Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Kesehatan Ibu Dan Anak Strategi Pembangunan Kesehatan menuju indonesia sehat 2010 mengisyaratkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan pada up aya menyehatkan bangsa. Indikatorkeberhasila nnya antara lain ditentukan oleh angka mortalitas dan morbiditas, angka kematianibu dan angka kematian bayi.
Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawabterhad ap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal. Salah satutujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Anak (AKB) masih tinggi yaitu, 307 per 100.000kelahiran hidup dan AKB 35/1000 kh. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada RPJMtahun 2009 untuk AKI adalah 226 per 100.000 kh dan AKB 26/1000 kh. Dengan demikiantarget tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi program KIA. Sebagaian besar penyebab kematian ibu secara tidak langsung (menurut survei Kesehatan Rumah Tangga20 01 sebesar 90%) adalah komplikasi yang terjadi pada saat persalinan dan segera setelah bersalin. Penyebab tersebut dikenal dengan Trias Klasik yaitu Pendarahan (28%), eklampsia(24%) dan infeksi (11%). Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain adalah ibuhamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK) 37%, anemia (HB k urang dari 11 gr%) 40%.Kejadian anemia pada ibu hamil ini akan meningkatkan resiko terjadinya kematian ibudibandingkan dengan ibu yang tidak anemia. Upaya pencapaian MDG 4 untuk mengurangi tingkat kematian anak dan MDG 5untuk meningkatkan kesehatan ibu di Indonesia sampai saat ini masih berat. Banyakhambatan baik dari segi teknis program maupun dari faktor pembiayaan kesehatan yangmempengaruhi upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan. Sistem desentralisasikesehatan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun memberi kesempatan daerah untuklebih berperan dalam merencanakan dan melaksanakan program kesehatan khususnya untukkesehatan ibu dan anak, namun di dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala.Saat kend ala.Saat ini telah dilakukan analisis mengenai hambatan dan sumbatan (bottleneck) padasistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah. Telah dilakukan pula berbagai diskusi dan pengamatan tentang pendanaan kesehatan ibu d ari pemerintah pusatsel ama beberapa tahun terkahir. Hasilnya adalah ada berbagai hambatan dan sumbatan dalam peraturan, sistem penyaluran, dan aspek politik. Akibatnya dana pemerintah pusat tidakma mpu secara efektif menjangkau yang membutuhkan
Untuk mengatasi hambatan dan sumbatan yang ada dalam upaya pencapaian MDG 4dan 5 baik dari segi teknis program maupun pembiayaan, diperlukan perbaikan sistem penganggaran dan penyaluran anggaran pemerintah. Dalam proses penganggaran dan pen yaluran anggaran untuk KIA saat ini, masih belum banyak peranan LSM dan universitas.Aktoraktor pelaku lebih banyak pada Kementrian (Kesehatan dan Keuangan), DPR, danBappenas. Secara konkrit, belum ada semacam Watch Group untuk penganggaran dan penyaluran dana pemerintah untuk KIA.Beberapa kegiatan dalam meningkatkan upaya percepatan p enurunan AKI telahdiupayakan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan pelatihanklinis bagi pemberi pelayanan kebidanan di lapangan. Kegiatan ini merupakan implementasidari pemenuhan terwujudnya 3 pesan kunci Making Pregnancy Safer yaitu:1. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, dan3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidakdiinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga ataudiramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus sedekat mungkin pada sarana pelayananndicator emergency dasar. Penyebab utama kematian Ibu adalah Perdarahan, Infeksi,Eklampsi, Partus lama dan Komplikasi Abortus. Perdarahan merupakan sebab kematianutama. Dengan demikian sangat pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatankarena sebagian besar komplikasi terjadi pada saat sekitar persalinan, sedang sebab utamakematian bayi baru lahir adalah Asfiksia, Infeksi dan Hipotermi Berat Badan Lahir Rendah(BBLR).Selama kurun waktu 20 tahun angka kematian bayi (AKB) telah diturunkan secaratajam, namun AKB menurut SDKI 2002-2003 adalah 35 per 1000 KH. Angka tersebutmasih tinggi dan saat ini mengalami penurunan secara lambat. Dalam RencanaPembangunan jangka panjang Menengah Nasional (RPJMN) salah satu sasarannya adalahmenurunkan AKB dari 35 1000 KH menjadi 26 per 1000 KH pada tahun 2009. Oleh karenaitu perlu dilakukan intervensi terhadap masalah-masalah penyebab kematian bayi untukmendukung upaya percepatan penurunan AKB di indicator.Upaya peningkatan derajat kesehatan keluarga dilakukan melalui program pembinaankesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, Anak PraSekolah dan Anak Usia Sekolah, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur.Era Desentralisasi menurut pengelola program di Kabupaten / Kota untuk lebih proaktif
didalam mengembangkan program yang mempunyai daya ungkit dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai situasi dankemampuan daerah masing-masing mengingat AKI dan AKB merupakan salah satuindicator penting keberhasilan program kesehatan Indonesia. Program Pokok Kia 1. Program ANC2. Deteksi risti ibu hamil3. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan4. Rujukan kasus risti ibu hamil5. Pemeriksaan BBL (Neonatus), bayi dan balita6. Penanganan neonatal yang berisiko7. Pelayanan kesehatan bayi umur 1 bulan sampai 1 tahun8. Pelayanan kesehatan balita9. Pelayanan kesehatan pra schoolBerbagai permasalahan kesehatan anak prasekolah, usia sekolah dan kesehatan remajayang semakin kompleks yang meliputi kesehatan reproduksi remaja, masalah penyalagunaannarkotik dan zat adiktif lainnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh programKesehatan Keluarga. Diharapkan melalui kegitankegiatan yang dilaksanakan dapatmemperluas cakupan pelayanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan status Kesehatankeluarga secara khusus dan masyarakat pada umumnya.Sehubungan dengan penerapan system desentralisasi, maka pelaksanaan strategi MPSdidaerah pun diharapkan dapat lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan setempat.Dengan adanya variasi antara daerah dalam hal demografi dan geografi, maka kegaiatandalam program kesehatan ibu dan Anak (KIA) akan berbeda pula. Namun agar pelaksanaanProgram KIA dapat berjalan lancer, aspek peningkatan mutu pelayanan program KIA puskesmas maupun di tingkat Kabaupaten/Kota. Peningkatan mutu program KIA juga dinilaidari besarnya cakupan program di masing-masing wilayah kerja.Untuk itu, perlu di pantau secara terus menerus besarnya cakupan pelayanan KIA disuatu wilayah kerja, agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai kelompok mana dalamwilayah kerja tersebut yang paling rawan. Dengan diketahuinya lokasi rawan kesehatan ibudan anak, maka wilayah kerja tersebut dapat lebih diperhatikan dan dicarikan pemecahan
masalahnya. Untuk memantau cakupan pelayanan KIA tersebut dikembangkan sistemPemantau Wilayah Setempat (PWS-KIA).Landasan Teori Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak(Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)Pasal 126-135 Pasal 126(1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampumelahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.(2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. (3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga,fasilit as, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibudiat ur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 127(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istriyang sah dengan ketentuan: a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b. dilakukan olehtenag a kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan c. padafasilitas pelayanan kesehatan tertentu.(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 128(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga,Pe merintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuhdengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) Penyediaan fasilitas khusussebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.Pasal 129(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayiuntuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 130Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.Pasal 131
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkangenerasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkanangka kematian bayi dan anak.(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan,dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga,masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.Pasal 132(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehinggamemungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlakuuntuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.Pasal 133(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasidan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjaminterselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada a yat (1) danmenyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.Pasal 134(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan atau kriteria terhadap kesehatan bayidan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraanterhadap standar dan kriteria tersebut.(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakansesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.-
Pasal 135(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan saranalain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidakmembahayakan kesehatan anak.Visi dan Misi Departemen Kesehatan yaitu men ingkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka untuk mencapai upaya tersebut adalah : 1. Pelayanan Kesehatan Dasar yang terdiri dari : a.
Pelayanan Kesehatan ibu dan anak :Kebijakan tentang KIA secara khusus berhubungan dengan pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan ba yi baru lahir yang diberikan di semua fasilitaskeseha tan, dari posyandu sampai rumah sakit pemerintah maupun fasilitas kesehatanswasta.Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan pera wat) seperti pengukuran berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggifundus uteri, imunisasi Tetanus Toxoid (TT) serta pemberian tablet besi kepada ibuhamil selama masa kehamilannya sesuai pedoman pelayanan antenatal yang adadengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan antenataldapat dilihat dari cakupan pelayanan ibu hamil K1 dan K4. b. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensiKebidanan. Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini antara lain disebabkan p ertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensikebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatansebesar 70,62 % - 77,21 %.c. Deteksi Resiko, Rujukan Kasus Resti dan Penanganan Komplikasi.Kegiatan deteksi dini dan penanganan ibu hamil berisiko/komplikasi kebidanan perlu lebih ditingkatkan baik di fasilitas pelayanan KIA maupun di masyarakat.Deteks i risiko oleh tenaga kesehatan pada tahun 2007 sebesar 46,17% sedangkandeteksi risiko oleh masyarakat (kader, tokoh masyarakat,dll) sebesar 22,08%.Resti komplikasi adalah keadaan penyimpangan dari normal yang secaralangsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Resti/komplikasikandungan meliputi Hb < > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg). Oedeme nyata,ekslampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia.
kehamilan > 32 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur. 2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Masa subur seorang wanita memiliki peranan penting bagi terjadinya kehamilansehingga peluang wanita melahirkan menjadi cukup tinggi. Menurut hasil penelitian, usiasubur seorang wanita terjadi antara usia 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita/ pasangan lebih diprioritaskanu ntuk menggunakan alat/cara KB.Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007, persentase wanita berumur10 tahun keatas yang pernah kawin dengan jumlah anak yang dilahirkan hidup terbesaradalah 2 orang (23,02%), 1orang (19,52%) dan 3 orang (17,11%). Sedangkan rata-rata jumlah anak lahir hidup per wanita usia 15-19 tahun adalah 1,79 untuk daerah perkotaandan 1,98 di pedesaan. 3. Pelayanan Imunisasi Kegiatan imunisasi rutin meliputi pemberian imunisasi untuk bayi 0-1 tahun(BCG,DPT, Campak, Polio, HB), imunisasi untuk wanita usia subur/ibu hamil TT danimunisasi untuk anak SD (kelas 1; DT dan kelas 2-3; TT), sedangkan kegiatan imunisasitambahan dilakukan atas dasar ditemukannya masalah seperti desa non UCI, potensial/resti KLB, ditemukan/diduga adanya virus polio liar atau kegiatan lainnya berdas arkan kebijakan teknis.Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasisecara lengkap pada kelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatuwilayah tertentu, berarti eilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalanmasyarakat atau bayi (herd immunity) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegahdengan imunisasi (PD31). Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI padawilayah administrasi desa dan kelurahan. Pencapaian UCI pada tahun 2007 sebesar 71,18% dengan target nasional UCI 80%.Adapun Program-program kebijakan pemerintah terhadap kesehatan ibu dan anak diIndonesia yang sedang berlangsung diantara meliputi :1.
Perawatan Penyakit Anak yang Terpadu (IMCI)2. Rencana Kesehatan Remaja Nasional3. Kebijakan dan rencana untuk mencegah malaria dalam kehamilan dan malaria bawaan, penularan vertikal HIV dan syphilis dalam kehamilan4. Making Pregnancy Safer
5. Peningkatan kesadaran akan HIV/AIDS Solusi Permasalahan 1. Memperbaiki akses pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dengan cara pemberian pelayanan antenatal yang optimal secara menyeluruh dan terpadu, peningkatan deteks idini resiko tinggi baik pada ibu hamil maupun pada bayi di institusi pelayanan ANCmaupun di masyarakat, disamping itu pengamatannya harus secara terus menerus.2. Berfungsinya mekanisme rujukan dari tingkat masyarakat dan puskesmas hingga rumahsakit tempat rujukan.3. Adanya keseragaman dan persamaan persepsi tentang sistem pelaporan antara pengelola program kesehatan ibu dan anak yang berada di kabupaten/kota dengan pengelola yangada di propinsi
Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tergolongtinggi. Indonesia pun salah satu negara yang memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) dan AngkaKematian Bayi (AKB) yang masih sangat tinggi. Menurut Survey Demografi dan KesehatanIndonesia (SDKI) pada tahun 2002 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 307/ 100.000kelahiran hidup, dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 35/ 1000 kelahiran hidup,sedangkan tahun 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 228/100.000 kelahiranhidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 34/ 1.000 kelahiran hidup. Angka kematianIbu saat melahirkan telah ditargetkan dalam MDGs pada tahun 2015 yaitu nilainya 110. Tiaptahun terdapat 14.778 kematian ibu atau tiap dua jam terdapat dua ibu hamil, bersalin,maupun nifas yang meninggal karena berbagai penyebab. Pada tahun 1990 Angka KematianIbu 450 per 1000 kelahiran hidup, namun target dari MDGs tahun 2015 senilai 110 per 1000kelahiran hidup sangat berat dalam pencapaiannya, jika tanpa dilakukan upaya percepatan penurunan. Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sangat dibutuhkan, ka renauntuk mencapai target tersebut nilainya masih cukup jauh, sehingga diperlukan upaya untuk percepatan penurunan.Menurut data pemerintah, Angka Kematian balita mengalami penurunan yang cukuptajam dari 82,6 per 1.000 menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, kasus kematian bayisaat ini lebih banyak terjadi pada keluarga miskin dan sebagian besar penyebab utamanyaadalah karena akses, biaya, pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau keluarga miskin, sertakurangnya pengetahuan dan perilaku mengenai kesehatan ibu dan anak.Kenyataan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalahkematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Selain itu tingginya Angka Kematian Ibu danAngka Kematian Bayi dapat menunjukkan masih sangat rendahnya kualitas pelayanankesehatan. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan perinatal tidak dapat dipisahkandengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.Salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam percepatan penurunan AKI dan AKBadalah kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang mencakup audit terhadap kematian ibuyang disebabkan karena masalah kehamilan, persalinan dan nifas, serta kematian janin/bayi(perinatal dan neonatal). Oleh karena itu, dalam penulis membahas mengenai Audit MaternalPerinatal, yang pelaksanaannya perlu dilakukan secara lebih optimal dan terarah, sebagaiupaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)di Indonesia.
