Praktikum Mankop Praktikum ke : 13
Kelas/kel : MAB D2/ 1 Hari/tanggal : Selasa, 21 Desember 2017
SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG PERKOPERASIAN
Kelompok 4
NAMA NIM
Shafa Alfia Nurhalisa J3J116240
Tri Lestari J3J116261
Wisnu Pangestu J3J116273
Vina Elisabeth J3J216284
M.Habib Prawira J3J216302
Elita Avianti Darma J3J216307
Retno Isminingrum J3J216320
Pembimbing : Dr.Ir. Anita Ristianingrum, M.Si
PROGRAM KEAHLIAN MANAJEMEN AGRIBISNIS
DIREKTORAT PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2017
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun makalah ini yang berjudul "Sikap dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian".
Adapun maksud dan tujuan kami menyusun karya tulis ini untuk memenuhi tugas MK Teknik Budidaya Peternakan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam makalah ini.
Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran kepada berbagai pihak untuk kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja untuk kedepannya.
Bogor, 21 Desember 2017
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Masalah 5
PERTANYAAN 6
BAB II 7
2.1 Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Koperasi 7
2.2 Dampak Kebijakan Program Usaha yang dibentuk Pemerintah Terhadap KUD dan Apakah kebijakan tersebut bisa digolongkan pada sikap "Over Sympathy" 13
2.3 Dampak Sikap dan Kebijakan pemerintah yang "Over Sympathy" bagi Perkembangan koperasi dan Partisipasi anggotanya 14
2.4 Sikap Pemerintah Untuk Pengembangan Koperasi di Indonesia 14
BAB III 15
3.1 Kesimpulan 15
3.2 Saran 15
DAFTAR PUSTAKA 15
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berabagai sikap dan kebijakan pemerintah suatu negara terhadap koperasi akan mempengaruhi perkembangan koperasi serta kemandirian dan keberhasilannya. Koperasi merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi naisoanal.
Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan perlindungan yang diperlukan.
Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik tidak terlepas sari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan negara lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan Pemerintah.
Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap Koperasi ? Berikan contoh dan alasannya
1.2.2 Dalam pengembangan usaha Koperasi, khususnya KUD, pemerintah banyak memberikan bantuan dalam bentuk program-program usaha seperti pengadaan pangan, pupuk, KUT, KCK, dan lain-lain. Bagaimana pendapat kelompok Anda, apakah hal tersebut berdampak baik atau buruk terhadap koperasi? Apakah kebijakan tersebut bisa digolongkan pada sikap "Over Sympathy"?
1.2.3 Bagaiamana sikap dan kebijakan pemerintah yang "Over Sympathy" selalu berdampak buruk bagi perkembangan koperasi dan partisipasi anggotanya ? Bagaimana sikap pemerintah yang paling tepat untuk pengembangan koperasi di Indonesia serta berikan contoh pelaksanaanya.
Tujuan Masalah
Bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap Koperasi ? Berikan contoh dan alasannya
Dalam pengembangan usaha Koperasi, khususnya KUD, pemerintah banyak memberikan bantuan dalam bentuk program-program usaha seperti pengadaan pangan, pupuk, KUT, KCK, dan lain-lain. Bagaimana pendapat kelompok Anda, apakah hal tersebut berdampak baik atau buruk terhadap koperasi? Apakah kebijakan tersebut bisa digolongkan pada sikap "Over Sympathy"?
Bagaiamana sikap dan kebijakan pemerintah yang "Over Sympathy" selalu berdampak buruk bagi perkembangan koperasi dan partisipasi anggotanya ? Bagaimana sikap pemerintah yang paling tepat untuk pengembangan koperasi di Indonesia serta berikan contoh pelaksanaanya.
PERTANYAAN
Bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap Koperasi ? Berikan contoh dan alasannya
Dalam pengembangan usaha Koperasi, khususnya KUD, pemerintah banyak memberikan bantuan dalam bentuk program-program usaha seperti pengadaan pangan, pupuk, KUT, KCK, dan lain-lain. Bagaimana pendapat kelompok Anda, apakah hal tersebut berdampak baik atau buruk terhadap koperasi? Apakah kebijakan tersebut bisa digolongkan pada sikap "Over Sympathy"?
Bagaiamana sikap dan kebijakan pemerintah yang "Over Sympathy" selalu berdampak buruk bagi perkembangan koperasi dan partisipasi anggotanya ? Bagaimana sikap pemerintah yang paling tepat untuk pengembangan koperasi di Indonesia serta berikan contoh pelaksanaanya.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha bersama yang bertumpu pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh koperasi seperti efisiensi biaya serta dari peningkatan economies of scale jelas menjadikan koperasi sebagai sebuah bentuk badan usaha yang sangat prospekrif di Indonesia. Namun, dari kelebihan tersebut justru koperasi masih sangat sulit untuk berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya koperasi masih saja mengalami pasang surut meskipun upaya Pemerintah untuk memberdayakan koperasi seolah tidak pernah habis. Berbagai bantuan dari Pemerintah seperti KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Kesehatan Pangan yang merupakan kredit komersial dari perbankan, Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang sebagai memacu gerakan ini untuk terus maju. Namun, kenyataannya, Koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal, pelaku bisnis yang perlu "dikasihani". Adapun berbagai permasalahan yang sering dihadapi di Koperasi :
Kurangnya partisipasi anggota
Sosialisasi Koperasi
Manajemen
Permodalan
Sumber daya manusia
Kurangnya keadaan masyarakat
Demokrasi ekonomi yang kurang
Secara umum permasalahan yang dihadapi koperasi dapat di kelompokan terhadap 2 masalah. Yaitu :
a. Permasalahan Internal
Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas;
Pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga "rangkap jabatan" ini menimbulkan akibat bahwa fokus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan-perubahan lingkungan;
Bahwa ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya;
Oleh karena terbatasnya dana maka tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas (mesin-mesin), padahal teknologi berkembang pesat; hal ini mengakibatkan harga pokok yang relatif tinggi sehingga mengurangi kekuatan bersaing koperasi;
Administrasi kegiatan-kegiatan belum memenuhi standar tertentu sehingga menyediakan data untuk pengambilan keputusan tidak lengkap; demikian pula data statistis kebanyakan kurang memenuhi kebutuhan;
Kebanyakan anggota kurang solidaritas untuk berkoperasi di lain pihak anggota banyak berhutang kepada koperasi;
Dengan modal usaha yang relatif kecil maka volume usaha terbatas; akan tetapi bila ingin memperbesar volume kegiatan, keterampilan yang dimiliki tidak mampu menanggulangi usaha besar-besaran; juga karena insentif rendah sehingga orang tidak tergerak hatinya menjalankan usaha besar yang kompleks.
b. Permasalahan eksternal
Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi;
Karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik,
Kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi;
Tingkat harga yang selalu berubah (naik) sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha.
Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif lebih akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa sebab :
Kenyataan bahwa pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjatahan sehingga mereka dahulu hanya tinggal berproduksi, bahan mentah tersedia, pemasaran sudah ada salurannya, juga karena sifat pasar "sellers market" berhubungan dengan pemerintah dalam melaksanakan politik. Sekarang sistem ekonomi terbuka dengan cirri khas : "persaingan". Kiranya diperlukan penyesuaian diri dan ini memakan waktu cukup lama.
Para anggota dan pengurus mungkin kurang pengetahuan/skills dalam manajemen. Harus ada minat untuk memperkembangkan diri menghayati persoalan-persoalan yang dihadapi.
Oleh karena pemikiran yang sempit timbul usaha "manipulasi" tertentu, misalnya dalam hal alokasi order/ tugas-tugas karena kecilnya "kesempatan yang ada" maka orang cenderung untuk memanfaatkan sesuatu untuk dirinya terlebih dahulu.
Pentingnya rasa kesetiaan (loyalitas) anggota; tetapi karena anggota berusaha secara individual (tak percaya lagi kepada koperasi) tidak ada waktu untuk berkomunikasi, tidak ada pemberian dan penerimaan informasi, tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dan koperasi dan seterusnya, sehingga persoalan yang dihadapi koperasi dapat menghambat perkembangan koperasi.
Adapun Sikap dan kebijakan Pemerintah terhadap Koperasi :
Antagonism (antipasti)
Pada mulanya timbul gerakan Koperasi di negara-negara, pemerintah pada waktu itu memperlihatkan sikap merintangi atau melakukan pengawasan yang keras terhadap koperasi. Sikap-sikap tersebut ditunjukkan dengan sistem perpajakan yang tidak adil, peraturan-peraturan atau undang- undang yang mencegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan teknik ke- koperasian. Di negara-negara totaliter terlihat pengawasan Pemerintah yang berlebihan terhadap gerakan Koperasi. Pemerintah memberikan aturan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh rakyat dengan bayaran pajak yang tinggi ataupun birokrasi administrasi yang berbelit-belit. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pemerintahan Belanda berupaya menghalangi pembentukan koperasi karena khawatir akan menjadi kekuatan yang dapat melawan pemerintahan Belanda.
Indiference (Netral)
Sikap pemerintah yang memperlakukan koperasi sama dengan berbagai bentuk badan usaha lain. Sikap acuh tak acuh atau tidak memperhatikan ternyata dari tidak adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Sikap pemerintah tersebut sepertinya tidak menggambarkan sikap menghalangi gerakan, tetapi tidak pula mengerti bahwa gerakan koperasi itu merupakan bagian yang dinamis dalam perekonomian serta sosial negara-negara dan negara berlaku seolah-olah gerakan ini tidak ada. Sikap ini sering muncul di negara-negara Eropa dimana koperasi baru lahir.
Sikap pemerintah yang acuh tak acuh (indifference), biasanya terjadi pada saat koperasi baru berdiri pada negara atau daerah yang menganut otonomi daerah. Pemerintahannya tidak memberikan perhatian ataupun layanan yang memadai terhadap koperasi. Sehingga koperasi yang ada seakan-akan ada dan tiada.
Over Sympaty (terlalu simpati)
Sikap pemerintah yang memanjakan atau membantu berlebihan terhadap koperasi. Ada beberapa negara yang memberikan perhatian sangat besar terhadap gerakan koperasi. Pemerintah ingin sekali menjalankan segala sesuatu sedapat- dapatnya bahkan memberikan bantuan yang berlebih-lebihan untuk gerakan koperasi. Semua itu dilakukan karena sistem koperasi dianggap sebagai organisasi rakyat yang baik dan tepat untuk mengadakan perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara bersangkutan. Wujud sikap over sympaty ini ialah memberikan dorongan secara aktif untuk pembentukan koperasi-koperasi secara cepat. Namun hal ini justru merugikan koperasi itu sendiri karena kelangsungan hidupnya tergantung oleh bantuan pemerintah. Dalam perkembangan perkoperasian ini, Indonesia pernah mendapatkan sikap tersebut yaitu pada saat koperasi terlahir. Berdirinya koperasi mendapatkan dorongan dari Pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan tenaga atau modal.
Wheel Balance (Simpati)
Sikap ideal (well balanced), pemerintah memberikan bantuan yang wajar sesuai dalam batas dan prinsip koperasi. Pemerintah tidak memanjakan koperasi, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik dan mampu mandiri pada akhirnya. Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan negara lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan pemerintah terhadap koperasi. Sikap-sikap pemerintah terhadap setiap koperasi berbeda-beda sesuai dengan kondisi koperasi tersebut. Sikap pemerintah dapat bersifat berlawanan, acuh tak acuh, simpati berlebihan dan seimbang. Sikap ini tergantung dari kondisi koperasi. Pada umumnya sikap pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di Indonesia adalah sikap over sympathy dan well balance . Kedua sikap tersebutlah yang mendasari perkembangan dan pasang surut koperasi sampai saat ini. Pada dasarnya pemerintah, berupaya untuk menumbuh kembangkan koperasi menjadi alternatif gerakan kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dipahami sikap dan kebijakan pemerintah mana yang paling cocok untuk diterapkan pada Koperasi Indonesia untuk menghadapi gempuran globalisasi.
Dari empat sikap dan kebijakan Pemerintah tersebut, menurut pendapat kelompok kami sikap pemerintah yang antipasti terhadap koperasi pernah terjadi di negara Jerman pada masa pemerintahan Hilter. Sikap antipasti tersebut juga pernah terjadi di Hindia Belanda (Indonesia) pada zaman penjajahan karena pada masa itu pemerintah jajahan merasakan bahaya dengan adanya koperasi sebagai organisasi rakyat yang mengajarkan demokrasi. Sikap pemerintah yang netral terhadap koperasi terdapat antara lain di negara Amerika Serikat dan Australia dimana koperasi harus bersaing dengan badan usaha lain, siapa yang kuat maka akan menang.
Sikap terlalu simpati pada koperasi tercermin pada peranan pemerintah yang memasuki manajemen koperasi untuk membantu koperasi. Namun, sikap tersebut dapat mematikan inisiatif yang tumbuh dari koperasi sendiri karena membuat koperasi menjadi tidak mandiri. Sikap simpati pada koperasi ditunjukkan oleh berbagai negara seperti India, Malaysia, Korea, dan Indonesia dimana pemerintah memberikan iklim yang baik kepada koperasi untuk melakukan usahanya. Peran pemerintah disini bukan untuk memasuki manajemen koperasi, melainkan untuk memberikan dorongan kepada koperasi untuk memajukan koperasi karena hal tersebut pemerintah tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan, tetapi koperasi sendirilah yang mengambil keputusannya. Pemerintah di negara-negara sedang berkembang pada umumnya turut aktif dalam upaya membangun koperasi dengan tujuan untuk mendorong adanya kesadaran untuk menggerakan koperasi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Keikutsertaan pemerintah dalam pembinaan koperasi tersebut dapat berlangsung secara efektif, tentu perlu dilakukan koordinasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Tujuannya adalah agar terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional. Terbangunnya keselarasan dalam pola pembinaan maka diharapkan dapat benar-benar meningkatnya kemampuannya, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun dalam turut serta membangun system perekonomian nasional.
Bantuan dari pemerintah diharapkan untuk membantu berkembangnya koperasi, namun pemberian bantuan tersebut perlu memperrhatikan hal berikut :
Bantuan dari luar, hendaknya dimaksudkan : "menolong agar yang berkepentingan selanjutnya dapat menolong diri sendiri" – "Helping People to Help Themselves"
Di dalam praktek sulit membedakan untuk menentukan batas bantuan pemerintah yang wajar lenyap dan pemanjaan mulai. Batas tersebut apabila koperasi tidak lagi dapat berdiri sendiri (hidup) atau tidak dapat berjalan lagi apabila bantuan dihentikan atau ditiadakan.
Bantuan pemerintah yang diberikan kepada koperasi dapat berdampak positif maupun negative.
2.2 Dampak Kebijakan Program Usaha yang dibentuk Pemerintah Terhadap KUD dan Apakah kebijakan tersebut bisa digolongkan pada sikap "Over Sympathy"
Menurut kelompok kami bantuan yang diberikan oleh pemerintah memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang tersebut dapat dilihat dari perilaku pengurus koperasi, sudut pandang tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negative. Berdampak positif apabila bantuan pemerintah dapat digunakan semestinya dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya, dan mampu membangun system perekonomian nasional. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat mematikan inisiatif yang tumbuh dari koperasi yang menjadikan koperasi tidak mandiri, hal ini sangat bertolak belakang dengan kemandirian koperasi karena koperasi seakan dimanjakan oleh pemerintah dengan bantuan-bantuan tersebut sehingga angota koperasi itu sendiri enggan berusaha sendiri untuk memajukan koperasinya melainkan hanya mengandalkan bantuan- bantuan pemerintah dan anggota koperasi yang bergabung dalam koperasi tersebut hanya ingin mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dan bukan bergabung untuk memajukan koperasi seperti pada prinsip-prinsip koperasi.
Menurut kelompok kami kebijakan pemerintah dapat digolongkan pada suatu tindakan "Over Sympathy". Hal ini dapat dibuktikkan dengan perhatian yang sangat berlebihan dengan memberikan berbagai bantuan baik secara materi maupun non materi kepada koperasi.
2.3 Dampak Sikap dan Kebijakan pemerintah yang "Over Sympathy" bagi Perkembangan koperasi dan Partisipasi anggotanya
Menurut pendapat kelompok kami, sikap dan kebijakan pemerintah yang "Over Sympathy" tidak selalu berdampak buruk bagi perkembangan koperasi dan partisipasi anggotanya. Sikap dan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada koperasi dapat dilihat dari perkembangan koperasi, apabila koperasi memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah untuk selanjutnya melainkan berusaha untuk mengganti bantuan pemerintah tersebut. Maka koperasi tercermin memiliki motivasi tersendiri untuk membangun system perekonomian nasional, dan memiliki rasa ingin meningkatkan kesejahteraan angora dan masyarakat disekitarnya.
2.4 Sikap Pemerintah Untuk Pengembangan Koperasi di Indonesia
Menurut kelompok kami sikap pemerintah yang paling tepat untuk pengembangan koperasi di Indonesia adalah dengan cara bermitra kerja atau dengan memberikan bantuan dengan tidak cuma-cuma melainkan koperasi wajib mengembalikan bantuan dari pemerintah tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari empat sikap dan kebijakan Pemerintah tersebut, menurut pendapat kelompok kami sikap pemerintah yang antipasti terhadap koperasi pernah terjadi di negara Jerman pada masa pemerintahan Hilter. Sikap antipasti tersebut juga pernah terjadi di Hindia Belanda (Indonesia) pada zaman penjajahan karena pada masa itu pemerintah jajahan merasakan bahaya dengan adanya koperasi sebagai organisasi rakyat yang mengajarkan demokrasi. Sikap pemerintah yang netral terhadap koperasi terdapat antara lain di negara Amerika Serikat dan Australia dimana koperasi harus bersaing dengan badan usaha lain, siapa yang kuat maka akan menang. Sikap terlalu simpati pada koperais tercermin pada peranan pemerintah yang memasuki manajemen koperasi untuk membantu koperasi. Namun, sikap tersebut dapat mematikan inisiatif yang tumbuh dari koperasi sendiri karena membuat koperasi menjadi tidak mandiri.
3.2 Saran
Pemerintah harus lebih tegas lagi apabila pemerintah masih menghadapi koperasi yang masih memanfaatkan keadaan pemerintah dalam kebijakan memberikan berbagai bantuan dengan cara tidak cuma-cuma melainkan koperasi wajib mengembalikan bantuan dari pemerintah tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber : Buku Panduan Kuliah Manajemen Koperasi
