi dana gelap karena perpindangan tangan antara pusat ke daerah-daerah yang menyelenggarakan UNAS. Selain itu dalam segi sosial mungkin tanggapan sosial atau masyarakat akan sangat positif terkait solusi ini, karena bagi mereka hal inilah yang mereka butuhkan saat ini dan prespektif mereka mengatakan bahwa antara daerah satu dengan daerah lainya sangat berbeda kualitas pendidikanya, sehingga secara otomati s pelaku pol iti k yang menerapkan kebijk aan ini akan

mendapatkan

respon yang positif dari masyarakat dan citra mereka akan naik dimata masyarakat.


BAB IV KESIMPULAN Kebijakan UNAS yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, karena pelaksanaanya dan konsepnya yang terjadi berbagai kesalahan, karena itulah perlunya konsep dan pelaksanaan

yang

matang

untuk

menerapkan

kebijakan

ini

agar

segala

permasalahan mampu diatasi dengan baik. Salah satu model kebijakan publik yaitu model inkremental dirasa pantas untuk diterapkan dalam kebijakan ini, sebagai kebijakan yang hanya mengandalkan tambal sulam dari kebijkan sebelumnya dirasa sangat pantas karena melihat permasalahan yang sudah kompleks sehingga diperlukan penyelesaian masalah yang tidak perlu perubahan besar melainkan perubahan sedikit asalkan efektif dan efisien serta tidak perlu menguras tenaga. Beberapa pengamat dan masyarakat mengatakan agar U N A S di hapuskan, tetapi hal ini akan membuat beberapa permasalahan diantaranya adalah tidak adanya standarisasi pendidikan oleh pemerintah disektor pendidikan dan tidak adanya evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan selama setahun, selain itu juga terjadi permasalahan di segi belajar pada siswa, siswa akan malas belajar karena mereka tidak adalagi beban dipundak mereka, selama ini meskipun siswa merasa terbebani dengan UNAS terdapat nilai positifnya yaitu mereka akan giat belajar karena ada beban yang menentukan kelulusan mereka. Rekomendasi

dari

permasalahan

kebijakan

pendidikan

ini

adalah

menentukan sebuah model kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, model inkremental dirasa sangatlah pantas untuk dipakai dalam kebijakan ini, sesuai dengan penjabaranya model ini merupakan model yang melakukan sedikit perubahan terhadap kebijakan sebelumnya, kebijakan ini dinilai realistis terhadap pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan masalah UNAS. Selain itu penawaran beru pa solusi “ mengkolaborasikan nil ai UN A S dengan ni lai raport selama mul ai dari

semeseter

awal

hingga

akhir

dan

dalam


penyelenggaraaan

UNAS

meminimalisir segala kecurangan dan mengadakan paket C bagi siswa yang tidak lul us UN A S”

di rasa solusi y ang realisti s dan efekti f untuk menghadapi

permasalahan yang ada.


DAFTAR PUSTAKA Wahab, Solichin A., Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Malang; UMM Press, 2008 Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik , Bandung; Alfabeta, 2010 Parsons, Wayne, Publi c Poli cy , Jakarta; Kencana Prenada M edia Grup, 2011 Pamungkas, Sri Bintang, D ar i O r de Baru K e I ndonesia Bar u L ew at R eform asi T ot al, Jakarta; Erlangga, 2001 Elson, Robert, T he I dea O f I n donesi a, Jakarta; Serambi, 2008 Ismail, Syahid, A nalisis M asalah U ji an N asional, dalam jurnal pendidikan, tidak diterbitkan http:/ / datapendi di k.blogspot.com/ 2012/ 05/ pengumuman-hasil -ujian-nasional-un2012.html di kuti p pada tanggal 20/ 06/ 2012 http:/ / ari fcintaselv ia.w ordpress.com/ kul iah/ kebijakan-publik / model-anali siskebijakan-dari -sudut-hasil-dampak-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/ di kut ip p ada tanggal 14/ 06/ 2012 http:/ / w w w .jurnalparlemen.net/ new s/ sosial-budaya/ mohamad-sury a-kri tikpelaksanaan-un.html di kut ip pada tanggal 18/ 06/ 2011 http:/ / abdipr ojo.blogspot.com/ 2010/ 04/ model-model-formul asi-kebijakanpublik.html ; di kut ip pada 27/ 03/ 2012 http:/ / w w w .geociti es.w s/ mas_tri / peng_kebijakan.PDF di kuti p pada 28/ 03/ 2012 http:/ / profwork.org/ pp/ formulate/ inc.html dik uti p pada 28/ 03/ 2012 http:/ / astaqaul iy ah.com/ 2005/ 04/ teori-teori-pengambil an-keputu san/

dikutip

pada 28/ 03/ 2012 http:/ / ari fcintaselv ia.w ordpress.com/ kul iah/ kebijakan-publik / model-anali siskebijakan-dari -sudut-hasil-dampak-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/ di kuti p pada 28/ 03/ 2012 Hak cipta: M . Luthfil hakim (ww w .Serbapolitik.blogspot.com )

Menganalisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Masalah Kebijakan Ujian Nasional

Recommend Documents