MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAPORAN ARUS KAS “
”
Disusun Oleh Kelompok 4: 1. M. Adhiatmaja Fredyra Pangastika
12030112220061
2. Precilia Prima Queena
12030112220044
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paragraf 60 menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary (budgetary reports), reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
1. PENDAHULUAN
A. Tujuan Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Informasi
ini
bertujuan
pengambilan keputusan.
untuk
pertanggungjawaban
dan
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paragraf 60 menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary (budgetary reports), reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
1. PENDAHULUAN
A. Tujuan Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Informasi
ini
bertujuan
pengambilan keputusan.
untuk
pertanggungjawaban
dan
B. Ruang Lingkup Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali perusahaan negara/daerah.
C. Manfaat Informasi Arus Kas Informasi arus kas berguna sebagai: indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta
berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang dibuat sebelumnya.
alat pertanggunjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
jika dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan
informasi
kepada
pengguna
informasi
dalam
mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.
2. DEFINISI
Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Arus Kas Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
Aktivitas operasi aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
Aktivitas investasi aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
Aktivitas pendanaan Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau penerimaan kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
Aktivitas non anggaran Aktivitas non anggaran adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.
Aktivitas transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.
Basis akrual Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban transfer Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dana cadangan Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Entitas pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kas daerah Kas daerah adalah tempat penyimpana uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Kas negara Kas negara adalah tempat penyimpana uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Kemitraan Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen
untuk
melaksanakan
kegiatan
yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
Kurs Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
Mata uang asing Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
Mata uang pelaporan Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
Metode biaya Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
Metode ekuitas Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
Metode langsung Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
Metode tidak langsung Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral ) atau pengakuan
(accrual ) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
Pendapatan transfer Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.
Penerimaan kas Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
Pengeluaran kas Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
Periode akuntansi Periode akuntasi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
Perusahaan negara/daerah Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
Setara kas Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
Tanggal pelaporan Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
Pos luar biasa
Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
3. KAS DAN SETARA KAS
Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas laporan dimaksud terdiri dari: a. Pemerintah pusat. b. Pemerintah daerah. c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah atau organisasi lainnya. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
5. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungknkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Dalam hal entitas
bersangkatan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun
yang
berhubungan
dengan
pendapatan,
belanja,
transfer,
pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang di dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. A. Aktivitas Operasi 1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Hibah
Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi lainnya
Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa
Penerimaan Transfer
2) Arus keluar kas dari aktivitas operasi digunakan untuk:
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa
Pembayaran Transfer
B. Aktivitas Investasi 1) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Aset lainnya
Pencairan Dana cadangan
Penerimaan dari Divestasi
Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
2) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
Perolehan Aset tetap
Perolehan Aset lainnya
Pembentukan Dana cadangan
Pernyertaan Modal pemerintah
Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas
C. Aktivitas Pendanaan 1) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan:
Penerimaan utang luar negeri
Penerimaan dari utang obligasi
Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah
Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara
2) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan:
Pembayaran pokok utang luar negeri
Pembayaran pokok utang obligasi
Pengeluaran
kas
untuk
dipinjamkan
kepada
untuk
dipinjamkan
kepada
pemerintah daerah
Pengeluaran
kas
perusahaan negara D. Aktivitas Transitoris Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
6. PELAPORAN
ARUS
KAS
DARI
AKTIVITAS
OPERASI,
INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS
Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: a) Metode Langsung Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. b) Metode Tak Langsung Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral ) atau pengakuan (accrual ) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut: a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang. b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
7. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH
Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal: a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerimaan manfaat arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah.
b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
8. ARUS KAS MATA UANG ASING
Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibuktikan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.
9. BUNGA DAN BAGIAN LABA
Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba peruasahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan
bunga
pada
periode
akuntansi
akuntansi
yang
bersangkutan. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga pada periode akuntansi akuntansi yang bersangkutan. Jumlah penerimaan pendapatan bagian laba perusahaan yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan pada periode akuntansi akuntansi yang bersangkutan.
10. PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA
Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah: a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan; b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas; c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
11. TRANSAKSI BUKAN KAS
Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
12. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS
Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca.
13. PENGUNGKAPAN LAINNYA
Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
14. TANGGAL EFEKTIF
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.
Data untuk simulasi akuntansi berbasis akrual
Berikut ini diberikan data yang ada di Pemda XYZ yaituSKPD X yang mulai ada kegiatan pada tanggal 1 Januari 2012. SKPD X dibentuk pada akhir tahun 2011 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang didalamnya telah diisi dengan peralatan dan mesin yang lengkap. Menurut dokumen pembelian, harga
perolehan
tanah
sebesar
Rp1.000.000.000,00,
bangunan
Rp.
2.000.000.000,00 serta peralatan dan mesin Rp300.000.000,00. Selanjutnya dalam Tahun 2012 telah terjadi transaksi yang disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. a.
Bendahara
pengeluaran
menerima
SP2D
Uang
Persediaan(UP)
sebesar
Rp5.000.000,00 b. Surat Ketetapan Retribusi yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 c.
Setoran retribusi yang sudah di-SKP-kan sebesar Rp.120.000.000,00 telah disetorkan langsung ke Kas Daerah
d. SKPD
X
menerima
pendapatan
retribusi
yang
tidak
diterbitkan
Surat
Ketetapan retribusi sebesar Rp 80.000.000,00 e.
Bendahara Penerimaan menyetorkan uang ke Kasda Rp80.000.000,00
f.
Dibayar gaji dan tunjangan Rp.20.500.000.00 dengan LS
g.
SKPD X
membeli Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) senilai Rp800.000,00 dan
dibayar dengan UP h. SKPD X membeli
obat-obatan (5.2.2.02.04) senilai Rp13.000.000,00 dan
dibayar dengan SP2D LS i.
SKPD X membeli mobil ambulan (5.2.3.03.10) yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk keperluan darurat senilai Rp275.000.000 dengan SP2D LS (abaikan pajak)
j.
Realisasi belanja barang dan jasa untuk ATK yang dibayar secara LS sebesar Rp20.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa
k.
Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP Rp4.200.000,00
Kondisi akhir tahun: 1. Persediaan ATK per akhir tahun Rp.100.000,00 dan persediaan obat-obatan Rp 500.000,00 2. Rekening listrik bulan Desember 2011 Rp 5.300.000,00 3. Beban penyusutan tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00
Tgl a.
Akun
Debit
131-Tanah Kantor
1.000.000.000
-
133-Bangunan Kantor
2.000.000.000
-
300.000.000
-
-
3.300.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
20.500.000
-
-
20.500.000
800.000
-
-
800.000
13.000.000
-
-
13.000.000
275.000.000
-
-
275.000.000
20.000.000
-
0.0.0-RK-PPKD
-
20.000.000
0.0.0-RK-PPKD
4.200.000
-
-
4.200.000
600.000
-
-
600.000
5.300.000
-
219- Utang Beban Barang dan Jasa
-
5.300.000
991-Beban Penyusutan Aset Tetap
50.000.000
-
-
50.000.000
4.124.400.000
4.124.400.000
132-Peralatan dan mesin 311-Ekuitas Dana-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap b.
111-Kas di Bendahara Pengeluaran 0.0.0-RK-PPKD
c.
115-Piutang Retribusi 811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
d.
0.0.0-RK-PPKD 115-Piutang Retribusi
e.
111-Kas di Bendahara Penerimaan 811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
f.
0.0.0-RK-PPKD 111-Kas di Bendahara Penerimaan
g.
911-Beban Gaji dan Tunjangan 0.0.0-RK-PPKD
h.
921-1-Beban Barang-ATK 111-Kas di Bendahara Pengeluaran
i.
921-2-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 0.0.0-RK-PPKD
j.
132-Peralatan dan mesin 0.0.0-RK-PPKD
k. l.
921-1-Beban Barang-ATK
111-Kas di Bendahara Pengeluaran m.
117-Persediaan 921-1-Beban Barang-ATK
n.
o.
Kredit
922-1-Beban jasa
137- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penulis mengusulkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk dua untuk
unit akuntansi. menyusun
Unit
Akuntansi
yang
pertama
bertanggung
jawab
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca
serta Laporan Arus Kas. Unit akuntansi ini disebut Unit Akuntansi Finansial Unit akuntansi kedua bertanggung jawab menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang menurut penulis dapat disebut Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran.Kedua
unit akuntansi dapat menggunakan sistem pembukuan ganda ( double entry) dalam membangun sistem akuntansinya.
Unit Akuntansi Finansial
Unit akuntansi ini melakukan menggunakam persamaan dasar akuntansi : Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas Dana dan Pendapatan LO
Persamaan
tersebut diaplikasikan
dengan
disiapkan Rekening/akun
untuk
mendukung sistem akuntansi yaitu akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan LO serta akun beban LO. Berdasarkan data di atas, unit akuntansi ini akan membuat jurnal atas saldo awal, transaksi selama tahun berjalan serta data penyesuaian pada akhir tahun. Jurnal yang dibuat oleh Unit Akuntansi Finansial tampak pada Tabel 2 sebagai berikut : Jika jurnal tersebut diposting ke buku besar dan selanjutnya disusun neraca saldo maka neraca saldo tersebut akan tampak pada Tabel 3 berikut. Akun
Debit
Kredit
111-Kas di Bendahara Penerimaan
0
0
111-Kas di Bendahara Pengeluaran
0
0
30.000.000
0
600.000
0
131-Tanah Kantor
1.000.000.000
0
133-Bangunan Kantor
2.000.000.000
0
575.000.000
0
137- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
0
50.000.000
219- Utang Beban Barang dan Jasa
0
5.300.000
311-Ekuitas Dana-Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
0
3.300.000.000
0.0.0-RK-PPKD
0
129.300.000
811.09-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
0
230.000.000
911-Beban Gaji dan Tunjangan
20.500.000
0
921-1-Beban Barang-ATK
20.200.000
0
921-2-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
0
5.300.000
0
50.000.000
0
3.714.600.000
3.714.600.000
115-Piutang Retribusi 117-Persediaan
132-Peralatan dan mesin
922-1-Beban jasa 991-Beban Penyusutan Aset Tetap -
Tabel 3 : Neraca Saldo Unit Akuntansi Finansial Ekuitas
Dari neraca saldo di atas
akan disusun Laporan Operasional, Laporan
Perubahan serta Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Operasional yang disusun berdasarkan neraca saldo tersebutdalam Tabel 4 di bawah ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
230.000.000
Beban Operasional : Beban Gaji dan Tunjangan
20.500.000
Beban Barang-ATK
20.200.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
Beban jasa
5.300.000
Beban Penyusutan
50.000.000
Jumlah Beban operasional Surplus (defisit) Operasional
109.000.000 121.000.000
Tabel 4 : Laporan Operasional SKPD X
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi Beban gaji dan tunjangan, Beban Barang ATK, Beban Barang dan Jasa Obatobatan, Beban Jasa serta Beban Penyusutan. Jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban operasional, maka selisihnya disebut Surplus Operasional. Sebaliknya jika Pendapatan Operasional lebih kecil daripada Beban Operasional selisihnya disebut defisit Operasional. Selanjutnya disusun laporan Perubahan Ekuitas. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memberi contoh Laporan Perubahan Ekuitas untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun menurut penulis laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi mengenai Ekuitas pada awal tahun, surplus atau defisit operasional tahun yang bersangkutan, Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Akuntansi, dan lain-lain serta ekuitas akhir. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai ekuitas, kita harus membicarakan terlebih dahulu persamaan akuntansi yang berbunyi “Aset = Kewajiban + Ekuitas”. Dalam akuntansi double entry, jika aset bertambah maka
penambahan aset akan diikuti oleh kenaikan kewajiban atau kenaikan ekuitas. Saldo Ekuitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) tidak hanya dipengaruhi oleh surplus atau defisit operasional. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah, SKPD di satu sisi wajib menyetorkan semua penerimaan kas ke Kas Daerah. Di sisi lain beban yang dikeluarkan oleh SKPD didanai dari Kas Daerah dan pada akhir tahun semua uang kas yang ada di SKPD harus disetorkan ke Kas Daerah. Hubungan keuangan antara SKPD dengan Kas Daerah dalam praktik saat ini oleh SKPD dicatat dalam akun “RK-PPKD”. Sehubungan dengan itu penulis mengusulkan untuk memasukkan pengaruh kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah ini dalam laporan perubahan ekuitas.
Konkritnya,
saldo
akun
RK-PPKD
jika bersaldo kredit, yang
menunjukkan aliran kas masuk ke SKPD (diterima dari Kas Daerah), makasaldo RK-PPKD tersebut akan ditambahkan ke Ekuitas, sementara itu jika akun RKPPKD bersaldo debit, yang menunjukkan aliran kas keluar dari SKPD (disetorkan ke Kas Daerah), maka saldo RK-PPKD tersebut akan dikurangkan ke Ekuitas. Saldo debit akun “RK-PPKD” mencerminkan bahwa SKPD yang bersangkutan lebih banyak menyetor Kas ke Kasda dibanding SKPD kas yang diterima dari Kasda. Ini artinya penambahan aset karena adanya surplus (LRA)telah dialihkan dari SKPD ke PPKD, oleh karena itu saldo ekuitas harus dikurangi. Sebaliknya jika rekening RK-PPKD bersaldo kredit penyetoran uang ke Kasda lebih kecil daripada pembayaran yang dilakukan dari Kasda untuk SKPD,yang artinya terjadi defisit, dan telah dialihkan ke PPKD sehingga saldo RK-PPKD akan ditambahkan ke Ekuitas. Setelah disusun Laporan Operasional sebagaimana terlihat di atas, SKPD X dapat menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana nampakdalam Tabel 5 berikut ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAMRUPIAH) Ekuitas awal tahun
3300000000
Surplus operasional
121.000.000
Ekuitas akhir tahun
3.421.000.000
Penyajian di atas dimaksudkan untuk menyajikan informasi bahwa sebenarnya secara operasional, SKPD X menghasilkan surplus sebesar Rp 121.000.000,00 sehingga ekuitas dari SKPD X menjadi Rp3.421.000.000,00. Namun karena semua penerimaan dan pengeluaran anggaran harus melalui Kas Umum Daerah, maka ekuitas dana SKPD X menjadi Rp3.550.300.000,00 yaitu saldo ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas di atas ditambah saldo kredit rekening RK-PPKD. Saldo ekuitas akhir sebesar Rp3.550.300.000,00 dapat dilihat di neraca SKPD X. Saldo ini tentu harus sama dengan total aset dikurangi dengan kewajiban SKPD X per 31 Desember 2012.Neraca SKPD X per 31 Desember 2012 dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini. PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X NERACA PER 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Aset Lancar : -Piutang Retribusi
30.000.000
-Persediaan
600.000
Jumlah aset lancer
30.600.000
Aset Tetap : -Tanah Kantor
1.000.000.000
-Bangunan Kantor
2.000.000.000
-Peralatan dan mesin
575.000.000 3.575.000.000
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
-50.000.000
Nilai Buku Aset Tetap
3.525.000.000
Total Aset
3.555.600.000
Kewajiban Dan Ekuitas Utang Beban Barang dan Jasa
5.300.000
- Ekuitas Dana
3.421.000.000
- Saldo RK-PPKD
129.300.000
Total ekuitas (3.421.000.000+ 129.300.000)
3.550.300.000
Total kewaiban dan ekuitas
3.555.600.000
Tabel : 6 Neraca SKPD X
Perlakuan di atas juga sesuai dengan SE-BAKD-316 bahwa saldo akun RK-PPKD dilaporkan sebagai bagian dari Ekuitas Dana. Menurut penulis akun RK-PPKD merupakan akun pembantu ekuitas yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian jika pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah
disetujui oleh Bendahara Umum Daerah, jumlah pendapatan dan belanja serta UP dan TUP sudah dipertanggungjawabkan makasaldo akun RK-PPKD harus dikoreksi terhadap akun ekuitas. Untuk mengetahui jumlah yang sudah dipertanggungjawabkan dan untuk keandalan informasi yang dihasilkan, maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Finansial dengan Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran bahkan dengan Bendahara Umum Daerah. Dipindahkannya jumlah yang sudah dipertanggungjawabkan ke ekuitas juga agar neraca SKPD menggambarkan adanya hubungan antara jumlah aset yang dikuasai oleh suatu SKPD dengan kewajiban dan ekuitas SKPD yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PSAP 01 berbasis akrual Lampiran I PP 71 tahun 2010, paragraph 84Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. PSAP 01 berbasis Akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010) Paragraph 85 mengatakan bahwa Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Paragraf ini terutama memang untuk pelaporan tingkat pemerintah daerah yang laporannya dihasilkan dari penggabungan laporan keuangan dari berbagai SKPD dan BUD (PPKD). Dalam proses penggabungan, akun RK-PPKD nanti akan dieliminasi dengan akun RK-SKPD yang ada di laporan keuangan BUD. Akun pendapatan dan beban saldonya tidak akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, sehingga akun pendapatan dan beban
harus dipindahkan ke akun
ekuitas sehingga akun Pendapatan dan Beban bersaldo nol. Jurnal penutup yang dibuat akan tampak pada Tabel 7 berikut.
Akun Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Debit
Kredit
230.000.000
Beban Gaji dan Tunjangan
20.500.000
Beban Barang-ATK
20.200.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
Beban jasa
5.300.000
Beban Penyusutan
50.000.000
Ekuitas Dana RK-PPKD
121.000.000 129.300.000
Ekuitas Dana
129.300.000
Jumlah
359.300.000
359.300.000
Tabel 7 : Jurnal Penutup Unit Akuntansi Finansial
Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,pasal 13 ayat 2 mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011, pasal 122 ayat (1) mengatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusanpemerintahan daerah dikelola dalam APBD.Masih dalam Permendagri yang sama, pasal 127 ayat(1) mengakatakan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah Peratuan Pemerintah
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 57 ayat 2 mewajibkan bendahara penerimaan untuk menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Permendagri 55 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Lampiran III
angka 3 huruf B terkait dengan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran diatur bahwa apabila terdapat Tambahan Uang Persediaan (TU) yang tidak digunakan maka uang tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah dan surat tanda
setoran
atas
pertanggungjawaban TU.
penyetoran
itu
dilampirkan
sebagai
lampiran
Selanjutnya masih dalam permendagri yang sama
pada Lampiran III angka 3 huruf D dikatakan bahwa Pertanggungjawaban fungsional
dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir
bulan
tersebut.
Pertanggungjawaban
tersebut
dilampiri
bukti
setor Uang Persediaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mestinya uang yang
ada di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Daerah. Kondisi ideal ini yang melandasi usulan penulis dalam menyusun arsitektur akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yang menggunakan akun RKPPKD dan RK-SKPD untuk mencatat transaksi keuangan antara SKPD dengan BUD terkait dengan realisasi anggaran SKPD. RK-PPKD dipandang rekening ekuitas. Pada awal tahunn anggaran SKPD dapat diberikan Uang Persediaan. Pengaruh dari transaksi ini adalah uang yang ada di Bendahara Pengeluaran bertambah
dan
RK-PPKD bertambah. Kondisi ini dapat dituangkan dalam
persamaan akuntansi sebagai berikut : Kas di Bendahara Pengeluaran
= RK-PPKD.
Persamaan ini nanti akan berkembang manakala ada setoran pendapatan daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan sehingga persamaan itu akan menjadi :
Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di Bendahara Pengeluaran = RK-PPKD + Pendapatan
Tentunya
SKPD
tidak
akan
menggunakan
persamaan
akuntansi
tersebut. Sebagai gantinya SKPD akan menyusun akun buku besar yang banyak dan nama akunnya disesuaikan kebutuhan. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan mestinya pemerintah daerah sudah menetapkan peraturan kepala daerah terkait dengan penggunakan akun buku besar. Berdasarkan data di atas unit akuntansi Pelaksanaan Anggaran yang bertanggungjawab untuk menyusun Laporan realisasi Anggaran akan membuat jurnal yang nampak pada Tabel 8 sebagai berikut : Tanggal a.
Akun 1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran
Debit
Kredit
5000.000
0
0.0.0.0.0-RK-PPKD
0
5.000.000
0.0.0.0.0-RK-PPKD
120.000.000
0
0
120.000.000
4.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
c. 1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan 4.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
80.000.000
0
0
80.000.000
80.000.000
0
0
80.000.000
20.500.000
0
0
20.500.000
800.000
0
0
800.000
13.000.000
0
0
13.000.000
d. 0.0.0.0.0-RK-PPKD 1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan e. 5.1.1.01.01-Belanja Gaji 0.0.0.0.0-RK-PPKD f. 5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK 1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran g. 5.2.2.02.04-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan 0.0.0.0.0-RK-PPKD h. 5.2.3.03.10-Belanja Modal Ambulance 0.0.0.0.0-RK-PPKD
275.000.000 0
275.000.000
20.000.000
0
0.0.0.0.0-RK-PPKD
0
20.000.000
0.0.0.0.0-RK-PPKD
4.200.000
0
0
4.200.000
493.500.000
493.500.000
i. 5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK
k.
1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran
Tabel : 8 Jurnal Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Dalam ilustrasi di atas, pencatatan atas penerimaan uang oleh Bendahara Penerimaan menggunakan pendekatan pendapatan yaitu yang dikredit akun “Pendapatan”.Jika menggunakan pendekatan Pendapatan dan pada akhir tahun terdapat kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor, maka dilakukan penyesuaian dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun Pendapatan yang ditangguhkan. Terdapat pendekatan lainyaitu transaksi penerimaan pendapatan oleh bendahara pengeluaran dicatat dengan mendebit akun Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit
akun Pendapatan yang ditangguhkan.
Jika
digunakan pendekatan ini, maka setiap terjadi penyetoran uang dari Bendahara
Penerimaan ke Kas Daerah perlu dua jurnal yaitu jurnal pertama mendebit akun RK-PPKD dan mengkredit akun Kas di Bendahara Penerimaan. Jurnal kedua adalah mendebit akun Pendapatan yang ditangguhkan dan mengkredit akun Pendapatan. Selanjutnya jurnal tersebut di atas diposting ke akun buku besar yang sesuai dan
dari buku besar tersebut akan disusun neraca saldo sebagaimana
terlihat pada Tabel 8 berikut ini.
PEMERINTAH DAERAH XYZ SKPD X NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2012 Nomor dan nama akun
Debit
Kredit
1.1.1.03.01-Kas di Bendahara Pengeluaran
0
0
1.1.1.02.01-Kas di Bendahara Penerimaan
0
0
0.0.0.0.0-RK-PPKD
0
129.300.000
4.1.2.01.01-Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
0
200.000.000
5.1.1.01.01-Belanja Gaji
20.500.000
0
5.2.2.01.01-Belanja Barang dan jasa-ATK
20.800.000
0
5.2.2.02.04-Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
0
5.2.3.03.10-Belanja Modal Ambulance
275.000.000
0
-
329.300.000
329.300.000
Tabel 9 : Neraca Saldo Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan neraca saldo di atas disusun Laporan Realisasi Anggaran yang tampak berikut ini:
PEMERINTAH DAERAH XYZ DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (DALAM RUPIAH) Keterangan Pendapatan Retribusi Kesehatan
Anggaran
Realisasi
Selisih
190.000.000
200.000.000
10,000,000
21.000.000
20.500.000
-500,000
Belanja : Belanja Gaji
Belanja Barang dan jasa-ATK
21.500.000
20.800.000
-700,000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
14.000.000
13.000.000
-1000,000
Belanja Modal Ambulance
280.000.000
275.000.000
-5,000,000
Jumlah Belanja
336.500.000
329.300.000
-7,200,000
Surplus (defisit)
(146.500.000)
(129.300.000)
17.200.000
Tabel 10 : Laporan Realisasi Anggaran
Untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran, kolom realisasi diisi dari neraca saldo di atas. Sementara itu, data anggaran dapat diperoleh dari DPA setelah perubahan. Data anggaran ini sebenarnya dapat juga dijurnal atau menurut SE.900/743/BAKD tahun 2007, tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah, data anggaran dapat ditulis di header dari masing-masing akun pendapatan dan belanja. Saldo akun pendapatan, belanja tidak akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, sehingga menurut penulis akun-akun tersebut pada akhir tahun harus ditutup yaitu dengan mendebit akun Pendapatan dan mengkredit akun berbagai belanja. Sementara itu selisihnya akan dimasukkan di sisi debit atau kredit akun RK-PPKD. Jurnal
penutup yang
dibuat pada
akhir Tahun 2012
oleh
unit
akuntansi pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :
Akun
Debit
RK-PPKD
129.300.000
Pendapatan Retribusi Kesehatan
200.000.000
Kredit
Belanja Gaji
20.500.000
Belanja Barang dan jasa-ATK
20.800.000
Belanja Barang dan Jasa-Obat obatan
13.000.000
Belanja Modal Ambulance Jumlah
275.000.000 329.300.000
329.300.000
Tabel 11 : Jurnal Penutup Unit Akuntansi Pelaksanaan Anggaran
Jika jurnal penutup ini diposting ke buku besar, maka semua akun pendapatan, belanja akan bersaldo nol, sehingga akun-akun tersebut sudah siap untuk menampung transaksi pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Namun
Akun RK-PPKD belum tentu bersaldo nol manakala ada saldo Uang Persediaan pada akhir tahun belum dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
BENTUK DAN STRUKTUR LAPORAN ARUS KAS
Bentuk dan struktur Laporan Arus Kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian Laporan Arus Kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian didahului dengan arus kas masuk dan keluar berbagai aktivitas. Kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas. Struktur Laporan Arus Kas terdiri dari berbagai aktivitas.
arus masuk dan keluar kas
Dari arus masuk dan arus masuk setiap aktivitas akan
diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas. Arus kas bersih setiap aktivitas dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas. Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo akhir sehingga diperoleh saldo akhir. Saldo akhir yang dihasilkan dari penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masing-masing akun yang berkaitan. Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian Laporan Arus Kas terdiri dari aktivitas operasi, aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
Aktivitas nonanggaran adalah
aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Aktivitas-aktivitas dalam penyajian Laporan Arus Kas diuraikan lebih rinci sebagai berikut: A. Aktivitas Operasi
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai
aktivitas
operasionalnya
di
masa
yang
akan
datang
tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: 1. Penerimaan Perpajakan; 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 3. Penerimaan Hibah; 4. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; dan 5. Transfer masuk.
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang; 3. Bunga; 4. Subsidi; 5. Bantuan Sosial; 6. Hibah; 7. Belanja Lain-lain; dan 8. Transfer keluar. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana
tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
B. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: 1. Penjualan Aset Tetap; 2. Penjualan Aset Lainnya.
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari : 1. Perolehan Aset Tetap; 2. Perolehan Aset Lainnya.
C. Aktivitas Pembiayaan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: 1. Penerimaan Pinjaman; 2. Penjualan Surat Utang Negara Pemerintah; 3. Hasil Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah; 4. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan 5. Pencairan Dana Cadangan.
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: 1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang; 2. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
3. Penyertaan Modal Pemerintah; 4. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan 5. Pembentukan Dana Cadangan.
D. Aktivitas Nonanggaran
Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman
uang
menggambarkan
mutasi
kas
antar
rekening
kas
umum
negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan, arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
A. Entitas Penyaji Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas mempunyai ciri khas dalam penyajiannya. Tidak seluruh entitas menyajikan Laporan Arus Kas. Laporan ini hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Hal ini diatur dalam paragraf 12 PSAP 03 yang berbunyi sebagai berikut: Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Selanjutnya dalam paragraf 13 disebutkan: unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Di pemerintah pusat unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah bendaharawan umum negara. Di pemerintah daerah unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan demikian yang membuat Laporan Arus Kas di pemerintah pusat adalah Bendahara Umum Negara dan di pemerintah daerah Bendahara Umum Daerah. Pada pemerintah daerah, entitas pelaporan yaitu entitas yang menyajikan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan umum hanya satu. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bukan merupakan entitas pelaporan. Dengan demikian SKPD bukan tidak membuat Laporan Arus Kas. Lain halnya di pemerintah pusat. Kementerian/Lembaga merupakan entitas pelaporan tetapi tidak membuat Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas hanya dibuat oleh Bendaharawan Umum Negara yaitu Mente ri Keuangan. B. Metode Penyajian Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas dapat disajikan dalam dua metode. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: 1. M etode L angsun g Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 2. M etode Ti dak L angsun g Dalam metode ini, surplus atau defisit
disesuaikan dengan transaksi-
transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral ) atau pengakuan (accrual ) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang; 2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan 3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Disamping itu, dengan basis yang dianut saat ini belum memungkinkan digunakannya metode tidak langsung. Transaksi-transaksi nonkas tidak secara
langsung mempengaruhi posisi kas dan penangguhan-penangguhan tidak dapat disajikan. Oleh karena itu sangat beralasan jika metode yang disarankan untuk digunakan adalah metode langsung.
C. Hubungan Laporan Arus Kas Dan Neraca
Paragraf 52 PSAP 03 menyebutkan “Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca”. Artinya, ada hubungan atau kesesuaian antara jumlah-jumlah yang ada dalam Laporan Arus Kas dan Neraca. Untuk menjelaskan hubungan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut diambil contoh di bawah ini. Misalkan di awal tahun 2005 sebuah entitas pemda memiliki struktur kas sebagai berikut: - Kas di Kas Daerah
Rp 60.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp
8.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan
Rp
3.000,00
Pada tanggal 10 Januari 2005 saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran disetorkan ke Kas Daerah. Selama tahun 2005 Pemda tersebut menerima pendapatan
sebesar
Rp740.000,00
dan
mengeluarkan
belanja
sebesar
Rp700.000,00. Dalam realisasi pendapatan termasuk yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan. Belanja tersebut termasuk pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran yang sudah di-SPJ-kan dan telah terbit SPM/SP2D GU Nihil sebesar Rp250.000,00. Nilai Uang Persediaan awal yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari Kas Daerah adalah sebesar Rp259.000,00. Dengan demikian jumlah belanja yang dibayar langsung oleh Kas Daerah hanya sebesar Rp450.000,00. Dengan transaksi di atas maka dalam Neraca per 31 Desember 2005, saldo
Kas di Kas Daerah pada akhir tahun sebesar
Rp99.000,00, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.000,00. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk saldo buku besar sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah
Uraian
Debet
Kredit
Saldo Awal
Saldo 60.000
Setoran dari Bend Pengeluaran Pendapatan
8.000
68.000
740.000
808.000
Pengeluaran ke Bend Pengel
259.000
549.000
Pengeluaran Belanja
450.000
99.000
Kas di Bendahara Pengeluaran
Uraian
Debet
Kredit
Saldo Awal
Saldo 8.000
Setoran ke Kas Daerah
8.000
-
Penerimaan UP dari Kas Daerah Pengeluaran Belanja
259.000
259.000 250.000
9.000
Transaksi selama satu tahun di atas mengakibatkan kenaikan kas sebesar Rp40.000,00 yang terdiri dari kenaikan Kas di Kas Daerah sebesar Rp39.000,00 dan kenaikan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.000,00. Kenaikan Kas di Kas Daerah adalah selisih antara pendapatan sebesar Rp740.000,00 dengan belanja sebesar Rp700.000,00 serta selisih antara pembentukan UP dan penerimaan pengembalian UP (Rp259.000,00-258.000,00). Diasumsikan bahwa pada akhir tahun terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.500,00 bagaimana melaporkan posisi kas awal dan akhir serta kenaikan kas dalam
