MAKALAH PERBANDINGAN PENEMUAN HUKUM (R E C H T V I N D I N G ) OLEH HAKIM DALAM PAHAM POSITIVISME HUKUM DENGAN PAHAM HUKUM PROGRESIF
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Logika Hukum Dosen Pengampu : Aris Hardinanto,S.H.,M.H.
Disusun Oleh : Danik Wahyu Utami (150111100347) Kelas : E
Kementrian Kementrian Riset,Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2017/2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyusun tugas mata kuliah Logika Hukum dengan judul “PERBANDINGAN PENEMUAN HUKUM (R E C H T V I N D I N G ) OLEH HAKIM DALAM PAHAM POSITIVISME HUKUM DENGAN PAHAM HUKUM PROGRESIF . ”
Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang karena melalui perjuangan beliau dapat mendatangkan rahmat dan cahaya penerangan sampai akhir zaman. Tujuan dari penulisan tulisan ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Logika Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tugas ini merupakan pemahaman-pemahaman dan pengembangan lebih lanjut dari mata kuliah logika hukum yang diajarkan oleh yang terhormat Bapak Aris Hardinanto, SH.,MH. Ucapan terima kasih penulis aturkan kepada yang terhormat Bapak Aris Hardinanto, SH.,MH, yang sudah banyak memberikan ilmu yang beliau dapatkan dan diajarkan kepada saya dan mahasiswa lainnya . Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca sangat saya
harapkan
untuk kesempurnaan ilmu dan penulisan makalah ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bangkalan, 5 Juni 2017 Penulis, DANIK WAHYU UTAMI
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...............................................................i KATA PENGANTAR............................................................ii DAFTAR ISI..........................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................1
1.1 LATAR BELAKANG.............................................1 1.2 PERMASALAHAN................................................2 BAB II LANDASAN TEORI ................................................3 BAB III PEMBAHASAN ......................................................5
A. PENEMUAN HUKUM DALAM SISTEM POSITIVISME HUKUM..............................................7 B. PENEMUAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PROGRESIF...............................,,,,,,.............9 BAB IV PENUTUP ...............................................................13
4.1 KESIMPULAN.......................................................13
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Dua perbedaan pandangan ahli tentang putusan hakim dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Ahmad Ali dalam tulisannya berjudul reaksi professional atas putusan hakim, hakim harus mampu berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang (procedural justice), merupakan suatu kekeliruan jika tiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingan untuk dituangkan sebagai putusan hakim meski harus mengobrak abrik tatanan hukum dan prosedur hukum yang seyogyanya di hormati di tiap Negara. Pandangan Ahmad Ali ini dipengaruhi oleh positifvisme hukum yang dipelopori Hans Kelsen yang memandang bahwa hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas sistem-sistem norma itu sendiri.norma hukumn itu valid jika norma hukum itu dibuat menurut suatu cara tertentu yang akhirnya ditentukan oleh norma dasar dari tata hukum tersebut. Di bagian lain Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa MA harus mampu menerapkan hukum secara progresif, Satjipto mengatakan bahwa hakim perlu ada keberanian melakukan rule breaking dan keluar dari rutinitas penerapan hukum (out of the box lawyaring), penegakan hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, melainkan menjadi tindakan kreatif. Pandangan hukum Satjipto Rahardjo, pengaruhi oleh pemikiran tentang hukum yaitu dalam hukum progresif hukum berkerja tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi Atau usaha (effort). Aksi atau usaha yang dimaksud satjipto Rahardjo cara
berhukum dengan mengeluarkan pikiran, empati dan keberanian dalam menemukan keadilan. Dua tulisan tersebut diatas berbenturan dari segi implementatifnya, Ahmad Ali berpandangan bahwa keadilan dalam putusan hakim harus melalui ketentuan
hukum
secara
prosedural
dan
bukan
semata-mata
hanya
memperturutkan substansi dari hukum dengan mengatasnamakan keadilan, hakim tidak boleh mengabaikan aturan hukum tertulis walaupun itu bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum harus mampu mendobrak aturan hukum (rule banking) untuk menemukan keadilan kalau perlu dengan mengabaikan aturan hukum yang ada (dengan cara penemuan hukum). Pengadilan melalui putusan hakim sangat dominan dalam menemukan hukum (rechtvinding), melalui intrepretatif yaitu bahwa pengadilan lewat para hakim wajib untuk menyingkap dan mendasarkan tindakannya pada maksud yang sesungguhnya dari badan pembuat undang-undang atas dasar tersebut baik hakim yang berpandangan positivisme hukum maupun hakim yang berpandangan hukum progresif, selalu melakukan tindakan penemuan hukum (rechtvinding) dalam menemukan keadilan. Atas dasar hal tersebut diatas maka penulis mencoba menuangkan dalam tulisan sebuah makalah tentang “perbandingan sistem penemuan hukum oleh hakim (rechtvinding) dalam paham posit ivisme hukum dan paham hukum progresif ”.
1.2 PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang akan dipecahkan dalam makalah ini adala h bagaimana
sistem
penemuan
hukum oleh hakim
bagi hakim
yang
berpandangan positivisme hukum dengan hakim yang berpandangan hukum progresif.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam ajaran hukum fungsional Ter Haide berpandangan bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami
sebagia
pengartiakulasian
suatu
hubungan yang tetap diantara sejumlah variable. Ter haide menyatakan hubungan tersebut dalam rumus formula “ B=FPE” yang berarti perilaku para yuris, hakim, pembentuk undang-undang, warga masyarakat (B) berada dalam suatu hubungan yang tetap (F) terhadap di satu pihak berbagai kaidah hukum (P) dan dilain pihak lingkungan kongkret (E). Dengan cara ini diperoleh suatu pemahaman (insight) tentang berfungsinya hukum, dalam arti bahwa ia dipahami
sebagai
suatu
“data”
(keterberian)dalam
suatu
konteks
kemasyarakatan, yang didalamnya tidak hanya keadaan-keadaan (lingkungan) faktual, tetapi juga kaidah-kaidah, harapan-harapan, asas-asas mempunyai arti penting. Dengan latar belakang tersebut, Ter Haide menunjukan bahwa tindakan yuridik (perbuatan hukum) itu tidak hanya menerapkan kaidahkaidah, ia menciptakan harapan-harapan, ia mengartikulasikan “makna” yang terkandung dalam suatu cakrawala pemgalaman tertentu. Dalam segi ini Ter Haide memperlihatkan afinitas (kedekatan pendapat) dengan apa yang dikemukakan J Glastra.berjudul Norm En Handeling, terhadap arti kongkret dari ajaran hukum fungsional antara lain sangat penting terletak dalam hal bahwa ia membuka mata para yuris yang berorientasi hukum positif untuk implikasi-implikasi kemasyarakatan dari hukum dan untuk asas-asas hukum. Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh yuris-sosiologi Niklas Luhmann (di jerman) dalam bukunya GRUNDRECHTE ALS INSTITUTION, dan di Belanda dipropagandakan M.C burkens dalam bukunya BEPERKING VAN GRONDRECHTEN, yang dikutip dalam Meuwissen, menurut teori sistem. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti seluasnya. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara satu dengan yang
lainnya dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing terhadapnya. Fungsi dari sistem itu adalah mereduksi kompleksitas (kemajemukan) ini menjadi struktur yang kurang lebih jelas kerangka umumnya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan.
Daya
jangkau
dari
hukum
adalah
secara
umum
untuk
memungkinkan berfungsinya semua sistem, hukum harus mengupayakan dalam masyarakat tersedia keputusan-keputusan hukum yang mengikat. Hukum mengambil dari masyarakat pada satu pihak berbagai keterberian atau data (input) dan mengolahnya menjadi keputusan (output) pada pihak lain. Dalam arti demikian, maka harapan-harapan yang kompleks direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diperhitungkan (diprediksi) dan berangka umum. Pengertian “sistem” dalam teori hukum ini kami maksudkan suatu konstruksi (teoretikal), yang didalamnya bebagai kaidah hukum dipikirkan dalam suatu hubungan logic-konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu. Dalam model dari Luhmann dinyatakan suatu interpretasi tertentu tentang kenyataan empirikal dari hukum. Karena itu, teorinya juga mempunya sistem hukum.
BAB III PEMBAHASAN Kajian hukum putusan hakim dalam bentuk penemuan hukum (rechtvinding) pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang nilai-nilai yang harus menjadi landasan ilmu hukum pda umumnya dan penerapan hukum pada khususnya. Gustav Radbruch menyatakan bahwa nilainilai dasar dari hukum termasuk putusan hakim adalah nilai-nilai keadilan kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiganya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu Spannungsverhaltis (ketegangan satu sama lain), ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi
yang
bertentangan.
Konsep
filsafat
keadilan
kepastian
dan
kemanfaatan itu dengan sendirinya dpat dijadikan indicator mutu (kualitas) putusan hakim, termasuk didalamnya putusan hakim. Pengadilan sendiri sebagai institusi yang melahirkan putusan-putusan hakim, pada hakikatnya dihadapkan pada tugas pengintegrasian fungsi “adaptasi” pengajaran tujuan dan mempertahankan pola, scara factual kadang pengadilan dalam tugasnya yang demikian tidak mampu sepenuhnya melakukan pengintegrasian ketiga fungsi tersebut. Pada sisi lain, pengadilan mempunyai fungsi intrepretatif yang penting, yaitu pengadilan lewat hakimnya wajib untuk menyingkap dan mendasarkan tindakannya pada maksud yang sesungguhnya dari badan pembuat undang- undang yaitu “mens” atau sententia legis”nya atau maksud dari aturan hukum. Prinsip interpretative yang pertama, adalah ‘Ita Scriptum Est” atau demikianlah hukum yang telah tertulis, para hakim hendaknya percaya bahasa sententia legis itu lengkap dan jelas. hukum harus digali dibalik ketentuan tertulis. asas hukum disini baru tampak perpaduan antara “litera legis” dan “sententia legis” – het recht sier, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het niewe (hukum itu ada, tetapi ia tidak harus ditemukan dalam penemuan hukum (rechtvinding). Dengan demikian penafsiran hukum untuk
menemukan hukum pada hakikatnya adalah perpaduan “litera legis” dan “ sentential legis”. Inilah pentingnya hakim untuk mencari hukum dan menemukan hukum, dasar hukum bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan Nomor 14 tahun 1970 pasal 14 ayat (1). “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili” Pasal 22 AB, Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan
alasan-alasan
peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.” Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya” Ratio ketentuan pasal 22 AB jo Pasal 16 ayat (1) UU nomor tahun 2004 adalah bahwa masyarakat pencari keadilan tidak akan tertolong, apabila ditinggalkan dengan perselisihan-perselisihan yang tidak terselesaikan, oleh karena itu undang-undang tidak mengatur, kurang jelas dan tidak lengkap, maka tugas hakim adalah menyelesaikan tiap perkara meskipun bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tinggal diam, hakim wajib menyelesaikan yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 4 tahun 2004 mengatur, “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
A. Penemuan Hukum dalam Sistem Positivisme Hukum
Oleh Hart seorang pengikut positivisme, diajukan berbagai arti dari positivisme, sebagai berikut. 1. Hukum adalah perintah 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan, analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatau penilaian kritis 3. keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan peraturan yang sudah ada lebih dulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas. 4. penghukuman (judgement) secara moral tidak dapat ditegakan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian 5. hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positivisme, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan Austin, seorang positivis yang utama. mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. sumber yang lain disebutnya sebagia sumber yang lebih rendah (subordinate source). sumber yang lebih rendah ini oleh Austin sama sekali tidak dianggap sebagai sumber. Menurut Austin, sumber hukum itu adalah pembuatnya yang langsung, sebab apakah itu dekat ataukah jauh pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi, itulah pembuat hukumnya, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama. Dalam hukum positif, untuk mendeskripsikan objek hukum mengandung prinsip “KEHARUSAN”, yakni peraturan hukum dalam pengertian deskriptifnya, kondisi dihubungkan dengan konsekuensi oleh suatu ungkapan “KEHARUSAN”. Bagi hakim yang memutus perkara di pengadilan yang menganut paham hukum positivis, maka pikiran dan konsep hukum normative akan mempengaruhi hakim dalam menetapkan keputusannya. yaitu paham
bahwa hukum hanya dipandang dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang seyogyanya ada dalam kaidah-kaidah moral. Undang-undang sebagai landasan teori Positivisme hukum dapat dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak jelas dan tidak pula lengkap. Oleh karena itu harus ditemukan hukumya dengan menjelaskan,
menafsirkan
atau
melengkapi
peraturan
perundang-
undangan. Dalam pandangan positivisme hukum atau aliran hukum normative, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas. maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum oleh hakim adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit yang dapat diterima oleh masyarakat, ditegaskan oleh sudikno, penemuan hukum bukan sekedar menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumpsi tetapi tetap merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan dan atau membenarkan analogi a contrario dan rechtsverfijning atau penyempitan hukum. Penafsiran hukum dalam ajaran hukum positif sangat dipengaruhi oleh ajaran Von Savigny, yang memberikan batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Ini bukan merupakan metode penafsiran yang dapat digunakan semaunya, menurut Von Savigny pelbagai kegiatan yang kesemuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran undangundang. Dalam sistem hukum Eropa Continental (civil law), dalam penemuan hukum oleh hakim, sistem yang digunakan dengan cara tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretative dengan metode konstruksi. jenis penemuan hukum interpretasi meliputi a) metode subsumptif b) interpretasi gramatikal
c) interpretasi historis d) interpretasi sistematis e) interpretasi sosiologis dan teleologis f) interpretasi komparatif g) interpretasi futuristic h) interpretasi deskriptif i) interpretasi ekstensif
B. Penemuan Hukum dalam Hukum Progresif
Ronal Dworkin, menyebutkan suatu istilah “the moral reading of law” berhukum tidak dilakukan dengan mengutak atik teks undang -undang dan mengunakan logika, melainkan akal sehat nurani bukan dengan logos(logika) melainkan holos (wholeness) atau seluruh potensi yang ada pada manusia. Pandangan hukum yang dikemukakan Ronal Dworkin sejalan dengan perkembangan dimasyarakat mengalami perubahan dan perbaikan perkembangan secara alami sesuai dengan pola perkembangan masyarakat itu sendiri. Menurut ahli Ilmu Sosial bahwa tidak ada masyarakat yang statis, yang bergerak melainkan yang ada adalah masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan. W.Fidmann yang dikutip oleh Teuku Muhammad Radhie, mengatakan tempo dari perubahan-perubahan social pada zaman ini telah beraklerasi pada titik mana asumsi-asumsi pada hari ini mungkin tidak berlaku lagi dalam beberapa tahun yang akan datang. Ibnu Kaldum mengatakan bahwa keadaan umat manusia adat kebiasaan dari peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan kittoh yang tetap melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, maka keadaan ini terjadi pula pada keadaan dunia dan negara sungguh sunnatullah berlaku bagi hamba-hambaNya. Suatu persoalan yang dihadapi akibat perubahan tersebut secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat adalah sanat mempengaruhi kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai pengawal
perubahan tersebut, hak ini delematis bahwa antara hukum dengan perubahan masyarakat tidak pernah sejakan dan sejajar, malah hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat antara ketentuan hukum dengan problem yang timbul dalam interaksi dalam kehidupan masyarakat selalu tidak tertampung, perubahan masyarakat berjalan terus sedangkan hukum tertinggal dibelakang. Untuk keluar dari belenggu ungkapan tersebut di atas, Roseoe Pound mengemukakan bahwa hukum seyogyanya dijadikan “ tool social engineering ” menuju masyarakat yang dicita-citakan. Ajaran Roseoe Pound ini memposisikan hukum pada garda depan dari kehidupan masyarakat hukum diposisikan sebagai perekayasa social. Muchtar Kusumaatmadja memperkenalkan ajaran hukum sebagai perekayasa social di Indonesia, untuk menjawab problem hukum yang sama
di
Indonesia,
Muchtar
menyesuaikan
dengan
sosial
cultur
masyarakat Indonesia, penambahan penyempurnaan dari pandang Roes Coupond itu adalah hukum dalam tatanan sosial punya fungsi ganda, jadi tidak semata sebagai perekayasa sosial, fungsi pertama sebagai penjaga agar komunitas sosial tetap utuh dalam arti yang tidak terpecah (integration fuctie), kedua berfungsi memberikan arah dalam perjalanan masyarakat menuju tujuan yang secara bersama digariskan (umumnya) oleh para Founding Father suatu negara, hukum dibuat dan bertindak semalam pengawal masyarakat, pandang Muchtar ini, dua fungsi hukum yakni sebagai sarana pemelihara ketertiban masyarakat dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pandangan Muchtar Kusumaadmaja ini apabila dihadapkan dengan hkum positivisme hukum yang berlaku di Indonesia tentu sangat relevan dan dianjurkan oleh EUGEN EHRLIC (Pemuka dari aliran Sociological jurisprudence) dalam pandangannya yang mengatakan hukum positif yang baik dan karenanya efektif adalah hukum positif yang sesuai dengan living law sebagai inner order dari masyarakat, mencerminkan nilai-nilai yhang hidup di dalamnya. Hal ini adalah menjadi sarana hukum Indonesia
sebagai sistem hukum terbuka yaitu haruslah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, oleh karena itu hakim memperoleh kebebasan yang lebih daripada yang dimiliki sebelumnya, hal ini disebabkan terjadinya perkembangan peradilan dan perkembangan hukum (peraturan perundang-undangan) yang diarahkan kepada pembentukan hukum dan penemuan hukum ( Rechtvinding ). Berdasarkan pandangan tersebut Satjipto rahardj menuangkan dalam ide dan gagasan penerapan hukum progresif yang cara bekerjanya hukum progresif berbeda dengan positivisme hukum , dimana hukum progresif berkerja tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkan seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (effort). Oleh karena itu Wilson memberikan legitimasi pada gagasan hukum progresif, bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, malainkan dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making), dengan demikian bahwa hukum bukan lah institusi yang absolute, otonom dan selesai, malainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri seiring dengan perubahan kehidupan manusia. Dalam hukum progresif, penemuan hukum oleh hakim terkait dengan kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomy hukum) dan norma yang kabur (vagenormen) atau norma yang tidak jelas, dalam melakukan penafsiran hukum hakim dalap menerapkan metode interpretasi yang paling sesuai dan tepat. Dapat juga hakim menjadikan ketentuan undang-undang sebagai sarana atau alat untuk menemukan pemecahan kedalam peristiwa kongkrit, disini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum, metode penemuan hukum yang tidak terkait undang-undang ini disebut metode penemuan hukum bebas. Dalam hukum progresif sebagaimana dikemukakan diatas dengan mendasarkan pada penemuan hukum yang progresif, maka metode
penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah 1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangkapanjang kedepan dengan melihat case by case 2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bagsa dan negaranya. 3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidak stabilan sosial seperti pada saat ini. Oleh karena itu secara factual tidak dapat ditentukan metode penemuan hukum yang bagaimanakah yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang bersifat progresif, karena dalam setiap perkara atau kasus mempunyai bentuk dan karakteristik yang berlainan atau variatif sifatnya, sehingga hakim akan menggunakan metode penemuan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (case by case), apakah dalam bentuk metode interpretasi hukum atau merupakan gabungan dari beberapa metode interpretasi hukum atau konstruksi hukum atau merupakan gabungan dari metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum sekaligus.
BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN
Dalam
pandangan
positivisme
hukum,
penemuan
hukum
(rechstvinding ) hakim dalam menemukan hukum melakukan penafsiran hukum, penafsiran hukum oleh hakim adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit yang dapat diterima oleh masyarakat, ditegaskan oleh sudikno, penemuan hukum bukan sekedar menerapkan peraturan, bukan sekedar melakukan subsumpsi tetapi tetap merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan dan atau membenarkan analogi a contrario dan rechtsverfijning atau penyempitan hukum. Dalam hukum progresif, penemuan hukum oleh hakim terkait dengan kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomy hukum) dan norma yang kabur (vagenormen) atau norma yang tidak jelas, dalam melakukan penafsiran hukum hakim dalap menerapkan metode interpretasi yang paling sesuai dan tepat. Dapat juga hakim menjadikan ketentuan undang-undang sebagai sarana atau alat untuk menemukan pemecahan kedalam peristiwa kongkrit, disini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undangundang, tetapi sebagai pencipta hukum, metode penemuan hukum yang tidak terkait undang-undang ini disebut metode penemuan hukum bebas. Dalam hukum progresif sebagaimana dikemukakan diatas dengan mendasarkan pada penemuan hukum yang progresif, maka metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah: 1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangkapanjang kedepan dengan melihat case by case.
2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bagsa dan negaranya. 3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidak stabilan sosial seperti pada saat ini.
DAFTAR PUSTAKA
4. Ali, Achmad, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan , Jakarta, STIH. 5. Faisal “menerobos positvisme hukum” Yogjakarta, Matapadi Pressindo, 2010 6. Hamidi,
Jazimi, Penerapan
Pemerintahan
Yang
Layak
Asas-Asas (AAUPPL)
Umum di
Penyelenggaraan
lingkungan
peradilan
administrasi Indonesia, Bandung :Citra Aditya Bakti 1999 7. Kelsen, Hans, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Alih bahasa Soemardi, Jakarta. BEE Media Indonesia. 2007 8. Mertokusumo,
Sudikno,
” Penemuan
Hukum,
Sebuah
Pengantar”.
Yogjakarta, Liberti,1996 9. Meuwissen. tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, diterjemahkan B Arief Sidharta, Bandung, PT Refika Aditama, 2008 10. Radbruch, Gustav, “Substansi Dalam Keadilan Procedural” laporan penelitian putusan kasus pidana Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial (KY) 2009 11. Rahardjo, Satjipto, “ Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks, Dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi (ed) Satya Arinanto dan Nunuk Triyanti, Rajawali Pers 12. -----------, “ Ilmu Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000 13. -----------, Hukum Progresif: aksi bukan teks dalam memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi (ed) Satya Arinanto dan Nunuk triyanti, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2009
14. Rivai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif ,Jakarta, Sinar Grafika, 2010 15. Laporan Komisi Yudisial (KY) Substansi Dalam Keadilan Procedural, “Penelitian Putusan Kasus Pidana Pengadilan Negeri Tahun 2009 16. Ali, Ahmad, Kompas 16/01/2009 17. Rahardjo, Satjipto, Kompas 23/01/2009
