KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAFTAR ISI Hal
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
BAB I
: PENDAHULUAN
i iv
1
I.1. Maksud dan Ruang Lingkup
1
I.2. Visi dan Misi Presiden Dalam Dalam RPJMN 2010-2014 2010-2014
2
I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Dan Sasaran Kementerian Kementerian BUMN sesuai sesuai Renstra Kementerian BUMN Tahun 2010-2014
5
I.4. Prioritas RPJMN 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN
7
I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Sesuai Renstra Kementerian Kementerian BUMN Tahun 2010-2014 dan master Plan BUMN Tahun 2010-2014
9
I.6. Perkembangan BUMN Dan Kontribusinya Kontribusinya Dalam Perekonomian Perekonomian Nasional serta Potensi-potensi Yang Dimiliki BUMN
10
DAFTAR ISI Hal
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
BAB I
: PENDAHULUAN
i iv
1
I.1. Maksud dan Ruang Lingkup
1
I.2. Visi dan Misi Presiden Dalam Dalam RPJMN 2010-2014 2010-2014
2
I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Dan Sasaran Kementerian Kementerian BUMN sesuai sesuai Renstra Kementerian BUMN Tahun 2010-2014
5
I.4. Prioritas RPJMN 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN
7
I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Sesuai Renstra Kementerian Kementerian BUMN Tahun 2010-2014 dan master Plan BUMN Tahun 2010-2014
9
I.6. Perkembangan BUMN Dan Kontribusinya Kontribusinya Dalam Perekonomian Perekonomian Nasional serta Potensi-potensi Yang Dimiliki BUMN
10
II.2.12. Sektor Usaha Kehutanan
31
II.2.13. Sektor Usaha Perikanan
32
II.2.14. Sektor Usaha Kertas, Percetakan, dan Penerbitan
33
II.2.15. Sektor Usaha Penunjang Pertanian
34
II.2.16. Sektor Usaha Pertambangan dan Semen
35
II.2.17. Sektor Usaha Industri Strategis
36
II.2.18. Sektor Usaha Energi & Sumber Daya Alam
37
II.2.19. Sektor Usaha Telekomunikasi, Media dan Industri Penunjang Telekomunikasi
38
II.3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
38
II. 3.1. Assessment Assessment GCG
39
II. 3.2. Re-Assessment Re-Assessment GCG
39
II. 3.3. Self Assessment Assessment GCG (Mandiri)
40
II. 3.4. Review Tindak Lanjut Hasil Assesment GCG
40
II. 3.5. Monitoring GCG melalui Kuesioner
41
II. 3.6. Pelatihan Risk Management dan Internal Control System
41
II. 3.7. Evaluation Tools atas Internal Control dan Risk Management
41
II. 3.8. Pengkajian Penyempurna
41
Evaluation Tools Penerapan GCG
III.2.2 Pelaksanaan Privatisasi 2005 - 2009
67
III.2.3 Pelaksanaan Public Servive Obligation (PSO) Tahun 2005-2009
70
III.2.4 Pelaksanaan Optimalisasi Aset BUMN 2005-2009
71
III.2.5 Pelaksanaan Penyediaan Data, Informasi serta Teknologi Informasi
73
2005 - 2009 III.2.6 Pelaksanaan Penanganan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 2005 - 2009
75
BAB IV : PROGRAM PEMBINAAN BUMN TAHUN 2010 - 2014
78
IV. 1. Program Restrukturisasi 2010 - 2014
78
IV. 1.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Restrukturisasi
78
IV. 1.2. Ruang Lingkup Restrukturisasi
78
IV. 1.3. Program Restrukturisasi
79
IV. 2. Program Privatisasi 2010 - 2014
104
IV. 2.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Privatisasi
104
IV. 2.2. Arah Kebijakan Privatisasi
104
IV. 2.3. Kriteria Privatisasi
105
IV. 2.4. Metode Privatisasi
106
KATA PENGANTAR
Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN memiliki peran strategis dan penting dalam upaya memacu perekonomian Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui: (1) perumusan kebijakan yang mengarahkan BUMN agar mampu menyediakan barang/jasa berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, serta (3) menjadi agen pemerintah dalam menyelenggarakan kemaslahatan hidup masyarakat luas sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi dan
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Maksud Dan Ruang Lingkup
Master Plan BUMN 2010-2014 memuat berbagai kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selaras dengan kebijakan sektoral, yang merupakan penyempurnaan terhadap dokumen serupa yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kementerian Negara BUMN. Dokumen ini menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pembinaan BUMN, kerangka analisis program pembinaan BUMN serta tindakan spesifik Kementerian BUMN yang telah diambil saat ini atau yang akan direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang (tahun 2010-2014), yang meliputi program restrukturisasi BUMN, privatisasi BUMN, public service obligation, optimalisasi aset BUMN, serta data, informasi dan teknologi informasi. Disamping program-program tersebut juga dijelaskan mengenai program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta perkembangan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya
I.2. Visi Dan Misi Presiden Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN tahun 2010-2014 tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. 1
Presiden telah menetapkan VISI untuk masa pemerintahan periode 2010-2014 yaitu “Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” , dengan penjelasan sebagai berikut:
-
Kesejahteraan Rakyat . Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
-
Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, 3
ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; (5): Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Visi dan Misi pemerintah 2010-2014 tersebut dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas
4
sehingga lebih mudah
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, tema dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
5
adalah (1)
memantapkan penataan kembali NKRI; (2) meningkatkan kualitas SDM; (3) membangun kemampuan IPTEK; dan (4) memperkuat daya saing perekonomian.
(4) Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah; (5)
Kesejahteraan Rakyat
yang
terus meningkat ditunjukkan oleh
membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia : meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya
kesetaraan
gender;
meningkatnya
tumbuh
kembang
optimal,
kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; (6) Daya Saing Perekonomian yang meningkat melalui : penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan kelautan serta sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu; meningkatnya
pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor; meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kementerian BUMN Sesuai Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2010-2014
Upaya Pemerintah dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional guna peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia pada umumnya dan misi Pembangunan Jangka Panjang (tahun 2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (tahun 2010-2014) pada khususnya, memerlukan adanya koordinasi dan peran serta dari seluruh lembaga/institusi Pemerintah. Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN, diharuskan
pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum(PSO); (4) Meningkatkan peran BUMN dalam usaha keperintisan; (5) Meningkatkan peran BUMN dalam rangka pengembangan UMKM; (6) Peningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan visi dan misi di atas, Kementerian Negara BUMN di dalam Rencana Strategisnya menetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 30 sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode pemerintahan tahun 2010-2014, sebagai berikut: Tujuan 1
Sasaran 1.1 Sasaran 1.2 Sasaran 1.3 Sasaran 1.4
Tujuan 2
Sasaran 2.1 Sasaran 2.2
: Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Pembinaan BUMN : Terlaksananya reformasi birokrasi : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai : Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan : Terwujudnya penerapan best practices GCG dan sistem penilaian kinerja : Tersusunnya best practice GCG : Terlaksananya penerapan best practice GCG
Tujuan 5
Sasaran 5.1 Sasaran 5.2
Tujuan 6
Sasaran 6.1
Sasaran 6.2
Tujuan 7
Sasaran 7.1 Sasaran 7.2 Sasaran 7.3
: Meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional : Meningkatnya belanja modal (Capital Expenditure ) BUMN : Meningkatnya belanja operasional ( Operating Expenditure ) BUMN : Meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum : Terlaksananya pemisahan tanggungjawab antara pemberi tugas (Pemerintah) dan pelaksana tugas (BUMN) secara konsisten : Terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan umum secara transparan. : Meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM : Meningkatnya peran BUMN dalam program Public Private Partnership (P3) : Meningkat dan meluasnya jangkauan penyaluran dana PKBL : Meningkatnya efektivitas penyaluran dana pemerintah (KUR) untuk pengembangan UMKM
I.4.
Prioritas RPJMN Tahun 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN
Permasalahan dan tantangan dalam pembinaan dan pengawasan BUMN yang dicantumkan dalam RPJM 2010-2014 adalah sebagai berikut: (1) masih terdapatnya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penafsiran yang berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan, dan pembinaan BUMN; (2) kondisi ekonomi baik nasional, regional, maupun global yang sedang dalam tahap pemulihan; (3) persaingan usaha yang makin ketat; (4) pelaksanaan otonomi daerah yang sering tidak kondusif bagi pengembangan usaha; serta (5) pelaksanaan tata kelola yang baik ( good governance). Terkait dengan hal tersebut, dalam RPJMN tahun 2010-2014, sasaran 8
pembangunan dalam pembinaan BUMN adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN; (2) terwujudnya penerapan best practices GCG dan sistem penilaian kinerja; (3) meningkatnya peran BUMN dalam
pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional; (4) meningkatnya keuntungan BUMN; (5) meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (6) meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk
b. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014. c. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada
2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro , dan nuklir secara bertahap. d. Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya. e. Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. (2) Restrukturisasi BUMN besar/ penting/ strategis (Prioritas Nasional) (3) Penyusunan best practice GCG (4) Penetapan system remunerasi berbasis kinerja di BUMN (5) Penyusunan peraturan mengenai penerapan system penilaian yang mengacu pada standar internasional (6) Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan asset BUMN
I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2010-2014 Dan Master Plan BUMN Tahun 2010-2014
Arah
kebijakan
utama
terkait
dengan
pembinaan
BUMN
adalah
restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Melalui penerapan kebijakan ini, BUMN yang ada akan
dikelompokkan ulang berdasarkan sektor industrinya. Dalam rangka mencapai jumlah dan skala BUMN yang ideal, maka dalam Master Plan BUMN Tahun 2010-2014, Kementerian BUMN menyusun program rightsizing untuk memperbaiki struktur bisnis BUMN secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai (value) perusahaan. Peningkatan kinerja dan nilai BUMN tersebut dilakukan melalui langkahlangkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi dilakukan baik secara sektoral maupun korporasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi korporasi meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Privatisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan
I.6. Perkembangan, Kontribusi Dalam Perekonomian Nasional Serta Potensi-Potensi Yang Dimiliki BUMN
Sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14 BUMN berbentuk Perum, 112 BUMN berbentuk Persero, dan 15 BUMN yang merupakan Persero Terbuka. Adapun perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan Negara minoritas tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Tabel 1.
Perkembangan Jumlah BUMN Tahun 2005-2009
Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
Perum
13
13
14
14
14
Persero
114
114
111
113
112
12
12
14
14
15
139
139
139
141
141
21
21
21
20
19
Persero Tbk Jumlah BUMN Kepemilikan Negara Minoritas
BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang yang sampai dengan saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Seperti yang telah disebutkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara Tahun 2010-2014, potensi-potensi tersebut antara lain: (1) keberadaan BUMN di hampir semua sektor usaha, (2)
korporasi yang andal dalam membangun perekonomian nasional diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa untuk dalam negeri maupun ekspor, dan memberi layanan yang optimal bagi konsumen. Jika melihat pada BUMN yang ada saat ini, kita akan mengetahui bahwa BUMN adalah sebuah entitas yang memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang besar dan kuat. Hampir di semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, terdapat BUMN yang menjalankan usahanya. Bahkan di beberapa sektor usaha, BUMN adalah penguasa pasar ( market leader ) sehingga memiliki peran yang sangat signifikan baik bagi stabilitas sektor bisnis maupun ekonomi secara umum. Jumlah BUMN yang mencapai 141 dan tersebar hampir di semua sektor usaha tidak hanya membuat BUMN sangat berpotensi untuk berkontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan negara secara umum, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk menjalin sinergi yang saling menguntungkan diantara sesama BUMN sehingga akan memberikan percepatan dalam pencapaian kinerja perusahaan. Keberadaan BUMN selama ini telah memberikan kontribusi yang besar
BUMN sebagai badan usaha juga dapat berperan dalam mendorong penerapan
praktek-praktek
independensi,
akuntabilitas,
bisnis
dengan
responsibilitas
standar dan
etika
dan
fairness
transparansi, (GCG)
serta
profesionalisme pengelolaan perusahaan. Dorongan untuk meningkatkan praktek good corporate governance perlu mendapatkan perhatian, sehingga upaya-upaya
restrukturisasi/revitalisasi/ profitisasi yang berkelanjutan perlu terus dilaksanakan. I.6.2. Kepemilikan Aset
Sampai dengan akhir tahun 2009, total aset BUMN tercatat mencapai ± Rp2.150 Triliun yang sebagian besar masih menggunakan nilai buku. Sebuah nilai yang sangat besar yang apabila mampu dimanfaatkan secara maksimal tentu akan memicu pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainability growth ). Namun, dari total aset BUMN tersebut, belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal dengan baik guna menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari rasio return on asset (ROA) BUMN yang masih relatif kecil, yaitu sebesar 3,39%. Dari total aset yang mencapai + 2.150 trilliun tersebut, laba BUMN pada akhir tahun 2009 hanya mencapai Rp.72,84 triliun, dengan return on equity (ROE) sebesar 12,89%.
Brand image yang sangat kuat ini merupakan salah satu competitive advantage yang dimiliki oleh BUMN untuk bersaing dengan perusahaan swasta
lain. Competitive
advantage
ini harus dapat dioptimalkan sehingga bisa
mendukung upaya penciptaan BUMN yang sehat, berkinerja baik dan berdaya saing tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Brand image BUMN semakin membaik yang tergambar dari semakin
meningkatnya jumlah BUMN yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional, regional, dan internasional. I.6.4. Pengalaman usaha BUMN
Jika dilihat secara seksama, hampir seluruh BUMN lahir pada awal kemerdekaan Indonesia bahkan ada beberapa BUMN yang merupakan hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda. Dengan usia yang sudah sedemikian lama, BUMN seharusnya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan swasta lain yang belum begitu lama berdiri. Pengalaman adalah salah satu nilai tambah yang sangat penting bagi
semakin mendorong persaingan SDM BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam setiap pengambilan keputusan.
I.6.6. Data, Informasi dan Teknologi Informasi
Disamping hal-hal tersebut diatas, penguasaan terhadap data, informasi, dan teknologi informasi menjadikan BUMN memiliki sarana yang relatif lebih lengkap dalam menghadapi persaingan di pasar lokal maupun pasar global serta memberikan kemampuan bagi BUMN untuk menciptakan nilai tambah dan mengembangkan usaha. Dalam situasi turbulensi ekonomi, BUMN membutuhkan kecepatan dalam seluruh aspek pengambilan keputusan korporasi. Tanpa penguasaan data dan informasi, BUMN akan kehilangan kesempatan dan kecepatan mengantisipasi perubahan. Penguasaan data dan informasi menjadi faktor yang penting karena data dan informasi yang dapat disajikan dengan cepat, tepat, dan lengkap akan membantu manajemen melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Bagi perusahaan, implementasi teknologi informasi akan sangat berperan dalam pengendalian internal perusahaan. Agar teknologi informasi yang
Keberadaan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia dengan segala peran, bentuk kontribusinya terhadap perekonomian serta potensi-potensi yang dimilikinya, seyogianya dapat menjadi lokomotif ataupun pelaku ekonomi yang handal
yang
dapat
mendukung,
baik
Visi
dan
Misi
Pemerintah
untuk
mensejahterakan rakyat, mewujudkan demokrasi dan memeratakan keadilan, bidang-bidang/program-program yang tertuang dalam RPJM 2010-2014, maupun dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian BUMN, yakni mewujudkan BUMN menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi. Peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengawasan BUMN dalam melaksanakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang dicantumkan dalam Renstra Kementerian BUMN 2010-2014, dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi maupun dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam pembinaan BUMN seperti yang tercantum dalam RPJM 2010-2014, maka transformasi/konsolidasi/ restrukturisasi/revitalisasi secara bertahap dan berkesinambungan, dalam kerangka untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( good
corporate governance), menjadi sangat penting artinya.
BAB II PERKEMBANGAN BUMN TAHUN 2005-2009 Kinerja BUMN dalam lima tahun terakhir (2005-2009) sebagian besar menunjukkan kecenderungan perbaikan, meskipun terdapat sebagian kecil BUMN masih menghadapi kendala-kendala untuk berkembang. Di bawah ini disajikan perkembangan kinerja BUMN masing-masing sektor, penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan perkembangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. II. 1. Perkembangan Kinerja BUMN II. 1.1.Perkembangan Jumlah BUMN
Jumlah BUMN di Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 141 perusahaan dan beroperasi pada hampir seluruh sektor usaha, khususnya industri hulu. Di samping itu, negara juga memiliki saham dengan kepemilikan minritas pada 19 badan usaha. Perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan negara minoritas dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 : Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia Periode tahun 2005 - 2009
II. 1.2.Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN
Data kinerja BUMN periode tahun 2005-2009 secara umum dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 : Perkembangan Kinerja BUMN Periode tahun 2005 - 2009
Rp Miliar 2005
2006
2007
2008
1.291.254
1.451.371
1.717.322
1.969.117
2.150.032
Total Hutang
921.193
1.005.481
1.217.626
1.454.487
1.584.998
Ekuitas
370.060
445.890
499.696
514.630
565.034
Pendapatan
655.152
754.720
865.349
1.161.496
931.000
Laba Bersih
25.770
49.171
63.307
64.185
72.840
Total Aset
Prog 2009
Dari tabel 2 tersebut di atas, terlihat bahwa kinerja BUMN mengalami peningkatan/pertumbuhan yang terlihat dari total asset, total ekuitas, total pendapatan, dan total laba bersih. Selanjutnya, perkembangan ROA, ROE, laba, aset, ekuitas dan kontribusi BUMN dapat dilihat pada grafik-grafik dan tabel-tabel sebagai berikut : a. Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) Return on Asset (ROA) periode 2005
2009 berkisar antara 2,00% - 3,69% atau rata-
b. Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Hutang
Dilihat dari sisi jumlah aset, tampak terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dalam periode tahun 2005-2009. Namun pertumbuhan jumlah aset tersebut dirasakan belum proporsional dengan pertumbuhan modal perusahaan yang pertumbuhannya relatif lambat. Hal ini disebabkan sebagian besar aset dibiayai dari dana eksternal/hutang.
Grafik 2: Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Hutang (dalam Rp Triliun)
Grafik 5: Kontribusi Dividen BUMN
Catatan : Pembagian laba tahun 2009 belum ditetapkan oleh RUPS
b. Kontribusi Pajak Kontribusi BUMN lainnya yaitu pajak, pada periode tahun 2005-2009 juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 18,13% per tahun. Peningkatan kontribusi pajak BUMN antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan keuntungan BUMN. Gambaran kontribusi pajak sebagaimana terlihat pada Grafik 6 sebagai berikut. Grafik 6: Kontribusi Pajak
Grafik 7: Kontribusi Privatisasi
Peran 15 BUMN Tbk dalam Pasar Modal cukup besar, hal ini dapat dilihat dari penguasaan kapitalisasi pasar per 30 Desember 2009 yang mencapai 31,57% atau senilai Rp 637,48 Triliun dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) . Adapun gambaran kapitalisasi pasar BUMN Terbuka 2005-2009 sebagaimana terlihat pada Grafik 8 sebagai berikut. Grafik 8 : Kapitalisasi Pasar BUMN Terbuka
700
45,00% 637
600
589
40,00%
40,23%
35,00%
II. 2.1. Sektor Usaha Perbankan
Terdapat 4 Bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI dan BTN) yang semuanya merupakan BUMN Terbuka. Masing-masing bank BUMN ini memiliki fokus bisnis yang berbeda yaitu Corporate Banking, Commercial Banking dan Consumer Banking (Mandiri dan BNI), micro banking (BRI) dan pembiayaan perumahan (BTN). Isu utama BUMN perbankan adalah adanya PBI No.8/16/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal ( Single Presence Policy ) Pada Perbankan Indonesia yang mengharuskan keempat Bank BUMN
untuk masuk dalam satu kepemilikan (misalnya holding atau merger). Sedangkan Bank Ekspor Indonesia (BEI) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009 telah berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang pembinaan dan pengawasanya berada di bawah Menteri Keuangan. Kinerja operasional Bank BUMN tahun 2005-2009 tercermin dari tingkat Capital Adequency Ratio (CAR), Net Non Performing Loan (NPL), tingkat penyaluran pinjaman,
serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Tabel 3 menunjukkan rata-rata CAR dan NPL, serta total penyaluran pinjaman dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 4 BUMN selama periode tahun 2005-2009.
Tabel 3. Kinerja Operasional BUMN Perbankan
Tabel 4.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan 1 Tahun 2005 – 2009 Rp Miliar
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
563.054
624.234
742.855
851,248
938,427
Ekuitas
49.943
59.774
68.688
71.380
86.989
Pendapatan
61.602
68.186
75.877
88.039
92.667
Laba Bersih
6.263
8.969
10.484
13.576
17.484
II. 2.2.Sektor Usaha Asuransi
Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di sektor usaha asuransi, PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, PT Jasindo, PT Jasa Raharja, PT Jiwasraya, PT ASEI, PT Askrindo dan PT RUI. Adapun isu utama BUMN Sektor Asuransi adalah adanya Undang-undang Nomor 40/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN) yang menetapkan perlu adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Keempat BUMN asuransi yang direncanakan akan dijadikan/ditunjuk sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, adalah PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri, dengan kemungkinan perubahan bentuk/status hukum BUMN tersebut.
Tabel 6.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi Tahun 2005 – 2009 Rp Miliar
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
69.561
86.219
105.450
133.828
147.076
6.690
9.719
12.026
12.327
18.793
Pendapatan
15.815
21.341
25.212
33.622
36.455
Laba Bersih
1.728
2.318
2.606
3.291
4.548
Ekuitas
II. 2.3. Sektor Usaha Jasa Keuangan
Terdapat 7 (tujuh) BUMN yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan dan 1 (satu) perusahaan minoritas. Masing-masing BUMN Usaha Jasa Keuangan memiliki karakteristik berbeda sehingga isu yang dihadapi juga berbeda-beda. Sebagai contoh, PT PANN Multi Finance saat ini dalam kondisi ekuitas negatif terkait beban bunga hutang SLA untuk proyek pesawat terbang dan kapal ikan yang merupakan penugasan pemerintah. Sementara itu, PT PPA yang semula hanya mengelola aset eks BPPN, saat ini sesuai PP 61 tahun 2008 mendapat tambahan tugas untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, pengelolaan aset BUMN dan kegiatan investasi. Terkait fungsi untuk
Dalam 5 tahun terakhir terlihat adanya pertumbuhan laba, ekuitas dan aset BUMN Jasa Keuangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 7 dibawah ini, dengan rata-rata pertumbuhan aset 26,7% per tahun dan laba bersih 19,6% per tahun. Tabel 7.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Keuangan Tahun 2005 – 2009 Rp Miliar
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
Prognosa 2009
2008
11.974
13.711
16.943
22.133
30.553
Ekuitas
1.423
1.963
3.025
5.218
7.076
Pendapatan
2.661
3.107
3.543
4.198
5.380
Laba Bersih
520
767
754
973
1.010
II. 2.4. Sektor Usaha Jasa Konstruksi
BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari 14 BUMN
yang 2
(dua)
diantaranya adalah BUMN Terbuka. Keempat belas BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT PP, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Amarta Karya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Indra Karya, PT Bina Karya, PT Indah Karya, PT Virama Karya dan PT Yodya Karya. Disamping itu
Tabel 8.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2005-2009 Rp Miliar
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
Prognosa 2009
2008
10.672
12.499
16.274
20.768
23.116
1.482
1.607
2.737
3.159
3.763
Pendapatan
13.478
16.163
19.361
25.324
29.843
Laba Bersih
254
295
417
512
657
Ekuitas
II. 2.5. Sektor Usaha Industri Farmasi
BUMN Sektor Usaha Farmasi meliputi 3 (tiga) BUMN yang 2 (dua) diantaranya berbentuk Persero Terbuka yang bergerak di bidang farmasi dan obat-obatan (PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk) serta 1 (satu) BUMN yang bergerak di bidang produk vaksin yang sahamnya dimiliki 100% oleh Negara RI (PT Bio Farma). Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN farmasi meliputi antara lain : a. Kecenderungan upaya merger/akuisisi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia 2 maupun global untuk langkah efisiensi dan pengembangan pasar. b. Dalam kaitannya Obat Generik BUMN Farmasi menghadapi masalah impor bahan baku dan harga beli Pemerintah terhadap Obat Generik.
II. 2.6. Sektor Usaha Aneka Industri
BUMN Sektor Aneka Industri meliputi 4 (empat) BUMN yang terdiri dari 2 (dua) BUMN yang bergerak di bidang usaha TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) yaitu PT Industri Sandang Nusantara (ISN) dan PT Primissima. PT IGLAS bergerak dalam industri gelas dan PT Garam bergerak dalam industri garam. Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh BUMN Aneka Industri antara lain : a. Alat-alat produksi relatif tua sehingga produktivitas rendah dan biaya perawatan tinggi sehingga mengurangi daya saing. b. Beban hutang cukup besar dan mengalami kesulitan likuiditas/modal kerja. Kenaikan total aset BUMN sektor Aneka Industri selama periode 2005 – 2009 sangat kecil, yaitu hanya 3,0% per tahun, namun demikian dalam kurun waktu tersebut BUMN Sektor Aneka Industri belum mampu membukukan laba. Gambaran umum kinerja BUMN Aneka Industri 2004-2009 terlihat pada Tabel 10 sebagai berikut. Tabel 10.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Tahun 2005 - 2009 Rp Juta
Keterangan
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
laba bersih 35,9%. Gambaran umum kinerja BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan tahun 2005 – 2009, terlihat pada Tabel 11 sebagai berikut. Tabel 11.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan Tahun 2005 – 2009 Rp Juta
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
1.862.744
1.844.286
1.882.827
1.975.317
2.194.730
Ekuitas
992.286
1.033.394
977.377
1.035.817
784.543
Pendapatan
614.335
541.794
569.469
795.642
547.035
Laba Bersih
66.319
59.479
(44.540)
69.965
79.056
II. 2.8. Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata
BUMN yang bergerak di sektor usaha sarana angkutan dan pariwisata terdiri dari 9 (sembilan) BUMN Sarana Angkutan dan 3 (tiga) BUMN Pariwisata, yakni PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara, PT PELNI, PT Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, Perum Damri, Perum PPD, PT Kereta Api Indonesia, PT TWCBPB, PT BTDC, PT Hotel Indonesia Natour. Isu Strategis BUMN Sarana Angkutan dan Pariwisata meliputi antara lain :
Tabel 12.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata Tahun 2005-2009 Rp Juta 2006
2007
2008
Prognosa 2009
20.838.857
22.745.403
26.236.458
29.773.930
30.157.259
8.455.946
8.558.845
6.094.218
8.957.672
11.524.591
Pendapatan
19.756.565
20.900.200
23.421.342
30.915.881
29.117.797
Laba Bersih
(1.078.189)
(67.269)
1.285.381
Keterangan
Aset Ekuitas
2005
(641.928)
(259.700)
II. 2.9. Sektor Usaha Prasarana Angkutan
BUMN Sektor Prasarana Angkutan terdiri dari 4 (empat) BUMN Kepelabuhanan, PT Pelindo I – IV dan 2 (dua) BUMN Kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I & II, 1 (satu) BUMN Pengerukan, PT Rukindo, dan 1 (satu) BUMN Operator Jalan Tol, PT Jasa Marga. Total aset BUMN sektor Usaha Prasarana Angkutan tumbuh 13,2% dengan pertumbuhan laba bersih mencapai 14,1% per tahun. Isu strategis yang dihadapi oleh BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan antara lain : a. Pemberlakuan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka akan ada pemisahan antara operator dan regulator yang akan diatur oleh Badan Otoritas Pelabuhan
II. 2.10. Sektor Usaha Logistik dan Jasa Sertifikasi
Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di Sektor Perdagangan, Pergudangan, Distribusi, dan Jasa Sertifikasi, meliputi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PP Berdikari, PT Sarinah, PT Banda Ghara Reksa, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Pos Indonesia, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, PT Biro Klarifikasi Indonesia dan PT Survey Udara Penas. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perdagangan, Pergudangan, Distribusi, dan Jasa Sertifikasi antara lain : a. Kinerja BUMN Perdagangan kurang optimal. Di samping tingkat kompetisi di sektor perdagangan dan masalah internal antara lain keuangan dan operasional, namun BUMN Perdagangan memiliki beberapa kelebihan berupa jaringan pemasaran yang cukup luas, klien yang cukup banyak dan SDM yang kompeten b. BUMN sektor pergudangan terkendala dengan keterbatasan pendanaan untuk ekspansi usaha dan terkait erat dengan regulasi Pemda dan laju pengembangan daerah setempat c. Bisnis utama PT Pos Indonesia, khususnya jasa pengiriman kalah bersaing dengan perusahaan swasta. Beban PSO yang ditanggung PT Pos tidak seimbang dengan dana kompensasi PSO dari Pemerintah. Saat ini pemisahan biaya antara PSO dan non PSO belum dapat dilaksanakan. d. Untuk sektor Jasa Penilai di samping PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia perlu bersaing dengan swasta, maka masalah cross ownership diantara keduanya perlu diseleisaikan. e. Khusus PT Survey Udara, kinerja keuangannya sangat buruk dan mengalami kesulitan
II. 2.11. Sektor Usaha Perkebunan
BUMN Sektor Perkebunan terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN I s.d. XIV) & PT RNI. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perkebunan antara lain: a. Produk dan produktivitas perkebunan pada umumnya rendah karena umur tanaman yang sudah tua dan komposisi tanaman tidak ideal. Hal tersebut timbul karena keterlambatan replanting. b. Kemampuan leverage secara umum rendah sehingga perlu dilakukan holding. c. Sebagian usia fasilitas pabrik sudah tua. d. Kemampuan dan kualifikasi SDM belum memenuhi standardisasi. e. Kemampuan untuk membiayai investasi rendah karena kemampuan leverage secara sendiri-sendiri sangat rendah, untuk itu perlu dilakukan holding.
Adapun perkembangan kinerja BUMN Sektor Perkebunan dari tahun 2005- 2009 dapat dilihat pada Tabel 15. Dengan pertumbuhan aset selama periode 2005 – 2009 ratarata sebesar 14,6% per tahun, terjadi pula peningkatan laba bersih rata-rata 26,9%, sedangkan ekuitas meningkat rata-rata 16,7%.
Tabel 15.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan
sebab itu dunia perbankan sampai dengan saat ini belum ada yang mau menyalurkan modalnya di usaha kehutanan. c. Peralatan industri milik PT Inhutani yang sudah tidak sesuai lagi dengan produksi hasil hutan saat ini, karena desain awal industri ditujukan untuk produk kayu alam. d. Kondisi sosial lingkungan wilayah hutan yang belum mendukung sepenuhnya keamanan dan kelestarian hutan, sehingga diperlukan penanganan khusus dari BUMN pengelola hutan. e. Pasar kayu HTI terbatas pada industri kertas dalam negeri. Kinerja keuangan BUMN kehutanan cenderung membaik dalam 5 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata 48,9%, pendapatan tumbuh 12,9%. Sekalipun demikian, aset belum tumbuh secara optimal karena hanya tumbuh 0,1% sedangkan ekuitas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,9%. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan tahun 20052009 terlihat dalam Tabel 16 sebagai berikut. Tabel 16.
Tabel Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan Tahun 2005-2009 Rp Juta
Keterangan
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
Kinerja
BUMN
perikanan
masih
memprihatinkan
meskipun
terdapat
perkembangan positif dalam beberapa aspek. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset mencapai 20,1% meskipun masih menderita ekuitas negatif. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan terlihat sebagaimana dalam Tabel 17 sebagai berikut. Tabel 17.
Perkembangan Kinerja Tahun 2005-2009
Keuangan
BUMN
Sektor
Usaha
Perikanan Rp Juta
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
102.304
147.613
197.204
198.112
202.116
Ekuitas
82.592
(77.037)
(16.463)
(21.457)
(22.224)
Pendapatan
72.472
103.459
98.232
123.294
156.563
Laba Bersih
(1.263)
(15.955)
(11.907)
(253)
2.223
II. 2.14. BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan
BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan terdiri dari 2 (dua) BUMN Kertas, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan 4 (empat) BUMN Percetakan dan Penerbitan, PT Balai Pustaka, PT Pradya Paramita, Perum Peruri, Perum PNRI. Isu
Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan dapat dilihat dalam Tabel 18 sebagai berikut. Tabel 18.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan Rp Juta
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
2.964.367
3.130.927
3.862.694
3.863.871
3.743.045
347.771
241.728
616.929
492.071
294.163
Pendapatan
1.818.628
1.717.406
2.482.568
2.578.222
2.581.518
Laba Bersih
(110.565)
(123.653)
47.289
(16.344)
(145.319)
Ekuitas
II. 2.15. Sektor Usaha Penunjang Pertanian
BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian terdiri dari 1 (satu) BUMN Pupuk, PT PUSRI, 2 (dua) BUMN Perbenihan, PT SHS dan PT Pertani, 2 (dua) BUMN Pengairan, PT Jasa Tirta I & II, dan Perum Bulog. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Penunjang Pertanian antara lain: a. Untuk Perum Jasa Tirta I & II, tarif jasa air yang ditetapkan Pemerintah (Menteri PU) masih dibawah tingkat keekonomiannya (tidak ekonomis) sehingga perusahaan tidak
Selama periode 2005 – 2009 BUMN sektor Usaha Penunjang Pertanian mengalami pertumbuhan aset sebesar 13,3% yang diikuti dengan pertumbuhan laba bersih 28,9% per tahun. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian t erlihat sebagaimana dalam Tabel 19 sebagai berikut. Tabel 19.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Penunjang Pertanian Tahun 2005-2009 Rp Juta
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
20.646.942
21.553.074
24.586.399
33.296.701
32.994.934
8.568.255
9.098.299
11.148.122
12.601.730
15.529.732
Pendapatan
17.224.337
17.073.962
24.473.379
39.126.581
39.297.837
Laba Bersih
868.136
897.935
1.719.806
2.184.835
2.049.956
Ekuitas
II. 2.16. Sektor Usaha Pertambangan dan Semen
BUMN Sektor Usaha Pertambangan dan Semen terdiri dari 7 BUMN yaitu 4 (empat) BUMN Sektor Pertambangan, PT Aneka Tambang, PT Timah, PT BB Bukit Asam, PT Sarana Karya, dan 3 (tiga) BUMN Semen, PT Semen Gresik, PT Semen Baturaja dan PT Semen Kupang. Diantara isu strategis BUMN Pertambangan adalah
Tabel 20.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Pertambangan dan Semen Tahun 2005-2009 Rp Juta
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
197.834.182
225.610.789
279.771.590
321.841.157
329.413.225
81.918.469
134.420.344
161.505.091
169.361.679
171.453.926
Pendapatan
329.958.353
371.854.949
420.952.937
585.867.650
374.807.089
Laba Bersih
9.069.349
22.081.547
33.186.800
35.566.054
19.496.734
Ekuitas
II. 2.17. Sektor Usaha Industri Strategis St rategis
BUMN sektor usaha Industri Strategis terdiri dari 2 (dua) BUMN Industri Pertahanan, PT Dahana dan PT Pindad, 3 (tiga) BUMN Baja dan Konstruksi Baja, PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia, 1 (satu) BUMN Industri Kereta Api, PT INKA, 1 (satu) BUMN Kedirgantaraan, PT Dirgantara Indonesia dan 4 (empat) BUMN Dok Perkapalan, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok & Perkapalan Surabaya, PT PAL Indonesia, PT Indusri Kapal Indonesia. Isu-isu strategis yang dihadpi oleh BUMN Sektor Usaha Industri Strategis adalah : a. b.
Keterbatasan pendanaan, sehingga pengembangan pengembangan usaha berjalan sangat lambat. Tingginya ketergantungan kepada bahan baku impor.
Tabel 21.
Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Industri Strategis Tahun 2005-2009 Rp Juta
Keterangan
Aset
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
15.982.193
18.305.011
19.790.843
24.724.658
22.169.961
3.566.036
4.404.781
4.364.670
4.646.064
4.823.251
Pendapatan
15.062.416
15.780.303
18.638.017
25.398.892
21.274.755
Laba Bersih
228.707
(237.971)
(181.194)
373.554
400.863
Ekuitas
II. 2.18. Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Alam
BUMN Sektor Usaha Energi terdiri dari 5 (lima) BUMN, PT PLN, PT Pertamina, PT PGN, PT Batan Teknologi dan PT EMI. Dengan pertumbuhan aset selama periode 2005 – 2009 rata-rata mencapai sebesar 12,4% per tahun, sedangkan ekuitas meningkat rata-rata sebesar 1,0 %. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN sektor usaha energi antara lain : a. Produk yang dihasilkan berhubungan dengan hayat hidup orang banyak (mengemban tugas Public Service Obligation/PSO), sehingga penetapan harga/tarif masih diatur oleh Pemerintah. b. Perlunya dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh (PT Pertamina,
II.
2.19.
Sektor
Usaha
Telekomunikasi,
Media
dan
Industri
Penunjang
Telekomunikasi
BUMN yang bergerak di sektor usaha telekomunikasi terdiri dari 5 (lima) BUMN, PT Telkom, PT INTI, PT LEN Industri, Perum LKBN Antara, Perum Perusahaan Film Negara. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi adalah sebagaimana Tabel 22. Isu strategis yang dihadapi oleh BUMN sektor usaha telekomunikasi antara lain : a. b.
c.
d.
Saat ini terdapat 10 perusahaan operator telepon seluler di Indonesia yang berdampak berdampak pada perang tarif dan tingkat persaingan yang sangat ketat. Untuk pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dibutuhkan dana yang sangat besar, sementara dengan ketatnya persaingan menuntut setiap operatoe untuk melakukan efisiensi secara ketat. Kepemilikan asing dalam industri telekomunikasi terkait dengan masalah naionalisme dan karena telekomunikasi termasuk industry yang menguasai hayat hidup orang banyak. Ketatnya persaingan dan banyaknya alat-alat komunikasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, mengancam keberadaan perusahaan industri peralatan telekomunikasi telekomunikasi Indonesia (PT Industri Telekomunikasi Indonesia). Pada periode 2005 – 2009, BUMN sektor Usaha Industri Strategis dapat
meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 11,3% per tahun dengan
a. Untuk terus mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMN serta untuk menyesuaikan dengan best practice penerapan GCG dalam dunia usaha, maka telah dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif terhadap implementasi GCG di BUMN (dengan hasil kegiatan sebagaimana dikemukan di butir II.3.1 s.d. II.3.8). b. Kegiatan monitoring GCG dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan kepada BUMN . II. 3.1. Assessment GCG
Pelaksanaan assessment GCG sampai akhir tahun 2009 mencapai 109 BUMN dari 141 BUMN, sehingga masih tersisa 32 BUMN yang belum dilakukan assessment. Dari jumlah 32 BUMN yang tersisa tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2010. Kualitas penerapan GCG dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori/tingkatan capaian ak tual penerapan GCG, dari “sangat baik” sampai dengan “sangat kurang” sebagaimana terlihat pada Tabel 23 sebagai berikut. Tabel 23. Hasil Asessment GCG pada BUMN Sampai Tahun 2009 Jumlah BUMN Grade / Tingkat
Predikat
Range Score
sd 31 Des 2007
s.d. 31 Des
sd 31 Des 2009
%
GCG, perolehan skor GCG-nya rendah (70<), dan Assessment -nya dilakukan dalam 2 tahun terakhir (2007-2008). Sampai dengan tahun 2008, sebanyak 5 BUMN telah menyelesaikan reassessment GCG, yaitu PT Sarinah, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Bhanda Ghara Reksa,
dan Perum Bulog dan PT Asuransi Jasa Indonesia. 5 BUMN yang telah melakukan reassessment tersebut berhasil melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang signifikan
sehingga kualitas penerapan GCG mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil assessment sebelumnya. Upaya perbaikan terutama pada aspek kebijakan GCG dan
pelaksanaan GCG di Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan sebanyak 7 BUMN lainnya masih dalam proses pelaksanaan oleh assessor . II. 3.3. Self Assessment GCG (Mandiri)
Sampai dengan tahun 2009, terdapat 27 BUMN yang melakukan self assessment GCG dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Program assessment GCG yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN telah meningkatkan perbaikan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN. Hasil-hasil program
assessment GCG
diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konsekuen oleh BUMN. Karena
kualitas
penerapan GCG dijadikan indikator kinerja utama dalam penilaian kinerja BUMN ( Key
II. 3.5. Monitoring GCG melalui Kuesioner
Tim Koordinasi dan Monitoring GCG telah menyebarkan kuesioner untuk pengumpulan data penerapan GCG pada 50 BUMN. Sampai dengan saat ini, BUMN yang telah menyerahkan jawaban kuesioner sebanyak 21 BUMN. Hasil monitoring penerapan GCG melalui kuesioner tersebut akan diolah untuk memberikan informasi mengenai penerapan GCG pada BUMN tersebut, serta hal-hal yang dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi BUMN lainnya. II. 3.6. Pelatihan Risk Management dan Internal Control System
Tujuan pelatihan risk management dan internal control system adalah untuk memberikan pemahaman atas penerapan program risk management dan internal control system sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi dengan pelaksanaan GCG di
BUMN. Materi pelatihan meliputi : (1) konsep, prinsip dan nilai ekonomis manajemen risiko korporasi dan keterkaitan dengan GCG dan internal audit; (2) kerangka kerja internal manajemen risiko korporasi dari sudut pandang COSO; (3) key risk indicators sebagai early warning system bagi korporasi; dan (4) pembelajaran melalui studi kasus. II. 3.7. Evaluation Tools atas Internal Control dan Risk Management
a. Scorecard Penilaian GCG 224 parameter merupakan kriteria assessment yang pertama kali dan digunakan sebagai kriteria assessment GCG pada 16 BUMN pada tahun t ahun 2001. b. Sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor :KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN, Scorecard Penilaian 224 parameter mengalami pengembangan kriteria menjadi 256 parameter ( Scorecard Penilaian 256 parameter). Pengembangan kriteria tersebut pada tahun 2002 khususnya terkait dengan materi mengenai Komite di tingkat Dewan Komisaris. c. Selanjutnya pada tahun 2004, Kementerian Negara BUMN menerbitkan kriteria assessment penerapan GCG sebagai hasil ADB Project . Kriteria assessment GCG -
ADB Project terdiri atas 81 parameter dengan menggunakan kuesioner. d.
Penyempurnaan Scorecard Penilaian GCG 256 parameter. Pada tahun 2006, Kementerian Negara BUMN dan BPKP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
Nomor: MOU-03/MBU/2006 – MOUMOU-
199/K/D5/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang
Kerjasama
Percepatan
Pemberantasan Korupsi Dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kerjasama tersebut merupakan upaya kedua
belah pihak agar peningkatan kualitas penerapan GCG melalui program assessment GCG
dan
revieu
tindak
lanjut
hasil
asessment GCG
dilakukan
secara
parameter tersebut disepakati oleh Kementerian BUMN cq Staf Ahli Bidang Tata Kelola Perusahaan dan BPKP sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 19 Oktober 2006, sebagai metodologi assessment penerapan GCG di lingkungan BUMN yang dilakukan oleh BPKP. Scorecard Penilaian GCG 160 parameter ditetapkan sebagai standar penilaian GCG di lingkungan BUMN sesuai surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN Nomor :S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Assessment Program GCG di BUMN, dan dengan disampaikannya surat tersebut kepada BUMN maka surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN Nomor :S-612/S.MBU/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dinyatakan tidak berlaku. II. 3.9. Penyusunan Kriteria Penilaian GCG Tingkat Lanjutan
Kriteria penilaian GCG di lingkungan BUMN dengan Scorecard Penilaian GCG 160 parameter disadari merupakan penilaian pada tahap pembentukan infrastruktur GCG dan pelaksanaan internalisasi, sehingga lebih menitikberatkan pada aspek kelengkapan infrastruktur GCG dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Selama pelaksanaan monitoring pelaksanaan assesssment GCG tahun-tahun sebelumnya (sejak tahun 2006), tanggapan dan masukan mengenai parameter penilaian GCG telah diperoleh baik dari Konsultan maupun dari pihak BUMN. Tanggapan dan
1)
Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen).
2)
Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
3)
Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
Program Kemitraan selain dilaksanakan melalui penyaluran dana bergulir juga pemberian dukungan non material kepada para mitra binaannya diantaranya yaitu: 1)
Pembentukan cluster mitra binaan
2)
Pemberian dukungan pelatihan dan keterampilan
3)
Pemberian kesempatan untuk melakukan promosi pada event-event nasional maupun internasional. Program kemitraan ditujukan bagi usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta masih berstatus non bankable.
Realisasi penyaluran pinjaman dan hibah selama tahun t ahun 2004-2006 sebagai berikut: (Rp Juta)
Sedangkan total akumulasi dana Program Kemitraan tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut: (Rp Juta)
No Pinjaman Hibah Total
Sd 2006 5,364,292 596,854 5,961,146
Sd 2007 5,949,655 669,585 6,619,240
Sd 2008 7,143,885 775,249 7,919,134
Sd. 2009 8,456,332 872,344 9,328,676
Realisasi mitra binaan dalam 5 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:
No
Uraian
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
1
Unit UKM
2
Outstanding
3
Akumulasi
35.534
39.087
446.367
47.346
55.194
55.012
113.691
121.984
146.101
493.713
560.907
640.417
b. Realisasi Penyaluran Pinjaman menurut Sektor Usaha
Rata-rata Penyaluran dana Program kemitraan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 jika ditinjau dari kelompok sektor usaha mitra binaan, sebagian besar diserap
Beberapa penyebab rendahnya penyerapan sektor perkebunan, perikanan dan peternakan antara lain : 1) Kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha di sektor tersebut relatif cukup besar; 2) Resiko usaha di sektor tersebut relatif cukup tinggi mengingat usaha sangat tergantung pada kondisi alam; 3) Keterbatasan kemampuan pengelola PKBL dalam melakukan pembinaan sektor tersebut. c. Realisasi Distribusi Pinjaman Dana Program Kemitraan
Dalam mendistribusikan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan, Kementerian BUMN menunjuk BUMN Koordinator wilayah pada tiap propinsi
untuk tugas
kooordinasi pelaksanaan penyaluran dana PKBL di tiap propinsi . Alokasi dana penyaluran ditetapkan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran BUMN.
Dalam
distribusi penyaluran dana PKBL pada 33 propinsi di Indonesia daerah Jawa Barat yang terbesar menerima pinjaman yaitu (13,5%), Jawa Timur (13%), Jawa Tengah ( 9,2 %), DKI Jakarta ( 8,2% ), Bali (2,5%), Sumatra utara ( 7,4%), Sumatra Barat (2,3%), Bengkulu (0,8%), Lampung (2%), Sumatra Selatan dan Babel ( 5,1%). Untuk Kalimantan, penerima distribusi pinjaman PKBL yang terbesar adalah Kalimantan Timur (7,3%)
d. BUMN dengan Tingkat Jumlah Penyaluran Dana Kemitraan Terbesar
Kinerja pelaksanaan Program Kemitraan, termasuk tingkat efektivitas penyaluran dana kemitraan, secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran dari lima BUMN yaitu PT Pertamina, PT Bank BRI, PT. Bank Mandiri, PT Jasa Raharja, dan PT. Telkom. Total penyaluran dari lima BUMN tersebut mencapai 2,76 Triliun dari total penyaluran nasional Rp.9,693 triliun. Jumlah penyaluran dari 5 BUMN Dari jumlah dana tersedia Pertamina mempunyai kontribusi terbesar yaitu 1,19 Triliun atau sebesar 12% dari jumlah dana yang tersedia secara nasional.
II.4.2. Program Bina Lingkungan Tahun 2005 - 2009
a. Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan
Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Adapaun sumber dana Program Bina Lingkungan yaitu: 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). 2) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
kebutuhan dan kewajaran permintaan bantuan. Mengingat dana yang terbatas, BUMN wajib pula memperhatiakn azas pemerataan dalam penyaluran. Penyaluran dana Bina Lingkungan per tahun serta akumulasi dana Bina Lingkungan sampai dengan tahun 2009 disajikan sebagai berikut:
(Rp Juta)
Prognosa 2009
Pada tahun 2008 Disamping membangun
fasilitas umum, bantuan diberikan
dalam bentuk bea siswa dan bantuan buku kepada siswa sekolah, mulai SD sampai dengan SMA. Buku-buku yang disumbangkan kepada sekolah didaerah lokasi Gempa berupa buku-buku referensi penunjang pelajaran dan majalah-majalah sains agar dapat membantu meningkatkan pengetahuan umum siswa.
Dalam rangka membantu mengurangi tingkat penganguran, BUMN Peduli telah membuat program BUMN peduli pendidikan dan pelatihan dalam bentuk memberikan pelatihan keterampilan praktis seperti Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dibidang las, bengkel, otomotive, garment dan keterampilan lainnya. Bentuk pelatihan lain diberikan pula kepada guru guru SMP, MTs dan SMA berupa pelatihan mengajar Fisika secara gampang, asik dan menyenangkan. Program ini sangat membantu guru-guru dalam memberikan metode lain pengajaran Fisika pada siswa, dengan demikian diharapkan fisika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Program Bina Lingkungan BUMN Peduli tahun 2009 berupa bantuan pendidikan beasiswa pendidikan dan pelatihan yaitu pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3 yang direncanakan akan dikerjasamakan dengan pihak Universitas Negeri. Disamping itu program ini juga untuk mahasiswa kurang mampu yang akan menyelesaikan program
Kinerja seluruh BUMN selama periode waktu 2005-2009 terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan terlihat dari pertumbuhan asset dan Ekuitas masing-masing dari Rp 1.291,25 Triliun dan Rp 370,06 Triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 2.150,03 Triliun dan Rp 566,03 Triliun pada tahun 2009. Selanjutnya pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih masing-masing dari Rp 82,57 Triliun dan Rp 25,77 Triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 110,78 Triliun dan Rp 72,84 Triliun pada tahun 2009. Sedangkan dalam kurun waktu 2005-2009 capaian Return on Assets (RoA) dan Return on Equity (RoE) rata-rata mencapai 3,15% dan 11,20%. BUMN telah memberikan kontribusi yang relatif besar kepada Negara, yaitu berupa dividen rata-rata dividen sebesar Rp 23,04 Triliun per tahun atau mengalami peningkatan rata-rata sekitar 25% per tahun. Disamping kontribusi
BAB III RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BUMN TAHUN 2005-2009
Selama kurun waktu tahun 2005-2009 Kementerian BUMN telah melakukan berbagai upaya pembinaan BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN. Secara umum dari data-data yang disajikan terlihat bahwa pertumbuhan aset BUMN tidak/kurang agresif, dan modal perusahaan tumbuh lebih lambat serta return relatif masih rendah karena selama ini sebagian besar kegiatan BUMN dibiayai dari dana eksternal/hutang. Namun demikian, disadari bahwa perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan lebih lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan nilai BUMN tersebut. Kegiatan restrukturisasi yang salah satu pokok utamanya adalah regrouping/konsolidasi BUMN secara sektoral untuk memetakan kembali jumlah dan skala usaha masing-masing BUMN/sektor tersebut, untuk mendapatkan jumlah dan skala yang lebih ideal (rightsizing), sampai dengan akhir 2009 memang belum dapat dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, tindakan/kegiatan penataan jumlah dan skala BUMN
masalah sepanjang memiliki kinerja yang baik yang memberikan konstribusi yang terus tumbuh dalam perekonomian nasional.
III.1 Rencana Program Tahun 2005 - 2009 III.1.1 Rencana Rightsizing Tahun 2005-2009
Pencapaian jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal ( rightsizing) merupakan inti dari program restrukturisasi sektoral tahun 2005-2009. Strategi rightsizing tersebut telah digariskan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki struktur bisnis BUMN secara menyeluruh dalam rangka mencapai jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal. Secara garis besar, program rightsizing tersebut tetap berpegang pada asas-asas yang telah disepakati dalam konstitusi yaitu Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, terutama mengenai keberadaan BUMN. Selanjutnya, tata cara dan model penataan perlu dikaji secara obyektif dengan mengedepankan kepentingan jangka panjang BUMN dan perekonomian nasional. Beberapa opsi untuk rightsizing tersebut secara
Dalam Master Plan BUMN Tahun 2005-2009, terdapat 35 BUMN yang masuk kriteria stand alone (Lampiran 7.1.a) b.
Merger/Konsolidasi Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai struktur yang prospektif bagi BUMN yang berada dalam sektor bisnis yang sama dengan pasar yang identik dan kepemilikan Pemerintah 100%. Secara garis besar kriteria untuk BUMN-BUMN yang akan di- merger atau konsolidasi adalah sebagai berikut: 1) Jenis usaha dan segmen pasar sama; 2) Kompetisi tinggi; 3) Mayoritas saham dimiliki Pemerintah; 4) Kinerja tergolong kurang baik; 5) Going Concern diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan BUMN lain. Dalam Master Plan BUMN Tahun 2005-2009 terdapat 11 Sektor BUMN (27 BUMN) yang dilakukan merger/konsolidasi (Lampiran 7.1.b).
d.
Divestasi Kebijakan ini diutamakan bagi investor dalam negeri atau melalui proses akuisisi dan/atau merger /konsolidasi oleh BUMN lain. Alternatif ini dilakukan sesuai dengan kriteria dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2005. Disamping itu terdapat kriteria tambahan yaitu: 1) Berbentuk Persero; 2) Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur teknologinya cepat berubah; 3) Bidang usahanya menurut Undang-undang tidak secara khusus harus dikelola oleh BUMN; 4) Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan; 5) Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan peraturan perundangan tidak boleh diprivatisasi; 6) Tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
III.1.2 Rencana Privatisasi Tahun 2005 - 2009
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 t entang Tata Cara Privatisasi, jo Peraturan Pemerintah 59 Tahun 2010, maka prosedur privatisasi meliputi : Penyusunan Program Tahunan Privatisasi (PTP), Pembahasan PTP untuk mendapatkan Arahan Komite Privatisasi dan Rekomendasi
Menteri
Keuangan,
Konsultasi
dengan
DPR
untuk
mendapatkan persetujuan, Sosialisasi PTP serta Pelaksanaan PTP. Sepanjang tahun 2007 – 2011 telah dimasukkan program privatisasi. Untuk tahun 2007 sebanyak 24 BUMN, tahun 2008 sebanyak 15 BUMN, dan 2009-2011 sebanyak 11 BUMN (Lampiran 7.2). Pemilihan-pemilihan BUMN tersebut untuk diprivatisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada meliputi antara lain, industri kompetitif atau
kepemilikan negara minoritas. Di samping itu, sesuai
kebijakan yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir, maka hasil privatisasi
dalam arti apabila penugasan (yang wujudnya berupa penyediaan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat) tersebut menurut kajian tidak fisibel, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 dan UU No. 19/2003 tersebut diatas, Kementerian BUMN telah menetapkan arah Kebijakan Program Kewajiban Pelayanan Umum ( Public Service Obligation - PSO), yaitu: -
-
-
-
Mewujudkan kesamaan persepsi stakeholder (Eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN) terkait dengan pengertian, prinsip, substansi dan peran strategis program PSO. Mewujudkan sistem dan prosedur baku yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan PSO. Mengupayakan penurunan peran PSO secara selektif dalam pengaturan ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebijakan Pemerintah. Menerapkan analisa ” risk management ” dalam pelaksanaan PSO.
III.1.4 Program Optimalisasi Aset BUMN Tahun 2005-2009
Aset BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan disertakan pada BUMN untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh Direksi BUMN dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian masing-masing BUMN. Sampai dengan saat ini, kegiatan pengelolaan aset dimaksud telah dilakukan oleh Direksi BUMN yang meliputi :
-
penggunaan aset-aset produktif sebagai prasarana/sarana produksi; dan
-
optimalisasi aset-aset tidak produktif melalui “pola kerjasama” dengan pihak ketiga terhadap aset-aset yang idle/underutilized untuk menciptakan nilai tambah dan “pola penghapusbukuan” terhadap aset aset yang secara ekonomis tidak menguntungkan untuk tetap dipertahankan. Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat aset-aset
BUMN
yang
idle/belum
termanfaatkan
secara
optimal.
Beberapa
permasalahan yang menjadi kendala optimalisasi aset BUMN tersebut antara lain :
BUMN yang mengarah pada konsep efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko. Dalam pelaksanaan pengelolaan asset BUMN,
setelah
dibentuknya
unit
organisasi
yang
menangani
Pendayagunaan Aset pada tahun 2006, telah disusun rencana pelaksanaan pengelolaan aset sebagai berikut : Rencana Kegiatan / Tahun 1. Menyusun Kajiaan SOP 2. Menyusun Ketentuan Baku 3. Menyusun Surat Edaran 4. Pemetaan Aset Idle 5. Penelitian Manfaat PA 6. Monitoring Berkala
2007 konsultan
2008
2009
-
-
-
internal
internal
internal
Keterangan selesai 2007 belum realisasi
internal
-
selesai 2009
-
internal
belum realisasi
internal
belum realisasi
internal
internal
terealisasi
III.1.5 Program Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2005-2009
Sebagai acuan arah pengembangan teknologi informasi, telah disusun master plan teknologi informasi Kementerian BUMN tahun 20062009 yang berisi road map dan action plan per tahun berkaitan dengan tata kelola
teknologi
informasi
yaitu
perencanaan,
pengembangan,
III.2 Pelaksanaan Program Tahun 2005 - 2009 III.2.1 Pelaksanaan Restrukturisasi Tahun 2005 - 2009 a. Restrukturisasi Sektoral dalam rangka perampingan BUMN untuk mencapai jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal (rightsizing).
Rencana Rightsizing 139 BUMN menjadi 102 BUMN pada tahun 2007, 87 BUMN pada tahun 2008 dan 69 BUMN tahun 2009 (sebagaimana lampiran) secara umum belum dapat dilaksanakan termasuk pergeseran jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal (righsizing), sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program ekonomi tahun 2008-2009 karena beberapa hal antara lain, belum seluruh BUMN dilakukan kajian dan masih diperlukan koordinasi beberapa instansi terkait. 1). Stand Alone
Terhadap 35 BUMN besar dalam Master Plan BUMN Tahun 2005-2009 dalam pelaksanaannya menjadi 34 BUMN. Adapun PT Bank Ekspor Indonesia yang semula berada dalam
No 3).
Sektor Kehutanan : Inhutani I-V & Perhutani
Kegiatan Sudah dilakukan kajian oleh E&Y pada th 2003, namun masih diperlukan kajian lebih lanjut.
Untuk sektor perdagangan, pertanian, kehutanan telah dilakukan kajian awal oleh konsultan independen, namun konsultan independen mengundurkan diri. Sedangkan 5 sektor lainnya belum dilakukan kajian antara lain disebabkan karena belum dapat dimasukkannya dalam rencana anggaran DIPA Kementerian BUMN dan sebagian sektor BUMN yang telah dimasukkan dalam anggaran DIPA tidak berhasil dilakukan kajian karena dalam proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tim lelang Kementerian BUMN tidak ada konsultan yang memenuhi kriteria dan adanya keterbatasan waktu untuk diulang kembali. 3). Holding
Untuk BUMN-BUMN/ sektor yang direncanakan akan dilakukan/dimasukkan dalam kegiatan holding telah dilakukan kajian sebagai berikut :
No 5).
Sektor BUMN Industri Strategis
Kegiatan Telah dilakukan kajian yang berkoordinasi dengan KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar tahun 2005 bersama-sama dengan Deputi Teknis, rekomendasi : revitalisasi bagi PT KS (revitalisasi, divestasi perusahaan anak & privatisasi), PT PAL, PT INKA dan PT Barata Indonesia. Sedangkan untuk PT BBI direkomendasikan untuk likuidasi atau alternatif lain adalah pembentukan Strategic Holding Company (SHC).
Untuk sektor kawasan, sektor kebandarudaraan dan sektor pelabuhan belum dilakukan kajian antara lain disebabkan karena belum dapat dimasukkan dalam rencana anggaran DIPA Kementerian BUMN dan sebagian sektor BUMN yang telah dimasukkan dalam anggaran DIPA tidak berhasil dilakukan kajian karena dalam proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tim lelang Kementerian BUMN tidak ada konsultan yang memenuhi. Sedangkan untuk sektor pelayaran telah dilakukan kajian awal oleh konsultan independen, namun konsultan independen mengundurkan diri karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang ditentukan.
Alternatif II:
Bottom Up / Secara Sektoral ( Approach yang dijalankan bertahap selama ini)
-
Pembentukan Super Holding dilakukan secara bertahap melalui pembentukan Holding-Holding sektoral misal Holding Perkebunan, Holding Pertambangan, Holding Farmasi, Holding Karya dll.
-
Setelah Holding Sektoral terbentuk, maka dilanjutkan dengan pembentukan Super Holding BUMN(PT BUMN Holding).
Alternatif III : Fokus BUMN2 Besar dan Sektoral Yang Sudah Selesai
-
Kombinasi holding sektoral yang relatif sudah selesai (perkebunan, pertambangan, farmasi, dll) dan BUMN2 besar
Dalam kajian tersebut, fungsi-fungsi yang ditangani “Super Holding” antara lain:
-
Perencanaan Korporasi, Investasi dan Pengembangan
-
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Merencanakan, mengkaji dan menyusun kebijakan sistem informasi dan komunikasi Super holding.
Merencanakan, mengkaji dan menyusun kebijakan2 strategis terkait SDM.
Mengkoordinasikan sitem administrasi dan analisa seluruh informasi serta sistem perencanan dan pengembangan SDM pad sub2 holding
Mengevaluasi kebijakan-kebijakan sistem dan teknologi informasi pad sub2 holding.
4). Divestasi
Dari rencana divestasi sebanyak 27 BUMN sesuai Master Plan BUMN Tahun 2005-2009,
belum dapat dilaksanakan seluruhnya.
Namun pelaksanaan divestasi hanya dapat dilakukan terhadap 2 BUMN yaitu divestasi 5,31% saham PT PGN pada tahun 2006 yang merupakan divestasi lanjutan IPO tahun 2003 yang telah mendapat persetujuan DPR dan telah ada Peraturan Pemerintahnya, serta 11,3%
No
BUMN
Keterangan
Bina Karya.
4).
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Cambrics Primissima
Telah diusulkan dalam Program Tahunan Privatisasi tahun 2007, namun tidak mendapatkan Arahan Komite Privatisasi dan Rekomendasi Menteri Keuangan.
5).
PT Danareksa, PT PANN Multi Finance, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Umum Indonesia, Perum Damri, PT Boma Bisma Indra, PT Konversi Energi Abadi (PT EMI)
Belum diusulkan masuk dalam PTP
6).
PT Garam
Direncanakan akan masuk dalam Program Tahunan Privatisasi tahun 2012
7).
PT Industri Soda Indonesia
Direncanakan untuk didivestasi sesuai Master Plan BUMN Tahun 2005-2009, telah dilakukan likuidasi (dibubarkan) berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 9 Oktober 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008 karena kondisi keuangan perusahaan yang sangat buruk
8).
PT Industri Gelas
Diputuskan kelangsungan
direstrukturisasi usaha mengingat
untuk kondisi
memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi yang telah dilakukan selama tahun 2005-2009 sebagai berikut: 1). PT Garuda Indonesia (Persero) Restrukturisasi PT Garuda Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian dalam bentuk tim. Restrukturisasi yang telah dan sedang dilakukan adalah restrukturisasi hutang, organisasi dan SDM serta armada. Dalam melakukan restrukturisasi tersebut PT Garuda Indonesia telah mendapatkan suntikan dana PMN pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 500 miliar (total Rp 1 triliun). Sejalan dengan program restrukturisasi tersebut pada tahun 2007 dan 2008 PT Garuda Indonesia direncanakan akan diprivatisasi, mendapatkan Arahan Komite Privatisasi dan Rekomendasi Menteri Keuangan serta telah mendapatkan persetujuan DPR RI. 2). PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
pembahasan dengan Meneg BUMN, maka bersama Kedeputian Teknis dan Sekretaris Kementerian sedang disiapkan usulan inbreng BAG kepada PLN (semula direncanakan BAG diakuisisi PTBA). 4). PT Pengerukan Indonesia (Persero) Menyiapkan Rukindo dalam Program Tahunan Privatisasi (PTP) Tahun 2008. Seperti halnya dengan BAG, karena PT Pengerukan Indonesia belum memperoleh persetujuan Pimpinan DPR untuk diakuisisi oleh Pelindo I – IV yang selama ini membiayai restrukturisasi Rukindo, maka Rukindo juga sedang disiapkan untuk diinbrengkan kepada Pelindo I – IV. 5). Perum Pegadaian Saat ini sudah dilakukan kajian untuk proses pemerseroan Perum Pegadaian. 6). Restrukturisasi Korporasi yang Ditangani oleh PT PPA Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008
-
Perum Pengangkutan Djakarta
-
Perum Produksi Film Negara
-
PT Balai Pustaka (Persero)
-
PT PAL Indonesia (Persero)
-
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
-
PT Industri Gelas (Persero)
-
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
-
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
-
PT PLN (Persero)
-
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
-
PT Cambrics Primissima (Persero)
-
PT Semen Kupang (Persero)
III.2.2 Pelaksanaan Privatisasi 2005 - 2009
Selama kurun waktu 2005 - 2009 telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
b. Pelaksanaan privatisasi
-
Koordinasi dengan underwriter /Penasehat Keuangan melakukan due diligence
-
Pembahasan dan penandatanganan dengan lembaga/profesi penunjang
-
Usulan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dengan instansi terkait
-
Pembahasan atas hasil due diligence dan hasil valuasi saham
-
Pembahasan prospektus
-
Usulan penetapan pricing, sizing atas saham yang akan dilepas oleh Menteri BUMN.
-
Pelaksanaan penjualan saham
-
Laporan Penyetoran hasil penjualan saham
-
Penetapan biaya dan hasil privatisasi
perjanjian-perjanjian/kontrak
c. Hasil Privatisasi
Hasil privatisasi selama pelaksanaan Master Plan Tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut: PERUSAHAAN PERSEROAN/
% SAHAM
METODE
TARGET APBN/
HASIL PRIVATISASI
% SISA SAHAM
Tbk merupakan privatisasi lanjutan yang sudah mendapat persetujuan DPR dan telah ada Peraturan Pemerintah. Pada tahun 2008 tidak ada pelaksanaan privatisasi karena kondisi perekonomian dan pasar modal tidak mendukung, sedangkan pelaksanaan privatisasi terhadap 6 BUMN Minoritas sampai saat ini masih dalam proses karena PP tentang privatisasi 6 BUMN minoritas tersebut baru terbit pada tanggal 31 Desember 2008. Tahun 2009 dilaksanakan privatisasi terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero). d. Perkembangan dan Penyelesaian Masih Berlanjut
pelaksanaan privatisasi Yang
Hal-hal yang sedang ditindaklanjuti terkait dengan rencana pelaksanaan privatisasi adalah : 1). Menindaklanjuti proses pelaksanaan privatisasi 5 BUMN minoritas yang telah mendapatkan ada Peraturan Pemerintahnya. 2). Melakukan persiapan pelaksanaan privatisasi PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2009.
4). Beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan privatisasi masih perlu disinkronisasikan kembali.
III.2.3 Pelaksanaan Public Servive Obligation (PSO) Tahun 2005-2009
Terkait dengan arah Kebijakan Program Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation - PSO), Kementerian BUMN telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi Pelaksanaan PSO, antara lain melalui:
-
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang PSO pada tanggal 3-4 Agustus 2006 di Bali, yang dihadiri oleh para pimpinan Komisi IV, V dan VI DPR-RI, para pejabat dari (Kementerian/Lembaga) K/L pemberi tugas PSO, para Direksi BUMN pelaksana PSO, para pejabat Departemen Keuangan, dan Kementerian BUMN, dengan menampilkan para pakar dan pejabat K/L sebagai pembicara.
-
Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan PSO, pada tanggal 12 Mei 2009 di Bogor, yang dihadiri oleh para pejabat eselon II K/L pemberi tugas, BPK, Departemen Keuangan, dan Kementerian BUMN serta para Direktur Keuangan BUMN pelaksana PSO, dimana dari Rakor tersebut telah diperoleh berbagai masukan dan kesamaan pandangan mengenai prinsip
f. Penyampaian draft Perpres tentang Kerangka Dasar (Grand Design) dan Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedure - SOP) Pelaksanaan PSO dan pembahasannya dengan Sekretariat Kabinet. Adapun Data Perkembangan Dana PSO selama 4 tahun terakhir dapat dijelaskan pada Lampiran 9
III.2.4 Pelaksanaan Optimalisasi Aset BUMN 2005-2009 a. Pendayagunaan Aset BUMN
Pendayagunaan aset BUMN dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah atas idle/underutilized sehingga dapat memberikan tambahan kontribusi kepada BUMN. Manfaat dari pelaksanaan pendayagunaan aset selain dapat menghasilkan tambahan pendapatan, BUMN akan menikmati pula hal-hal sebagai berikut :
-
Penghematan beban atas aktiva yang semula idle (beban PBB dan biaya perawatan); Pendapatan ikutan kegiatan utama BUMN akibat bertambahnya volume dengan adanya kerja sama pemanfaatan aktiva; Terbebasnya BUMN dari resiko okupasi aset akibat terlantarkan; BUMN dapat pula memperoleh akses dana/modal serta akses pasar melalui mitra kerjasama dalam pendayagunaan aset.
Penetapan persetujuan Menteri BUMN atas usulan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan aspek legal, operasional dan dampak keputusan terhadap kebijakan umum Kementerian BUMN dalam penghapusbukuan aktiva tetap BUMN. Permohonan ijin atas penghapusbukuan harus disertai dengan menyampaikan Pakta Integritas dari Direksi yang bersangkutan. Tabel : Perkembangan Penghapusbukuan Aktiva Tetap BUMN Periode tahun 2005 - 2009 Uraian
Surat penghapusbukuan Aktiva Tetap BUMN Jenis Aktiva Tetap : - Tanah dan Bangunan - Lainnya Pola Pemindahtanganan : - Kepada Pemda utk proyek pembangunan - Kepada Pemda/Instansi (jual beli) - Lelang/Hapus Administrasi
2004
2005
2006
2007
2008
2009
144
52
23
69
66
58
95 49
36 16
13 10
35 34
39 27
35 23
8 17 119
5 6 41
1 3 19
3 5 61
10 6 50
8 13 37
III.2.5 Pelaksanaan Penyediaan Data, Informasi serta Teknologi Informasi 2005 - 2009 a.
Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
Dalam kurun waktu tahun 2004-2009 pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang telah dicapai adalah : Tersedianya draft masterplan teknologi informasi tahun 2006-2009 yang menjadi acuan pengelolaan sistem informasi/teknologi informasi Kementerian Negara BUMN - Pengelolaan infrastruktur sistem informasi/teknologi informasi Kementerian Negara BUMN yaitu (a) tersedianya domain bumn.go.id untuk seluruh aplikasi Kementerian Negara BUMN, (b) tersedianya layanan internet bagi seluruh pegawai selama 24/7, disamping telah dilakukan penambahan bandwith layanan internet yang semula 256 Kbps menjadi 4.196 Kbps, penyediaan 31 server untuk mendukung aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Negara BUMN yang berada di colocation Telkom Slipi dan penyediaan jaringan di Gedung Kementerian Negara BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat berjumlah 500 titik untuk 14 lantai, (c) tersedianya satu PC untuk satu pegawai, yaitu dengan penggantian dan penambahan PC untuk mendukung operasional Kementerian Negara BUMN dari 204 unit pada tahun 2004 menjadi 456 unit pada tahun 2009.
-
-
-
Penyiapan dan penyampaian data untuk Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dilakukan secara periodik yaitu Semester, Unaudited, dan Audited. Pembangunan dan Pengelolaan Perpustakaan. Saat ini sedang dilakukan implementasi penyampaian data/laporan
secara elektronik berbasis web melalui Executive Information System . Dengan aplikasi ini maka akan dapat dilakukan electronic reporting, electronic analyzing, hingga electronic documentation. Namun demikian
pengisian/input data ke dalam database existing (sistem lama) tetap dilakukan secara paralel untuk memenuhi kebutuhan informasi di Kementerian BUMN. Hal ini mengingat dibutuhkan payung hukum dan SDM yang memadai untuk implementasi sistem baru dimana terdapat perubahan cara penyampaian laporan periodik BUMN yang semula disampaikan kepada Menteri BUMN dalam bentuk hardcopy sekarang dalam bentuk dokumen digital dan e-reporting. b.
Implementasi, Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi
Pelatihan portal publik kepada admin BUMN yang dilaksanakan pada 6 – 21 Agustus 2007 diikuti oleh 337 peserta dari 134 BUMN.
Kursus dan Pelatihan CCNA 1 orang CISA Reviw Course 2 orang Linux 15 orang Zend Framework 3 orang c. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
Implementasi Portal Kementerian BUMN Berdasarkan catatan BPK bahwa pemanfaatan aplikasi belum optimal maka perlu diperlukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan seluruh modul-modul secara bertahap yang membutuhkan dukungan (sponsorship) dari Menteri BUMN dalam bentuk kebijakan formal dan peraturan. Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi 2010 – 2014 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian BUMN 2010 – 2014 dengan memperhatikan perubahan teknologi, kebutuhan, efisiensi, dan kelanjutan implementasi sebelumnya. Penambahan jumlah SDM yang memiliki kompetensi Agar organisasi pengelola teknologi informasi dapat optimal mendukung pencapaian strategi dan tujuan Kementerian BUMN dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka dibutuhkan jumlah SDM yang memadai dan kompeten. Panduan pengelolaan teknologi informasi di BUMN Konsep panduan pengelolaan teknologi informasi di BUMN yang meliputi panduan tata kelola, panduan penyusunan master plan, dan
talangan/pinjaman dari Pemerintah seperti pada PT Sarana Karya maupun PT Dirgantara Indonesia.
Aset Negara eks proyek Pemerintah diserahkelolakan
kepada BUMN dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO) atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam penetapan BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) diawali dengan usulan dari BUMN kepada Kementerian Teknis pemilik proyek, yang selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Keuangan.
Sebelum
ditettapkannya BPYBDS, Menteri Keuangan meminta BPKP melakukan reviu/audit guna menetapkan nilai actual BPYBDS yang akan dijadikan PMB, karena beberapa pertimbangan :
-
Pada dasarnya anggaran eks proyek tidak menyebutkan peruntukkan BPYBDS menjadi PMN; Kondisi asset BPYBDS sangat bervariatif, karena kondisi sudah cukup lama; Kelayakan penetapan status BPYBDS untuk dijadikan penyertaan atau lainnya seperti disewakan atau dijual putus. Penanganan penetapan status BPYBDS menjadi PMN selama ini belum
sebagaimana yang diharapkan, mengingat eksisting BPYBDS berasal dari akumulasi tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 1990.
Rekapitulasi dan
Secara umum rencana rightsizing BUMN untuk mencapai jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal serta rencana privatisasi pada tahun 2005 – 2009 2009 belum dapat terlaksana
sepenuhnya karena beberapa hal antara lain masih masih diperlukannya diperlukannya
kajian independen untuk beberapa sektor serta updating data untuk sektor-sektor yang waktu kajiannya dirasakan memerlukan pembaharuan datanya, kesamaan persepsi, serta sinkronisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan adanya kajian yang lebih mendalam serta sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, diharapkan program righsizing dan privatisasi dapat terlaksana sesuai rencana. Dari sisi peraturan perundangan, setiap BUMN dapat ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum/ public service obligation (PSO). PSO mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah khususnya dibidang subsidi. Oleh karena itu kondisi BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga – K/L) untuk melaksanakan tugas PSO harus senantiasa terpelihara dengan baik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Penugasan Pemerintah (K/L) kepada BUMN harus benar-benar memperhatikan
BAB IV PROGRAM PEMBINAAN BUMN TAHUN 2010 - 2014
IV. 1. Program Restrukturisasi 2010 - 2014 IV. 1.1. Definisi, Maksud dan dan Tujuan Restrukturisasi
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif/produktif dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Restrukturisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif
IV. 1.3. Program Restrukturisasi a. Restrukturisasi Sektoral 1). Rightsizing Rightsizing BUMN
Program restrukturisasi sektoral pada intinya adalah untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang ideal yang merupakan kelanjutan dan penajaman dari program rightsizing BUMN yang terdapat di dalam Master Plan BUMN 2005 – 2009. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dengan memperhatikan perkembangan BUMN yang ada saat ini (tahun 2009) sebanyak 141 BUMN, sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinerja dan skala usaha yang relatif kecil dengan kinerja yang belum optimal. Jika diperhatikan, dari 141 BUMN yang ada pada akhir tahun 2009, berdasarkan data per 31 Desember 2008, sebanyak 25 BUMN (25 BUMN besar) telah mempresentasikan 97,16% dari total aset, 91,73% dari total ekuitas, 86,69% dari total penjualan dan 98,11% dari total laba bersih seluruh BUMN.
secara menyeluruh. Program rightsizing BUMN adalah program utama dari program restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, dan dilakukan regrouping/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal. Program ini tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan urgensi kepemilikan mayoritas Negara pada suatu BUMN, profil sektoral, kinerja, penciptaan nilai dan potensi sinergi antar BUMN tanpa mengabaikan azas-azas yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945. BUMN-BUMN
yang
bidang
usaha
atau
produk/jasa
yang
dihasilkannya termasuk dalam kategori “menyangkut hajat hidup orang banyak” sebagaimana digariskan pada Pasal 33 UUD 1945 tetap harus
dipertahankan kepemilikan mayoritas Negara pada BUMN tersebut. Sedangkan terhadap BUMN yang bidang usahanya atau produk/jasa yang dihasilkan tidak termasuk dalam kategori “menyangkut hajat hidup orang banyak ”,
maka
kepemilikan
Negara
pada
BUMN
tersebut
dapat
dipertimbangkan untuk tidak mayoritas atau bahkan dilepas (divestasi), tertutama untuk sektor-sektor atau BUMN yang dirasakan Negara tidak
Amanat Pendirian oleh Peraturan Perundangan untuk tetap dimiliki oleh Negara; Mengemban PSO; Terkait erat dengan Keamanan Negara; Melakukan Konservasi Alam/Budaya; Berbasis Sumber Daya Alam yang menurut Undang-undang harus dimiliki mayoritas oleh Negara; Penting bagi stabilitas ekonomi/Keuangan Negara. Apabila suatu BUMN yang bidang usaha atau produk/jasa yang dihasilkan memiliki satu atau lebih kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai BUMN yang ”menyangkut hajat hidup orang banyak”. Konsekuensinya, BUMN tersebut mayoritas sahamnya harus
dimiliki oleh Negara. Namun hal ini masih menyisakan pertanyaan berapa minimal saham yang harus dimiliki oleh Negara pada kategori ini. Apakah kepemilikan 51% sudah mencukupi, ataukah harus lebih dari 51%. Bila memperhitungkan kemungkinan terjadi dilusi pada momen-momen tertentu, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mempertahankan kepemilikan Negara sedikitnya 55%. Penataan BUMN melalui penerapan program rightsizing BUMN
Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai struktur yang prospektif bagi BUMN yang berada dalam sektor bisnis yang sama dengan pasar yang identik dan kepemilikan Pemerintah 100%. Secara garis besar kriteria untuk BUMN-BUMN yang akan di-merger/konsolidasi adalah sebagai berikut: Jenis usaha dan segmen pasar sama; Kompetisi tinggi; Mayoritas saham dimiliki Pemerintah; Kinerja tergolong kurang baik; Going Concern diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan BUMN lain. Nilai manfaat secara kualitatif yang dapat dicapai melalui merger /konsolidasi secara umum adalah :
Meningkatkan efisiensi karena masing-masing perusahaan akan lebih fokus pada kegiatan operasional, sedangkan pemasaran, pendanaan dan kebijakan strategis lainnya ditarik ke perusahaan induk; Terciptanya sinergi diantara perusahaan asal, seperti penciptaan industri hilir baru; Meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan daya saing yang lebih baik; Memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pendanaan
Nilai manfaat secara kualitatif yang dapat dicapai melalui pembentukan holding secara umum adalah : Meningkatkan efisiensi karena masing-masing perusahaan asal lebih fokus pada kegiatan operasional, sedangkan pemasaran, pendanaan dan kebijakan strategis lainnya ditarik ke perusahaan induk; Terciptanya sinergi diantara perusahaan asal, seperti penciptaan industri hilir baru; Meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan daya saing yang lebih baik; Memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pendanaan untuk ekspansi bisnis; Menciptakan value creation melalui perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas pendanaan. Divestasi
Terkait dengan Program Rightsizing BUMN, kebijakan divestasi dilakukan dengan melepas saham milik Negara pada suatu BUMN dalam jumlah mayoritas. Kriteria BUMN yang dapat didivestasi sesuai dengan kriteria BUMN yang boleh diprivatisasi sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2005 tentang tata Cara Privatisasi
Likuidasi
Kebijakan likuidasi merupakan langkah terakhir yang diambil untuk suatu BUMN guna mencegah kerugian yang lebih besar yang dapat menimbulkan permasalahan yang lebih berat. Secara garis besar kriteria BUMN yang akan dilikuidasi adalah sebagai berikut: Tidak ada PSO – ”non strategis” (tidak harus dipertahankan status BUMN); Dalam beberapa tahun mengalami kerugian terus-menerus; Kompetisi usaha tinggi; Eksternalitas rendah; Ekuitas negatif; Usahanya tidak prospektif. 3). Skenario Program Rightsizing BUMN 2010 - 2014
Sejalan dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Perioritas Pebangunan Nasional Tahun 2010, terdapat 3 (tiga) program utama yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN yang meliputi restrukturisasi PT PLN, restrukturisasi PT Pertamina dan pelaksanaan
Program Rightsizing BUMN Tahun 2010 No
1
Sektor BUMN Kontruksi:
Jmlh Sblm
9
Adhi, WIKA, Waskita, PP, HK, Nindya, Istaka, Brantas, Amarta
Konsultan Konstruksi :
SA
Jenis Restrukturisasi L D H
-
-
-
Adhi, WIKA, PP, HK, Nindya, Amarta, Brantas, Istaka 5
-
Pengerukan
-
-
-
Pelayaran :
BAG
0 5 BUMN Konsultan Konstruksi dialihkan ke BUMN Konstruksi SA
1
-
-
-
-
PT Rukindo
3
8 Waskita diambil alih oleh PPA
Indra, Indah, Virama, Yodya & Bina
2
MK
Jmlh Stlh
0 Diinbrengkan ke Pelindo
1
-
-
-
-
0 Diinbreng-
Hasil kajian merekomendasikan dari 9 BUMN Konstruksi akan tetap dipertahankan 5 BUMN Konstruksi Stand Alon (SA), yaitu PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT PP Tbk, PT Hutama Karya. Sedangkan 4 BUMN Konstruksi lainnya dan 5 BUMN Konsultan Konstruksi (PT Indra Karya, PT Indah Karya, PT Virama Karya, PT Bina Karya dan PT Yodya karya) akan dilakukan program Merger/Konsolidasi dengan mengalihkan saham milik Negara kepada 5 BUMN Konstruksi. Dalam forum BUMN Karya telah disepakati bahwa 9 BUMN Konstruksi akan diregrouping menjadi 6 BUMN, sedangkan 5 BUMN Konsultan Konstruksi akan diakuisisi/inbreng ke 6 BUMN tersebut. Memperhatikan kondisi masing-masing BUMN sampai dengan akhir tahun 2009, rencana restrukturisasi 9 BUMN Konstruksi akan dipertahankan SA sebanyak 8 BUMN, sedangkan PT Waskita Karya karena memerlukan restrukturisasi permodalan akan dikonsolidasikan dengan PT PPA yang mengakibatkan kepemilikan Negara minoritas. 5 BUMN Konsultan Konstruksi direncanakan akan diinbrengkan pada BUMN Konstruksi SA. Namun demikian, mengingat hasil kajian sudah cukup lama (tahun 2005), maka sebelum rencana restrukturisasi dilaksanakan, perlu dilakukan kajian ulang dengan memperhatikan kondisi terkini. PT Rukindo
Saham Negara RI pada PT Rukindo direncanakan akan diinbrengkan kepada BUMN Kepelabuhan (PT Pelindo I - IV).
Telah dilakukan pembahasan di Rakortas pada tanggal 8 November 2007. Telah disampaikan surat Menteri Negara BUMN kepada Menteri Keuangan yaitu Nomor : S-10/MBU/2008 tanggal 4 Januari 2008, Nomor S867/MBU/2008 tanggal 11 November 2008 & Nomor S-67/MBU/2009 tanggal 29 Januari 2009. Menanggapi surat Menteri BUMN Nomor S-10/MBU/2008 tanggal 4 Januari 2008 kepada Menteri Keuangan yang juga ditembuskan kepada Menteri, Menteri Pertanian melalui surat Nomor 45/TU.210/M/2/2008 tanggal 28 Februari 2008 telah menyatakan sependapat dengan rencana pembentukan holding BUMN Perkebunan. Telah dilaksanakan Seminar tentang Holding BUMN Perkebunan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Pembangunan pada tanggal 18 Maret 2010 yang dibuka oleh Menteri BUMN dan dihadiri oleh Ketua Komisi VI DPR RI dan beberapa anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR RI, Deputi Menteri BUMN yang membidangi BUMN Perkebunan dan Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi. Dalam seminar tersebut dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi BUMN Perkebunan dilakukan melalui pembentukan Holding BUMN Perkebunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Mengingat kondisi BUMN Perkebunan, baik internal maupun eksternal telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama akibat krisis keuangan pada akhir tahun 2008, maka rencana restrukturisasi BUMN Perkebunan perlu dilakukan kajian ulang dengan memperhatikan kondisi
Operasional perusahaan mulai terganggu karena peralatan sudah tua dan kesulitan likuiditas; Terbatasnya akses pendanaan karena performance neraca yang terus memburuk, sedangkan kemungkinan untuk mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sangat kecil; Untuk kelangsungan hidup dan pengembangan usaha selain membutuhkan dana, juga diperlukan adanya alih teknologi, jaringan pemasaran yang lebih luas dan sistem manajerial yang lebih baik. PT Sarana Karya
PT Sarana Karya akan dilakukan divestasi seluruh saham milik Negara (100%) melalui metode penjualan langsung kepada investor (strategic Sale /SS) dengan mengutamakan akuisisi oleh BUMN lain (akusisi) dengan pertimbangan : Berada pada industri/sektor usaha yang kompetitif dan unsur teknologinya cepat berubah; Bidang usahanya menurut Undang-undang tidak secara khusus harus dikelola oleh BUMN; Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan; Tidak mengelola sumber daya alam yang peraturan perundangan tidak boleh diprivatisasi;
menurut
ketentuan
Program Rightsizing BUMN Tahun 2011 No
1
Sektor BUMN Asuransi :
Jmlh Sblm
10
3
4
Pelabuhan :
Pelindo I-IV Kebandarudaraan : AP I – II Perdagangan : PT PPI, PT Sarinah, PT PP Berdikari
-
MK
Jmlh Stlh
-
10
-
-
4
Askes, Asabri, Taspen, Jamsostek, Jasindo, Jiwasraya, RUI, ASEI, Jasa Raharja, Askrindo -
-
-
-
2
2
-
-
-
-
1
3
-
-
-
Askes, Asabri, Taspen, Jamsostek, Jasindo, Jiwasraya, RUI, ASEI, Jasa Raharja, Askrindo 2
SA
Jenis Restrukturisasi L D H
-
1
BUMN Asuransi
BUMN Asuransi terdiri dari 10 BUMN, yaitu PT ASABRI, PT Askes, PT Taspen, PT Jamsostek, PT RUI, PT ASEI, PT Jasindo, PT Jiwasraya dan PT Jasa Raharja dan PT Askrindo. 4 BUMN Asuransi (PT ASABRI, PT Askes, PT Taspen, PT Jamsostek) akan menjadi Badan Penyelenggara SJSN dengan kemungkinan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum (Perum), sehingga tetap menjadi BUMN (SA). Dengan demikian, 10 BUMN Asuransi tersebut tetap SA. BUMN Pelabuhan
BUMN Pelabuhan terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Pelindo I – IV. Dari 4 BUMN tersebut akan dilakukan pembentukan 2 holding BUMN Pelabuhan berdasarkan wilayah, yaitu Wilayah Barat dan Wilayah Timur, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. BUMN Kebandar-udaraan
BUMN Kebandar-udaraan terdiri dari 2 BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I & II. Dari 2 BUMN tersebut akan dilakukan pembentukan 1 holding BUMN
BUMN Kehutanan
BUMN Kehutanan terdiri dari 6 BUMN, yaitu PT Inhutani I – V dan Perum Perhutani. Terhadap PT Inhutani I – V akan dilakukan pembentukan 1 holding, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Perum Perhutani tetap dipertahankan berdiri sendiri (SA) BUMN Pertanian
BUMN Pertanian terdiri dari 2 BUMN, yaitu PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Terhadap BUMN Pertanian tersebut akan dilakukan Merger/Konsolidasi menjadi 1 BUMN, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. BUMN Pertambangan
BUMN Pertambangan terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PT BA Tbk). Rencana restrukturisasi terhadap 3 BUMN Pertambangan tersebut dilakukan kajian oleh Citigroup sebagai Financial Advisor (FA) Soemadipradja & Taher (Konsultan Hukum) pada tahun 2006 merekomendasikan pembentukan perusahaan induk (holding)
telah dan yang yang
Hasil Kajian merekomendasikan untuk dilakukan merjer/konsolidasi melalui peleburan PT Kimia Farma Tbk dengan PT Indofarma Tbk. Alternatif lain yang direkomendasikan adalah pembentukan holding BUMN Farmasi. Mengingat kajian dilakukan pada tahun 2005 dan beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan kondisi baik internal maupun eksternal, maka rencana restrukturisasi BUMN Farmasi perlu dilakukan kajian ulang dengan memperhatikan kondisi terkini. Pada tahun 2011, akan terjadi rightsizing terhadap 35 BUMN, sehingga pada akhir tahun 2011 jumlah BUMN akan menjadi ± 102 BUMN. Program Rightsizing BUMN Tahun 2012 No
1
2
Sektor BUMN Sertifikasi
Sucofindo, SI, BKI, Survai Udara Penas Kertas & Percetakan/ Penerbitan : PT Balai Pustaka, PT Pradya
Jmlh Sblm
SA
Jenis Restrukturisasi L D H
4
BKI
6 Peruri & PNRI
Survai Udara Penas -
MK
-
Jmlh Stlh
2 SI, Sucofindo
KKA & Kertas Leces
3 Balai Pustaka, & Pradya Paramita
BUMN Sertifikasi
BUMN Sertifikasi terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI), PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia dan PT Survai Udara Penas. PT BKI akan tetap dipertahankan SA. PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia akan dilakukan Merger/Kosolidasi, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. PT Survei Udara Penas akan dilakukan tindakan likuidasi karena kondisi perusahaan baik keuangan, operasional dan prospek usaha yang tidak memungkinan lagi untuk dipertahankan. BUMN Kertas, Percetakan dan Penerbitan
BUMN Kertas, percetakan dan penerbitan terdiri dari 6 BUMN, yaitu Perum Percetakan Uang RI (PERURI), Perum Percetakan Regara RI (Perum PNRI), PT Kertas Kraft Aceh (PT KKA), PT Kertas Leces, PT Balai Pustaka (PT BP) dan PT Pratnya Paramita. PERURI dan Perum PNRI akan tetap dipertahankan berdiri sendiri (SA). PT KKA dan PT Kertas Leces akan dilakukan divestasi seluruh saham Negara RI melalui metode penjualan saham Negara langsung kepada investor (strategic sale /SS) atau pengalihan saham Negara kepada BUMN
Hasil kajian merekomendasi untuk dilakukan restrukturisasi internal terlebih dahulu, selanjutnya dibentuk holding BUMN Dok dan Perkapalan bersama-sama dengan BUMN Dok dan Perkapalan lainnya, yaitu PT DPS dan PT IKI. Mengingat kajian dilakukan pada tahun 2005 dan beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan kondisi baik internal maupun eksternal, maka rencana restrukturisasi BUMN Dok & Pertambangan perlu dilakukan kajian ulang dengan memperhatikan kondisi terkini. BUMN Aneka Industri
BUMN Aneka Industri terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Iglas, PT Insan dan PT Garam. Terhadap PT Garam dan PT Insan akan dilakukan divestasi seluruh saham milik Negara melalui metode penjualan langsung saham Negara RI kepada investor (strategic sale /SS) dengan pertimbangan selain membutuhkan dana untuk memperbaiki kinerja dan pengembangan usaha, juga membutuhkan teknologi yang lebih baik, jaringan pemsaran yang lebih luas dan sistem manajerial yang lebih baik. Pada tahun 2012, akan terjadi rightsizing terhadap 18 BUMN, sehingga pada akhir tahun 2012 jumlah BUMN akan menjadi ± 91 BUMN.
BUMN Hotel & Pariwisata
BUMN Hotel dan Pariwisata terdiri dari 3 BUMN, yaitu PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN), PT TWC Borobudur, PT BTDC. PT TWC Borobudur tetap dipertahankan berdiri sendiri (SA) karena terkait dengan pelestarian budaya. PT BTDC dan PT HIN akan dijadikan holding, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu.
BUMN Energi
BUMN Energi terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN Tbk), dan PT Energi Manajemen Indonesia (PT EMI) PT PLN, PT Pertamina, PT PGN Tbk tetap dipertahankan berdiri sendiri (SA). PT EMI akan dilakukan divestasi seluruh saham Negara RI melalui penjualan langsung kepada investor (strategic sale/SS) atau pengalihan seluruh saham Negara kepada BUMN lain. BUMN Perikanan
BUMN Aneka Industri
PT Iglas akan dilakukan divestasi seluruh saham negara melalui metode penjualan saham negara langsung kepada investor (strategic sale /SS) atau metode lain yang sesuai. Pada tahun 2013, akan terjadi rightsizing terhadap 15 BUMN, sehingga pada akhir tahun 2013 jumlah BUMN akan menjadi ± 85 BUMN.
Program Rightsizing BUMN Tahun 2014 No
1
2
Sektor BUMN Angkutan & Prasarana Angkutan Darat :
DAMRI & PPD, PT Jasa Marga Industri Strategis : PT Inti, PT
Jmlh Stlh
SA
3
Jenis Restrukturisasi L D H
-
-
PT JM
8
MK
-
2 Damri, & PPD
PT KS, PT INTI
Jmlh Stlh
3 LEN, Barata,
PT Pindad & PTDahana
BUMN Industri Strategis
BUMN Industri Strategis terdiri dari 8 BUMN, yaitu PT Krakatau Steel (PT KS), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), PT LEN Industri, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra (PT BBI), PT Dahana, PT Pindad dan PT Industri Kereta Api (PT INKA). PT KS dan PT INTI tetap dipertahankan berdiri sendiri (SA PT LEN Industri, PT Barata Indonesia dan PT BBI akan dilakukan divestasi seluruh saham negara RI melalui metode penjualan saham Negara RI langsung kepada investor (strategic sale/SS) atau pengalihan seluruh saham negara RI kepada BUMN lain. PT Pindad dan PT Dahana yang merupakan BUMN dengan bidang usaha yang terkait pada keamanan dan pertahanan akan dilakukan merger/ konsolidasi, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. PT INKA akan dialihkan kepada PT KAI, sehingga PT INKA menjadi anak perusahaan PT KAI, namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. BUMN Semen
BUMN Semen terdiri dari 3 BUMN, yaitu PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Baturaja dan PT Semen Kupang.
Jumlah BUMN Hasil Rightsizing No. BUMN PERBANKAN
BUMN
1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4 PT Bank Tabungan negara (Persero) Tbk BUMN ASURANSI 5 PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) 6 PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) 7 PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) 8 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 9 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 10 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 11 PT Asuransi ABRI (Persero) 12 PT Asuransi Kesehatan (Persero) 13 PT Asuransi Tabungan Pensiunan (Persero) 14 PT Asuransi Jaminan Sosial Tenaga kerja (Persero) BUMN JASA PEMBIAYAAN 15 Perum Pegadaian 16 Perum Jamkrindo 17 PT Danareksa 18 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 19 PT PANN Multi Finance (Persero) 20 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Keterangan
SA SA SA SA 4 BUMN (PT Asabri, PT Askes, PT Taspen, PT Jamsostek) Asuransi menjadi Badan penyelenggaran SJSN sengan kemungkinan berubah badan hukum menjadi Perum (2011)
SA SA SA SA SA SA
BUMN PARIWISATA
40 PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) SA 41 Holding (PT HIN dan PT BTDC) 2013 42 Perum Produksi Film Negara SA BUMN JASA PENILAI 43 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Survai Udara Penas dilikuidasi dan PT SI & PT 44 Hasil Merger/Konsolidasi PT Sucofindo Sucofindo Merger/Konsolidasi dan PT Surveyor Indonesia (2012) BUMN PELABUHAN 45 Holding BUMN Pelabuhan Wilayah Barat 4 BUMN Pelabuhan menjadi 2 (Pelindi I – II) Holding berdasarkan wilayah (2011) 46 Holding BUMN Pelabuhan Wilayah Timur (Pelindo III – IV) BUMN PELAYARAN 47 Holding BUMN Pelayaran (PT Pelni, PT Djakarta PT BAG diinbrengkan Lloyd, PT ASDP) kepada PT PLN (2010) BUMN KEBANDARUDARAAN 48 Holding BUMN Kebandarudaraan (PT AP I – II) 2011 BUMN ANGKUTAN DARAT & KERETA API 49 PT Kereta Api Indonesia (Persero) SA 50 Hasil Merger/Konsolidasi Perum Damri dan PPD 2014 BUMN PENERBANGAN 51 PT Garuda Indonesia (Persero) SA 52 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) SA BUMN PERDAGANGAN 53 Hasil Merger/Konsolidasi PT PPI, PT Sarinah dan 2011
BUMN SEMEN
67 PT Semen Gresik (Persero) Tbk PT Semen Kupang dilakukan divestasi atau dialihkan kepada BUMN lain (2014) 68 PT Semen Baturaja (Persero) BUMN KEHUTANAN 69 Perum Perhutani SA 70 Holding BUMN Pertaniann (PT Inhutani I – V) 2011 BUMN PERIKANAN 71 Hasil Merger/Konsolidasi PT Perikanan Nusantara dan 2013 Perum PPS BUMN PERKEBUNAN 72 Holding BUMN Perkebunan (PTPN I – XIV dan PT RNI) 2010 BUMN PERTANIAN 73 Hasil Merger/Konsolidasi PT Sang Hyang Seri dan 2011 PT Pertani BUMN PENUNJANG PERTANIAN 74 Hasil Merger/Konsolidasi Perum Jasa Tirta I - II 2012 BUMN PERCETAKAN & PENERBITAN 75 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia PT KKA, PT Kertas Leces dilakukan divestasi atau 76 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dialihkan kepada BUMN 77 Hasil Merger/Konsolidasi PT Balai Pustaka dan lain (2012) PT Pratnya Paramita BUMN PUPUK 78 PT Pupuk Sriwijaya (Persero) SA
b. Restrukturisasi Perusahaan/Korporasi
Selain itu, melalui pembenahan sistem dan prosedur yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan restrukturisasi perusahaan/korporasi akan memperbaiki tata kelola BUMN mengarah kepada tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG). Khusus untuk penanganan BUMN-BUMN yang mengalami kerugian dan mengalami kesulitan baik keuangan maupun operasional, restrukturisasi dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PT PPA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, dimana tugas PT PPA ditambah untuk melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN. Pelaksanaan restrukturisasi perusahaan/korporasi oleh PT PPA mulai dilaksanakan sejak bulan April 2009 dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Restrukturisasi
dan/atau
revitalisasi
BUMN
tersebut,
pelaksanaanya
4). 5). 6). 7). 8). 9). 10). 11).
PT Industri Gelas (Persero) PT Balai Pustaka (Persero) PT Cambrics Primissima (Persero) Perum PPD PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Perum PFN PT Survey Udara Penas (Persero) PT Semen Kupang (Persero) Selain 11 BUMN tersebut, pada tahun 2009 juga telah diserahkan kepada
PT PPA untuk menangani 6 BUMN lainnya yang mengalami kesulitan baik keuangan maupun operasional (tidak termasuk dalam 24 BUMN rugi tersebut di atas), yaitu : 1). 2). 3). 4). 5). 6).
PT PAL Indonesia (Persero) PT Waskita Karya (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT PP Berdikari (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Varuta Tirta Persada (Persero) Dari 17 BUMN yang telah diserahkan penanganannya kepada PT PPA, 3
BUMN diantaranya, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT PAL Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) saat ini sedang dilaksanakan
11). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Terhadap 11 BUMN tersebut, sebelum penanganannya diserahkan kepada PT PPA, maka akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu berdasarkan kinerja per 31 Desember 2009 guna menentukan apakah akan diserahkan kepada PT PPA atau langsung dilakukan restrukturisasi sektoral melalui shareholder action tertentu dalam rangka rightsizing BUMN. Selanjutnya, penyerahan penanganan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN yang memiliki permasalahan kepada PT PPA akan dievaluasi setiap tahunnya guna menentukan BUMN mana yang akan diserahkan. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian dalam Program Restrukturisasi
Pelaksanaan
program
restrukturisasi
baik
restrukturisasi
sektoral
maupun
restrukturisasi perusahaan/korporasi oleh PT PPA yang telah dilakukan kajian yang melibatkan tidak hanya Kementerian BUMN, tetapi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku juga melibatkan instansi terkait lainnya antara lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Negara dan Presiden yang akan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh BUMN tidak serta merta
IV. 2. Program Privatisasi 2010 - 2014 IV. 2.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Privatisasi
Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Maksud privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan
memerlukan peningkatan kompetensi tehnis, manajemen dan pemasaran. Selain itu, privatisasi juga dilakukan dalam rangka program restrukturisasi dan rightsizing BUMN. IV. 2.3. Kriteria Privatisasi
Kriteria Umum bagi BUMN-BUMN yang akan diprivatisasi telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Kriteria umum tersebut adalah sebagai berikut: a.
Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: 1) Industri/sektor usahanya kompetitif; atau 2) Industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
b.
Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan
Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: 1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; 3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; 4) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dilarang untuk diprivatisasi. IV. 2.4. Metode Privatisasi
Privatisasi dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 metode di bawah ini yaitu: 1)
Penjualan Saham berdasarkan Ketentuan Pasar Modal;
2)
Penjualan Saham Langsung kepada Investor/ Strategic Sale (SS)
3)
Penjualan Saham kepada Manajemen dan/atau Karyawan ( Employee and Management Buy Out /EMBO)
a. Penjualan Saham Berdasarkan Ketentuan Pasar Modal
3). Mendorong lebih lanjut pengelolaan dan pengembangan sebagian aset/kegiatan operasionalnya yang dapat dipisahkan untuk dikerjasamakan dengan mitra strategis; 4). Mengurangi kepemilikan Negara menjadi minoritas sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi; 5). Merupakan sektor yang bukan strategis bagi Pemerintah.
c. Penjualan Saham kepada Manajemen dan/atau Karyawan ( Employee and Management Buy Out /EMBO)
Adapun metode penjualan saham kepada Manajemen dan/atau karyawan ( Employee and Management Buy Out / EMBO) digunakan untuk BUMNBUMN yang masuk dalam kriteria: 1). Memiliki bidang usaha yang core business-nya jasa profesional (brainware), atau core business-nya bukan jasa profesional tetapi bidang usahanya sangat kompetitif dan memerlukan kompetensi tehnis khusus; 2). Nilai aset relatif kecil dan hasil penjualan saham relatif tidak terlalu besar; 3). Perusahaan harus menjaga kelangsungan (kesinambungan) program yang telah terjadwal sehingga diharapkan program privatisasi tidak akan mengubah dinamika manajemen yang ada dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha;
Seleksi BUMN (dituangkan dalam Program Tahu nan Privatisasi)
Arahan Komite Privatisas i & Rekomendasi Menkeu
Sosialisasi
Konsultasi/ Persetujuan DPR
Penerbitan Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan
a. Program Privatisasi Tahun 2010
1.
PT PN III
% Saham Negara RI 100
2.
PT PN IV
100
3.
PT PN VII
100
4.
PT BNI Tbk
76,36
5.
PT Primissima
52,79
6.
PT Kertas Padalarang
48,54
No
Perusahaan
% Saham Dilepas Maks. 30 (saham baru) Maks. 30 (saham baru) Maks. 30 (saham baru) Maks. 15 (right issue) Maks. 52,79 (divestasi) Maks 48,54
Metode
IPO IPO IPO SPO SS SS
b. Program Privatisasi Tahun 2011
No
Perusahaan
% Saham Negara RI 100
1.
PT Hutama Karya
2.
PT Jasindo
100
3.
PT Rekayasa Industri
4,97
4.
PT Semen Baturaja
100
5.
PT PNM
100
6.
PT KBN
88,74
7.
PT KBI
100
% Saham Dilepas Maks. 35 (saham baru) Maks. 35 (saham baru) Maks. 4,97 (divestasi) Maks. 35 (saham baru) Maks. 49 (saham baru) Maks. 30 (saham baru) Maks. 40 (divestasi)
Metode
IPO IPO IPO IPO IPO/SS IPO SS
c. Program Privatisasi Tahun 2012
No
1.
Perusahaan
PT PANN
% Saham Negara RI 93,10
% Saham Dilepas Maks. 30
Metode
IPO/SS
d. Program Privatisasi Tahun 2013
No
Perusahaan
% Saham Negara RI 50
1.
PT SIER
2.
PT Industri Gelas
3.
PT Bhanda Gara Reksa
4.
PT Bahana PUI
5.
PT EMI
100
6.
PT Asuransi Jiwasraya
100
63,82 100 17,78
% Saham Dilepas Maks. 50 (divestasi) Maks. 63,82 (divestasi) Maks. 100 (divestasi) Maks. 17,78 (divestasi) Maks. 100 (divestasi) Maks. 30 (saham baru)
Metode
SS SS SS/akuisisi SS/akuisisi SS IPO
e. Program Privatisasi Tahun 2014
No
1.
Perusahaan
2.
Holding/Merger Farmasi PT Semen Kupang
3.
PT Barata Indonesia
% Saham Negara RI 100
61,48 100
% Saham Dilepas Maks.30 (saham baru) Maks. 61,48 (divestasi) Maks 100
Metode
IPO SS SS
1)
Ekuitas BUMN akan meningkat dari Rp 566 Triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 2.986 Triliun pada tahun 2014 (meningkat 5,28 kali).
2)
Aset BUMN akan meningkat dari Rp 2.149 Triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 11.583 Triliun pada tahun 2014 (meningkat 5,39 kali).
Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN
1). Proses pelaksanaan privatisasi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, tetapi juga instansi dan lembaga lainnya seperti Komite Privatisasi, Kementerian Keuangan, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Negara dan Presiden, sehingga membutuhkan waktu yang relatif cukup lama yang kadang sering mengakibatkan hilangnya momentum yang tepat dari pelaksanaan privatisasi tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi dan lembaga terkait tersebut. 2). Perlu dilakukan peningkatan upaya-upaya sosialisasi yang lebih intensif dalam rangka menyamakan persepsi mengenai privatisasi.
Apabila
pelaksanaan
PSO
dapat
dilakukan
secara
transparan,
fair
dan
bertanggungjawab, maka penugasan pelaksanaan PSO oleh K/L akan dapat berjalan dengan baik di satu sisi, dan di lain sisi BUMN yang ditugaskan untuk melaksanakan PSO akan dapat berkembang secara sehat, dan tidak ada alasan bagi BUMN untuk rugi karena adanya penugasan dari Pemerintah (K/L). Terpisahnya pembukuan kegiatan pelaksanaan PSO dari kegiatan komersial BUMN secara keseluruhan, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSO. Kedepan
diharapkan
dana
PSO/subsidi
akan
menurun
seiring
dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun naik-turunnya jumlah dana PSO/subsidi sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah.
IV. 4. Program Optimalisasi Aset BUMN 2010 - 2014
Optimalisasi pengelolaan aset merupakan salah satu bentuk pendayagunaan aset, baik melalui optimalisasi pemanfaatan ataupun penghapusbukuan. Dalam pelaksanaan tugas optimalisasi pengelolaan aset tersebut, Kementerian BUMN telah membangun
No 1.
Kegiatan
2011
2012
Sistem Informasi Aset BUMN Berbasis TI
a. b. c. d. e. 2.
2010
Pembangunan Pemeliharaan Sosialisasi Implementasi Monitoring, evaluasi, dan integrasi data BUMN
Optimalisasi Aset BUMN
a. Ketentuan dan prosedur - Peraturan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN - Peraturan Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN - Standard Operating Procedure b. Kajian optimalisasi aset BUMN - Kajian aktiva tetap BUMN oleh konsultan - Swakelola c. Monitoring Pengelolaan Aset BUMN 3.
Informasi dan akses data kepada stakeholders
IV. 5. Program Pengembangan Data, Informasi & Teknologi (TI) 2010 - 2014
2013
2014
Mendorong pengumpulan dan pengolahan data yang efektif dan efisien dengan memberdayakan system teknologi informasi; Melibatkan secara aktif BUMN-BUMN dalam pengumpulan dan penyediaan data dan infromasi dengan mengkaitkannya pada pengukuran kinerja BUMN dan Direksi BUMN Merekrut, melatih dan memberdayakan SDM yang trampil, cerdas dan berpengalaman dalam melakukan analisa korporat Tajam dan sensitive dalam melihat permasalahan BUMN dan berusaha memberikan kajian untuk memberikan referensi solusi atas masalah yang dihadapi tersebut. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan pusat data dan informasi yang lengkap, akurat, tajam dan terpercaya dalam kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : NO
1 2 3
KEGIATAN
Penyiapan infrastruktur dan suprastruktur data dan informasi Positioning Pusat data dan Mapping isuisu strategis BUMN Pelaksanaan kajian atas isu-isu strategis BUMN
2010 2011 2012 2013 2014
Sebagaimana disebutkan dalam PerMenKominfo No. 41 tentang Panduan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Versi 1 Tahun 2007, bahwa mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko . Untuk mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan rencana teknologi informasi dan komunikasi yang lebih harmonis, pengelolaan yang lebih baik, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi dan komunikasi dan pendekatan yang meningkatkan pencapaian nilai (value) dari implementasi teknologi informasi dan komunikasi nasional. Dengan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang baik, diharapkan Kementerian BUMN mendapatkan manfaat sinkronisasi dan integrasi rencana teknologi informasi dan komunikasi dengan rencana strategis Kementerian BUMN, efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi, realisasi solusi teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai kebutuhan secara efisien, operasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan nilai tambah secara signifikan kepada public dan internal manajemen
permodalan BUMN, status BPYBDS perlu ditetapkan secara definitif menjadi Penyertaan Modal Negara yang pembukuannya masuk kedalam ekuitas perusahaan. Menteri BUMN melalui Keputusan No.: Kep- 15/MBU/2010 tertanggal 25 Januari 2010 telah membentuk suatu Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan BUMN Pemilik BPYBDS dalam rangka monitoring perkembangan penyelesaian BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada sat ini jumlah BPYBDS diperkirakan mencapai Rp 47,3 trilyun dan US$ 18.29 juta, yang tersebar pada 23 BUMN, sebagaimana terlampir. Untuk dapat segera menyelesaikan perubahan status BPYBDS yang saat ini tercatat pada BUMN tersebut, perlu ditempuh kebijakan sebagai berikut. 1)
BUMN Pemilik BPYBDS diminta memberikan konfirmasi maupun penyempuranaan atas hasil rekapitulasi Tim BPYBDS, baik jumlah BPYBDS maupun perkembangan terakhir, agar data hasil rekapitulasi Tim BPYBDS akurat, updated sehingga valid untuk melakukan monitoring.
2)
BPYBDS yang baru saja diserahterimakan kepada BUMN melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO) maupun yang akan
Dengan dapat diprosesnya secara langsung BAST/BASTO sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, eksisting BPYBDS saat ini secara bertahap dapat diselesaikan penetapan statusnya sebagai PMN yang diharapkan dapat selesai hingga tahun 2013 dengan perkiraan jadwal penyelesaian sebagai berikut :
Keterangan/Tahun
2010
2011
2012
Jumlah BPYBDS
47,35 triliun
19,13 triliun
11,96 triliun
4,79 triliun
Penyelesaian (PMN)
28,22 triliun
7,17 triliun
7,17 triliun
4,79 triliun
0,00 triliun
0,00 triliun
0,00 triliun
0,00 triliun
19,13 triliun
11,96 triliun
4,79 triliun
0,00 triliun
Penambahan Baru Saldo BPYBDS
2013
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.
Restrukturisasi
meliputi
restrukturisasi
sektoral
yang
pelaksanaannya
disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan peundang-undangan dan restrukturisasi perusahaan/korporasi. Program
rightsizing
BUMN
adalah
program
utama
dari
program
restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, dan dilakukan regrouping/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal. Program ini tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan urgensi kepemilikan mayoritas Negara pada suatu BUMN, profil sektoral, kinerja, penciptaan nilai dan potensi sinergi antar BUMN tanpa mengabaikan azas-azas yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945. Cara atau model dalam rangka rightsizing BUMN dapat dilakukan melalui berbagai shareholder action, yaitu Stand Alone, Merger/Konsolidasi, Holding, Divestasi dan Likuidasi.
PT Perusahaan Pengelola Aset. Dengan dilakukannya restrukturisasi perusahaan/korporasi oleh PT PPA, diharapkan sampai dengan akhir tahun 2014 seluruh BUMN yang mengalami kerugian dan memiliki permasalahan keuangan dan operasional telah menunjukkan perbaikan kinerja dan tidak ada lagi BUMN yang mengalami kerugian. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Arah kebijakan privatisasi ke depan bukan semata-mata untuk pemenuhan APBN, tetapi diperioritaskan dalam rangka mendukung pengembangan perusahaan dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. Disamping juga untuk lebih mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Privatisasi yang dilakukan tidak melalui metode penawaran umum lewat di pasar modal akan dilakukan dengan sangat selektif dan hati-hati. Metode ini terutama digunakan untuk BUMN-BUMN yang memerlukan pendanaan yang tidak dapat diperoleh/dipenuhi dari pasar modal dan/atau Pemerintah serta memerlukan peningkatan kompetensi tehnis, manajemen dan pemasaran. Selain itu, privatisasi juga dilakukan dalam rangka program
pelaksanaan PSO; aturan mengenai besaran dan perhitungan margin pelaksanaan PSO; dan aturan mengenai penuangan PSO dalam suatu kontrak yang jelas. Selain itu, perlu dilakukan pemisahan pembukuan antara kegiatan pelaksanaan PSO dari kegiatan komersial BUMN secara keseluruhan, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSO. Optimalisasi pengelolaan aset merupakan salah satu bentuk pendayagunaan aset, baik melalui optimalisasi pemanfaatan ataupun penghapusbukuan. Dalam pelaksanaan tugas optimalisasi pengelolaan aset tersebut, Kementerian BUMN telah membangun sistem Bank Data Aset. Data dan informasi yang lengkap, akurat, tajam dan terpercaya akan menjadi pendukung think tank pengambilan keputusan di Kementerian BUMN. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penyediaan data dan informasi tentang BUMN secara lengkap, akurat, dan mutakhir dengan mendasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan pendokumentasiannya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian BUMN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya program pemerintah untuk melakukan reinventing government melalui reformasi birokrasi penyelenggaraan kepemerintahan di
BAB V KESIMPULAN 1. Keberadaan serta Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN
Sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional disamping Koperasi dan Swasta. BUMN pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar namun belum termanfaatkan secara optimal, antara lain: (a) keberadaan BUMN di hampir semua sektor usaha, (b) kepemilikan aset yang besar, (c) brand image BUMN, (d) pengalaman usaha BUMN, (e) profesionalisme SDM, dan (f) penguasaan data, informasi dan teknologi informasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan: a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; b) mengejar keuntungan; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e) turut aktif memberikan
3. Kontribusi BUMN 2005-2009
Dalam kurun waktu 2005-2009, BUMN telah memberikan kontribusi yang relatif besar kepada Negara, baik berupa dividen, Pajak dan kontribusinya bagi pergerakan sektor riil. Rata-rata dividen BUMN sebesar Rp 23,04 Triliun per tahun dengan peningkatan ratarata sekitar 25% per tahun. Sedangkan kontribusi pajak dalam periode 2004-2008 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar 18% per tahun dengan sumbangan rata rata sebesar Rp 61,65 Triliun per tahun. Kontribusi/peran dari 15 BUMN yang sudah masuk Pasar Modal (BUMN Tbk) pada dasarnya juga relatif besar jika dilihat dari penguasaan/kapitalisasi pasar per 30 Desember 2009 yang mencapai 31,57% atau senilai Rp 637,48 Triliun dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya kontribusi BUMN terhadap pengembangan usaha kecil melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dalam kurun waktu 2005-2009 penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp 8,56 Triliun dengan akumulasi jumlah mitra binaan sampai dengan tahun 2009 mencapai 640.417 orang/unit kerja. Sedangkan dana Bina Lingkungan yang telah disalurkan BUMN seluruhnya mencapai sebesar Rp 1,98 Triliun.
tidak dapat berjalan secara cepat sebagaimana yang diharapkan, sehingga banyak BUMN yang tidak bisa segera pulih dari kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya untuk pelaksanaan program Privatisasi, hingga akhir tahun 2009 baru terdapat 15 BUMN yang Go Public (menjual sahamnya melalui Pasar Modal) atau baru sekitar 11% dari jumlah BUMN yang ada. Meskipun demikian Kementerian BUMN telah melakukan kajian dan seleksi terhadap BUMN untuk dimasukkan dalam Program Tahunan Privatisasi (PTP) tahun 2007 (15 BUMN), PTP tahun 2008 (44 BUMN termasuk carry over PTP tahun 2007) dan 2009 (20 BUMN yang merupakan carry over PTPN tahun 2008). Tahun 2005 dan 2006 tidak ada PTP karena Komite Privatisasi baru terbentuk pada tanggal 13 Oktober 2006 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2006. Kemudian terkait dengan program Optimalisasi Aset BUMN Kementerian BUMN telah membentuk unit organisasi yang khusus menangani pendayagunaan asset pada tahun 2006.
Unit organisasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan
Kementerian BUMN dalam melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan aset oleh Direksi BUMN yang mengarah pada konsep efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko.
a. Terkait Program Restrukturisasi
Restrukturisasi Sektoral pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau
Peraturan
Perundang-undangan
yang
ada,
dan
Restrukturisasi
Perusahaan/Korporasi diarahkan untuk meningkatkan intensitas persaingan usaha, menata hubungan antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, dan restrukturisasi secara internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem dan prosedur. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk memperoleh jumlah dan skala BUMN yang ideal (rightsizing) dengan skenario hasil rightsizing diharapkan menghasilan jumlah BUMN sebagai berikut : a) tahun 2010 sebanyak +117 BUMN; b) tahun 2011 sebanyak +102 BUMN; c) tahun 2012 sebanyak +91 BUMN; d) tahun 2013 sebanyak +85 BUMN; dan e) tahun 2014 sebanyak +78 BUMN. b. Terkait Program Privatisasi
Arah kebijakan privatisasi ke depan adalah bahwa privatisasi bukan semata-mata untuk pemenuhan APBN, tetapi diprioritaskan guna mendukung pengembangan perusahaan dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal ( Initial Public Offering/IPO). Privatisasi dilakukan dalam rangka mendukung program restrukturisasi dan
d. Terkait Program Optimalisasi Asset
Optimalisasi pengelolaan aset merupakan salah satu bentuk restrukturisasi aset, baik melalui optimalisasi pemanfaatan ataupun penghapusbukuan. Dalam pelaksanaan tugas optimalisasi pengelolaan aset tersebut, Kementerian BUMN telah membangun sistem Bank Data Aset. e. Terkait Program Pengembangan Data, Informasi dan Teknologi
Unit data dan informasi akan dikembangkan menjadi pusat data dan informasi yang lengkap, akurat, tajam dan terpercaya serta menjadi think tank pengambilan keputusan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN diharapkan dapat menjadi pusat penelitian yang kredibel dan terpercaya yang siap menawarkan solusi atas permasalahan BUMN baik bagi pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian BUMN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya program tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang baik, sehingga diharapkan Kementerian BUMN mendapatkan manfaat sinkronisasi dan integrasi rencana teknologi informasi dan komunikasi dengan rencana strategis Kementerian BUMN 6. 25 BUMN Terbesar, Penguasaan Pasar BUMN Terbuka dan Value Creation
dari posisi awal tahun 2010 masing-masing sebesar Rp 370,06 Triliun dan Rp 1.291,25 Triliun atau meningkat sekitar 5,39 kali. 7. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan Master Plan BUMN 2010-2014
a. Master Plan BUMN 2005-2009 walaupun telah mendapatkan legitimasi dari pimpinan pemerintahan tertinggi (Inpres Nomor 5 Tahun 2008), namun tetap perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait untuk mengimplementasikannya. Untuk itu Master Plan BUMN 2010-2014 perlu mendapatkan legitimasi lebih dini dari pimpinan tertinggi pemerintahan sehingga akan menjadikan perhatian semua pihak yang terkait untuk melaksanakannya. Di samping itu, perlunya sosialisasi yang intensif guna menyamakan persepsi mengenai tujuan dari pelaksanaan rightsizing BUMN. b. Pelaksanaan program restrukturisasi baik sektoral maupun korporasi tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, namun juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis serta DPR-RI. Dengan demikian penyelesaian proses restrukturisasi harus melalui proses dan tahapan yang telah ditentukan dan relatif
ditunjukkan dengan peningkatan pencapaian skor hasil assessment dengan kategori Baik. g. Pelaksanaan PSO sangat tergantung dari kebijakan Kementerian Teknis mengingat DIPA PSO melekat pada Kementerian Teknis dimana BUMN beroperasi. h. Implementasi Portal Kementerian BUMN belum optimal dan penyediaan Data dan Informasi dari laporan BUMN yang terintegrasi perlu terus peningkatan. i.
Perlunya dukungan internal Kementerian BUMN dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk pelaksanaan Master Plan 2010-2014.
LAMPIRAN 1. Pokok-pokok Data Keuangan BUMN Berdasarkan Sektor 2. Value Creation 3. Data BUMN 25 Besar 4. Data BUMN yang telah Listing di Bursa Efek 5. Peraturan yang terkait dengan Pembinaan BUMN 6. Program Kemitraan & Bina Lingkungan 7. Rencana Rightsizing dan Privatisasi Tahun 2005-2009 8. Matriks Penanganan Restrukturisasi Korporasi oleh PT PPA 9. Data BUMN Penyelenggara PSO 10. Program Berkesinambungan Teknologi Informasi Tahun 2006 - 2009 11. Master Plan Teknologi Informasi 2010 - 2014
LAMPIRAN 1 POKOK-POKOK DATA KEUANGAN BUMN BERDASARKAN SEKTOR
Rp. Juta No
SEKTOR
I
PERBANKAN
II
ASURANSI
III
JASA KEUANGAN
IV
JASA KONSTRUKSI
V
INDUSTRI FARMASI
Akun
Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X)
2005
2006
2007
563.054.282 49.943.503 61.602.709 6.263.393 1,11% 12,54% 10,27 69.561.960 6.690.292 15.815.546 1.728.015 2,48% 25,83% 9,40 11.974.288 1.423.014 2.661.342 520.676 4,35% 36,59% 7,41 10.672.501 1.482.430 13.478.513 254.734 2,39% 17,18% 6,20 2.240.055 1.556.985 2.934.173 117.766 5,26% 7,56% 0,44
624.234.048 59.774.023 68.186.406 8.969.481 1,44% 15,01% 9,44 86.219.343 9.719.298 21.341.422 2.318.960 2,69% 23,86% 7,87 13.711.267 1.963.253 3.107.638 767.030 5,59% 39,07% 5,98 12.499.312 1.607.573 16.163.158 295.231 2,36% 18,37% 6,78 2.548.070 1.665.878 3.832.050 145.208 5,70% 8,72% 0,53
742.855.386 68.688.364 75.877.567 10.484.173 1,41% 15,26% 9,81 105.450.022 12.026.606 25.212.022 2.606.968 2,47% 21,68% 7,77 16.943.413 3.025.047 3.543.823 754.749 4,45% 24,95% 4,60 16.274.265 2.737.117 19.361.457 417.257 2,56% 15,24% 4,95 3.147.972 1.828.228 4.384.238 180.034 5,72% 9,85% 0,72
2008
851.248.814 71.380.184 88.039.178 13.576.186 1,59% 19,02% 10,93 133.828.033 12.327.440 33.622.612 3.291.739 2,46% 26,70% 9,86 22.133.573 5.218.840 4.198.697 973.257 4,40% 18,65% 3,24 20.768.360 3.159.503 25.324.570 512.082 2,47% 16,21% 5,57 3.342.452 2.017.965 4.989.103 198.810 5,95% 9,85% 0,66
Prognosa 2009
938.427.310 85.509.644 91.391.359 16.025.677 1,71% 18,74% 9,97 147.076.592 18.793.500 36.455.403 4.548.966 3,09% 24,20% 6,83 30.553.607 7.076.563 5.380.300 1.010.009 3,31% 14,27% 3,32 23.116.379 3.763.908 29.843.766 657.933 2,85% 17,48% 5,14 3.627.184 2.321.245 5.083.027 267.279 7,37% 11,51% 0,56
No
SEKTOR
VI
ANEKA INDUSTRI
VII
PERUMAHAN & KAWASAN INDUSTRI
VIII
Sarana Angkutan dan Pariwisata
IX
Prasarana Angkutan
X
LOGISTIK DAN JASA SERTIFIKASI
Akun
Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Usaha Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) T otal Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) T otal Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) T otal Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%)
2005
2006
2007
2008
876.741 214.944 658.648 (30.697) (53.432) -6,09% -24,86% 3,08 1.862.744 992.286 614.335 66.319 3,56% 6,68% 0,88 20.838.857 8.455.946 19.756.565 (1.078.189) -5,17% -12,75% 1,46 29.756.136 18.156.546 9.220.220 2.224.508 7,48% 12,25% 0,64 19.061.184 7.397.124 14.438.575 (28.672) -0,15% -0,39%
804.468 119.302 554.513 (69.468) (94.117) -11,70% -78,89% 5,74 1.844.286 1.033.394 541.794 59.479 3,23% 5,76% 0,78 22.745.403 8.558.845 20.900.200 (641.928) -2,82% -7,50% 1,66 31.581.510 20.156.595 10.170.750 2.168.984 6,87% 10,76% 0,57 17.164.292 7.051.687 13.020.885 63.687 0,37% 0,90%
778.308 47.261 557.661 (51.121) (72.014) -9,25% -152,38% 15,47 1.882.827 977.377 569.469 (44.540) -2,37% -4,56% 0,93 26.236.458 6.094.218 23.421.342 (259.700) -0,99% -4,26% 3,31 39.905.883 27.771.345 11.544.916 2.669.753 6,69% 9,61% 0,44 22.581.622 7.569.082 16.421.619 201.019 0,89% 2,66%
874.226 45.168 441.221 (97.095) (158.210) -18,10% -350,27% 18,35 1.975.317 1.035.817 795.642 69.965 3,54% 6,75% 0,91 29.773.930 8.957.672 30.915.881 (67.269) -0,23% -0,75% 2,32 44.119.357 31.167.157 13.885.706 3.818.881 8,66% 12,25% 0,42 24.702.243 5.243.791 23.966.967 153.864 0,62% 2,93%
Rp. Juta Prognosa 2009 971.543 (65.832) 473.101 (97.948) -10,08% 148,78% (15,76) 2.194.730 784.543 547.035 79.056 3,60% 10,08% 1,80 30.310.131 11.550.057 29.242.802 1.232.228 4,07% 10,67% 1,62 48.430.061 33.925.330 14.976.955 3.534.367 7,30% 10,42% 0,43 24.055.692 4.730.631 28.766.245 (493.168) -2,05% -10,42%
Rp. Juta No
XI
XII
XIII
XIV
XV
SEKTOR
Akun
Total Aset PERKEBUNAN Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset KEHUTANAN Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset PERIKANAN Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset KERTAS, PERCETAKAN Ekuitas & PENERBITAN Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas PENUNJANG PERTANIAN Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%)
2005
21.686.263 7.288.544 20.708.684 1.236.507 5,70% 16,97% 1,98 2.652.404 2.054.601 1.587.490 41.104 1,55% 2,00% 0,29 102.304 82.592 72.472 (1.263) -1,23% -1,53% 0,24 2.964.367 347.771 1.818.628 (110.565) -3,73% -31,79% 7,52 20.646.942 8.568.255 17.224.337 868.136 4,20% 10,13%
2006
24.024.230 7.688.783 21.392.560 1.003.547 4,18% 13,05% 2,12 2.746.187 2.055.379 1.814.031 45.043 1,64% 2,19% 0,34 147.613 (77.037) 103.459 (15.955) -10,81% 20,71% (2,92) 3.130.927 241.728 1.717.406 (123.653) -3,95% -51,15% 11,95 21.553.074 9.098.299 17.073.962 897.935 4,17% 9,87%
2007
29.148.790 9.915.193 27.947.074 2.474.774 8,49% 24,96% 1,94 2.712.451 1.934.810 2.352.597 37.487 1,38% 1,94% 0,40 197.204 (16.463) 98.232 (11.907) -6,04% 72,33% (12,98) 3.862.694 616.929 2.482.568 47.289 1,22% 7,67% 5,26 24.586.399 11.148.122 24.473.379 1.719.806 6,99% 15,43%
2008
34.817.283 12.124.789 33.328.532 2.929.335 8,41% 24,16% 1,87 2.681.087 1.904.732 2.603.839 118.131 4,41% 6,20% 0,41 198.112 (21.457) 123.294 (253) -0,13% 1,18% (10,23) 3.863.871 492.071 2.578.222 (16.344) -0,42% -3,32% 6,85 33.296.701 12.601.730 39.126.581 2.184.835 6,56% 17,34%
Prognosa 2009
37.221.838 13.338.934 33.212.420 1.803.400 4,85% 13,52% 1,79 2.660.510 1.894.671 2.530.760 103.736 3,90% 5,48% 0,40 202.116 (22.224) 156.563 2.223 1,10% -10,00% (10,09) 3.743.045 294.163 2.581.518 (145.319) -3,88% -49,40% 11,72 32.994.934 15.529.732 39.297.837 2.049.956 6,21% 13,20%
Rp. Juta No
SEKTOR
XVI
PERTAMBANGAN DAN SEMEN
XVII
INDUSTRI STRATEGIS
XVIII
ENERGI
XIX
TELEKOMUNIKASI
TOTAL
Akun
2005
2006
2007
2008
Prognosa 2009
Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset
197.834.182 81.918.469 329.958.353 9.069.349 4,58% 11,07% 1,42 15.982.193
225.610.789 134.420.344 371.854.949 22.081.547 9,79% 16,43% 0,68 18.305.011
279.771.590 161.505.091 420.952.937 33.186.800 11,86% 20,55% 0,73 19.790.843
321.841.157 169.361.679 585.867.650 35.566.054 11,05% 21,00% 0,90 24.724.658
329.413.225 171.453.926 374.807.089 19.496.734 5,92% 11,37% 0,92 22.169.961
Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X) Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) DER (X)
3.566.036 15.062.416 228.707 1,43% 6,41% 3,48 236.310.016 146.049.529 85.011.144 (3.588.986) -1,52% -2,46% 0,62 63.176.678 23.871.848 42.528.270 8.012.347 12,68% 33,56% 1,65
4.404.781 15.780.303 (237.971) -1,30% -5,40% 3,16 266.199.786 147.756.069 114.944.477 452.330 0,17% 0,31% 0,80 76.301.596 28.651.835 52.220.931 11.017.141 14,44% 38,45% 1,66
4.364.670 18.638.017 (181.194) -0,92% -4,15% 3,53 297.965.615 145.186.024 127.013.989 (3.758.415) -1,26% -2,59% 1,05 83.230.795 34.276.989 60.496.862 12.854.898 15,44% 37,50% 1,43
4.646.064 25.398.892 373.554 1,51% 8,04% 4,32 322.428.217 138.119.760 184.268.485 (9.962.804) -3,09% -7,21% 1,33 92.500.325 34.847.399 62.020.947 10.623.901 11,49% 30,49% 1,65
4.823.251 21.274.755 400.863 1,81% 8,31% 3,60 376.484.955 151.239.966 166.361.897 13.040.486 3,46% 8,62% 1,49 96.378.922 38.092.656 48.617.237 9.324.478 9,67% 24,48% 1,53
Total Aset Ekuitas Pendapatan Laba Bersih ROA (%) ROE (%)
1.291.254.098 1.451.371.212 1.717.322.536 1.969.117.714 2.150.032.735 370.060.716 445.890.031 499.696.008 514.630.305 565.034.664 655.152.420 754.720.896 865.349.769 1.161.496.020 931.000.069 25.770.454 49.171.979 63.307.236 64.185.713 72.840.956 2,00% 3,39% 3,69% 3,26% 3,39% 6,96% 11,03% 12,67% 12,47% 12,89%
LAMPIRAN 2 VALUE CREATION SEKTOR BUMN
Value Creation NILAI PERUSAHAAN (Rp. Miliar) No Sektor
2010
2011
2012
2013
2014
KETERANGAN
1 Perbankan
332,533
399,039 478,847 574,617 689,540
PER 2010 =20.75 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
2 Asuransi
41,271
49,525
59,430
71,316
85,580
PER 2010 =9.07 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
3 Jasa Pembiayaan
10,559
12,670
15,204
18,245
21,894
PER 2010 =9.82 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
1,784
2,141
2,569
3,083
3,699
PER 2010 =12.98 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
5 Perikanan
107
128
154
184
221
PER 2010 =47.99 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
6 Kehutanan
3,529
4,235
5,082
6,098
7,318
PER 2010 =34.02 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
7 Perkebunan
21,713
26,056
31,267
37,520
45,024
PER 2010 =12.04 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
6,603
7,924
9,509
11,410
13,693
PER 2010 =32.45 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
4
8
Percetakan & Penerbitan
Logistik dan Sertifikasi
8
Value Creation … Lanjutan NILAI PERUSAHAAN (Rp. Miliar) No Sektor
2010
2011
2012
2013
2014
KETERANGAN
9 Konstruksi
11,303
13,563
16,276
19,531
23,437
PER 2010 =16.2 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
10 Kawasan Industri
3,392
4,070
4,884
5,861
7,033
PER 2010 =59.9 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
11 Aneka industri
8,025
9,630
11,556
13,867
16,640
PER 2010 =20.23 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
33,111
39,734
47,680
57,217
68,660
PER 2010 =25.76 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
13 Prasarana Angkutan
57,968
69,562
83,474
100,169
120,203
PER 2010 =16.97 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
14 Penunjang Pertanian
71,072
85,286
102,344
122,812
147,375
PER 2010 =34.67 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
15 Pertambangan
197,247
236,697
284,036
340,843
409,012
PER 2010 =48.03 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
16 Industri Strategis
13,298
15,957
19,149
22,978
27,574
PER 2010 =18.03 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
17 Energi
502,143
602,571
723,085
867,702
1,041,243
PER 2010 =17.66 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
18 Telekomunikasi
124,313
149,175
179,010
214,812
257,774
PER 2010 =13.33 dan asumsi pertumbuhan laba 20% per tahun
1,439,969
1,727,963
2,073,556
12
Sarana Angkutan & Pariwisata
2,488,267 2,985,920
Kesimpulan Value Creation BUMN 2009 Aset BUMN Ekuitas Hutang DER
2010
2011
2012
2013
2.150,00 566,03 1.629,60 2.88x
2014 11.582,54 2.985,92 8.596,61 2.88x
Ekuitas BUMN akan meningkat dari Rp.566T pada tahun 2009 menjadi Rp.2.986 T pada tahun 2014 (meningkat 5,28x)
Aset BUMN akan meningkat dari Rp.2.150T pada tahun 2009 menjadi Rp.11.583 T pada tahun 2014 (meningkat 5,39x) (Dengan asumsi DER sama dengan posisi 2009 yaitu 2,88 x)
LAMPIRAN 3 DATA BUMN 25 BESAR
Coverage 25 BUMN Besar Dari 141 BUMN, se sebag bagian ian bes besar ar adal adalah ah peru perusa saha haan an deng dengan an Kine Kinerj rja a dan dan skal skala a usah usaha a yang yang rel relati atiff kec kecil. il. Le Lebi bih h da dari ri 97% dari dari Tota otall ASE SET T dan LA LAB BA BERSIH ser erta ta 92 92% % EKU KUIITAS da dan n 87 87% % PENJU JUA ALA LAN N selu seluru ruh h BU BUMN MN bera berasa sall dari dari hanya han ya dar dari i 25 BU BUMN MN te terb rbes esar ar (data (data Audite Audited d 200 2008). 8).
BUMN BU MN Terbe Terbesar sar dan dan Propo Proporsi rsiny nya a Terhad Terhadap ap Total Total (Rp. Trilliun) Aset Total 2008 14 Tbk
% Σ %
25 BUMN Σ
Ekuitas
Penjualan
Laba bersih
1 ,9 7 7 .8 0
5 2 6 .1 3
1,161.71
7 8 .4 7
4 6 .1 4 9 1 2 .5 6
2 5 .9 9 1 3 6 .7 4
1 2 .8 2 1 4 8 .9 3
3 6 .7 1 2 8 .8 1
97.16
91.73
86.69
98.11
1 ,9 2 1 .6 3
4 8 2 .6 2
1,007.09
7 6 .9 9
25 BUMN Terbesar
14 BUMN Tbk
1. PT Pertamina Pertamina *
14. PT Jamsoste Jamsostekk
2. PT Bank Mandiri Tbk
15. PT TB Bukit Bukit Asam Asam Tbk
PT Bank Bank Mand Mandir irii Tbk Tbk PT Telk Telkom om Tbk Tbk
11.
PT Kimia Kimia Farma Farma Tbk
3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1. 2.
16. PT T Taspen aspen
12.
PT Indo Indo Farma Farma Tbk
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
3.
PT Bank Bank Rakyat Rakyat Indone Indonesia sia Tbk
17. Perum Bulog Bulog *
13.
PT Adhi Adhi Karya Karya Tbk
5. PT Pup Pupuk uk Sriwidjaj Sriwidjajaa *
4.
PT Bank Bank Negara Negara Indone Indonesia sia Tbk
18. PT Jasa Jasa Marga Tbk
14.
PT Wijaya Wijaya Karya Karya Tbk
6. PT Bank Negara Indonesia Indonesia Tbk
5.
PT PGN Tbk
19. PT Pelabuhan Indonesia II
7. PT PGN Tbk
6.
PT Anek Anekaa Tamb Tamban ang g Tbk Tbk
20. PT Bank Ekspor Indonesia Indonesia
8. PT Aneka Aneka Tambang Tambang Tbk
7.
PT Seme Semen n Gres Gresik ik Tbk Tbk
21. PT Angkasa Pura II
9. PT Semen Semen Gresik Gresik Tbk
8.
PT Tima Timah h Tbk Tbk
22. PT Angkasa Angkasa Pura I
10. PT Krakatau Steel
9.
PT TB Buki Bukitt Asam Asam Tbk Tbk
23. PT Garuda Indonesia
11. PT Askes Askes
10.
PT Jasa Jasa Marga Marga Tbk
24. PT Kereta Api Indonesia *
12. PT Ti Timah mah Tbk Tbk
25. PT PLN PLN *
Catatan: * BUMN Pelaksana PSO PSO (5 yang lainnya lainnya yaitu PELNI, Sang
Breakdown Figur Keuangan Pokok Breakdown Berdasarkan Aset 72 BUMN
BUMN
Aset <1 T
Kecil Lainnya
DI, PNM, Waskita, Askrindo, PTPN II, Hutama, Jasindo, PTPN XIII, Peruri, PTPN VI, PTPN VIII, PTPN X, KF, Perhutani, PelindoI, AS DP, PANN, PTPN XI, PTPN IX, Jamkrindo, Kertas Leces, Perumnas, PelindoIV, PPI, Djakarta Lloyd, Nindya, MNA, PTPN XII
28 BUMN
Aset 1 T -- <2,5 T
SGG, AP I, AP II, KAI, Pelindo II, Askes, Timah, Pelni, Pelni, Wika, PTBA, PTBA, PTPN III, PTPN IV, Adhi Karya, Asabri, Asabri, Posindo, Pelindo Pelindo III, RNI, Danareksa, Danarek sa, PAL, PTPN VII, PTPN V, PT PP, Jasa Raharja
23 BUMN
Aset 2,5 T -- <10 T
Telkom, Jamsostek, BTN, Pusri, Taspen, PGN, Bulog, KS, Jasa Marga, GIA, BEI, Jiwasray Jiwasraya, a, Pegadaian, Antam, Antam,
14 BUMN
Aset 10 T -- <100 T
Bank Mandiri, Pertamina, PLN, BRI, BNI
5 BUMN
Aset > 100 T
Breakdown Berdasarkan Pendapatan 84 BUMN
BUMN
Pendapatan <1 T
Kecil Lainnya
23 BUMN
23 BUMN
10 BUMN
2 BUMN
Posindo, Jiwasraya, Pelindo indo II, PelindoIII, Perhutani, MNA, AP II, Pelni, I, Jasa Raharja, PTPN VI, PTPN VIII, VIII, PTPN II, PTPN XI, Peruri, PTPN X, Indo Farma, PTPN IX, PPI, SHS, Nindya Karya, Sucofindo, BEI BEI
Pendapatan Pendapatan 1 T -- <2,5 T
Antam, Timah, Jamsostek, PTBA, PTBA, Adhi Karya, Taspen, Askes, Wika, KAI, PTPN III, BTN, PTPN IV, PP, PTPN V, PTPN VII, RNI, Jasindo, Waskita, Pegadaian, Jasa Marga, Hutama, PTPN XIII, KF
Telkom, Pusri, BRI, Mandiri, KS, Bulog, GIA, BNI, SGG, PGN
Pertamina, Pertamin a, PLN
Pendapatan Pendapatan 2,5 2,5 T -- <10 T
Pendapatan Pendapatan 10 T -- <100 T
Pendapatan>100T
Breakdown Figur Keuangan Pokok (Lanjutan) Breakdown Berdasarkan Ekuitas BUMN
53 BUMN
Ekuitas <100 M
Kecil Lainnya
PTPN XIII, KF, Peruri, PANN,
51 BUMN
Ekuitas Ekuitas 100 M -- < 1 T
PGN, Antam, SGG, AP I, Jasa Marga, AP II, KS, PELNI, Pelindo II, BEI, Bulog, PTBA, Timah, KAI, BTN, Pelindo III, PTPN IV, Askes, PTPN III, Jamsostek, Pegadaian, Pegadaian, Askrindo, Jasa Raharja, Wika, ASDP, PTPN VII, VII, Pelindo I, PTPN V, Perhutani, Perhutani, Jamkrindo, Pelindo IV
31 BUMN
5 BUMN
Jiwasraya, PPA, Taspen, Jasindo, Bio farma, PAL, PTPN X, Asabri, PTPN VIII, Danareksa, RNI, AdhiKarya, ASEI, PTPN XII, PTPN VI, Perumnas, PNM, INTI, Sucofindo, Sucofindo, PP, PTPN XI, Waskita, GIA, KBN, InhutaniIII, Posindo, Inhutani I, PTPN IX, Hutama, INAF, KertasLeces, Semen Baturaja, Baturaja, SI, Inka, JasaTirta II, Rukindo, Garam, BTDC, Pindad, InhutaniII, Dahana, SHS, Berdikari, PTPN II, Damri, KBI, TWC Borobudur
Ekuitas Ekuitas 1 T -- <10 T
Telkom, Bank Mandiri, BRI, BNI, Pusri
2 BUMN
Ekuitas Ekuitas 10 T -- <100 T
Ekuitas > 100 T
Pertamina, PLN
Breakdown Berdasarkan Laba Bersih 53 BUMN
Laba Bersih<10 M
BUMN Kecil Lainnya
43 BUMN
35 BUMN
9 BUMN
2 BUMN
PPI, Bulog, PTPN X, PTPN XII, ASDP, PPA, PTPN IX, Waskita, PANN, Askrindo, Hutama, Sucofindo, ASEI, PTPN II, INKA, JasaTirta II, BTDC, BKI, Dahana, InhutaniV, Jiwasraya, KBN, Danareksa, Damri, KAI, Posindo, PTPN XI, Pindad, SI, KBI, BGR, Brantas, Istaka, KIM, Perumnas, KertasLeces, Jasa TirtaI, Djakarta Lloyd, PNM, SHS, DPS, PTPNI, LEN
Laba Bersih Bersih 10 M -- < 100 M
Jamsostek, PelindoII, PTPN III, PTPN IV, Pegadaian, Jasa Marga, KS, Askes, AP II, Pelindo III, BTN, KF, PTPN V, AP I, Taspen, PTPN VII, BEI, Jasa Raharja, Peruri, RNI, PTPN XIII, Pelindo I, Asabri, PTPN VIII, Perhutani, Wika, ADHI, GAI, Pelindo Pelindo IV, PP, PTPN VI, Semen Baturaja, Jasindo, Bio Farma, Jamkrindo
BRI, Bank Mandiri, PGN, SGG, PTBA, Antam, Timah, Pusri, BNI
Pertamina, Telkom
Laba Bersih Bersih 100M 100M -- <1T
Laba Bersih Bersih 1T -- <10T
Laba Bersih>10T
LAMPIRAN 4 DATA BUMN YANG TELAH LISTING DI BURSA EFEK
BUMN Yang Telah Listing 1.
PT Telkom Tbk
11. PT Kimia Farma Tbk
2.
PT Bank Mandiri Tbk
12. PT Indo Farma Tbk
3.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
13. PT Adhi Karya Tbk
4.
PT Bank Negara Indonesia Tbk
14. PT Wijaya Karya Tbk
5.
PT Bank Tabungan Negara Tbk.
15. PT Jasa Marga Tbk
6.
PT PGN Tbk
16. PT Pembangunan Perumahan Tbk
7.
PT Aneka Tambang Tbk
8.
PT Semen Gresik Tbk
8.
PT Timah Tbk
9.
PT TB Bukit Asam Tbk
RAHASIA & TERBATAS
Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk
Kapitalisasi pasar BUMN Terbuka (Rp triliun)
700.00
40.23% 36.80% 32.40%
600.00 500.00
630.77
636.26
35.87% 493.00
32.00%
29.60%
400.00
31.98%
250.00
300.00 200.00
% terhadap total kapitalisasi pasar
386.14
260.00
153.00
100.00 0.00 2003
2004
2005
2006
2007
2008
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
2009
Catatan : Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk tahun 2005 dan 2006 adalah kapitalisasi terhadap Bursa Efek Jakarta, sedangkan Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk Tahun 2007, 2008 & 2009 adalah kapitalisasi terhadap Bursa Efek Indonesia Sumber : diolah dari www.bapepam.go.id
Kementeri
Negar BUMN
17
LAMPIRAN 5 PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PEMBINAAN BUMN
Pembinaan dan Pengelolaan BUMN Pembinaan BUMN oleh Departemen/ Menteri Teknis
Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham Negara RI / Pemilik Modal pada BUMN dan memegang Kewenangan Pembinaan BUMN
Pengalihan/ Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri BUMN
UU No. 19 PRP th1960 PP No. 12 th 1998 tentang Perusahaan Perseroan; PP No. 13 th 1998 tentang Perusahaan Umum
tentang Perusahaan Negara
PP No. 64 th. 2001
(1998)
(1960-1969) (1969-1998)
Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri BUMN
PP No. 41 th. 2003
(2001-2003) (1998-2001)
(2003-Sekarang) (2003-Sekarang)
UU 19/2003 PP No. 12 th 1969 tentang Perusahaan Perseroan; Inpres No. 11 tahun 1973; PP No. 3 th 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan
PP No. 50 th 1998; Inpres No. 15 Th 1998; Keppres No. 38/1999; Keppres No. 39/1999
Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan
• Menteri Keuangan sebagai Pembina Keuangan • Menteri Teknis sebagai Pembina Teknis
Pengalihan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham dalam Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
tentang BUMN
Menteri BUMN adalah pihak yang mendapatkan Kuasa dari Negara/ Pem.Pus selaku Pemegang Saham/ Pemilik Modal BUMN (pasal 1 ayat 5)
PEMBINAAN BUMN No.
Keterangan
Dasar Hukum
1
• Dalam UU 17/2003, kewenangan pengelolaan keuangan Negara, termasuk kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan Negara (BUMN) dilakukan oleh Menteri Keuangan. • Dalam UU 19/2003, kewenangan sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham atau pemilik modal pada BUMN dilakukan oleh Menteri yang ditunjuk atau dikuasakan untuk itu. • PP 41/2003 tentang pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan pada persero, Perum dan Perjan kepada Menteri BUMN.
Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pembinaan BUMN secara ringkas: • Bentuk BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Persero dan Perum, sedangkan bentuk hukum Perjan ditiadakan. • Persero ditiadakan untuk mengejar keuntungan sedangkan Perum dibentuk untuk melaksanakan kemanfaatan umum dalam kerangka korporasi. • Pembinaan terhadap Persero dan perum dilakukan oleh Menteri BUMN dalam kedudukan sebagai pemegang saham/ pemilik modal BUMN. • Penatausahaan penyertaan saham/modal pada BUMN, pengusulan penyertaan modal Negara, pendirian BUMN dan pengalihan bentuk Perjan dilakukan oleh Menteri Keuangan. • Penegasan kembali praktek-praktek corporate Governance yang mengatur pelaksanaan pengelolaan BUMN secara baik • Penetapan prosedur privatisasi untuk menjammin transparansi dan persaingan yang adil serta menjamin terdapatnya manfaat bagi publik daru program privatisasi tersebut.
Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
2
Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2003
PEMBINAAN BUMN No.
Keterangan
Dasar Hukum
3
Ketentuan mengenai Good Corporate Governance
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-8/4/PBI/2006
4
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMN
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2009 Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-09A/MBU/2005 KEP-59/MBU/2004
5
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-5/MBU/2007 Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003
6
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkuingan BUMN
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 Surat Menteri BUMN No: S298/S.MBU/2007
7
Sinergi BUMN
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor; SE-03/MBU.S/2009
8
Privatisasi BUMN
Undang-Undang No: 19/2003 Peraturan Pemerintah No: 33/2005 Jo. PP No: 59/2009 Peraturan Menteri BUMN No: 1/2010
9
Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap
Instruksi Menteri No: 1&2 Tahun 2002 Keputusan Menteri Keuangan No: 89/KMK.013/1991
21
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN No.
Keterangan
Dasar Hukum
1
Kajian bersama rencana peleburan BUMN oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan. Kajian Bersama tersebut dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/atau dapat menggunakan konsultan independen.
Ps 4 UU No. 19/2003 ttg BUMN Ps 4 - 8 PP No. 45/2005 ttg Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Ps 10 PP No. 44/2005 ttg Tata cara penatausahaan dan PMN pada BUMN dan PT
2
Pembahasan dengan DPR RI dalam rangka mendapatkan persetujuan (Terkait dengan pengalihan kekayaan negara berupa selain tanah dan bangunan yang nialainya lebih dari Rp 100 milyar kedalam perusahaan milik Negara – UU Perbendaharaan Negara)
Ps 45 - 46 UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
3
Menteri Negara BUMN menyampaikan RPP tentang peleburan kepada Menteri Keuangan untuk diteruskan ke Presiden guna mendapatkan persetujuan.
Ps 11 PP No. 44/2005 ttg Tata cara penatausahaan dan PMN pada BUMN dan PT
4
Menteri Negara BUMN melaksanakan peleburan BUMN setelah diterbitkannya PP mengenai peleburan BUMN
Ps 10 UU No. 19/2003 ttg BUMN Ps 10 PP No. 43/2005 ttg Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Hukum BUMN
5
Tata cara peleburan BUMN dengan BUMN dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas
PP 43/2005 Pasal 11 ayat (1)
22
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN No.
Keterangan
Dasar Hukum
6
Direksi BUMN yang akan melakukan peleburan menyusun Rancangan Peleburan
UU 40/2007 tt g PT Pasal 123 ayat (1) & (2)
7
Rancangan peleburan tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS masing-masing BUMN
UU 40/2007 tt g PT Pasal 123 ayat (3)
8
Direksi BUMN yang akan melakukan peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dal 1 Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan BUMN yang akan melakukan peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS yang di dalamnya juga memuat bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan peleburan di Kantor BUMN sejak tanggal pengumuman sampai penyelenggaraan RUPS
UU 40/2007 tt g PT Pasal 127 ayat (2) & (3)
9
Kreditur dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 14 dari setelah pengumuman. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan dianggap menyetujui peleburan
UU 40/2007 tt g PT Pasal 127 ayat (4) & (5)
10
Dalam hal keberatan kreditur tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan penyelenggaraan RUPS, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, peleburan tidak dapat dilaksanakan.
UU 40/2007 tt g PT Pasal 127 ayat (6) & (7)
23
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN No.
Keterangan
Dasar Hukum
11
Rancangan peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa indonesia dan akta peleburan tersebut akan menjadi dasar pembuatan akta pendirian BUMN hasil peleburan
UU 40/2007 tt PT Pasal 128 ayat (1) & (3)
12
Salinan akta peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Ham mengenai pengesahan badan hukum hasil peleburan dan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Ham tentang perubahan anggaran dasar
UU 40/2007 tt PT Pasal 129 & 130
13
Direksi BUMN hasil peleburan wajib mengumumkan hasil peleburan dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya peleburan
UU 40/2007 tt PT Pasal 133 ayat (1)
14
Peleburan Persero terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
PP 43/2005 Pasal 46
15
• Merger & Akuisisi tidak boleh mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ps. 28). • Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat membatalkan M&A yang mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ps. 47:2.e). • Pelanggaran terhadap ps. 28 juga diancam pidana denda min. Rp. 25 milyar dan max. Rp. 100 milyar atau pidana kurungan pengganti denda max. 6 bulan (ps. 48:1). • Selain itu dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan untuk menjadi direktur atau komisaris min. 2 tahun dan max. 5 tahun (ps. 49).
Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat tanggal 5 Maret 1999
Pasal 28 dan Pasal 29 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya PP (Peraturan Pemerintah).
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN BUMN No.
Keterangan
16
Perbankan : Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut : Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia;
17
Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten. • Merger/Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan. • Quorum dan Voting dalam RUPS hanya memperhitungkan kehadiran/suara Pemegang Saham Independen.
Dasar Hukum Pasal 8 (ayat 2) PP NO. 28 TAHUN 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
Peraturan Bapepam IX.G.1 & No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan.
LAMPIRAN 6 PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Program Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian BUMN
Dari UMKM non-bankable
Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL)
Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Menjadi UMKM bankable
Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh BUMN Sektor Perbankan
Program PKBL dan CSR
Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Dasar Hukum : UU Nomor 19 tahun 2003
Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dasar Hukum : UU Nomor 40 tahun 2007
BUMN wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan
Program Kemitraan (2% dari laba bersih) : Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN Program Bina Lingkungan (2% dari laba bersih) : Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (2 % dari net profit yang diperkirakan): Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
Pelaksanaan Program PKBL dan CSR
Bentuk Program
Pemberian bantuan pelatihan dan penyediaan prasarana Penyalurkan pinjaman modal langsung dengan bunga rendah Penyaluran bantuan dengan metode kluster, baik dalam kluster lokasi, sektor, jenis usaha dan kluster dari hulu hilir, dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran pinjaman dan pembinaan usaha Pelaksanaan sinergi antara BUMN, yaitu BUMN yang mempunyai dana bantuan besar bersinergi dengan BUMN yang tidak memiliki dana namun mempunyai program yang bagus, melalui mekanisme channeling atau executing untuk sektor-sektor usaha di atas Pemberian bantuan kesehatan dan bantuan dana pendidikan.
Contoh Pelaksaan Program:
Pada bulan Januari 2010, Salah satu BUMN Karya telah menyalurkan dana kemitraan sebesar Rp 540 juta kepada 48 pengusaha mikro dan kecil yang memiliki keterkaitan bidang usaha dengan perusahaan tersebut.
Program Wirausaha Mandiri yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri sejak tahun 2007 s.d sekarang, dengan tujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Gambaran Umum Penyaluran PKBL Secara Nasional .. terdapat peningkatan realisasi penyaluran PKBL BUMN sebesar 138, 86 % antara tahun 2007 s.d 2009.. Rp juta
.. peningkatan tersebut tercermin pula pada jumlah mitra binaan PKBL BUMN yang mengalami peningkatan sebesar 138, 86 %.. Orang
Jumlah Mitra Binaan
Realisasi Penyaluran Program PKBL 90,000
2,500,000
80,000 2,000,000
1,971,687 1,717,837
1,500,000
77,194
70,000 60,000 50,000 40,000
1,026,929
1,000,000
79,510
47,346 39,087
30,000
825,473
20,000
500,000
10,000 -
2006
2007
2008
2009
2006
Realisasi Penyaluran Program PKBL
Catatan: Data penyaluran PKBL untuk tahun 2009 masih berdasarkan pada hasil prognosa
2007
2008
Jumlah Mitra Binaan
2009
Penyaluran Kredit UMKM oleb BUMN Sektor Perbankan … nilai kredit MKM yang disalurkan Bank BUMN mengalami trend pertumbuhan yang positif ….. Rp. Triliun 300,000
285,134
250,000
230,152
200,000 176,740
150,000
100,000
50,000
2007
2008
2009
Key Findings Penyaluran kredit MKM oleh BUMN sektor perbankan selama periode 2007 s.d 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 61,33%
Beberapa bentuk sinergi BUMN Non Perbankan dengan Para Pengusaha KEY POINTS
Infrastruktur
Ketahanan Pangan
• Belanja Pemerintah untuk infrastruktur pada tahun 2009 meningkat 3 kali dibandingkan tahun 2005 dari Rp.20,9 Triliun menjadi Rp. 61,8 Triliun. • Sebagai salah satu upaya untuk mendukung program pengembangan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah, Kementerian BUMN telah mendorong BUMN Konstruksi untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya melalui pembangunan ruas tol Trans Jawa sepanjang 1.000 km yang dilakukan oleh kontraktor BUMN dan operator jalan tol Jasa Marga. Diharapkan dengan kegiatan tersebut BUMN Konstruksi dapat membangun kerjasama dengan para pengusaha, khususnya yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah, Kementerian BUMN telah mendorong PTPN, baik secara sendirisendiri dan bersinergi, sebagai BUMN Perkebunan untuk melakukan perluasan lahan tanaman, pembangunan pabrik biodiesel, powerplant berbahan baku biomassa sawit dan tebu, pabrik pupuk NPK dan kerjasama pembuatan pabrik ban sepeda motor. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan PTPN dapat membangun kerjasama dengan para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan produk-produk turunan dari hasil perkebunan.
Beberapa bentuk sinergi BUMN Non Perbankan dengan Para Pengusaha (lanjutan………) KEY POINTS
Energi
PLN Untuk mendukung program ketahanan energi yang dicanangkan oleh Pemerintah, Kementerian BUMN telah mendorong PLN melakukan upaya-upaya sebagai berikut: • Penuntasan proyek pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I yang dilanjutkan dengan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap II dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan yaitu panas bumi dan tenaga air. • Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap industri listrik nasional baik dari sisi ketersediaan energi primer, penetapan Tarif Dasar Listrik, penyempurnaan pelaksanaan independent power producer (IPP) dan kebijakan terkait dengan subsidi. Diharapkan melalui upaya-upaya tersebut PLN dapat membangun kerjasama dengan para pengusaha yang memiliki keterkaitan dengan bidang energi. Pertamina Di sektor hulu, Pertamina dapat menjalin kerjasama dengan para pengusaha untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dalam bentuk KSO (Kerjasama Operasi). Sedangkan di sektor hilir, Pertamina dapat menjalin kerjasama dengan para pengusaha antara lain dalam keperluan distribusi BBM dan LPG.
LAMPIRAN 7 RENCANA RIGHTSIZING DAN PRIVATISASI TAHUN 2005-2009
Rencana Rightsizing Tahun 2005 - 2009 Stand Alone No
BUMN
N0.
BUMN
1
PT Bank Mandiri, Tbk
18
PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)
2
PT Pertamina
19
PT Asuransi Jasa Raharja
3
PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)
20
PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
4
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)
21
PT Asuransi ABRI (ASABRI)
22
PT Pos Indonesia (POSINDO)
5 6
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
23
Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
7 8
PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)
24 25
Perum Percetakan Uang RI (PERURI) Perum Perhutani
9
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)
26
PT Biofarma
10
PT Semen Gresik, Tbk
27
Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)
11
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
28
Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)
12
PT Taspen
29
Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)
13
Perum Bulog
30
14
PT Jasa Marga
31
PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
15 16
PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Kereta Api Indonesia (KAI)
32 33
PT Batan Teknologi Perum Produksi Film Negara (PFN)
17
Perum Pegadaian
34
PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)
35
PT P ik
nN
ta
Rencana Rightsizing Tahun 2005 – 2009 ….Lanjutan Merger/Konsolidasi No
SEKTOR
BUMN PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)
1).
Sektor Dok & Perkapalan
PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2).
Sektor Perdagangan
3).
Sektor Pergudangan
4).
Sektor Pariwisata
5).
Sektor Penunjang Pertanian
6).
Sektor Kehutanan
7).
Sektor Pertanian
8).
Sektor Kertas
9).
Sektor Percetakan
10). Sektor Pertahanan 11). Sektor Farmasi
PT PP Berdikari PT Sarinah PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Varuna Tirta Prakasya PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pertani PT Kertas Leces PT Kertas Kraft Aceh PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita PT Pindad PT Dahana PT Kimia Farma, Tbk PT Indo Farma, Tbk
Rencana Rightsizing Tahun 2005 – 2009 ….Lanjutan Holding No
1)
Sektor
Sektor Perkebunan
2) Sektor Pertambangan
3)
Sektor Konstruksi
4)
Sektor Industri Strategis
BUMN PT Perkebunan I (PTPN I) PT Perkebunan II (PTPN II) PT Perkebunan III (PTPN III) PT Perkebunan IV (PTPN IV) PT Perkebunan V (PTPN V) PT Perkebunan VI (PTPN VI) PT Perkebunan VII (PTPN VII) PT Perkebunan VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan IX (PTPN IX) PT Perkebunan X (PTPN X) PT Perkebunan XI (PTPN XI) PT Perkebunan XII (PTPN XII) PT Perkebunan XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PT BA) PT Timah, Tbk PT Adhi Karya PT Wijaya Karya (WIKA) PT Waskita Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Hutama Karya PT Nindya Karya PT Istaka Karya PT Brantas Abipraya PT Amarta Karya PT Krakatau Steel (KS) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT Barata Indonesia PT LEN Industri PT Industri Kereta Api (INKA)
Rencana Rightsizing Tahun 2005 – 2009 ….Lanjutan Holding No
Sektor
BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Medan (KIM)
5)
Sektor Kawasan
PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)
6)
Sektor Kebandarudaraan
PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Djakarta Lloyd
7)
Sektor Pelayaran
PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I
8)
Sektor Pelabuhan
PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)
Rencana Rightsizing Tahun 2005 – 2009 ….Lanjutan Divestasi No
BUMN
No.
BUMN
1
PT Garuda Indonesia (GIA)
15
PT Industri Soda Indonesia (ISI)
2
PT Merpati Nusantara (MNA)
16
PT Industri Gelas (IGLAS)
3
PT Asuransi Jiwasraya
17
PT Industri Sandang Indonesia (INSAN)
4
PT Permodalan (PNM)
18
Perum Damri
5
PT Dana Reksa
19
PT Boma Bisma Indra (BBI)
6
PT PANN Multi Finance
20
PT Primissima
7
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
21
PT Indra Karya
8
PT Semen Baturaja
22
PT Yodya karya
9
PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)
23
PT Virama Karya
10
PT Sucofindo
24
PT Indah Karya
11
PT Reansuransi Umum Indonesia (RUI)
25
PT Konservasi Energi Abadi (Koneba)
12
PT Pengerukan Indonesia
26
PT Bina Karya
13
PT Garam
14
PT Surveyor Indonesia (SI)
27
PT Sarana Karya
Nasional
Madani
Rencana Privatisasi Tahun 2007 No.
BUMN
% Saham Negara 100 99,12 100 100
Rencana Metode IPO IPO/SPO IPO IPO
100
IPO
Kompetitif
Dasar Pertimbangan
1 2 3 4
PT Jasa Marga PT BNI PT BTN PT Wijaya Karya
Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif
5
PT Permodalan Nasional Madani
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PT Garuda PT Merpati PT Krakatau Steel PT Dirgantara PT Industri Soda Indonesia PT IGLAS PT Cambrics Primissima PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya PT Bina Karya
100 100 100 100 100 100 52,79 100 100 100 100 100
IPO IPO IPO IPO SS SS SS SS SS SS SS SS
Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif Kompetitif
18
PT JIHD
1,33
SS
Kepemilikan negara minoritas
19
PT Kertas Padalarang
40,76
SS
Kepemilikan negara minoritas
20
PT Atmindo
36,56
SS
Kepemilikan negara minoritas
21
PT Intirub
9,9
SS
Kepemilikan negara minoritas
22
PT PPLI
5,00
SS
Kepemilikan negara minoritas
23
PT Kertas Blabak
0,84
SS
Kepemilikan negara minoritas
24
PT Kertas Basuki Rahmat
0,4
SS
Kepemilikan negara minoritas
Rencana Privatisasi Tahun 2008 No.
BUMN
% Saham Negara
Rencana Metode
1
PT Asuransi Jasa Indonesia
100
IPO/Dilusi
2 3 4
PT Asuransi Jiwasraya PT Sarana Karya PT Rukindo
100 100 100
IPO/SO IPO IPO
5
PT Semen Baturaja
100
IPO
6
PT Industri Sandang
100
IPO
7
PT Krakatau Steel
100
IPO
8
PT INTI
100
IPO
9 10 11 12
PT Koneba PT JIEP PT SIER PT Bank Bukopin
100 50 50 18
IPO SS/Divestasi SS/Divestasi Placement
13
PT Dirgantara
17
SS/Dilusi/ Divestasi
14
PT Rekayasa industri
4,97
EMBO/ Divestasi
15
PT Surveyor
85,12
SS/Divestasi dan Dilusi
Dasar Pertimbangan Kompetitif Kompetitif Pengembangan usaha Cut loss Butuh dana Pengembangan teknologi dan pasar Pengembangan usaha - Sektor terbuka dan kompetitif - Untuk meningkatkan daya saing perusahaan (competitiveness) Sektor kompetitif, perlu permodalan tinggi untuk pengembangan (akan dikaji lebih mendalam) Kepemilikan Negara Minoritas Kompetitif Kompetitif Kepemilikan Negara Minoritas - Perseroan membutuhkan tambahan modal - Akses keteknologi dan pemasaran Sektor kompetitif, kepemilikan negara minoritas (akan ditinjau kembali) Pengembangan perusahaan
Rencana Privatisasi Tahun 2009-2011
No.
BUMN
% Saham Negara
Rencana Metode
Dasar Pertimbangan
1
PT Kliring Berjangka
100
SS/Dilusi
Kebutuhan pengembangan dana
2
PT ASEI
100
SS/ Divestasi
Kompetitif
3
PT Reasuransi
100
IPO
Pengembangan usaha
4
PT Danareksa
100
IPO
Pengembangan usaha
5
PT Sucofindo
95,00
SS
Kompetitif/ Kebutuhan dana/ pengembangan usaha
6
PT Bank Mandiri Tbk
70
SO/Dilusi
Butuh dana pengembangan bisnis
7
PT BRI Tbk
59,5
SO/Dilusi
Kebutuhan pengembangan dana
8
PT Bank BTN
100
SO
Kebutuhan pengembangan dana
9
PT Bahana PUI
17,78
SS/ Divestasi
10
PT Sucofindo
10
SS
pengembangan usaha
11
BUMN Pupuk
100
IPO/SS
pengembangan usaha
Kompetitif
LAMPIRAN 8 MATRIKS PENANGANAN RESTRUKTURISASI KORPORASI OLEH PT PPA
PROGRESS PENANGANAN RESTRUKTURISASI/REVITALISASI BUMN OLEH PPA 2009 NO
BUMN
STATUS
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Menteri Keuangan telah menyetujui pemberian pinjaman untuk pembelian 15 unit pesawat MA 60 yang akan direalisasikan tahun 2010 -2011
2
PT PAL (Persero)
Perjanjian pemberian pinjaman telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2009 yang digunakan untuk: Penyelesaian pembangunan 10 kapal dengan jumlah plafond sebesar USD 25,6 juta Restrukturisasi korporasi sebesar maksimal Rp 193,37 M: Perampingan karyawan Rp 90,19 M Biaya talangan selama masa persiapan perampingan (3 bulan) Rp38,50 M Tambahan Modal kerja divisi pemeliharaan / perbaikan kapal dan rekayasa umum Rp 27,50 M Biaya talangan selama transisi fast cash business (3 bulan) Rp9,24 M Biaya pengeluaran barang dari pelabuhan Rp 11 M Pembayaran sebagian hutang pihak ketiga (closed project) Rp16,94 M -
3
PT Waskita Karya
Pelaksanaan setoran modal oleh PT PPA akan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah terkait Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT WK.
1
4
PT Semen Kupang (Persero)
5
Perum Pengangkutan
6
Perum PPFN
PT Semen Kupang telah menandatangani Perjanjian KSO dengan PT Sarana Agro Gemilang (SAG) pada tanggal 1 Sep 2009. Dengan adanya KSO tersebut maka diharapkan di PT Semen Kupang (Persero) dapat segera beroperasi kembali. Permasalahan pembayaran pesangon karyawan telah diselesaikan dengan melakukan penjualan aset property milik PPD. PT PPA belum dapat memberikan bantuan pinjaman sebagaimana yang diperlukan oleh PPFN
PROGRESS PENANGANAN RESTRUKTURISASI BUMN OLEH PT PPA … Lanjutan 2010 NO
BUMN
STATUS
-
Telah disampaikan kepada Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi pada tanggal 2 Oktober 2009 Mengusulkan pemberian pinjaman sebesar Rp 106,77 milyar Opsi penyelesaian lainnya yaitu kajian likuidasi dan divestasi telah disampaikan kepada Ketuan Tim Pelaksana Komite RR
1
PT Iglas (Persero)
-
2
PT Djakarta LLyod (Persero)
-
3
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PPA telah memberikan talangan sebesar Rp 25 M di luar konteks restrukturisasi dan/atau revitalisasi untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan dan saat ini sedang dilaksanakan finalisasi Kajian Kelayakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (FDD dan Kajian Bisnis).
4
PT Balai Pustaka (Persero)
Saat ini PT BP dalam proses penyelesaian Rencana Bisnis. Arahan Menteri Negara BUMN dalam rapat tanggal 18 Januari 2010, disepakati bahwa PT Balai Pustaka akan di restrukturisasi didasarkan sejarah Balai Pustaka.
5
PT Berdikari (Persero)
Proses finalisasi kajian kelayakan restrukturisasi dan/atau revitalisasi
6
PT Hotel Indonesia (Persero)
Finalisasi kajian kelayakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi
7
PT Primisima (Persero)
Finalisasi kajian kelayakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi
8
-
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
-
Kajian Restrukturisasi PT Djakarta Lloyd masih membutuhkan kajian lanjutan yang harus dilengkapi dengan business plan dari Manajemen Djakarta Lloyd.
PPA telah memberikan dana talangan sebesar Rp 125,72 milyar untuk Rasionalisasi karyawan Dilakukan Kajian menyeluruh atas opsi-opsi penyelesaian permasalahan KKA, termasuk kajian pengoperasian kembali KKA. Laporan kajian awal upaya pengoperasian kembali PT KKA telah disampaikan kepada Menteri Negara BUMN
9
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
Pengumpulan informasi dan identifikasi awal permasalahan. Sesuai informasi terakhir Dirkeu, saat ini VTP sedang mempertimbangkan penyelesaian kewajiban kepada Bank Mandiri. PPA telah menawarkan untuk membantu melakukan pembahasan kemungkinan penyelesaian kewajiban tsb.
10
PT Industri Kapal (Persero)
Sedang dilakukan Financial Due Diligence (FDD) dan Legal Due Diligence (LDD).
11
PT Su ai Ud a P
(P
)
Pr
lan data d
la
n kajia
LAMPIRAN 9 DATA BUMN PENYELENGGARA PSO
NO A.
BUMN
PEMBERI TUGAS
DASAR HUKUM
PRODUK/JASA
PENUGASAN
YANG DITUGASKAN
2006
2007
2008
2009
Bidang Sarana Perhubungan 1.
PT KAI
Menhub
-UU No. 13/2007 Ttg Perkeretaapian
Penyediaan KA kelas ekonomi
450.00
425.00
408.50
505.00
Penyediaan Kapal Laut kelas
679.60
677.60
790.00
600.00
Ekonomi Penyediaan pelayanan KPCLK
115.00
125.00
118.75
175.00
-
-
38.96
42.05
59,500.00
76,272.81 134,201.23
34,959.81
33,904.22
37,480.66
82,999.17
50,830.12
3,776.00
6,172.00
5,797.00
16,458.00
-Kontrak (tahunan) 2.
PT PELNI
Menhub
-Keputusan Dirjen Perla -Kontrak (tahunan)
3.
PT Posindo
Menkominfo
-Keputusan Menkominfo -Kontrak (tahunan) -Keputusan Menkominfo
4.
Perum Antara
Menkominfo -Kontrak (tahunan)
Penyediaan dan/atau distribusi berita (cetak, vidio/TV, Foto) tertentu kepada kelompok/ daerah tertentu
B.
Bidang Energi
5.
PT Pertamina
BPH Migas
Keputusan BPH Migas (tahunan)
Penyediaan dan distribusi BBM tertentu
6. C.
PT PLN
Menteri ESDM
UU Nomor 30/2009
Penyediaan tenaga listrik
Mentan
Surat/Keputusan..(tahunan )
Penyediaan dan distribusi
Surat Nomor…(tahunan)
pupuk bersubsidi Penyediaan dan distribusi
176.11
319.29
933.44
1,283.63
Surat Nomor…(tahunan)
benih dan pupuk Penyediaan dan distribusi
31.84
68.31
732.64
1,169.54
5,318.89
6,269.12
11,289.95
12,448.78
Bidang Pangan
7.
8.
9.
PT Pusri
PT SHS
PT Pertani
Mentan
Mentan
benih dan pupuk 10.
Perum Bulog
Menko Kesra
Penyediaan dan Surat/Keputusan (tahunan) penyaluran Raskin dan CBP
JUMLAH
100,282.93 127,809.79 237,309.64 118.471.93
Catatan: Data tahun 2005 tidak dapat disajikan karena datanya tersebar, dan Asdep Kewajiban Pelayanan Umum yang bertugas memonitor dan menginventarisir data PSO baru dibentuk pada tahun 2006
LAMPIRAN 10 PROGRAM BERKESINAMBUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2006 - 2009
PROGRAM BERKESINAMBUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2006
No
Program
Keterangan
1
Menyusun Kebijakan Teknologi Informasi Kementerian Negara BUMN
Menyusun Kebijakan Teknologi Informasi untuk diusulkan dapat disahkan oleh Menteri dalam rangka melaksanakan IT Governance
2
Pengembangan Infrastruktur
Menambah jumlah server, PC/notebook, perangkat jaringan, security, software, anti virus dan anti spyware untuk mendukung aplikasi yang berjalan di atasnya
3
Pengembangan SDM
Menambah jumlah SDM melalui outsorcing dan meningkatkan kualitas SDM Teknologi informasi melalui pendidikan, kursus dan sertifikasi
4
Pengembangan Aplikasi a.
Website Kementerian Negara BUMN dengan alamat www.bumn.go.id atau www.bumnri.com
Website Kementerian Negara BUMN mulai diluncurkan pada tahun 2002. Agar website tersebut lebih dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Negara BUMN dalam mendukung transparansi dan tanggung jawab Kementerian Negara BUMN kepada publik, maka dilakukan perubahan rancangan dan konten informasi website.
a.
Pembangunan Aplikasi Privatisasi BUMN
Membangun aplikasi yang digunakan untuk membantu menangani proses privatisasi BUMN dan membangun sub portal yang menyajikan informasi ahsil privatisasi kepada publik melalui www.bumn.go.id.
PROGRAM BERKESINAMBUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2007 No 1
Program
Keterangan
Pengembangan Aplikasi a. Pembangunan Sistem Informasi BUMN (Executive Information System)
Melakukan pembangunan aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan informasi terkait BUMN bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Negara BUMN dan membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pengelolaan BUMN.
b. Pembangunan Office Automation dan pembuatan dokumen elektronik
Melakukan pembangunan aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan otomasi alur kerja yang melibatkan seluruh unit di Kementerian Negara BUMN seperti perencanaan, keuangan, SDM, perlengkapan, arsip dan dokumentasi, dan unit tata usaha. Implementasi Office Automation tersebut dimulai dengan pembuatan dokumen elektronik yang akan disimpan dalam sistem.
c.
Pembangunan Sistem Informasi Fit and Proper Direksi BUMN
Melakukan pembangunan aplikasi yang dapat menyajikan informasi SDM BUMN dan membantu proses Fit and Proper Test calon Direksi BUMN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN Direksi dan Komisaris BUMN (CV Direksi, Komisaris dan 1 tingkat di bawah Direksi, mekanisme UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN)
d. Pembangunan Sistem Informasi Fit and Proper Direksi Anak Perusahaan BUMN
Melakukan pembangunan aplikasi yang dapat menyajikan informasi SDM BUMN dan membantu proses Fit and Proper Test calon Direksi Anak Perusahaan BUMN. Uji Kepatutan dan Kelayakan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
e.
Pembangunan PKBL Online
-
f.
Knowledge Management
Melakukan pembangunan aplikasi untuk menyimpan dan menyajikan informasi Anggaran Dasar BUMN
2
Mobile access
3
Operasional dan pemeliharaan
4
Sosialisasi Open source
Sosialisasi pemakaian open sourse (Linux, Open Office di KNBUMN)
5
Penambahan Server
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
Portal publik dan eksekutif dapat diakses melalui HP, PDA
PROGRAM BERKESINAMBUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2008 & 2009 No
Program
Keterangan 2008
1
Pembangunan Portal Aset BUMN
Melakukan pembangunan aplikasi yang dapat menyajikan informasi aset BUMN dan membantu Kementerian Negara BUMN dalam rangka mengoptimalkan aset BUMN.
2
Penambahan dan Upgrade Perangkat Jaringan
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
3
Pengadaan Infrastruktur untuk menyiapkan IP Phone
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi 2009
1
Upgrade Server
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
2
Upgrade Storage
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
3
Unified Communication (Integrasi voice, data, video, email ke dalam perangkat komunikasi)
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
4
Data Center standar
Menyediakan infrastruktur datacenter bagi server dan aplikasi dalam rangka mendukung ketersediaan dan reliabilitas layanan TI
5
Reliabilitas jaringan dan keamanan
Menyediakan keamanan data dan informasi yang diproses melalui jaringan Kementerian BUMN
REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2006
No.
Program/Rencana Kerja
Realisasi
1
Menyusun Kebijakan Teknologi Informasi Kementerian Negara BUMN
Draft Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN tahun 2006-2010
2
Pengembangan Aplikasi
Pembangunan dan launching SMS Center 2866 untuk keluhan dan pengaduan melalui SMS Redesain Portal Publik dan Pembangunan Sub Portal Privatisasi www.bumn.go.id dan http://priv.bumn.go.id
3
Pengembangan Infrastruktur (hardware/software)
Pengadaan Server (18 unit), storage, dan perangkat jaringan Pengadaan PC/notebook/printer/scanner Pengadaan anti virus (200 lisensi) Langganan layanan dedicated internet (1.024 Kbps) Langganan domain bumn.go.id dan bumn-ri.com Langganan layanan informasi saham real time (4 client)
4
Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
Menambah jumlah SDM melalui outsorcing Mengirim pegawai untuk mengikuti workshop, seminar, pendidikan, kursus dan sertifikasi
5
Koordinasi pemanfaatan sistem informasi/teknologi informasi
Pembentukan Kelompok Kerja TI BUMN yang bertugas menyusun panduan masterplan TI BUMN, Tata Kelola TI BUMN dan Sinergi BUMN pada tahun 2006 Rapat Koordinasi Bidang Sistem Informasi antara Kementerian Negara BUMN dengan BUMN pada bulan Desember 2006
REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2007 No. 1
Program/Rencana Kerja
Realisasi
Pengembangan Aplikasi a. Pembangunan Sistem Informasi BUMN (Executive Information System)
Pembangunan Executive Information System http://eis.bumn.go.id
a. Pembangunan Office Automation dan pembuatan dokumen elektronik
Pembangunan Office Automation http://oa.bumn.go.id dengan modul-modul perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, pengadaan, pengelolaan aset, penyediaan ATK, persuratan, perpustakaan, dokumentasi dan arsip, produk dan bantuan hukum, pengelolaan aset TI, kehumasan, pengelolaan agenda/ jadwal, dan pengumuman
a. Pembangunan Sistem Informasi Fit and Proper Direksi BUMN
Pembangunan Portal SDM http://sdm.bumn.go.id/internal dan http://sdm.bumn.go.id
a. Pembangunan PKBL Online
Pembangunan portal PKBL http://pkbl.bumn.go.id/internal dan http://pkbl.bumn.go.id
2
Operasional dan pemeliharaan
Migrasi colocation dari Telkom Slipi ke Telkom Karet untuk penam bahan kapasitas server karena kebutuhan aplikasi.
3
Pengembangan Infrastruktur (hardware/software)
Pengadaan PC/notebook/printer/scanner Langganan layanan dedicated internet (2.048 Kbps) Langganan layanan informasi saham real time (6 client) Penyediaan layanan internet menggunakan Jaringan lokal yang menghubungkan Lapangan Banteng-Merdeka Selatan melalui DINAccess Penyediaan jaringan di Gedung Kementerian Negara BUMN Jalan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat berjumlah 500 titik untuk 14 lantai (Pindah Kantor dari Gedung 16 Lantai Jalan Dr Wahidin Raya 1 Jakarta)
4
Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan sistem informasi/teknologi informasi
a. Pelatihan portal publik kepada admin BUMN yang dilaksanakan pada 6 –21 Agustus 2007 diikuti oleh 337 peserta dari 134 BUMN. b. Pelatihan Office Automation pada bulan Desember 2007 diikuti oleh pegawai Kementerian Negara BUMN. c. Pelatihan seluruh portal kepada 50 BUMN yang mengajukan permintaan pelatihan tambahan kepada masing-masing BUMN
5
Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
a. Pengadaan outsourcing tenaga bidang TI b. Mengirim pegawai untuk mengikuti workshop,
seminar, pendidikan, k ursus
dan
REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2008
No
Program/Rencana Kerja
Realisasi
1
Pembangunan Portal Aset BUMN
Pembangunan portal Aset (http://aset.bumn.go.id/internal dan http://aset.bumn.go.id)
2
Penambahan dan Upgrade Perangkat Jaringan
Menyediakan perangkat jaringan yang memadai untuk menjalankan aplikasi
3
Pengadaan Infrastruktur untuk menyiapkan IP Phone
Menyediakan prototype komunikasi voice dan video yang tersedia untuk komunikasi di Kementerian BUMN
4
Sosialisasi Open source
Sosialisasi pemakaian Open source di Kementerian Negara BUMN (Linux) pada tahun 2008 (15 orang)
5
Pengembangan Infrastruktur (hardware/software)
6
Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
1) 2)
Pengadaan PC/notebook/printer/scanner Penggantian dan Penambahan PC untuk mendukung operasional Kementerian Negara BUMN dari 204 unit pada tahun 2004 menjadi 456 unit pada tahun 2009.
Kursus dan Pelatihan 1) CCNA 1 orang 2) CISA Reviw Course 2 orang 3) Zend Framework 3 orang 4) Java Standard Edition Course 1 orang 5) Project Management Course 1 orang
REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2009
Program/Rencana Kerja
Realisasi
Upgrade Server
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
Upgrade Storage
Menyediakan perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi
Unified Communication (Integrasi voice, Menyediakan implementasi penuh komunikasi voice dan video yang data, video, email ke dalam perangkat tersedia untuk komunikasi di Kementerian BUMN komunikasi) Reliabilitas email
Menyediakan email yang dapat memenuhi kebutuhan email yang aman, mobile messaging dan web mail yang nyaman bagi pengguna
Data Center standar
Berdasarkan prioritas realisasi ditunda ke anggaran tahun 2010
Reliabilitas jaringan dan keamanan
Menyediakan server yang berfungsi sebagai Single Sign On server melalui Active Directory
Sosialisasi dan Implementasi Portal Berkelanjutan
Pelatihan Portal EIS, SDM, PKBL dan Publik kepada admin BUMN yang dilaksanakan pada 14 April – 8 Mei 2008 dan 27 Agustus – 8 September 2009, diikuti oleh 672 peserta dari 142 BUMN.
Pengembangan Infrastruktur (hardware/software) Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
Upgrade jaringan internet menjadi 4.096 Kbps pada tahun 2009. Penambahan 80 komputer bagi pegawai kementerian BUMN Kursus dan Pelatihan 1) Diklat Pimpinan III 1 orang 2) Diklat Pimpinan IV 1 orang
LAMPIRAN 11 MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN BUMN 2010 - 2014
2010
Persiapan Fondasi Implementasi Sistem Terintegrasi
Monitoring BUMN dengan static Dashboard & Ekspansi Layanan Peletakan Basis Knowledge Management
2012 Business Intelligent
2013
Pengambilan Keputusan Secara Dinamis dengan BUMN Dashboard Dinamis
2014 57
