BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Be Belak lakang ang
Pembangunana dunia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan yang siginifi siginifikan, kan, pembang pembangunan unan tersebut tersebut tidak tidak hanya hanya menyang menyangkut kut pembang pembangunan unan di bidang ekonomi semata namun manyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Di bidang ekonomi, pertumbuhan di tandai oleh globalisasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat sehingga tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga banyak menimbulkan dampak negatif yang perlu di waspadai. Dampak negatif tersebu tersebutt diikuti diikuti dengan dengan timbuln timbulnya ya “globali “globalisasi sasi kejahata kejahatan” n” dan meningk meningkatny atnyaa kuant kuantit itas as serta serta kuali kualita tass tind tindak ak pidana pidana di berbag berbagai ai negara negara dan antar antar negar negara. a. Menurut Saparinah Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. kejahatan. Pembangunaan di segala bidang dan globalisasi dan modernisasi tepatnya dalam dalam hal kemajua kemajuan n teknolog teknologi, i, komunik komunikasi, asi, informa informasi, si, dan transpor transportasi tasi,, telah telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat khususnya kegiatan usaha yang sudah sudah tentu tentu akan akan berdamp berdampak ak pada masyarak masyarakat. at. Pada masyar masyarakat akat sederhan sederhana, a, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perserorangan. !amun seiring dengan perekembangan masyarakat dan perkembangan "aman, makan timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usahannya. Dalam hal ini, muncul korporasi #dalam bentuk perseroan terbatas dan badan hukum lainnya$ yang menawarkan saham dan barang #jasa$ pada masyarakat sehingga jumlah kerja sama dapat mencapai ratusan bahkan ribuan orang. 1
Muladi dan %arda !awawi &rief, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana , %andung' &lumni, ((), hlm. *).
1
2
Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. +orporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. %erbagai sistem dan metode dalam menjala menjalankan nkan korporas korporasii terus terus dikemba dikembangka ngkan n dalam dalam rangka rangka untuk untuk mendapa mendapatka tkan n keuntungan yang sebesarbesarnya. Dewasa ini korporasi yang masuk dalam kategori perusahaan raksasa atau perusahaan multinasional sudah banyak berkembang di berbagai negara. Mereka tidak hanya membangun imperium di negara asal, tetapi juga di negaranegara lain terutama negara berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada tahun (-), dua perusahaan terbesar di &merika Serikat yaitu ener e neral al Moto Motorr dan /00on /00on masi masing ngma masin sing g sudah sudah memi memili liki ki nilai nilai penju penjual alan an melebihi 12 miliar dollar, suatu jumlah yang jauh melebihi total pendapatan dari negara bagian &merika Serikat yang manapun dan kebanyakan negara di dunia.3 Data tersebut menunjukkan betapa besar kekuatan modal korporasi yang bertaraf multinasional pada saat itu. Dalam Da lam menca mencapai pai tujua tujuanny nnya, a, yakni yakni menda mendapat pat keunt keuntung ungan an yang yang sebsa sebsar r besarnya, korporasi dapat dengan mudah melakukan monopoli pasar, melakukan penipuan, melakukan penggelapan pajak dan tindak pidana lainnya yang sudah tentu tentu sangat sangat merug merugika ikan n negar negaran anega egara ra berkem berkemban bang g karena karena pada pada hakik hakikat atny nyaa negaranegara negaranegara berkembang adalah objek dari globalisasi. globalisasi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keberdaan suatu korporasi tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan melainkan dapat pula menimbulkann menimbulkann dampak negatif yakni melalu berbagi tindak pidana.4 Semakin besarnya peranan korporasi dewasa ini perlu ada perhatian secara khusus khusus yang yang diarahka diarahkan n untuk untuk meningk meningkatka atkan n tanggung tanggungjaw jawab ab sosial sosial korporas korporasii dengan menggunakan hukum pidana. +edudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perubahan p erubahan dan perkembangan p erkembangan secara bertahap. b ertahap. Pada Pad a umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama yang 2
3
Sutan 5emi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , 6akarta' rafiti Pers, 3221, hlm.3. +ristian, Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia , %andung' !uasa &ulia, 32*, hlm. 4.
3
ditandai dengan usahausaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan #naturlijk person$. person$. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas pengurus” # orgplic!t orgplic!t $ kepada kepada pengurus pengurus.. 7ahap ahap kedua kedua ditandai ditandai dengan dengan pengakua pengakuan n yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undangundang bahawa suat suatu u tind tindak ak pida pidana na,, dapa dapatt dila dilaku kuka kan n oleh oleh pers perser erik ikat atan an atau atau bada badan n usah usahaa #korporasi$. 7anggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Sementara tahap ketiga, pertanggung jawaban pidana korporasi secara secara langsun langsung g sudah sudah dikenal dikenal.. Dalam Dalam tahap tahap ini dibuka dibuka kemungk kemungkinan inan untuk untuk menun menuntu tutt korpor korporas asii dan dan memi meminta nta perta pertangg nggung ungja jawab wabann annya ya menur menurut ut hukum hukum pidana* Sistem pertangungja pertangungjawaban waban pidana pidana korporasi bukanlah bukanlah ciri yang yang uni8ersal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negaranya seperti Swedia, tidak memberikan memberikan pertanggungjawaba pertanggungjawaban n korporasi namun demikian demikian mereka memiliki syste system m sanksi sanksi admin administ istrat rati8 i8ee yang yang dapat dapat dijat dijatuhk uhkan an kepada kepada korpor korporasi asi atas atas perbuatan pidana dari beberaoa karyawannya.9 %erd %erdasa asarka rkan n halh halhal al yang yang diuraikan
diatas,
penulis
akan
melalukan
penelitian
mengenai
pertanggungajawaban pertanggungajawaba n pidana korporasi di negara Swedia yang kemudian dituangkan dalam sebuah bentuk penulisan dengan judul' “PERT “PERTANGGUNG ANGGUNGJA JAW WABAN TINDAK TINDAK PIDANA PIDANA KORPORASI KORPORASI DI SWEDIA’’
B. Iden Ident t! !ka ka" " #a"a #a"ala la$ $
4
Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , 6akarta' +encana Prenada Media rup, 322, hlm. 949-. 5 Allens Arthur Robinson, Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability of Corporations, prepared prepared for the UN Special Representative of the Secretar Secretaryy General on uman Ri!hts and Business, February 2008, hlm. 4
4
%erdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut' . %agaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di !egara Swedia: 3. %agaimana sanksi yang diterapkan jka terjadi tindak pidana korporasi di !egara Swedia:
%. T&'&an Penltan %erdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian
adalah' . ;ntuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana di !egara Swedia 3. ;ntuk mengetahui sanksi yang diterapkan jika terjadi tindak pidana korporasi di !egara Swedia.
D. Keg&naan Peneltan &dapun kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut' . +egunaan 7eoritis
Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori
5
teori, konsepkonsep, asasasas hukum, serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tn'a&an U)&) Tentang K(r*(ra" dan Ke'a$atan K(r*(ra" A. Pengertan K(r*(ra"
+orporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam %elanda 6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.
6
disebut recht persoon atau dalam bahasa inggris dengan istilah legal person atau legal body. Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan corporatie #%elanda$, corporation #=nggris$, korporation #6erman$, berasal dari bahasa latin yaitu “corporatio”. "#orporatio$ sebagai kata benda (subatanti%um) berasal dari kata kerja "coporare$ yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "#orporare$ sendiri berasal dari
kata "corpus$
#badan$, yang berarti
memberikan
badan
atau
membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya "corporatio$ itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.Satjipto 5aharjo menyatakan bahwa, “+orporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. %adan yang diciptakan itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. >leh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.”) Menurut Subekti dan 7jitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. &dapun ?an Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah' “Suatu perseroan yang merupakan badan hukum@ korporasi atau erseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia # personal $ ialah sebagai pengemban atau #pemilik$ hak dan kewajiban 7 8
Muladi dan Dwidja Priyatno., &p'#it , hlm. 34. Dwidja Priyatno, Kebijakan Legilasi Tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, 322*,%andung' ;tomo, %andung, hlm.4.
7
memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Aontoh badan hukum itu adalah P7 #Perseroan 7erbatas$, !.B. #namloe %ennootsc!ap$, dan yayasan # stic!ting $@ bahkan !egara juga merupaka badan hukum.” &dapun pengertian korporasi dalam /nsiklopedia /konomi, keuangan dan perdagangan yang dihimpun oleh &. &bdurachman menyatakan' “Aorpratio #korporasi@ perseroan$ adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut ;ndang ;ndang suatu negara, untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau akti8itas lainnya yang sah. %adan ini dapat dibentuk untuk selama lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu yang terbatas, memiliki nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, serta berhak untuk mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya
menurut
umumnya
korporasi
suatu
;ndangundang dapat
suatu
merupakan
negara.
suatu
Pada
organisasi
pemerintah, setengah pemerintah atau tikelir .”( Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai ius constituendum dapat dijumpai dalam +onsep 5ancangan +;
9
Ibid', hlm. 31.
8
#maksudnya badan hukum pri8at dan badan hukum public$, perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. 5umusan tersebut kita jumpai dalam Pasal 9 .8.S %elanda, yang berbunyi' . 7indak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum. 3. &pabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam ;ndang;ndang terhadap' a. %adan hukum@ atau b. 7erhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang berindak sebagi pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu@ atau c. 7erhadap yang disebutkan di dalam point a dan b dilakuan bersama sama. 4. %agi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan. Dengan demikian, korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. +arena, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.2
B. Pengertan dan R&ang Lngk&* Ke'a$atan K(r*(ra"
5uang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Ste8en %o0, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi' 10 11
Ibid ., hlm 4344
Ste8en %o0 dalam
Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), 6akarta'5ajagrafindo Persada, ((9,
9
a. #rimes +or corporation, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit@ b. #riminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan sematamata untuk melakukan kejahatan@ c. #rime against
corporations, yaitu
kejahatankejahatan terhadap
korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi. %erdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Ste8en %o0 di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah kejahatan korporasi yang berupa crimes for corporation, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan. Alinard dan ?eager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenisjenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administrasif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktekpraktek perdagangan tidak jujur. +ejahatankejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut '3* a. Pelanggaran
di
bidang
administratif
meliputi
tidak
memenuhi
persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan. b. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran
terhadap
penyediaan
oleh
surat
korporasi
i"in
yang
untuk
mensyaratkan
pembangunan
kewajiban
perlengkapan
pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air. c. Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuapan di bidang bisnis, sumbangan poltik secara tidak sah, dan hlm. *
10
pembayaran #suap$ untuk pejabatpejabat asing, pemberian persenan, dan manfaat atau keuntungan secara ilegal. Aontohnya pelanggaran yang
berkaitan
dengan suratsurat berharga yakni
memberikan
informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan salah. Pelanggaran transaksi meliputi syaratsyarat penjualan #penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan$, penghindaran pajak, dan lain lain. d. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja #ras, jenis kelamin, atau agama$, keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja. e. Pelanggaran ketentuan pabrik melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu ' the Aonsumer Product Safety Aomission bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap the Poison Pre8ention Packaging &ct, the Elamable Eabrics &ct, dan the Aonsumer Product Safety &ct@ the !ational
B. Pertangg&ng'a+a,an Pdana K(r*(ra"
%erbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang meremuskan strafbaar feit sebagai F/ene Strafbarr gestelde, onrechtmatige, met shuld in 8erband staande handeling 8an een torekhtmatige, met schuld in
11
8erband staande handeling 8an een torekening 8atbaar person” #suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya$. Menurut aliran monisme, unsurunsur starfbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang la"im disebut unsur objektif, amupun unsur pembuat yang la"im disebut unsur subjektif. >leh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syaratsyarat penjatuhan pidana, sehingga seolaholah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut 5oeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanyak menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. &pakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. &pabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. %erhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang iu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. 6adi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan #an objekti%e breac! o+ a penal pro%ision$, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. ;ntuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah #subjecti%e guilt $. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine stra+e o!ne sc!uld atau geen stra+ onder sc!uld atau nulla poena sine culpa) , culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Dalam hukum pidana inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “actus non facit reum, nisi mens sit rea” #an act does not make a person guilty/ unless t!e mind is guilty)'
12
&sas tersebut di atas tercantum dalam +;< Pidana atau dalam peraturan lain #asas tidak tertulis$, akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. &kan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 1 ayat #3$ ;ndang;ndang +ekuasaan +ehakiman, ;ndang;ndang !o. * yang berbunyi' “7idak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecauli apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut ;ndangundang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada di pembuat. &sas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang berserta akibatnya (tatstra+rec!t atau er+olgstra+rec!t) ke arah hukum pidana yang berbijak pada orang yang melakukan tindak pidana (taterstra+rec!t), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari tatstra+rec!t. Dengan demikian, hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “TatTaterstra+rec!t ” , yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya.
pidana
dewasa
ini
dapat
pula
disebut
sebagai
“*c!uldstra+rec!t ”, artinya bahwa unsur penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.3 Menurut Mardjono 5eksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader)' Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. &sas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan # sc!uld $ pada pelaku. %agaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi :. &jaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara 12
Muladi dan Dwidja Priyatno., &p'#it , hlm. -2-3.
13
perbuatan
yang
melawan
hukum
#menurut
hukum
pidana$
dengan
pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh
korporasi
sekarang
mempertimbangkan
tentang
sudah
dimungkinkan.
pertanggungjawaban
7etapi
bagaimana
pidananya:.Dapatkah
dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan #baik kesengajaan atau dolusatau kealpaan atau culpa$ :.Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan #%erwijtbaar!eid0 blamewort!iness$ dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psyche pelaku. %agaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi:. Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia #yang dapat pengurus maupun orang lain$. 6adi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus #atau orang lain$ dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum #menurut hukum pidana$. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana =ndonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu ' bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” #dalam arti celaan$.4 Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu '
a. Pengurus
korporasi
sebagai
pembuat
dan
penguruslah
yang
bertanggungjawab. b. +orporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. c. +orporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. 13
Mardjono 5eksodipuro, Kemajuan Pembangunan 1konomi Dan Keja!atan , +umpulan +arangan %uku +esatu, 6akarta, Pusat Pelayanan +eadilan Dan Pengabdian
14
Dalam hal pengurus korporasi debagi pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajibankewajiban tertentu. +ewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memnuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam system ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. &dapun dasar
pemikirannya
adalah'
korporasi
itu
sendiri
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.*
%. S"te) H&k&) d Negara S+eda
Swedia merupakan negara monarki konsitusional dan demokrasi parlementer. &rtinya, swedia masih mengakui keberdaan raja atau ratu sebagai pemimpin mereka. Saat ini swedia memiliki kepala negara seorag raja bernama Aarl ustaf Eolke
dilakukan oleh 5iksdag. +ekuasaan eksekutif
dilaksanakan oleh perdana menteri dan kabinet, sementara peradilan independen. Swedia tidak memiliki judicial re8iew. &nggota 5iksdag dipilih berdasarkan perwakilan proporsional untuk masa jabatan empat tahun. +onstitusi Swedia dapat diubah oleh 5iksdag. Swedia memiliki empat hukum konstitusional yaitu Peraturan Pemerintah, ;; Suksesi +erajaan, ;ndang;ndang +ebebasan Pers, dan ;ndang;ndang Dasar tentang +ebebasan %erekspresi. 14
Muladi dan Dwidja Priyatno., &p'#it , hlm. )1.
15
Sistem hukum Swedia adalah
!egara yang menyangkut kepentingan
umum.jadi hukum publik merupakan suatu hukum yang berkaitan dengan masyarakat secara umum.Dalam hukum publik negara merupakan subjek atau objek dari hukum. 3.
D. Pertangg&ng Ja+a,an Pdana K(r*(ra" d Negara S+eda -. Se'ara$ Pertangg&ng Ja+a,an Pdana K(r*(ra" d Negara S+eda
+etentuan mengenai denda untuk korporasi di swedia telah diberlakukan pada tahun ()1. Ketentuan tersebut didasarkan pada sebuah peraturan
perundang-undangan usulan komisi hukum #6u ()3' 29$ terhadap
16
+ejahatan /konomi dan Peraturan Pemerintah #Prop ()9()1. 6u;4$. ;ndang undang baru #;; ()1' 22-$ mulai berlaku sejak 6anuari ()-. Denda perusahaan pada awal dikenakan pada pengusaha untuk kejahatan serius dalam perdagangan. +ejahatan tersebut harus melibatkan pelanggaran serius terhadap kewajiban khusus terkait dengan operasi atau sebaliknya yang bersifat serius. Para pengusaha tidak melakukan apa yang cukup yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. Di sisi lain, Semua kejahatan pada prinsipnya bisa mengarah kepada tanggung jawab pidana korporasi. Pelanggaran tersebut tidak sebutkan. Sanksi baru termoti8asi oleh sistem sanksi yang ada, sanksi tersebut dianggap tidak cukup untuk mengatasi kriminalitas ekonomi yang akan datang. Menurut para kritikus “ada hampir tidak adanya hubungan antar hukuman yang dijatuhkan kepada indi8idu dan kepetingan ekonomi yang mempertaruhkan sebuah perusahaan”. +alimat tersebut tampaknya dianggap tidak cukup, apabila dilihat dari sudut pandang pencegahan. +ekurangan lainnya adalah bahwah denda hanya dapat digunakan untuk menghilangkan keuntungan dari kejahatan yang sudah didapatkan. +arena, denda tidak bisa digunakan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi, sistem sanksi pidana tersebut dapat mengudang perusahaanperusahaan untuk berjudi dengan hukum >leh karena itu, dianggap perlu untuk memberikan sebuah sanksi terhadap perusahaan dengan unsurunsur signifikan represif. %aik perusahaan dibangun bukan sebagai sanksi pidana tetapi sebagai J+onsekuensi hukum dari +ejahatan lainJ, yang biasanya digunakan selain tanggung jawab pidana indi8idual, bukan sebagai pengganti kewajiban indi8idu. Pada tahun ((9 pemerintah menunjuk +omisi rang #S>; ((-' 3-$, pada akhir tahun ((-. Haporan ini berisi re8iew dan analisis mengenai sanksi untuk pelanggaran tidak pidana dan pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam konteks kegiatan badan hukum.
17
Haporan tersebut menyatakan bahwa aturan tentang perusahaan harus direformasi dan badan hukum bukanlah manusia alamiah yang bisa dijatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh indi8idu yang melakukan bisinis dalam badan hukum tersebut. Pengusaha indi8idu juga bisa dijatuhkan hukuman. Selanjutnya, pemerintah negara bagian dan lokal harus tunduk pada peraturan, kecuali kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan publik. Seperti di masa lalu, hanya manusia alamiah yang bisa melakukan kejahatan dan tanggung jawab pidana, dalam hal ini badan hukum berasumsi bahwa manusia alamiah telah melakukan suatu kejahatan bisnis dalam konteks badan hukum tersebut. Meskipun usulan yang diterima ditanggapi dengan baik, hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya perubahan terhadap +;
pelanggaran, yang juga
penting dalam persaingan pasar yang sehat. ;ntuk beberapa kejahatan yang kurang serius dalam bisnis yang tanggung jawab pidana korporasi adalah dibuat utama dalam kaitannya dengan tanggung jawab indi8idu.
18
peradilan pidana. &mandemen #
untuk
Mengurangi hukuman
yang dimodifikasi
dan
+larifikasi. %eberapa tanggung jawab pengusaha dalam sejauh ini dengan kaitannya tanggung jawab indi8idu dalam kasus pelanggaran lalai dari peraturan bisnis di mana denda adalah hukuman yang pantas untuk pelaku indi8idu. 6ika kejahatan kelalian itu dilakukan dengan sengaja maka diperlukan sanksi lain selain denda, pelaku indi8idu dapat dituntut oleh jaksa hanya jika penuntutan dibenarkan untuk kepentingan umum. Dalam
prakteknya,
Swedish
/conomi
Arime
&uthority
(1kobrottsmyndig!eten$ menuntut denda sebesar )( juta crown Swedia #32,) juta /uro$ dari denda perusahaan dan perampasan. ;ntuk 7ahun 322 adalah )( juta crown Swedia #(,) juta euro$. Sebagian besar kasus menyangkut kejahatan lingkungan, pelanggaran keselamatan kerja, pembukuan pelanggaran, penipuan pajak dan kebangkrutan kejahatan, tetapi juga pelanggaran makanan dan restoran, pelanggaran kesejahteraan hewan, pelanggrana alkohol dan rokok, pelanggaran lotre dan pelanggaran lalu lintas jalan. +ejahatan tradisional juga seperti penipuan telah menyebabkan tanggung jawab pidana korporasi.
19
Denda korporasi biasanya sekitar 9,22292,222 crown Swedia #9929,922 /uro$. Denda melebihi 22.222 crown Swedia #.222 /uro$ dan denda lebih dari 922.222 crown Swedia #99.222 /uro$ dapat dihukum hanya oleh Pengadilan hukum. Sejauh ini denda korporasi tersebut terdapat dalam beberapa pelanggaran keselamatan kerja. Dalam prakteknya saat ini lebih mudah untuk menetapkan persyaratan denda korporasi daripada tanggung jawab pidana indi8idual.
BAB III DATA DAN AKTA 15
Dr. &riMatti !uutila, A>5P>5&7/ A5=M=!&H H=&%=H=7? =! S/D/! 2 &3 TH1 4.5 T& .3 .6T173.TI1 #7II3.6 6I.I6IT5 I3 *8.75 P7D871 , https'CCwww.sites.google.comCsiteCarimattinuutilaC323corporalcriminalliabilitysweden , 5oma'323. Diakses pada tanggal 32 !o8ember 329, pukul (.4- =%.
20
A.
Reported Money Laundering
E=P> menerima (.)43 laporan tentang money laundering pada tahun 3224, sekitar -93 meningkat dari tahun sebelumnya. Sebuah proporsi yang signifikan, sekitar *9L, dari jumlah yang lebih besar adalah dari daerah Stockholm. Mengingat bahwa Stockholm adalah keuangan negara, tidak mengherankan menyumbang hampir setengah dari semua laporan. E=P> bekerja lebih lanjut pada tahun 3224 dan menerima 339- dari laporan.
Gra*$ / 5eports of money laundering, (()K3224 3222 ( )43 2222
) 2)2 )222 1222 *222 3 912 3222
* 99
)*1 93
2 (()
(((
3222
322
3223
3224
6umlah terbesar dari laporan pencucian uang adalah dari kantor 8aluta asing, salah satu alasan adalah bahwa beberapa dari mereka memberikan notifikasi dari hampir semua transaksi melalui S/+ 2.222.
Ta,le 0
21
Money laundering reports in 32223224 by informer In!(r)er
1222
122-
1221
1223
Eoreign e0change offices Payment transfer companies
-)9
4 33-
- 44)
) )32
2
9
(3
33
9--
---
1
-19
=nuiries abroad
1)
*9
1
Swedish police
2-
43
2
*
34
34
34
3
%anks
Misc. #including casinos$
6umlah laporan pencucian uang naik selama tahun 1-19 oleh bank dan (333 oleh perusahaan pengiriman uang.
22
1.
Re*(rt" (! S&"*e4ted %r)e
7ingkat kenaikan pada 32233224 kurang untuk semua kategori. 7otal kenaikan melambat dari -L menjadi )L. Pemecahan kejahatan dilaporkan 7otal ke dalam berbagai kategori tidak berubah secara signifikan dari tahun 322 ke 3224. +ejahatan terhadap kreditur dan pelanggaran pembukuan terus account selama lebih dari 92L, dan pelanggaran pajak sekitar *9L, dari semua kejahatan ekonomi dilaporkan. 1 Ta,le 15
Arime reports, 322K3224 Dishonesty to creditors !egligence with creditors Eraudulent preference of creditors %ookkeeping crime 7a0 crime #Sections 3K* of the 7a0 Penal &ct$ !egligent ta0 statements 7a0 accounting crime =mpeding ta0 super8ision 7a0 deduction crime Biolation of a trading prohibition Biolation of the Aompanies &ct Biolation of the =nsider Penal &ct Biolation of the Einancial =nstruments 7rading &ct
122-
1221
1223
9--( -4 * )*1 4 31) )2 ((2 4 44 91 9
142 (2 23 9 9** * 23) --* 24 3 1 14 4)
192 -1 () 9 )92 * 3(9 33 34 94 2 *1 3(9 4(
-
3
4
BAB I6 PE#BAHASAN 16
Swedish /conomic Arime &uthority, "1conomic crime report 9::; ”, https'CCwww.ekobrottsmyndigheten.seCDocumentsC5apporterC/korIdetC/conomicL32Arime L325eport.pdf C, diakses pada tanggal 3* !o8ember 329, pulul 32.4) =%.
23
A. S"te) Pertangg&ng Ja+a,an Pdana K(r*(ra" d Negara S+eda
Menurut prinsipprinsip dasar undangundang Swedia, hanya orang alami dapat melakukan kejahatan #sama seperti di Hat8ia dan Einlandia$. Sebuah badan hukum tidak dapat melakukan tindak kriminal dan akibatnya badan hukum tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Sebaliknya, satu atau lebih orang alami akan bertanggung jawab atas tindak pidana. !amun demikian, +;leh karena itu badan hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran berkomitmen, meskipun tanpa unsur kesalahan pribadi. 7idak mungkin untuk memaksakan hukuman yang diberikan dalam
24
terhadap pengusaha atau jika itu akan menjadi Jnyata tidak masuk akalJ untuk memberlakukan denda tersebut. Seperti akan menjadi kasus jika' #$ sifat dari kejahatan adalah seperti yang akan masuk akal untuk mengharapkan pengusaha telah mengambil langkahlangkah perlindungan@ #3$ pemilik baru mengambil alih bisnis setelah kejahatan itu dilakukan atau jika #4$ bisnis tidak ada lagi. Pemerintah barubaru ini memutuskan pada tagihan legislatif, yang telah disampaikan kepada DP5, dengan proposal untuk membuat sistem yang baik perusahaan bahkan lebih efektif #prop 3229C21'.9( ENretagsbot$. +omitmen internasional Swedia dalam hal ini telah diberikan pertimbangan khusus. Perubahan undangundang yang diusulkan untuk menjadi berlaku pada 6uli 3221.
Dalam
melembagakan
5;;
Pemerintah
tanggung
jawab
telah pidana
mempertimbangkan untuk
badan
kemungkinan
hukum.
ini,
bagaimanapun, mengacu dengan ekspres ke prinsipprinsip dasar dari hukum pidana Swedia, pentingnya efekti8itas sanksi dan kewajiban internasional Swedia, sampai pada kesimpulan bahwa sistem denda korporasi tidak harus diganti dengan sistem pidana tanggung jawab badan hukum. Menurut proposal, ruang lingkup re"im akan lebih luas, termasuk juga pelanggaranpelanggaran kecil #yaitu termasuk semua tindak pidana kecuali yang hanya ringkasan denda ditentukan$. Persyaratan dalam %ab 41, %agian -, +;
25
menyertakan juga pelanggaran kecil, denda minimum diturunkan dari 2.222 ke 9.222 S/+. Pedoman penentuan ukuran baik dalam Pasal 41 ayat ( yang sedikit dimodifikasi.
kepada
keberadaan
keputusan
sebelumnya
baik
perusahaan.
Selanjutnya, jaksa diberikan kemungkinan untuk mengenakan denda korporasi #hingga 922.222 S/+$ dengan ringkasan hukuman.-
B. Sank" Ter$ada* Tndak Pdana K(r*(ra" d Negara S+eda
%iasanya, denda hanya dapat dikenakan pada orang alami #Pasal 39 %r%$. !amun ada, seperti yang disebutkan di atas, efek hukum khusus kejahatan di mana denda yang dikenakan terhadap perusahaanperusahaan. +etentuan ini ditemukan dalam Pasal 41, &yat - sampai 2 %r%. Mereka menyatakan bahwa denda korporasi dapat dikenakan terhadap nOringsidkare. 7idak ada kata bahasa =nggris yang baik untuk ini #namun saya akan menggunakan entrepreneur$, tetapi terjemahan langsung dari salah satu definisi dari ;; Pembelian +onsumen #+onsumentkNplagen ((2' (43$ adalah Jorang atau hukum yang bertindak untuk tujuan terhubung ke bisnis sendiri J. Dengan kata lain, dan cukup sederhana, denda perusahaan dapat dikenakan terhadap kedua alam serta badan hukum yang menjalankan bisnis, dalam kondisi tertentu. ;ntuk denda korporasi yang akan dikenakan harus ada kejahatan. Penyisihan kejahatan tersebut harus menyediakan hukuman lebih daripada denda #meskipun juga dapat menyediakan hukuman denda$ dan telah dilakukan selama operasi bisnis.
LL.#.7 S+(rn att(rne8 at la+ Dana R(ne7 “ LEGAL SCIENTIFIC RESEARCH ON
INSTITUTE OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN EIGHT COUNTRIES – NORDIC COUNTRIES (FINLAND, SWEDEN, NORWAY, ICELAND AND DENMARK) AND BALTIC COUNTRIES (LATVIA, LITHUANIA AND ESTONIA)”, Rga7 Lat9a 7 #ar4$ -:7
122;.
26
operasi bisnis #seperti mandor atau pemimpin kerja$. Pengenaan denda perusahaan itu sudah cukup bahwa kejahatan yang dilakukan oleh karyawan dilakukan manifest dari pimpinan perusahaan, yang dapat dikaitkan dengan masalah organisasi atau bahwa itu adalah konsekuensi dari petunjuk lengkap. Dengan kata lain, partisipasi aktif dari pimpinan perusahaan tidak diperlukan. %aik itu diperlukan untuk orang yang telah melakukan kejahatan yang diidentifikasi atau, akibatnya, dituntut untuk itu. Meskipun bahwa kejahatan itu sendiri diidentifikasi #dan memenuhi syarat di atas$ dan telah dilakukan dengan beberapa bentuk kesalahan pribadi. Dari perspektif korupsi bisnis internasional itu dapat menjadi masalah jika kebangsaan yurisdiksi tidak dapat dibangun untuk orang ini #misalnya jika ia tidak berdomisili di Swedia$. 6ika hal ini terjadi dan link teritorial tidak dapat ditemukan denda perusahaan tidak mungkin untuk memaksakan. Menurut Pasal 41, &yat ) %r% denda terendah adalah 9222 S/+ #Swedish kronor$ dan mungkin denda tertinggi adalah 2 million S/+. +emungkinan denda tertinggi dibangkitkan pada tahun 3221 dari 4 juta S/+ menjadi 2 juta S/+, ketika perubahan ketentuan denda korporasi terbaru dibuat. Sebelumnya prparatoires tra8au0 membahasa untuk perubahan terbaru hukuman denda harus ditingkatkan bahkan lebih atau bahkan tidak boleh ada jumlah maksimum. Pemerintah berpendapat bahwa mungkin saja bisa lebih tinggi tetapi akan mempersulit prosedur peradilan serta membuat biaya lebih mahal. /AD &ntiSuap +on8ensi. +ritik ini bergema dalam Hampiran 3- dari terakhir Haporan ;ni /ropa &nti+orupsi dari +omisi /ropa #yang didasarkan pada 7ahap 4 laporan$. &lf 6ohansson dan
27
pandangan yang sama dipegang oleh praktisi lainnya. 6ohansson percaya bahwa baik dengan maupun sangat rendah dan perusahaan tidak takut itu.
BAB 6 KESI#PULAN
Di !egara Swedia, hanya orang alami dapat melakukan kejahatan. Sebuah 18
Michael %ergstrNm, "#orporate #riminal 6iability and 3egotiated *ettlements as 3ew eans to Fig!t #orruption in *weden$/ Stockholm, Spring term 32*.
28
badan hukum tidak dapat melakukan tindak kriminal dan akibatnya badan hukum tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Sebaliknya, satu atau lebih orang alami akan bertanggung jawab atas tindak pidana. !amun demikian, +;
prakteknya,
Swedish
/conomi
Arime
&uthority
(1kobrottsmyndig!eten$ menuntut denda sebesar )( juta crown Swedia #32,) juta /uro$ dari denda perusahaan dan perampasan. ;ntuk 7ahun 322 adalah )( juta crown Swedia #(,) juta euro$. Sebagian besar kasus menyangkut kejahatan lingkungan, pelanggaran keselamatan kerja, pembukuan pelanggaran, penipuan pajak dan kebangkrutan kejahatan, tetapi juga pelanggaran makanan dan restoran, pelanggaran kesejahteraan hewan, pelanggrana alkohol dan rokok, pelanggaran lotre dan pelanggaran lalu lintas jalan. +ejahatan tradisional juga seperti penipuan telah menyebabkan tanggung jawab pidana korporasi. Sejauh ini denda korporasi tersbesar terdapat dalam beberapa pelanggaran keselamatan kerja.
DATAR PUSTAKA
BUKU
29
Allens Arthur Robinson, Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability
of Corporations, prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on uman Ri!hts and Business , February 2008 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legilasi Tentang Sistem
pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, 322*,%andung' ;tomo, %andung +ristian, Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia , %andung' !uasa &ulia, 32* Mardjono 5eksodipuro, Kemajuan Pembangunan 1konomi Dan Keja!atan , +umpulan +arangan %uku +esatu, 6akarta, Pusat Pelayanan +eadilan Dan Pengabdian
6akarta'5ajagrafindo Persada, ((9 Sutan 5emi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 6akarta' rafiti Pers, 3221
PERATURAN PERUNDANG
Swedish Ariminal Aode %r% (13'-22
RUJUKAN ELEKTRONIK Swedish
/conomic
Arime
&uthority,
"1conomic
crime
report
9::; ”,
https'CCwww.ekobrottsmyndigheten.seCDocumentsC5apporterC/korIdetC/conomicL32Arime L325eport.pdf C
Dr. &riMatti !uutila, A>5P>5&7/ A5=M=!&H H=&%=H=7? =! S/D/! 2 &3 TH1 4.5 T& .3 .6T173.TI1 #7II3.6 6I.I6IT5 I3 *8.75
