I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kope Kopera rasi si adal adalah ah sala salah h satu satu pela pelaku ku ekon ekonom omi, i, arti artiny nyaa
kope kopera rasi si
merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasar demokrasi ekonomi ekonomi dengan dengan prinsip prinsip kebersamaan, kebersamaan, efisiensi, efisiensi, berkeadilan berkeadilan,, berkelanjut berkelanjutan, an, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kema kemaju juan an
dan
kesa kesatu tuan an
eko ekonomi nomi
nasio asion nal. al.
Seja Sejara rah h
kelah elahir iran an
dan
berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang memang sangat sangat diamet diametral. ral. Di barat barat koperas koperasii lahir lahir sebagai sebagai geraka gerakan n untuk untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk termasuk dalam dalam perund perunding ingan an intern internasio asional nal.. Peratu Peraturan ran perund perundang angan an yang yang mengatur mengatur koperasi koperasi tumbuh tumbuh kemudian kemudian sebagai sebagai tuntutan tuntutan masyarakat masyarakat koperasi koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk menapai kesejahteraan masyarakat. !leh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuang memperjuangkan kan peningkatan peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat masyarakat ditonjolkan ditonjolkan di negara negara berkem berkemban bang, g, baik baik oleh oleh pemerin pemerintah tah koloni kolonial al maupun maupun pemeri pemerinta ntahan han bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengat mengatur ur koperas koperasii dilahi dilahirka rkan n dengan dengan maksud maksud memper memperep epat at pengen pengenalan alan kope kopera rasi si
dan dan
mem memberi berika kan n
arah arah
bagi bagi
penge engem mban bangan gan
koper operas asii
sert sertaa
dukungan"perlindungan yang diperlukan. Koperas Koperasii yang yang tumbuh tumbuh dan berkem berkemban bang g seiring seiring dengan dengan kemaju kemajuan an kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan #egara lainnya. Pertu Pertumb mbuh uhan an gerak gerakan an kope koperas rasii diet dietnt ntuk ukan an oleh oleh sikap sikap yang yang dierl dierlih ihatk atkan an pemerintah terhadap koperasi. Sikap$sikap pemeritah terhadap setiap koperasi
berbeda$beda sesuai dengan kondisi koperasi tersebut. Sikap pemerintah dapat bersifat berlawanan, auh tak auh, simpati berlebihan dan seimbang. Sikap ini tergantung dari kondisi koperasi. Pada umumnya sikap pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di %ndonesia adalah sikap over sympathy dan well balance. Kedua sikap tersebutlah yang mendasari perkembangan dan pasang surut koperasi sampai saat ini. Pada dasarnya pemerintah, berupaya untuk menumbuhkembangkan koperasi menjadi alternatif gerakan kekuatan ekonomi rakyat. !leh karena itu, perlu dipelajari dan dipahami sikap dan kebijakan pemerintah mana yang paling ook untuk diterapkan pada Koperasi %ndonesia untuk menghadapi gempuran globalisasi. B. Rumusan Masalah
&. 'pa saja seluk$beluk tentang koperasi . Bagaimana sajakah sikap pemerintah terhadap koperasi *. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam koperasi C. Tujuan Penyusunan Makalah
&. +ntuk mengetahui seluk$beluk tentang koperasi . +ntuk mengetahui sikap pemerintah terhadap koperasi *. +ntuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam koperasi
II. PEMBAHASAN A. Seluk Beluk !"eras#
Penjelasan ++D &- menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat %ndonesia tanpa terkeuali. Berikut ini adalah landasan koperasi %ndonesia yang melandasi aktifitas koperasi di %ndonesia. &.
/andasan %diil ( panasila ) /andasan idiil koperasi %ndonesia adalah Panasila. Kelima sila dari Panasila,
yaitu0
Ketuhanan
1ang
2aha
3sa,
Perikemanusiaan
,Kebangsaan, Kedaulatan 4akyat, dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila$sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi. .
/andasan 2ental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri ) /andasan mental koperasi %ndonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri). Setia kawan telah ada dalam masyarakat %ndonesia dan tampak keluar sebagai gotong$royong. 'kan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan peraya pada diri sendiri
adalah
mutlak
untuk
menunaikan
derajat
kehidupan
dan
kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, dan awas mengawasi. Koperasi bukan hanya bertindak sebagai aparat yang
membawakan perbaikan ekonomis, namun harus mampu merealisir watak sosialnya. *.
/andasan Struktural dan gerak ( ++D &- Pasal ** 'yat & ) /andasan strukturil koperasi %ndonesia adalah ++D &- dan landasan geraknya adalah pasal ** ayat (&) ++D &- beserta penjelasannya. Pasal ** ayat (&) berbunyi: ” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan” . Dan penjelasannya berbunyi0 “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggotaanggota
masyarakat!
"emakmuran
masyarakatlah
yang
diutamakan bukan kemakmuran orang seorang! #ebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan! $angun yang sesuai dengan itu ialah "operasi!”! 5ujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Panasila dan +ndang 6 +ndang Dasar &-. Dalam B'B %% Pasal * +ndang 6 undang 4% #o. 5ahun &, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk0 72emajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Panasila dan +ndang 6 undang Dasar &-8. 2enurut Bang 9atta, tujuan koperasi bukanlah menari laba yang sebesar$besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala keil. Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal - ++ #o. 5ahun & tentang perkoperasian, yaitu0 &.
2embangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada
khususnya
dan
masyarakat
pada
umumnya
untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. .
Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
*.
2emperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
-.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas a:as kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip$prinsip koperasi adalah garis$garis penuntun yang digunakan
oleh koperasi untuk melaksanakan nilai$nilai tersebut dalam praktik. &. Keanggotaan Sukarela dan 5erbuka Koperasi$koperasi terbuka
bagi
semua
adalah
orang
perkumpulan$perkumpulan
yang
mampu
menggunakan
sukarela, jasa$jasa
perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, soial, rasial, politik atau agama. . Pengendalian oleh 'nggota Seara demokratis Koperasi$koperasi adalah perkumpulan$perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota seara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan$kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan$ keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil$wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota$ anggota mempunyai hak$hak suara yang sama ( satu anggota, satu suara ), dan koperasi pada tingkatan$tingkatan lain juga di atur seara demokratis.
*. Partisipasi 3konomi 'nggota 'nggota$anggota menyumbang seara adil dan mengendalikan seara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang$kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. 'nggota$anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. 'nggota$anggota membagi surplus$surplus untuk sesuatu atau tujuan$tujuan sebagai berikut 0 a.
Pengembangan koperasi$koperasi mereka
b. Kemungkinan
dengan
membentuk
adangan
sekurang$kurangnya
sebagian padanya tidak dapat dibagi$bagi .
Pemberian manfaat kepada anggota$anggota sebanding dengan transaksi$transaksi mereka dengan koperasi
d. 2endukung kegiatan$kegiatan yang disetujui oleh anggota -. !tonomi Dan Kebebasan Koperasi$koperasi
bersifat
otonom,
merupakan
perkumpulan$
perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota$ anggotanya. dengan
Koperasi$koperasi
mengadakan
perkumpulan$perkumpulan
lain,
kesepakatan$kesepakatan
termasuk
pemerintah,
atau
memperoleh modal dari sumber$sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan$persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota$ anggota serta dipertahankannya ekonomi koperasi. . Pendidikan, Pelatihan, dan %nformasi Koperasi$koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota$anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi$koperasi mereka. 2ereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang$orang muda pemimpin$ pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan$kemanfaatan kerjasama.
;. Kerjasama diantara Koperasi Koperasi$koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan ara bekerja sama melalui struktur$struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. <. Kepedulian 5erhadap Komunitas Koperasi$koperasi
bekerja
bagi
pembangunan
yang
berkesinambungan dari komunikasi$komunitas mereka melalui kebijakan$ kebijakan yang disetujui oleh anggota$anggotanya. B. S#ka" Pemer#ntah Terha$a" !"eras#
%!
&ntagonism Pada mulanya timbul gerakan Koperasi di negara$negara, pemerintah pada waktu itu memperlihatkan sikap merintangi atau melakukan pengawasan yang keras terhadap koperasi. Sikap$sikap tersebut ditunjukkan dengan sistem perpajakan yang tidak adil , peraturan$peraturan atau undang$ undang yang menegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan teknik ke$ koperasian. Di negara$negara totaliter terlihat pengawasan Pemerintah yang berlebihan terhadap gerakan Koperasi. Koperasi di %talia =ais dan >erman #a:i sangat diurigai dan agaknya dibatasi gerakan Koperasi melanarkan ajaran persamaan ras agama di dalam lapangan perekonomian.
'!
(ndi)erence Sikap “acuh tak acuh”
atau tidak memperhatikan ternyata dari
tidak adanya peraturan$peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja seara wajar. Sikap pemerintah tersebut sepertinya tidak menggambarkan sikap menghalangi geakan, tetapi tidak pula mengerti bahwa gerakan koperasi itu merupakan bagian yang dinamis dalam perekonomian serta sosial negara$negara dan negara berlaku seolah$olah gerakan ini tidak ada. Sikap ini sering munul di negara$negara 3ropa dimana koperasi baru lahir.
3!
*ver #ympaty 'da beberapa negara yang memberikan perhatian sangat besar terhadap gerakan koperasi. Pemerintah ingin sekali menjalankan segala sesuatu sedapat 6dapatnya bahkan memberikan bantuan yang berlebih$ lebihan untuk gerakan koperasi. Semua itu dilakukan karena sistem koperasi dianggap sebagai organisasi rakyat yang baik dan tepat untuk mengadakan perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat di negara$negara bersangkutan. ?ujud sikap o@er sympaty ini ialah memberikan dorongan seara aktif untuk pembentukan koperasi$koperasi seara epat. #amun hal ini justru merugikan koperasi itu sendiri karena kelangsungan hidupnya tergantung oleh bantuan pemerintah.
+!
heel $alance Sikap ini yang oleh gerakan Koperasi benar$benar diharapkan dari pemerintah sesuai dengan prinsip self$help dari gerakan koperasi sebagai perkumpulan sukarela. Sikap yang wajar diberikan Pemerintah terhadap gerakan koperasi yaitu memberikan bantuan dalam batas$batas prinsip$ prinsip koperasi yaitu tidak menghalangi tetapi juga tidak memberi bantuan yang berlebihan. Bantuan pemerintah antara lain berupa peraturan perpajakan yang adil mengingat koperasi bukan perusahaan yang mengejar keuntungan sebesar$besarnya. Pada umumnya sikap pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di %ndonesia adalah sikap over sympathy dan well balance. #amun yang lebih tepat adalah sikap wheel balance agar koperasi tetap memegang prinsip kemandirian dan tidak terjadi ketergantungan terhadap pemerintah. Salah satu koperasi yang banyak berdiri di %ndonesia adalah Koperasi +nit Desa (K+D). Koperasi +nit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya menangkup satu wilayah keamatan. Pembentukan K+D ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang keil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu K+D memang seara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.
Pemerintah menerapkan tiga tahap dalam pembinaan K+D yaitu tahap pertama adalah tahap dimana semua modal berasal dari bantuan pemerintah. %ni terjadi saat awal terbentuknya koperasi, koperasi masih belum berkembang pesat sehingga belum bisa mandiri. 5ahap kedua adalah koperasi dilepaskan sedikit demi sedikit. 2odal koperasi dari bantuan pemerintah diambil sebagian modal sumbangan pemerintah.9al ini terjadi bla koperasi sudah mulai berkembang namun belum bisa mandiri seara sepenuhnya dan membutuhkan sedikit ampur tangan pemerintah. 5ahap ketiga dimana pemerintah benar$benar melepas bantuannya pada koperasi. 9al ini terjadi bila koperasi sudah benar$benar mandiri dan berkemabang pesat. Sebelum itu di %ndonesia juga terdapat $adan -saha -nit Desa .$--D/! B++D merupakan badan kerja sama atau badan federasi dari pada koperasi pertanian primer (koperta), yang ada di desa$desa di dalam suatu wilayah unit desa. B++D menjalankan kegiatan$kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat tani terutama dalam usaha meningkatkan produksi usahatani yang sekaligus dapat mempertinggi tingkat kemakmurannya. 'walnya B++D bukanlah koperasi, karena yang ditampung bukanya anggota, melainkan hasil produksi di daerah tersebut. Selanjutnya B++D diharapkan dapat dikembangkan menjadi K+D, sehingga dalam tiap$tiap wilayah unit desa hanya terdapat satu koperasi primer saja, yang mempunyai wilayah kerja yang sama besarnya dengan luas wilayah unit desa. Pemerintah
berharap
bahwa
B++D"K+D
akan
memulihkan
keperayaan petani kepada koperasi desa. >adi lembaga desa ini didasarkan pada reorganisasi yang dilakukan terhadap organiasi yang telah ada dalam wilud, di ranang untuk memperbaiki itra lembaga desa dan untuk mengelola berbagai aspek dari program$program pembangunan desa. 5ujuan utama dari organisasi petani yang di dukung pemerintah ini adalah untuk melibatkan koperasi desa dalam pembangunan pertanian dengan menggunakan pendekatan yang lebih realistik dan pragmatis berdasarkan
pada prinsip$prinsip pembangunan pertanian. 5iga tahapan yang sering disebut dengan pola K+D terdiri dari 0 &.
Pemerintah memperkenalkan konsep Koperasi, mengambil inisiatif berdirinya, membimbing pertumbuhan disertai dengan bantuan fasilitas (tahap ofiialisasi)
.
Kooperasi diharapkan semakin 7mandiri8. Koperasi harus dapat mengambil
renana
permodalannya
kegiatan
sendiri
untuk
usaha
dan
mengurangi
pelaksanaan
serta
ketergantungan
pada
pemerintah (tahap de$ofiialisasi"debirokratisasi) *.
Koperasi sudah benar$benar menapai kedudukan otonomi berswadaya dan berdiri di aatas kaki sendiri (tahap otonomi) Para
perenana
dan
pembuat
kebijakan
pembangunan
desa
berpandangan bahwa pemerintah dapat memilih satu diantara tiga ara yang ada untuk medorong pertumbuhan koperasi desa0 &.
Pemerintah
dapat membubarkan semua
koperta dan kemudian
meniptakan koperasi unit desa baru, .
usaha kedua dilakukan dengan ara menempatkan unit koperta yang paling baik dalam wilayah unit desa dengan tugas melayani kepentingan semua penduduk desa.
*.
Pemerintah dapat memerintahkan semua koperta yang sudah ada dalam unit desa untuk bergabung kedalam sebuahlembaga desa yang baru.
C. e%#jakan Pemer#ntah Terha$a" !"eras#
Kebijakan pemerintah adalah tindakan$tindakan
yang dilakukan
Pemerintah dibidang ke$koperasian baik yang berupa “rintangan” terhadap pertumbuhan gerakan koperasi maupun yang bersifat “membantu” memajukan gerakan koperasi. Kebijaksanaan$kebijaksanaan pemerintah umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua besar yaitu 0 a.
Kebijakan yang merintangi (termasuk di dalamnya &ntagonism dan yang menunjukkan sikap auk tak auh .(nde))erence/. Sebagai ontoh di >erman pada waktu Bismark berkuasa melarang diadakannya Koperasi tahun &A dimana tokoh koperasi kredit Shult:e Delith yang duduk dalam parlemen
dikerja selama hidupnya karena dianggap membayakan. Di #orwegia gerakan koperasi dihalang$halangi pada awal pertumbuhannya, tokohnya 2arus 5hrane pelopor gerakan koperasi dan penggerak serikat buruh di pandang berbahaya bagi yang berkuasa. b.
Kebijakan yang membantu (termasuk pula *ver #ympaty atau ell $alance). 5iap$tiap negara mempunyai ampur tangan dalam kehidupan koperasi, walaupun intensitasnya berbeda. 2engenai seberapa ampur tangan pemerintah dapat kita lihat ontoh berikut, yakni0 Di negara$negara dimana perekonomian diatur oleh pemerintah, tugas memberi dorongan dengan pengawasan dijalankan terutama melalui perenanaan nasional, dimana tiap koperasi mengambil bagian tertentu dan pengawasan dijalankan seara sentral oleh suatu badan dimana duduk wakil$wakil dari Pusat Koperasi disamping petugas$petugas resmi. Di negara$negara yang sedang berkembang peranan dipegang pemerintah lebih aktif. Karena ita$ita koperasi dalam bentuknya yang modern adalah asing bagi masyarakat dan pertumbuhan yang spontan tidak terlalu bisa diharapkan sehingga perlu diaktifkan. Selain bersifat politis maka bantuan bisa berupa0
a. )inancial (keuangan)0 subsidi, kredit, jaminan khususnya
menyangkut
pengembalian, dan permodalan. b. Bantuan lain dapat berupa keringanan pajak, kontrak dan lain$lain fasilitas, dan bantuan dalam bentuk tanah atau bangunan untuk meringankan beban perkumpulan koperasi yang modalnya tidak memadai. Sikap
dan kebijaksanaan pemerintah %ndonesia terhadap Koperasi
dibagi dalam dua bagian besar yaitu 0 a.
Sebelum adanya peraturan koperasi di %ndonesia
b.
Setelah adanya peraturan$peraturan koperasi yang terddiri dari 0 &. Sebelum ada peraturan koperasi &A
0 4. 'ria ?iriaatmadja mendirikan semaam koperasi Simpan
Pinjam yang diperuntukkan bagi priyayi
&AA
0 %dea ini dikembangkan oleh de olff >.. ?esterode dengan
menambah petani sebagai anggota koperasi &CA
0 dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan , maka dikembangkan
type 4ohdale. &&
0 Serikat Dagang %slam mulai mengembangkan Koperasi Simpan
Pinjam type Shult:e
. Setelah ada peraturan koperasi .& 2asa sebelum kemerdekaan •
&& 0 Diterbitkan Peraturan 4aja #o.-&*"&& yang isinya menetapkan Badan +saha yang menamakan diri Koperasi harus memenuhi syarat tertentu 0
'kte dalam bahasa Belanda
2embayar materai = C,$
Banyak Koperasi berguguran sebab tidak mampu memenuhi persyaratan tsb. •
&< 0 dikeluarkan Peraturan Perkoperasian #o. & tahun &< yang isinya mengatur pertumbuhan Koperasi dan hanya berlaku
bagi Bumi Putera. •
&** 0 dikeluarkan Peraturan perkoperasian #o. &CA tahun &** yang isinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan perkoperasian #o. & tahun &<. Bedanya kalau Peraturan Perkoperasian #o.& tahun &< mereka harus taat pada hukum adat, maka Peraruran Perkoperasian hukum barat.
#o. &CA tahun &** mereka harus tunduk pada
•
&- 0 :aman penjajahan >epang, yang berlaku adalah peraturan$
peraturan darurat Perang dan Koperasi merupakan alat saja dari Pemerintah •
&; 0 pada tahun ini dikeluarkan +ndang$undang tahun &; tentang Perkoperasian dan
#o.&-
+ndang$undang
ini
hanya berlaku tahun karena tahun &;< diabut. •
&;< 0 pada tahun ini diundangkan +ndang$undang Pokok Perkoperasian #o. & tahun &;< .
•
& 0 pada tahun ini diundangkan +ndang$undang Perkopersian
#o. tahun & menggantikan Perkoperasian #o. & tahun •
undang$undang
&;<.
!4D3 B'4+ 0 kebijaksanaan dasar pengembangan Koperasi dinamakan kebijaksanaan tiap tahap.
III. PENUTUP A. es#m"ulan
Dari uraian$uraian diatas dapat disimpulkan bahwa0 &. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi, artinya koperasi merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasar demokrasi ekonomi
dengan
berkelanjutan,
prinsip
berwawasan
kebersamaan,
efisiensi,
lingkungan, kemandirian,
berkeadilan, serta
dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. . Sikap dan kebijakan pemerintah saling berkaitan antara lain a. Kebijakan yang &ntagonism
dan
merintangi yang
menakup sikap pemerintah
menunjukkan
sikap
auk
tak
yang auh
.(nde))erence/. b. Kebijakan yang membantu menakup sikap *ver #ympaty atau ell $alance. *. Pada umumnya sikap pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di %ndonesia adalah sikap over sympathy dan well balance. -. Salah satu koperasi yang banyak terdapat di %ndonesia adalah Koperasi +nit Desa (K+D). Selain itu juga terdapat B++D yang mulanya bukan merupakan koperasi, tetapi kemudian dirahkan menjadi Koperasi +nit Desa (K+D). B. Saran
ampur tangan pemerintah tidak selamanya memberi damapak yang positif. Sikap yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan bisa menuju kea rah negati@e. !leh karena itu pemerintah sebaiknya bersikap sewajarnya terhadap koperasi, memberikan bantuan dalam batas$batas prinsip$ prinsip koperasi yaitu tidak menghalangi tetapi juga tidak memberi bantuan yang berlebihan.
DA&TAR PUSTAA
Soesastro, 9adi. CC. Pemikiran dan permasalahan ekonomi di %ndonesia dalam setengah abad terakhir . 1ogyakarta0 Kanisius ?inarno, Budi. CC*. Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan0 %ndonesia @is$E$@is 5aiwan. 1ogyakarta0 2edia Pressindo
