Materi Advokasi Gizi

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga modul ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. 1. Bapak/Ibu Dosen Poltekkes Kemenkes Palembang, Jurusan Gizi yang memberikan dorongan, masukkan kepada penyusun 2. Teman-teman yang telah membantu membantu dalam penyelesaian modul ini 3. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu proses penyelesaian modul ini. Dan harapan kami semoga modul ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi modul agar menjadi lebih baik lagi. Ibarat peribahasa “Tiada gading yang tak retak” karena keterbatsan

pengetahuan maupun pengalaman kami. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam modul ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan modul ini.

Palembang,

September 2018

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.













BAB I PENGERTIAN ADVOKASI Dalam buku terbitan Insist Pers (2002) yang berjudul "Kisah-kisah advokasi di Indonesia" secara eksplisit membenarkan pengertian advokasi sebagai aksi-aksi sosial, politik dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana dan dilakukan secara kolektif, melibatkan berbagai strategi termasuk lobby, kampanye, bangun koalisi, tekanan aksi massa serta penelitian yang ditujukan untuk mengubah kebijaksan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Kaminski dan Walmsley (1995) menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan social berbanding profesi lain. Selain itu, banyak defenisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi. Zastrow (1982) memberikan pengertian advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu system layanan, dan mebantu dan memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang mebutuhkan. Dalam pengantar buku “Pedoman Advokasi”, 2005, mengutip Webster’s New

Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah itu advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Topatimasang (2000) mengatakan bahwa advokasi adalah upaya untuk memperbaiki, membela (confirmatio) dan mengubah (policy reform) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan. Sheila Espine-Villaluz berpendapat bahwa advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Dr. Wolf Wolfensberger, Advokasi adalah berbicara, bertindak dan menulis dengan sedikit konflik kepentingan atas nama kepentingan dianggap tulus dari orang atau kelompok yang kurang beruntung untuk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan kesejahteraan dan keadilan oleh: 1). Berada di pihak mereka dan tidak ada orang lain, 2). yang terutama berkaitan dengan















Scheneider (2001) mengatakan bahwa pengertian terbaru mengenai advokasi harus terdiri dari beberapa criteria yaitu; kejelasan (clarify), dapat diukur (measurable), pembatasan (limited), berorinetasi tindakan (action – oriented), focus kepada aktivitas bukan peranan atau hasil advokasi (focus on activity$, not rules or outcomes of advocacy) dan bersifat mendefinisikan advokasi pekerjaan social sebagai “the exclusive and mutual representation of clients or a cause in a form, attempting to systematically influence decision making in an unjust or unresponsive systems. Advokasi: Sebuah Definisi

Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Setidaknya ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi, yaitu: 1. Usaha-usaha terorganisir untuk membawa membawa perubahan-perubahan perubahan-peru bahan secara secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier). 2. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. 3. Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC). Dari beberapa definisi di atas, setidaknya advokasi dapat difahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan. Advokasi: Alasan, Tujuan, dan Sasaran

Bagi sebagian orang yang telah berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun, bagi sebagian lainnya yang belum begitu memahami, atau bahkan belum pernah mengenal, seluk-beluk advokasi, jawaban atas pertanyaan “Mengapa beradvokasi?” menjadi cukup relevan dan urgen untuk dijawab. Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang harus, dan diharuskan, untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Secara umum alasan-alasan tersebut antara lain adalah:















3. Keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita 4. Yang kaya semakin gaya dan yang melarat semakin semakin sekarat sekarat Dari beberapa poin di atas ini kemudian melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegan” adalah advokasi. Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praksisnya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah ataupun penguasa tidak mungkin mewakili secara luas, sementara kekuasaannya cenderung sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan. Siapa Pelaku Advokasi? Advokasi?

Advokasi dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi yang dapat diklasfikan sebagai berikut: 1. Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan (PMII, HMI, KAMMI, KAMMI, FMN, LMND, dan lain-lain) 2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (LSM) atau disebut juga juga organisasi nonpemerintah 3. Komunitas masyarakat petani, nelayan, dan lain-lain 4. Organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok yang mewakili interest para anggotanya, termasuk organisasi akar rumput 5. Organisasi masyarakat keagamaan (NU, Muhammadiyah, MUI, PHDI, PWI, PGI, Walubi, dan lain-lain) 6. Asosiasi-asosiasi bisnis 7. Media 8. Komunitas-komunitas basis (termasuk klan dan asosiasi RT, Dukuh, Lurah, dan lain-lain). Contoh: FBR, Pandu, Apdesi, dan Polosoro 9. Persatuan buruh dan kelompok-kelompok lain yang peduli akan perubahan menuju kebaikan Kerja-kerja Advokasi: Tantangan dan Strategi















ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut. Lapisan pertama mencakup permintaan, tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik kelembagaan dan program-programnya. Contoh, sekelompok anak jalanan dan “gepeng” menolak Raperda yang telah dirancang kepada anggota dewan dan pejabat pemerintahan. Lapisan kedua, mengembangkan kemampuan individu para warga, ormas, dan LSM. Dengan penolakan dan penentangan adanya Raperda, anggota komunitas belajar bagaimana mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang lebih luas untuk memperkuat basis dukungan kelembagaan mereka. Lapisan ketiga, menata kembali masyarakat. Kita mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat marjinal (gepeng dan anjal) untuk berinisiatif melakukan perjuangan hak-haknya secara mandiri. Advokasi dikatakan berhasil apabila kita mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu meneriakkan aspirasinya sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memetakan dan mengawal jalannya sebuah kebijakan sebelum disahkan menjadi hukum formal, yaitu: 1. Mengerti dan memahami isi dari kebijakan beserta konteksnya, yaitu dengan memeriksa kebijakan apa saja tujuan dari lahirnya kebijakan tersebut 2. Pelajari beberapa konsekuensi dari kebijakan tersebut. Siapa saja saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut 3. Siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya merugikan ataupun menguntungkan 4. Siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong dan apa kepentingan serta posisi mereka 5. Tentukan jaringan formal maupun informal melalui mana kebijakan sedang diproses. Jaringan formal bisa termasuk institusi-institusi seperti komite legislatif dan forum f orum public hearing. he aring. Jaringan Jaringa n informal melalui komunikasi interpersonal dari individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan 6. Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan juga jaringan yang ada dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat Perlu kita pahami bahwa advokasi tidak terjadi seketika. Advokasi butuh perencanaan yang matang. Agar advokasi yang dilakukan dapat terwujud secara maksimal, maka kita perlu menggunakan beberapa strategi. Berikut beberapa strategi dalam melakukan advokasi: 1. Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (grassroots), seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya 2. Mempererat kokmunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan















5. Melewati aksi-akasi peradilan (litigasi, class action, dan lain-lain) 6. Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi Manajemen Aksi

Menerjunkan massa untuk melakukan aksi ataupun demonstrasi adalah merupakan strategi akhir dalam mengadvokasi setiap kebijakan yang telah disahkan ataupun merugikan banyak kalangan. Berikut beberapa aturan main ataupun perencanaan dalam melakukan aksi ataupun melakukan demonstrasi. Sebelum menentukan apakah kita akan melakukan aksi, kita harus menjawab dulu poin-poin pertanyaan berikut:  

   













Pemetaan isu ataupun wacana apa yang akan kita gaungkan? Apa yang kita inginkan atas isu yang telah kita gaungkan; menolak atau mendukung? Apa persoalannya kemudian kita berinisiatif untuk melakukan aksi? Bagaimana kita hendak mengaksesnya? Apa sasaran dan tujuan kita (siapa yang membuatnya)? Apa yang sedang ditargetkan perundang-undangan perundang-undanga n ataupun peraturan adminstratif? Pada dasarnya, berbagai program advokasi yang dilakukan oleh banyak kalangan (NGO, Organisasi Massa, dsb), seperti aksi protes, selebaranselebaran, unjuk rasa, protes, dsb. Mempunyai kesamaan sasaran, yakni suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang menyangkut kepentingan publik (publik policy). Meskipun sangat mungkin hasil dari kegiatan yang mereka nyatakan itu berbeda, namun tujuan atau sasaran akhirnya sebenarnya sama saja, yakniterjadinya perubahan peraturan atau kebijakan publik (policy reform). Dengan demikian advokasi tidak lain adalah merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Sekarang, pertanyaannya adalah “apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik itu” ?. Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu ‘sistem hukum’ ( system of law) yang terdiri dari : ü Isi hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. ü Tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku (lembaga hukum dan para aparat pelaksananya). ü Budaya Hukum (culture of law) ; yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua



















Sebagai suatu kesatuan sistem (systemic). Tiga aspek hukum tersebut saling jumbuh dan berkait satu sama lain. Karena itu, idealnya, suatu kegiatan atau program advokasi harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena, dalam kenyataannya perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya. Dengan demikian sasaran perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestilah mencakup ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut sekaligus. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau program advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesakkan terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Kaidah ini tidak menafikan bahwa perubahan bisa terjadi secara bertahap atau berjenjang, dimulai terlebih dahulu dari salah satu aspek hukum tersebut yang memang dianggap sebagai titik tolak paling menentukan (crucial starting point), kemudian berlanjut (atau diharapkan membawa pengaruh dan dampak perubahan) ke aspek-aspek lainnya. Tetapi ini hanyalah masalah penentuan strategi dan prioritas dari kegiatan advokasi, tanpa harus mengorbankan prinsip dasarnya sebagai suatu upaya kearah perubahan kebijakan secara menyeluruh.

  



KERANGKA DASAR KERJA

Kebijakan publik (sistem hukum) sebagai sasaran advokasi, ketiga aspeknya terbentuk melalui suatu proses-proses yang khas. Isi hukum dibentuk melalui proses-proses legislasi dan jurisdiksi, sementara tata laksana hukum dibentuk melalui proses-proses p roses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui prosesproses sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tata caranya sendiri, karena itu, kegiatan advokasi juga harus didekati secara berbeda, dalam hal ini harus mempertimbangkan dan menempuh prosesproses yang sesuai dengan asal-usul ketiga aspek sistem hukum ini dibentuk. Ø Proses-proses legislasi dan jurisdiksi ; proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku,mulai dari pengajuan gagasan, atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draft), penyajian

























Ø Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum (opini) serta tekanan massa terorganisir yang, akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (politica pressure), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader) sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikt, dan blokade). Skema itu juga memperlihatkan bahwa suatu sistem kegiatan advokasi, walaupun sasarannya adalah perubahan kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namun tidak berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur- jalur jalur ‘legal’ (proses-proses legitasi dan jurikdiksi) saja, tetapi juga melalui jalur- jalur jalur ‘paralegal’ ‘paralegal’ (proses politik dan birokrasi serta proses proses sosialisasi dan mobilisasi). Barangkali memang perlu diperingatkan kembali disini bahwa salah satu tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka pembentukan opini (pendapat umum) dan penggalangan dukungan massa, bukanlah semata-mata membuat orang ‘sekeda tahu’ tetapi juga ‘mau terlibat dan bertindak’. Hal yang terakhir ini jelas lebih menyangkut soal afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap, dan perilaku) ketimbang soal kognisi (pengetahuan, dan wawasan) seorang. Jelasnya advokasi bukan cuma urusan mempengaruhi’isi kepala’, tetapi juga ‘isi hati’ orang banyak. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosil (sosial movement) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Asumsi Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa suatu perubahan sosial yang lebih besar dan luas bisa terjadi (atau paling tidak, bisa dimulai) dengan merubah satu persatu kebijakan-kebijakan publik yang memang strategis atau sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat luas. Maka, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang memang terfokus hanya pada satu masalah atau issu strategis kebijakan publik tertentu. Dengan demikian, langkah awal terpenting dalam kegiatan advokasi adalah memilih dan menetapkan issu kebijakan publik apa yang benar – benar strategis dijadikan sebagai sasaran advokasi. Untuk menetapkan strategis atau tidaknya sebuah issu kebijakan publik, paling tidak dapat

















Kuis 1. upaya untuk memperbaiki, membela (confirmatio) dan mengubah mengubah (policy reform) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsipprinsip keadilan adalah pengertian advokasi menurut.. a. Kaminski dan Walmsley (1995) b. Zastrow (1982) c. Topatimasang (2000) d. Scheneider (2001) 2. Siapa yang yang bukan termasuk pelaku advokasi advokasi dibawah dibawah ini ini a. Mahasiswa b. Balita c. masyarakat d. komunitas 3. proses yangi yangi meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum (opini) serta tekanan massa terorganisir yang, akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersam adalah proses… a. proses legalislasi b. proses politik c. proses mobilisasi

















BAB II PROSES ADVOKASI Advokasi adalah kombinasi antara ant ara pendekatan atau kegiatan keg iatan individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program kesehatan. Untuk mencapai tujuan advokasi ini, dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan atau pendekatan. Untuk melakukan kegiatan advokasi yang efektif memerlukan argumen yang kuat. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip advokasi ini akan membahas tentang tujuan, kegiatan, dan argumentasi-argumentasi advokasi. Dari batasan advokasi tersebut, secara inklusif terkandung tujuan-tujuan advokasi, yakni:, political commitment policy support, social aceptance dan sistem support.

a.

Komitmen politik (political comitment) Komitmen para pembuat keputusan atau alat penentu kebijakan di tingkat dan disektor manapun terhadap permasalahan kesehatan tersebut. Pembangunan nasional tidak terlepas dari pengaruh kekuasaaan politik yang sedang berjal.

b.

Dukungan kebijakan (policy support) Dukungan kongkrit yang diberikan oleh para pemimpin institusi disemua tingkat dan disemua sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan. Dukungan politik tidak akan berarti tanpa dilanjutkan dengan dikeluarkannya kebijakan kongkret dari para pembuat keputusan tersebut.

c.

Penerimaan Sosial ( social acceptance)

















METODE DAN TEHNIK ADVOKASI

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa tujuan utama advokasi di sektor kesehatan adalah memperoleh komitmen dan dukungan kebijakan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan di segala tingkat. Metode atau cara dan tehnik advokasi untuk mencapai tujuan itu semua ada bermacam-macam, antara lain: 1.

Lobi Politik (political lobying) Lobi adalah bincang-bincangsecara informal dengan para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah dan program kesehatan yang dilaksanakan

2.

Serminar / Presentasi Seminar / presentasi yang di hadiri oleh para pejabat lintas program dan sektoral. Petugas kesehatan menyajikan maslah kesehatan diwilayah kerjanya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana program pemecahannya. Kemudian dibahas bersama-sama, yang akhirnya dharafkan memproleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan tersebut.

3.

Media Advokasi media (media advocacy) adalah melakukan kegiatan advokasi dengan mengumpulkan media, khususnya media massa.

4.

Perkumpulan (asosiasi ) Peminat Asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat atau interes terhadap permaslahan tertentu atau perkumpulan profesi, juga merupakan bentuk advokasi.



















menyiapkan argumentasi. Dibawah ini ada beberapa hal yang dapat memperkuat argumen dalam melakukan kegiatan advokasi, antara lain: a.

Kredibilitas (Creadible ) Kredibilitas (Creadible ) adalah suatu sifat pada seseorang atau institusi yang menyebabkan orang atau pihak lain mempercayainya atau meyakininya. Orang yang akan melalukan advokasi (petugas kesehatan) harus Creadible. Seseorang itu Creadible apabila mempunyai 3 sifat, yakni:

1)

Capability (kapabilitas), (kapabilitas), yakni mempunyai kemampuan tentang bidangnya.

2)

Autority ( otoritas), yakni adanya otoritas atau wewenang yang dimiliki

seseorang berdasarkan aturan organisasi yang bersangutan. 3)

Integrity (integritas), adalah komitmen seseorang tehadap jabatan atau

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

b.

Layak (Feasible ) Artinya program yang diajukan tersebut baik secara tehnik, politik, maupun ekonomi dimungkinkan atau layak. Secara tehnik layak (feasible) artinya program tersebut dapat dilaksanakan. Artinya dari segi petugas yang akan melaksanakan program tersebut, mempunyai kemampuan yang baik atau cukup. c. Relevan (Relevant ) Artinya program yang yang diajukan tersebut tidak mencakup 2 kriteria, yakni :



















2.

3.

4.

5.

Para pembuat undang-undang, mereka yang terlibat dalam penyusunan hukum, peraturan maupun pemimpin politik, yaitu mereka yang menetapkan kebijakan publik sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan masalah sosial termasuk kesehatan dan kependudukan. Oleh karena itu sangat penting melibatkan meraka semaksimum mungkin dalam isu yang akan diadvokasikan. Bekerja dengan media massa Media massa sangat penting berperan dalam membentuk opini publik. Media juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi publik atas isu atau masalah tertentu. Mengenal, membangun dan menjaga kemitraan dengan media massa sangat penting dalam proses advokasi. Membangun kemitraan Dalam upaya advokasi sangat penting dilakukan upaya jaringan, kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi-organisasi dan sektor lain yang bergerak dalam isu yang sama. Kemitraan ini dibentuk oleh individu, kelompok yang bekerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan umum yang sama/hampir sama. Memobilisasi massa Memobilisasi massa merupakam suatu proses mengorganisasikan individu yang telah termotivasi ke dalam kelompok-kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada. Dengan mobilisasi dimaksudkan agar termotivasi individu dapat diubah menjadi tindakan kolektif Membangun kapasitas Membangu kapasitas disini di maksudkan melembagakan kemampuan untuk mengembangakan dan mengelola program yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung yang memiliki keterampilan advokasi. Kelompok ini dapat diidentifikasi dari LSM tertentu, kelompok profesi serta kelompok lain.



















b. -

Surat keputusan gubernur/ bupati Nota kesepahaman(MOU), dan sebagainya Hardware (piranti keras): misalnya: Meningkatnya anggaran kesehatan dalam APBN atau APBD Meningkatnya anggaran untuk satu program yang di prioritaskan Adanya bantuan peralatan, sarana atau prasarana program dan sebagainya.

Kuis

1. Tujuan dari advokasi adalah… a. Komitmen politik b. Dukungan social c. Penerimaan system d. Penerimaan kebijakan 2. Lobi politik adalah salah satu dari … a. Prinsip advokasi b. Metode advokasi c. Unsur advokasi d. Teknik advokasi 3. Hal yang yang tidak dapat memperkuat argument dalam kegiatan advokasi dibawah ini adalah .. a. Kredibilitas b. Layak



















BAB III PELAKSANAAN PELAKSANAAN ADVOKASI Arus komunikasi advokasi Kesehatan. Komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus agar komunikasi tersebut efektif antara lain sebagai berikut: 1. Jelas (clear): pesan yang disampaikan kepada sasaran harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas, baik isinya maupun bahasa yang digunakan. 2. Benar (correct): apa yg disampaikan (pesan) harus didasarkan kepada kebenaran. Pesan yang benar adalah pesan yang disertai fakta atau data empiris. 3. Kongkret (concrete): apabila petugas kesehatan dalam advokasi mengajukan usulan program yang dimintakan dukungan dari para pejabat terkait, maka harus dirumuskan dalam bentuk yang kongkrit (bukan kira-kira) atau dalam bentuk operasional. 4. Lengkap (complete): timbulnya kesalahpahaman atau mis komunikasi adalah karena belum lengkapnya pesan yang disampaikan kepada orang lain. 5. Ringkas (concise) : pesan komunikasi harus lengkap, tetapi padat, tidak bertele-tele.



















Dalam melakukan kerja-kerja advokasi ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu: Demokratis, Transparan, Anti kekerasan, Kesetaraan, Keadilan gender, dan Partisipatif. Bentuk - Bentuk advokasi Ada beberapa bentuk advokasi yang secara garis g aris besar dibagi pada advokasi lewat pengadilan atau advokasi non pengadilan, namun secara rinci advokasi bisa dilakukan antara lain dalam bentuk: § Litigasi : penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui jalur pengadilan § Mediasi: ada beberapa kekurangan menyelesaikan kasus lingkungan lewat jalur pengadilan, disamping itu kredibilitas pengadilan yang memang sampai saat ini masih buruk, untuk itu mediasi atau jalur perundingan lebih dipilih dengan memakai mediator yang ditunjuk oleh dua belah pihak. § Legal drafting : Draft kebijakan § Negosiasi: Penyelesaian kasus-kasus lingkungan antara dua pihak § Pengorganisasian rakyat Unsur-unsur dalam advokasi § Rakyat, dalam hal ini lebih banyak sebagai korban terutama yang bersentuhan langsung dengan kawasan dimana terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh pihak





















1. Mempertanyakan sesuatu tentang individu, kelompok maupun lembaga/instansi tertentu 2. Menuntut hal tertentu dengan prosedur politik yang ada 3. Memunculkan isu tertentu 4. Menciptakan isu tertentu 5. Menarik perhatian, yang akhirnya menarik perhatian orang atau pihak lain untuk bergabung 6. Mencetuskan prakarsa atau ide-ide baru Dalam melakukan advokasi dimana rakyat dimungkinkan melakukan perubahan atas kebijakan tertentu maka harus dalam pengertian:





















7. Bersikaplah kreatif dan selalu kreatif dalam menghadapi perubahan Bentuk-bentuk kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat antara lain: 1. Temu warga/ temu kampung 2. Dengar pendapat 3. Petisi (pernyataan sikap atau dukungan) 4. Membuat selebaran 5. Mogok atau boikot sipil / massa 6. Lobby 7. Kampanye media massa





















KUIS

1. Prinsip kerja advokasi advokasi yang yang harus dipenuhi adalah.. a. Utamakan kepentingan kelompok b. Pasif c. Demokratis d. Tertutup 2. Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui jalur pengadilan adalah salah satu bentuk advokasi yaitu… a. Negosiasi b. Litigasi c. Mediasi d. Pengorganisasian





















BAB IV STRATEGI PELAYANAN GIZI Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit (Kemenkes RI, 2013). Masalah gizi dinilai sesuai kondisi perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan. Kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang terkait gizi (nutrition-related disesae), memerlukan penatalaksanaan gizi secara khusus. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan gizi yang bermutu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal dan mempercepat penyembuhan (Kemenkes RI, 2013).





















Dengan peranan gizi yang multi dimensi dan lintas sector seharusnya dukungan untuk gizi ini besar. Berdasarkan data IPM, Indonesia menempati urutan 111 untuk tingkat gizi dan kualitas SDMnya. Di Indonesia banyak pihak yang belum mengetahui pentingnya gizi bagi kehidupan, gizi seringkali masih klah prioritas bila dibandingkan dengan bidang ekonomi, pendidikan dan lainnya. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan tingkat IPM Indonesia di mata dunia, diperlukan kesadaran dari semua pihakdan semua sector serta upaya khusus untuk menopang masalah gizi. Bercermin dari fakta diatas, maka salah satu upaya khusus untuk mencapai itu semua adalah dengan melakukan upaya pendekatan – pendekatan yang persuasive, komunikatif, dan inovatif serta memperhatikan setiap segmen sasaran perbaikan. Sehubungan dengan itu semua, advokasi gizi kepada semua pihak. Kata kunci dalam proses atau kegiatan advokasi adalah pendekatan persuasive, secara dewasa dan bijak. Menurut Smith Stanley dan shores (1957) pendekatan advokasi terbagi menjadi























berupa keterlibatan, dukungan, dukungan dan kesinambungan yang diberikan oleh sasaran advokasi yang diimplementasikan ke dalam action, dukungan dana, sarana dan kemudahan. Salah satu contoh keberhasilah advokasi gizi ini adalah dukungan anggaran APBD, BOK untuk kegiatan pelayanan gizi. Strategi Advokasi Melalui Media

Media mempunyai peranan penting dalam melakukan advokasi. Media adalah





















masalah sosial termasuk kesehatan dan kependudukan. Oleh karena itu sangat penting melibatkan meraka semaksimum mungkin dalam isu yang akan diadvokasikan. 2. Bekerja dengan media massa Media massa sangat penting berperan dalam membentuk opini publik. Media juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi publik atas isu atau masalah





















b. membangun kemtiraan c. memobilisasi massa d. melibatkan para pemimpin





















masyarakat dimana individu tersebut menjadi bagian (Andreassen, 1994). Secara umum social marketing bukan merupakan sains tetapi lebih kepada kegiatan professional yang bergantung pada beragam disiplin ilmu dalam rangka menciptakan program-program intervensi untuk merubah perilaku manusia (Smith, 2006). Walaupun social marketing menggunakan teori-teori dari pemasaran komersial





















4. Mengidentifikasi gap dalam pasar yang menunjukkan peluang untuk mengembangkan produk baru. 

Targeting ( Target )

Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi dan menjangkau pasar untuk dimasuki atau cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar dan



















































































































































































































































































































































Materi Advokasi Gizi

Recommend Documents