KATA KATA PENGANTAR PENG ANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulill Alhamdulillahirab ahirabbilalam bilalamin, in, banyak banyak nikmat nikmat yang Allah berikan, berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ” K!A"ATAN K#$%#$AS& ”. 'alam penyusunannya, penulis memper(leh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengu)apkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada* Kedua (rang tua dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, yang begitu besar. 'ari 'ari sana sanala lah h semua semua kesu kesuks ksesa esan n ini ini beraw berawal al,, sem( sem(ga ga semua semua ini ini bisa bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. +eskipu +eskipun n penuli penuliss berhar berharap ap isi dari dari makalah makalah ini bebas bebas dari dari kekura kekuranga ngan n dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. #leh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar +akalah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pemba)a.
DAFTAR ISI
KATA % %NANTA$
.. .
i
'ATA$ &S& .
ii
/A/ & %N'A N'A"0 "01 10AN 0AN
. ... .
2 A. 1atar /elakang
.. .
2 /. $umusan +asalah
.. .
2 3. Tujuan %enulisan
.. .
2 '. +anfaat .
2
/A/ && T&N!A &N!A0 0AN %0ST %0STA AKA
4 A. Kera Keran ngka gka K(ns K(nsep eptu tual al .
4
/. Kerangka Te(ritis .
5
/A/ /A/ &&& &&& %+/ %+/A" A"AS ASAN AN
..
24 A. Ke Kejah jahatan tan K( K(rp( rp(rasi
.
24 /. Se Sebab-sebab Adanya Ke Kejahatan K( K(rp(rasi
/A/ &7 %N0T0%
.
26
..
28 A. Kesimpulan ..
28
/. Saran ..
'ATA$ %0 %0STAKA 42
49
..
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
K(rp(rasi sebagai alat yang sangat luar biasa untuk memper(leh keuntungan pribadi tanpa perlu adannya pertanggung jawaban. %ada berbagai sekt(r perek(n(mian, dapat ditemukan satu )(nt(h pelanggaran k(rp(rasi yang telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. :alaupun terdapat berbagai bukti yang menunjukkan adanya kejahatan k(rp(rasi, namun hukuman atas tindakan tersebut selalu terabaikan. Kejahatan k(rp(rasi yang telah terjadi pada berbagai perusahaan di masa lalu dapat hidup kembali. #leh karena itu, perlu diketahui bagaimana untuk men)egahnya.
/anyak
perusahaan
sering,
dengan
sengaja
bahkan
berulang-ulang,
men)em((hkan hukum; mereka melakukan tidakan yang melanggar h(kum namun dengan mudah keluar dari tuntutan hukum. %adahal masyarakat sangat terganggu akibat tindakan k(rp(rasi tersebut. %andangan masyarakat pada bentuk kejahatan k(rp(rasi sangat berbeda dengan pandangan mereka pada kejahatan jalanan. "ampir pada setiap kejadian, efek dari kejahatan k(rp(rasi selalu lebih merugikan, memakan biaya lebih besar, berdampak lebih meluas, dan lebih melemahkan daripada bentuk kejahatan jalanan.
B. Rumusan Masalah
'ari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu masalah
yaitu * 2. Apa yang dimaksud dengan kejahatan K(rp(rasi. 4. Sebab-sebab adanya kejahatan K(rp(rasi.
. Tu!uan Penul"san
2. +engetahui apa yang dimaksud dengan kejahatan K(rp(rasi. 4. +engetahui sebab-sebab adanya kejahatan K(rp(rasi.
D. Man#aat
"asil
penulisan
makalah
diharapkan
bermanfaat
bagi
pengembangan
pembelajaran &lmu Krimin(l(gi terkait Kejahatan K(rp(rasi guna mengkaji lebih rin)i tentang definisi kejahatan k(rp(rasi serta sebab-sebab mun)ulnya kejahatan k(rp(rasi.
BAB II TIN$AUAN PUSTAKA
A. Kerangka K%nse&tual
K(rp(rasi sebagai suatu badan hukum hasil )iptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia. Tatanan yang di)iptakan (leh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Ketika subjek hukum itu diberi hak maka iapun se)ara tidak langsung sudah dibebani (leh kewajiban atau sebaliknya, tidaklah mungkin adanya kewajiban bila subjek hukum tidak mempunyai haknya. 0ntuk mengetahui lebih jelas mengenai k(rp(rasi sebagai suatu badan hukum, ada baiknya menyimak beberapa pendapat di bawah ini *
Sudikn( +ert(kusum(, menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum adalah (rganisasi atau kel(mp(k manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.
Setiawan,menjelaskan rechtspersoon adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri,sekalipun bukan manusia pribadi.&a mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau (rganisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.
Subekti, menjelaskan pada p(k(knya badan hukum, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti se(rang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. !adi rechtspersoonartinya (rang yang dapat di)iptakan (leh hukum.
$udhi %rasetya, menjelaskan badan hukum adalah sebagai subjek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang )akap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sekedar terbatas sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada. :irj(n( %r(dj(dik(r(, menyatakan k(rp(rasi adalah perkumpulan (rang, dalam k(rp(rasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah (rang-(rang yang merupakan angg(ta dari k(rp(rasi itu, angg(ta-angg(ta mana juga mempunyai kekkuasaan dalam peraturan k(rp(rasi berupa rapat angg(ta sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan k(rp(rasi.
!adi, dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik pengertian se)ara umum bahwa k(rp(rasi sebagai badan hukum merupakan sekumpulan dari (rang-(rang yang membentuk suatu (rganisasi tertentu dengan tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan, serta mempunyai hak dan kewajiban. +enurut 'a
2. +erupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus. 4. +emiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
6. +emper(leh kekuasaan =dari negara> untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. ?. 'imiliki (leh pemegang saham. @. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian k(rp(rasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.
K(rp(rasi adalah badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikel(la dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan (rang atau kekayaan yang ter(rganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sedangkan dalam nsikl(pedia k(n(mi, Keuangan dan %erdagangan k(rp(rasi diartikan sebagai * Suatu kesatuan menurut atau suatu badan susila yang di)iptakan menurut undangundang sesuatu negara yang menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. /adan ini dapat dibentuk untuk selama-lama atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut k(ntrak dan akan melaksanakan semua fungsi lainnya yang sese(rang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. %ada umumnya suatu )(rp(rati(n dapat merupakan suatu (rganisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir.
0ntuk lebih jelas mengetahui k(rp(rasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan, penulis men)(ba memuatnya dalam bentuk table dibawah ini.
N( 2
0ndang-0ndang =00> 0ndang-0ndang N(m(r 26 tahun
%enyebutan Subjek K(rp(rasi” K(rp(rasi adalah kumpulan (rang danBatau
4929 tentang "(ltikultura
kekayaan yang ter(rganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum
4
0ndang-0ndang N(m(r 9C tahun
=%asal 2 angka 4@> K(rp(rasi adalah
4929
danBatau kekayaan yang ter(rganisasi, baik
tentang
%emberantasan
6
%en)egahan Tindak
dan pidana
sekumpulan
(rang
merupakan badan hukum maupun bukan
%en)u)ian uang badan hukum =%asal 2 angka 29> 0ndang-0ndang N(m(r 2@ tahun K(rp(rasi adalah sekumpulan
(rang
4996 tentang %emberantasan Tindak danBatau kekayaan yang ter(rganisasi baik %idana Ter(risme
?
merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum =%asal 2 angka 6> 0ndang-0ndang N(m(r 62 tahun K(rp(rasi adalah sekumpulan
(rang
2888 tentang %emberantasan Tindak danBatau kekayaan yang ter(rganisasi baik %idana K(rupsi !(. 0ndang-0ndang
@
5
merupakan badan hukum maupun bukan
N(m(r 49 tahun 4992 badan hukum =%asal 2 angka 2> 0ndang-0ndang N(m(r 95 tahun 'ilakukan (leh atau atas nama badan 28C? tentang %(s
hukum, perser(an, perserikatan (rang lain,
0ndang-0ndang N(m(r 9@ tahun
atau yayasan” =%asal 28 ayat =6>> K(rp(rasi tidak disebut se)ara eksplisit,
28C? tentang %erindustrian
tetapi dalam %asal 42 ayat =2> !(. %asal 2 angka D disebut subjek tindak pidana berupa perusahaan industri”. %erusahaan industri melakukan
adalah
badan
kegiatan
di
usaha
yang
bidang
usaha
D
C
0ndang-0ndang N(m(r 46 tahun
industri. "anya disebutkan setiap (rang. Setiap
4994 tentang %erlindungan Anak
(rang adalah (rang perse(rangan atau
0ndang-0ndang N(m(r ?? tahun
k(rp(rasi =%asal 2 angka 25> "anya disebutkan setiap (rang. Setiap
499C tentang %(rn(grafi
(rang adalah (rang perse(rangan atau k(rp(rasi
baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum =%asal
8
0ndang-0ndang N(m(r 22 tahun
2 angka 6> "anya disebutkan setiap (rang. Setiap
499C tentang &nf(rmasi dan Transaksi (rang adalah (rang perse(rangan, baik lektr(nik
warga negara &nd(nesia, warga negara asing, maupun badan hukum =%asal 2 angka 42>
'ilihat dari tabel di atas, masih ditemukannya penyebutan istilah k(rp(rasi yang berma)am-ma)am atau belum seragam. %enulisan istilah k(rp(rasi mulai terlihat pada tahun 288D dalam 00 %sik(tr(pika. "al ini dipengaruhi (leh K(nsep K0"% =baru> 2882B2884 sebagai ius constituendum dalam %asal 2?5 yang menyatakan k(rp(rasi adalah kumpulan ter(rganisasi dari (rang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan. +enurut & ede :idhiana Suarda, ia mengatakan k(rp(rasi dapat dijadikan subjek hukum pidana internasi(nal dengan alas an *
2. K(rp(rasi dapat dijadikan sarana untuk men)ari keuntungan dan pada akhirnya digunakan sebagai sumber dana suatu kejahatan internasi(nal. Artinya, keuntungan suatu k(rp(rasi ditujukan untuk mendanai kejahatan internasi(nal, seperti ter(risme, kejahatan perang, gen(sida, dan sebagainya. 'alam hal ini, k(rp(rasi tersebut pada umumnya berstatus legal serta menjalankan usaha sebagaimana layaknya k(rp(rasi legal pada umumnya.
4. Selain digunakan sebagai sarana untuk mendanai kejahatan internasi(nal, k(rp(rasi dapat dijadikan sebagai tempat atau sarana untuk men)u)i uang =money laundering > hasil-hasil kejahatan internasi(nal, misalnya men)u)i uang k(rupsi, perdagangan nark(tika dan sebagainya. Artinya k(rp(rasi dapat didirikan se)ara legal serta melakukan kegiatan dengan legal pula, tetapi itu hanya sebagai ked(k untuk men)u)i uang dari hasil tindak pidana internasi(nal yang dilakukannya.
6. K(rp(rasi dapat menjadi pelaku tindak pidana internasi(nal, baik se)ara langsung maupun tidak langsung. Sebagai )(nt(hnya adalah ketika terjadi pembantaian etnis =gen(sida> di $wanda, ternyata ada beberapa k(rp(rasi, baik yang se)ara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam meng(barkan semangat pembantaian tersebut. 'alam masa pembantaian tersebut beberapa media massa $wanda telah ikut mamainkan peran penting memuluskan” kejahatan yang
dilakukan.karena itu, wajar apabila k(rp(rasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana internasi(nal.
?. %erkembangan dalam te(ri hukum =dan hukum pidana khususnya> telah menempatkan k(rp(rasi sebagai subjek hukum sebagaimana manusia atau indi
@. 'ari sisi praktik penegakan hukum pidana internasi(nal telah menunjukan bahwa suatu (rganisasi pernah ditetapkan (leh +ahkamah &nternasi(nal =+ahkamah Nuremberg> sebagai (rganisasi yang terlarang. +ahkamah Nuremberg telah menetapkan 5 (rganisasi yang terlibat dalam %erang 'unia && sebagai (rganisasi kejahatan dan menbebaskan 4 (rganisasi dari tuduhan. 'alam k(nteks ini keterlibatan suatu (rganisasi dapat saja mengarah pada suatu k(rp(rasi. Apabila menga)u pada d(ktrin dalam hukum pidana tentang ruang lingkup k(rp(rasi, yang menetapkan ruang lingkup korporasi dalam arti luas : korporasi adalah kumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum , maka suatu (rganisasi
=sekalipun tidak berbadan hukum> dapat saja dikualifikasikan sebagai suatu k(rp(rasi yang terlibat dalam suatu kejahatan internasi(nal. #leh karena itu, (rganisasi atau k(rp(rasi tersebut semestinya dapat dijadikan subjek hukum internasi(nal sekaligus dipidana atas dasar hukum pidana internasi(nal.
B. Kerangka Te%r"t"s
K(rp(rasi ada karena keberadaanya memang diperlukan. Ada beberapa ter(ri yang men)(ba menjelaskan mengapa k(rp(rasi perlu ada. Terdapat dua aliran utama yang menjelaskan mengapa k(rp(rasi perlu ada yakni pertama, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan k(ntraktual yang terdiri dari tiga te(ri, yaitu te(ri ne( institusi biaya transaksi =transaction cost theory>, te(ri agensi =agency theory>, dan te(ri k(ntrak yang tidak lengkap =incomplete contract >. Kedua, pendekatan yang berbasis pada te(ri k(mpetensi. %ada dasarnya, pendekatan k(mpetensi menjadi alternatif dari pendekatan k(ntraktual yang menjadi pendekatan utama dalam analisis (rganisasi. 'engan kata lain, pendekatan berbasis k(mpetensi bersifat heter(d(ks, sementara pendekatan k(ntraktual lebih bersifat (rt(d(k.
'asar kesalahan perusahaan yang dapat diindikasikan sebagai kejahatan k(rp(rasi dapat terlihat dari kelalaian, keserampangan, keli)ikan dan kesengajaan atas segala tindakan k(rp(rasi. 0ntuk lebih mendalami lagi, Agus /udiant( mengatakan bahwa terdapat dua m(del mengenai kejahatan k(rp(rasi. Pertama, kejahatan yang dilakukan (leh (rang yang bekerja atau yang berhubungan dengan
suatu perusahaan yang dipersalahkan; dan Kedua, perusaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya”. /ila se(rang yang )ukup berkuasa dalam struktur k(rp(rasi, atau dapat mewakilkan k(rp(rasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat (rang itu dapat dihubungkan dengan k(rp(rasi. K(rp(rasi dapat dimintai pertanggungjawaban se)ara langsung. Namun, k(rp(rasi tidak dapat dipersalahkan atas suatu kejahatan yang dilakukan (leh se(rang yang berada di le
'alam usaha meminta pertanggungjawaban pidana k(rp(rasi, telah melahirkan sejumlah
k(nsep
yang
menguraikan
perkembangan
pemikiran
tentang
pertanggungjawaban subjek hukum k(rp(rasi dengan pembagian pentahapan sebagaimana yang dikemukakan (leh '. S)haffmeister* tahap pertama ditandai dengan adanya usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum, dibatasi pada per(rangan =natuurlijk persoon>; tahap kedua yaitu pada peri(de setelah perang dunia kedua yang ditandai dengan pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan (leh k(rp(rasi; dan tahap tiga terjadi pada masa setelah perang dunia kedua, dimana tanggung jawab pidana langsung dapat dimintakan kepada k(rp(rasi. Selain itu, menurut 3.+.7. 3larks(n ia mengatakan bahwa masih terdapat tujuh k(nsep yang merupakan perkembangan dari diskursus d(ktrin-d(ktrin mengenai tanggung jawab pidana k(rp(rasi. Tujuh k(nsep tersebut adalah identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failure model, corporate mens rea doctrine, dan specific corporate offences”. /arda Nawawi Arief, dalam bukunya yang berjudul Sari Kuliah
Perbandingan
Hukum”
hanya
menyebutkan
empat
te(ri-te(ri
pertanggungjawaban pidana k(rp(rasi, yaitu d(ktrin pertanggung-jawaban pidana langsung =direct liability doctrine> atau te(ri &dentifikasi =identification theory>, d(ktrin pertanggungjawaban pidana pengganti =vicarious liability>, d(ktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang = strict liability>, dan d(ktrinBte(ri budaya k(rp(rasi =company culture theory>”.
+enurut identification doctrine, bila se(rang yang )ukup seni(r dalam struktur k(rp(rasi atau dapat mewakili k(rp(rasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat (rang itu dapat dihubungkan dengan k(rp(rasi. K(rp(rasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban se)ara langsung. 'alam kasus sema)am ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu k(rp(rasi dan indi
signifikan atas identification doctrine ini, khususnya berkaitan dengan k(rp(rasik(rp(rasi besar dimana kemungkinannya sangat ke)il se(rang senior melakukan perbuatan se)ara langsung atas suatu tindakan pidana dengan disertai mens rea.
'alam hal tindak pidana yang menyebabkan (rang mati atau luka berat, sangat ke)il kemungkinan se(rang pegawai seni(r akan se)ara langsung tangannya berlumuran dengan darah. %ada k(rp(rasi dengan struktur (rganisasi yang sangat besar dan k(mpleks, hampir mustahil bagi pihak luar untuk menembus dinding k(rp(rasi guna memastikan indi
Aggregation doctrinemerupakan sebuah alternatif dasar pembentukan tanggung jawab pidana untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang mun)ul dalam identification doctrine. +enurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan (leh satu (rang. #leh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam (rang yang rele
dilakukan (leh satu (rang. '(ktrin ini mengambil keuntungan dari pengakuan bahwa dalam banyak kasus tidak mungkin memisahkan sese(rang yang telah melakukan kejahatan dengan niat dan d(ktrin ini juga dapat men)egah k(rp(rasi dari mengubur tanggung jawabnya dalam-dalam di dalam struktur k(rp(rasi. Namun, pada struktur k(rp(rasi yang besar dan k(mpleks, justru d(ktrin ini tidak efektif dalam hal pen)egahan. Sebab d(ktrin ini gagal memberikan peringatan lebih lanjut kepada k(rp(rasi mengenai apa yang diharapkan akan dilakukan (leh k(rp(rasi agar mereka tidak terkena resik( tanggung jawab pidana. '(ktrin ini bukan menemukan sese(rang yang pada k(rp(rasi diidentifikasi, malah menemukannya pada beberapa (rang. '(ktrin ini mengabaikan kenyataan bahwa esensi yang sebenarnya dari kesalahan mungkin bukan yang dilakukan (leh (rang (rang-(rang melainkan fakta bahwa k(rp(rasi tidak memiliki struktur (rganisasi atau kebijakan untuk men)egah (rang-(rang melakukan apa yang mereka kerjakan yang se)ara kumultatif menjadi suatu tindak pidana.
eactive corporate fault merupakan suatu pendekatan berbeda tentang tanggung jawab pidana k(rp(rasi sebagaimana yang diusulkan (leh /rent isse dan /raithwaite. +ereka mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan (leh atau atas nama sebuah k(rp(rasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan k(rp(rasi untuk melakukan in
Apabila k(rp(rasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap k(rp(rasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan pada k(rp(rasi apabila k(rp(rasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. 'engan demikian, kesalahan k(rp(rasi bukanlah kesalahan pada saat kejadian terjadi tetapi kesalahan karena k(rp(rasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan (leh pekerjanya. %endekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan k(rp(rasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparatur negara yang melakukannya. "al ini tidak hanya akan menghemat waktu dan uang publik, tetapi seringkali k(rp(rasi ini sendiri memiliki kemampuan terbaik untuk memahami dan menembus struktur (rganisasinya yang k(mpleks. &ni juga merupakan satu pendekatan yang mengakui bahwa satu dari tujuan dari utama tanggung jawab pidana k(rp(rasi adalah untuk memastikan bahwa k(rp(rasi memperbaiki kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek mereka yang kurang baik, sehingga men)egah kesalahan tersebut terulang.
!icarious liabilitymerupakan )ara yang sangat umum dalam meminta k(rp(rasi bertanggung jawab se)ara pidana dan d(ktrin ini sering digunakan (leh negara Amerika Serikat. +enurut d(ktrin ini, bila se(rang agen atau pekerja k(rp(rasi, bertindak dalam lingkup pekerjaanya dan dengan maksud untuk menguntungkan k(rp(rasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak masalah perusahaan tersebut se)ara nyata memper(leh keuntungan atau tidak. Atau satu k(rp(rasi dapat dinyatakan telah
menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu, k(rp(rasi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat mereka. &ni yang juga dijadikan alasan bahwa pen)egahan yang (ptimal dapat ter)apai dengan menerapkan vicarious liability pada k(rp(rasi tersebut.
Seiring dengan itu %eter illies membuat beberapa pr(p(sisi yaitu suatu perusahaan =sepertinya halnya dengan manusia sebagai pelakuB pengusaha> dapat bertanggung jawab se)ara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan (leh karyawanBagennya. %ertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan se)ara vicarious. 'an kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaanya tidaklah rele
hukum
pidana.
=bahkan
dalam
beberapa
kasus,
vicarious
liabilitydikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaanya>. #leh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawabannya mun)ul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada (rang seni(r di dalam perusahaan. "anagement failure model m erupakan d(ktrin yang lebih menitikberatkan kesalahan pada k(rp(rasi bukan merupakan kesalahan k(rp(rasi seutuhnya, melainkan kesalahan tersebut karena adanya kesalahan menajemen. +isalnya, kejahatan pembunuhan tanpa ren)ana yang dilakukan k(rp(rasi karena ada
kesalahan menejemen (leh k(rp(rasi yang menyebabkan sese(rang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang se)ara rasi(nal berada jauh dari yang diharapkan dilakukan (leh suatu k(rp(rasi. Kejahatan ini dibuat tanpa menga)u ke k(nsep mens rea dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah (leh k(rp(rasi. 'ari pandangan tersebut kelihatannya k(nsep ini tidak lebih dari perluasan identification doctrine daripada melihat kegagalan dari pihak indi
#orporate mens rea doctrine, pada dasarnya k(rp(rasi tidak dapat melakukan perbuatan jahat. "anya (rang-(rang yang ada dalam perusahaan tersebut mampu melakukan perbuatan jahat. &de dasar d(ktrin ini ada karena seluruh d(ktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas k(mpleksnya (rganisasi k(rp(rasi dan dinamika pr(ses se)ara (rganisasi(nal, struktur, tujuan, kebudayaan hirarki yang dapat bersenyawa dan berk(ntribusi untuk suatu et(s yang mengiEinkan atau bahkan mend(r(ng dilakukannya sebuah kejahatan. /erdasarkan pandangan ini, maka k(rp(rasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf mereka dan pekerja, dan mens reanya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan k(rp(rasi.
%(in penting dari pendekatan ini adalah bukan tentang apakah indi
dapat disimpulkan dari tindakan (byektif. &ni hanya dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang akan dapat diduga (leh sese(rang yang n(rmal, ke)uali kehendak tersebut dalam beberapa hal berbeda dengan (rang yang n(rmal. Specific corporate offences, mengenai hal ini K(misi "ukum &nggris telah mengusulkan akan satu kejahatan baru yaitu pembunuhan (leh k(rp(rasi corporate killing ” telah diperkenalkan dalam hukum &nggris. Kejahatan ini akan merupakan suatu yang terpisah dari perilaku yang menyebabkan matinya (rang atau (rang-(rang lain karena kelalaian pelaku yang hanya dapat dilakukan (leh k(rp(rasi. 'alam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan k(rp(rasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembr(n(an, dapat diatasi dengan membuat definisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada k(rp(rasi. Strict liability merupakan pertanggungjawaban pidana k(rp(rasi yang dapat semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal k(rp(rasi tidak memenuhi kewajibanBk(ndisiBsituasi tertentu yang ditentukan (leh undangundang. %elanggaran kewajibanBk(ndisiBsituasi tertentu (leh k(rp(rasi ini dikenal dengan istilah $strict liability offence”. Sedangkan '(ktrinBte(ri budaya k(rp(rasi =company
culture
theory>,
menurut
d(ktrinBte(ri
ini,
k(rp(rasi
dapat
dipertanggungjawabkan dilihat dari pr(sedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. #leh karena itu te(ri budaya ini, sering juga disebut te(ri m(delBsistem atau m(del (rganisasi =organi%ational or system model > . Kesalahan k(rp(rasi didasarkan pada internal decision&making struktur ”.
BAB III PEMBAHASAN
A. Ke!ahatan K%r&%ras"
2. %engertian Kejahatan K(rp(rasi Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuataan yang (leh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang ter)ela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman =pidana>. Sedangkan k(rp(rasi adalah suatu badan hukum yang di)iptakan (leh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. !adi, kejahatan k(rp(rasi adalah kejahatan yang dilakukan (leh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. 'alam literature sering dikatakan bahwa kejahatan k(rp(rasi ini merupakan salah satu bentuk 'hite #ollar #rime('alam arti luas kejahatn k(rp(rasi ini sering
ran)u dengan tindak pidana (kupasi, sebab k(mbinasi antara keduanya sering terjadi.
+enurut +arshaal /. 3linard dan %eter 3 Feager sebagaimana dikutip (leh Setiy(n( dikatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan (leh k(rp(rasi yang bias diberi hukuman (leh Negara, entah di bawah hukum administrasi Negara, h(kum perdata maupun hukum pidana.
+enurut +arshaal /. 3linard kejahatan k(rp(rasi adalah merupakan kejahatan kerah putih namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik. &a lebih mendekati kedalam bentuk kejahatan ter(rganisir dalam k(nteks hubungan yang lebih k(mpleks dan mendalam antara se(rang pimpinan eksekutif, manager dalam suatu tangan. &a juga dapat berbentuk k(rp(rasi yang merupakan perusahaan keluarga, namun semuanya masih dalam rangkain bentuk kejahatan kerah putih.
+enurut Sutherland kejahatan kerah putih adalah sebuah perilaku keriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan (leh sese(rang dari kel(mp(k yang memiliki keadaan s(si(- ek(n(mi yang tinggi dan dilakukan berkaitan dengan aktifitas pekerjaannya.
'ari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan k(rp(rasi pada umumnya dilakukan (leh (rang dengan status s()ial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu yang dimilikinya. 'engan kadar
keahlian yang tinggi dibidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan dibidang ek(n(mi.
4. Karakteristik Kejahatan K(rp(rasi Salah satu hal yang membedakan antara kejahatan k(rp(rasi dengan kejahatan k(n, karena biasanya tertutup (leh kegiatan pekerjaan yang rutin dan n(rmal, melibatkan keahlian pr(fessi(nal dan system (rganisasi yang k(mpleks.
4. Kejahatan tersebut sangat k(mpleks = comple+ity > karena selalu berkaitan dengan keb(h(ngan, penipuan, dan pen)urian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, tekhn(l(gi, finan)ial, legal, ter(rganisasikan, dan melibatkan banyak (rang serta berjalan bertahunGtahun.
6. Terjadinya penyebaran tanggung jawab = diffusion of responsibility > yang semakin luas akibat k(mpleksitas (rganisasi.
?. %enyebaran k(rban yang sangat luas =diffusion of victimi%ation > seperti p(lusi dan penipuan.
@. "ambatan dalam pendeteksian dan penuntutan = detection and prosecution > sebagai akibat pr(fesi(nalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
5. %eraturan yang tidak jelas =ambiguitas la* > yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
D. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. "arus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang G undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.
B. Se'a'(se'a' A)an*a Ke!ahatan K%r&%ras"
Keinginan k(rp(rasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diper(lehnya mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. K(rp(rasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan akti
menghilangkan
bukti-bukti
atas
segala
kejahatannya
terhadap
masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk k(rp(rasi tersebut selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menghadapi masalah ini.
%emerintah dan aparat hukum harus mengambil tindakan yang tegas mengenai kejahatan k(rp(rasi karena baik disengaja maupun tidak, kejahatan k(rp(rasi selalu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat menga)aukan perek(n(mian negara. !ika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada k(rp(rasi tidak memiliki keberartian, perilaku buruk k(rp(rasi dengan melakukan akti
Kejahatan k(rp(rasi yang laEimnya berbentuk dalam kejahatan kerah putih =white-)(llar )rime>, biasanya dilakukan (leh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana. /erdasarkan pengalaman dari beberapa negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan k(rp(rasi dapat men)akup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang anti m(n(p(li, penipuan melalui k(mputer, pembayaran pajak dan )ukai, pelanggaran ketentuan harga,
pr(duksi
barang
yang
membahayakan
kesehatan,
k(rupsi,
penyuapan,
pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pen)emaran lingkungan hidup.
Kejahatan k(rp(rasi tidak hanya dilakukan (leh satu k(rp(rasi saja, tetapi dapat dilakukan (elh dua atau lebih k(rp(rasi se)ara bersama-sama. Apabila perbuatan yang dilakukan k(rp(rasi, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merumuskan k(rp(rasi sebagai subjek tindak pidana, maka k(rp(rasi tersebut jelas dapat dipidana. /er)ermin dari bentuk-bentuk tindak pidana di bidang ek(n(mi yang dilakukan (leh k(rp(rasi dalam menjalankan akti
K(rp(rasi, sebagai subjek tindak pidana, dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan pidana, jika tindakan pidana tersebut dilakukan (leh atau untuk k(rp(rasi maka hukuman dan sanksi dapat dijatuhkan kepada k(rp(rasi dan atau indi
Kejahatan yang dilakukan (leh k(rp(rasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Sebagian besar masyarakat belum dapat memandang kejahatan k(rp(rasi sebagai kejahatan yang nyata walaupun akibat dari kejahatan k(rp(rasi lebih merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan kejahatan jalanan.
Akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan (leh k(rp(rasi lebih membahayakan dibandingkan dengan kejaharan yang diperbuat sese(rang. 'asar kesalahan perusahaan yang dapat diindikasikan sebagai kejahatan k(rp(rasi, terlihat dalam kelalaian, keserampangan, keli)ikan, dan kesengajaan atas segala tindakan k(rp(rasi. Setiap suatu k(rp(rasi dimintai pertangungjawabannya (leh aparat penegak hukum, selalu ada berbagai tekanan baik dari k(rp(rasi maupun pemerintah yang akhirnya menghilangkan tuntutan hukum k(rp(rasi. Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai
kejahatan
yang
dilakukan
(leh
k(rp(rasi.
"al
ini
sangat
mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan (leh k(rp(rasi sangat besar. K(rbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan (rang. 3(nt(hnya, terbaliknya kapal the "erald (f ree nterprise yang memakan k(rban ratusan (rang. Selain itu k(rp(rasi, dengan kekuatan finansial serta para ahli yang dimiliki, dapat menghilangkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan. /ahkan, dengan dana yang dimiliki, k(rp(rasi dapat pula mempengaruhi (pini serta wa)ana di masyarakat, sehingga se(lah-(lah mereka tidak melakukan suatu kejahatan. Salah satu penyebab utama gagalnya penuntutan dalam suatu perkara yang terdakwanya k(rp(rasi adalah karena k(rp(rasi tersebut tidak memiliki
direktur yang bertanggung jawab atas keselamatan dan tidak memiliki kebijakan yang jelas yang mengatur mengenai keselamatan. Kurangnya k((rdinasi stru)tural dalam sebuah (rganisasi dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan k(rp(rasi.
+isalnya pada kasus terbaliknya kapal the "erald (f ree nterprise. %enyebab nyata terbaliknya kapal yang menyebabkan kematian sekitar 499 nyawa ini adalah lemahnya k((rdinasi di antara para pekerja sebagai akibat tidak adanya kebijakankebijakan tentang keselamatan. 1ap(ran mengenai in
"ukuman atas segala kejahatan k(rp(rasi adalah sebuah pers(alan p(litis. Fang terjadi dalam peristiwa p(litis adalah tawar-menawar yang men)ari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. 'alam hitungan hak dan kewajiban, k(rp(rasi dib(lehkan menikmati hak-hak yang sangat luas dan men)iutkan kewajiban-kewajiban mereka. Kerugian akibat kejahatan k(rp(rasi sering sulit dihitung karena akibat yang ditimbulkannya berlipat-lipat, sementara hukuman atau denda pengadilan a)ap kali tidak men)erminkan tingkat kejahatan mereka %erusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan melalui direktur dan para eksekutif dan perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas akibat dari kebijakan mereka. Namun perusahaan G tidak seperti manusia G tidak dibebani
(leh berbagai em(si dan perasaan sehingga dengan mudahnya dapat menutupi perilaku buruknya.
Terdapat dua m(del kejahatan k(rp(rasi; pertama, kejahatan yang dilakukan (leh (rang yang bekerja atau yang berhubungan dengan suatu perusahaan yang dipersalahkan; dan kedua, perusahaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya. Kejahatan yang terjadi dalam k(nteks bisnis dilatar belakangi (leh berbagai sebab. "uman err(r yang dipadukan dengan kebijakan yang sesat dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan merangsang terjadinya tindakan pelanggaran hukum. %ada pendekatan di Amerika mengenai
menguntungkan k(rp(rasi dengan melakukan suatu
kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak peduli apakah perusahaan se)ara nyata memper(leh keuntungan atau tidak atau apakah perusahaan telah melarang akti.
Te(ri ini menyatakan bahwa k(rp(rasi tidak dapat melakukan sesuatu ke)uali melalui se(rang yang dapat mewakilinya. /ila se(rang yang )ukup berkuasa dalam struktur k(rp(rasi, atau dapat mewakili k(rp(rasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat (rang itu dapat dihubungkan dengan
k(rp(rasi. K(rp(rasi dapat dimintai pertanggungjawaban se)ara langsung. Namun, suatu k(rp(rasi tidak dapat disalahkan atas suatu kejahatan yang dilakukan (leh se(rang yang berada di le
%ada era gl(balisasi ini, perkembangan perusahaan multinasi(nal sangat pesat, bahkan perusahaan tersebut mampu menempatkan diri pada p(sisi yang sangat strategis untuk memper(leh perlindungan hukum sehingga peradilan dalam negeri sulit untuk mengajukan tuntutan terhadap tindakan mereka yang merugikan. Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggung jawaban k(rp(rasi yang k(mprehensif dan men)akup semua kejahatan. Namun, pada pengadilan atas tindakan kriminalirtas k(rp(rasi, keputusan mengenai hukuman dan sanksi, selalu menjadi hal terakhir untuk diputuskan. Setiap tuntuan yang terjadi atas kejahatan k(rp(rasi selalu dipersulit sehingga sering tidak dapat direalisasikan. 'engan demikian dapat terlihat bahwa hukum pun masih tidak dapat diandalkan untuk menindak lanjuti masalah kejahatan k(rp(rasi. Suatu tindakan kejahatan, terjadi karena k(rp(rasi tersebut mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatan yang dilakukannya. #leh karena itu, agar dapat
menghapuskan tindakan kejahatan k(rp(rasi, dapat dilakukan dengan mengambil keuntungan yang diper(lehnya atas tindakan kriminalitas tersebut. +isalnya dengan membebankan k(rp(rasi suatu denda yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diper(leh. !ika tindakan kriminalitas tidak lagi mengutungkan k(rp(rasi, maka ia tidak akan terlibat kembali dalam suatu tindakan kriminal.
Namun dalam prakteknya, denda hukum yang dijatuhkan kepada k(rp(rasi sekedar
dihitung sebagai
biaya
pr(duksi tanpa
sepeserpun mengurangi
keuntungan k(rp(rasi. :alaupun mengurangi keuntungan, praktek illegal k(rp(rasi masih dapat terus berlanjut. 'engan kata lain, denda yang dikenakan kepada k(rp(rasi hanya mengubah tindakan kejahatan k(rp(rasi dari kesalahan terhadap masyarakat menjadi biaya dalam kegiatan bisnis %ublisitas atas keburukan k(rp(rasi juga dapat dilakukan sebagai sanksi atas kejahatan k(rp(rasi. Namun sayangnya, hal tersebut membawa dampak yang tidak diinginkan. !ika terjadi pemb(ik(tan dari seluruh k(nsumen terhadap semua pr(duk k(rp(rasi, maka se)ara pidana, pengadilan berhasil mengadili k(rp(rasi tersebut.
Tetapi jika k(rp(rasi mengalami kerugiam yang besar, maka k(rp(rasi akan mengurangi jumlah karyawannya sehingga akan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. /eraneka ragam sanksi yang dikenakan kepada k(rp(rasi seperti melalui denda, k(mpensasi dan ganti rugi, kerja s(sial, pengenaan perbaikan, publisitas keburukan, dan (rientasi pengendalian, tidak dapat menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan k(rp(rasi. K(rp(rasi dapat l(l(s dari sanksi-
sanksi tersebut dengan meng(rbankan pegawai mereka. Sebagaimana
!ika suatu k(rp(rasi dikenai suatu hukuman atas kej ahatan, kepada siapa hukuman tersebut akan dikenakanH !awaban yang masuk akal adalah direktur perusahaan. +enurut Iidentifi)ati(n’, tanggung jawab perusahaan sering didasarkan atas kejahatan yang dilakukan direktur atau para eksekutifnya. Sayangnya, hal itu akan terlihat sangat tidak adil bagi direktur yang selalu menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku. #leh karena itu diperlukan adanya keseimbangan tanggung jawab terhadap kejahatan k(rp(rasi dari direktur, eksekutif, manajer, dan karyawan. Setiap indi
BAB I+ PENUTUP
A. Kes"m&ulan
Kejahatan k(rp(rasi adalah merupakan kejahatan yang besar dan sangat berbahaya sekaligus merugikan kehidupan masyarakat, kendatipun di pihak lain ia juga memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat dan negara. Keinginan k(rp(rasi
untuk
terus
meningkatkan
keuntungan
yang
diper(lehnya
mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. K(rp(rasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan akti
Kejahatan ter(rganisir, yang dalam literatur mendapat tempat dalam klasifikasi tersendiri, tapi sebenarnya dalam pengertian yang lebih luas adalah merupakan bagian dari kejahatan k(rp(rasi, k(rp(rasi adalah suatu (rganisasi, suatu bentuk (rganisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ek(n(mi atau bisnis, maka kita harus melihat kejahatan k(rp(rasi sebagai kejahatan yang bersifat (rganisat(ris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam k(nteks hubunganhubungan yang k(mpleks dan harapan-harapan diantara dewan direksi, eksekutif dan manejer disuatu pihak dan diantara kant(r pusat, bagian-bagian dan )abang)abang pada pihak lain.
Kendatipun demikian, tidak berarti lalu kejahatan warungan” tidak mendapat perhatian lagi, akan tetapi harus terdapat perhatian lagi, akan tetapi harus terdapat pemikiran yang pr(p(rsi(nalitas penanganan, sehingga tidak memberi kesan adanya ketidakadilan penanganan. Artinya, kejahatan yang begitu membahayakan dan merugikan masyarakat luas yang ditimbulkan (leh k(rp(rasi, namun tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya, tapi dilain pihak, seperti yang selama ini terjadi, kejahatan warungan” justru mendapat perhatian se)ara serius dan sungguh-sungguh. 'ari apa yang diuraikan di atas adalah merupakan tantangan dan sekaligus menjadi arah bagi pengembangan krimin(l(gi &nd(nesia di masa mendatang.
B. Saran
0ntuk men)egah terjadinya kejahatan k(rp(rasi, perlu diadakan aturan yang tegas baik berupa )(lle)ti
'engan demikian, )ara yang paling baik untuk melawan kejahatan k(rp(rasi adalah dengan men)egahnya sebelum terjadi yang dapat dilakukan dengan adanya indi
