MAKALAH
KODE ETIK PROFESI GURU DAN ORGANISASI ASOSIASI KEPROFESIAN
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Guru
Dosen Pengampu: Rochmani, M.Pdi
Disusun oleh:
Kelompok 7/ Semester 6B
Eva Arnika (2103 0802 16 1033)
Tiara Kirana (2103 0802 16 1027)
Dian Saepulloh (2103 0802 17 1031)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG
2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahNya kepada kita semua sehingga akhirnya tugas karya tulis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia menemani hingga akhir zaman.
Tugas makalah yang diberi judul "Kode Etik Profesi Guru dan Organisasi Asosiasi Keprofesian" ini ialah suatu karya tulis yang terbentuk dari hasil kerja penulis dimana tugas ini merupakan syarat dari aspek penilaian mata kuliah Etika dan Profesi Guru.
Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, terutama disebabkan oleh kurang spesifiknya informasi dan sumber yang penulis dapatkan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis perlukan untuk perbaikan penulisan makalah ini.
Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya serta keridhoan-Nya kepada kita semua, Aamiin.
Bandung, 23 April 2018
Tim Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dunia Pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru, karena tanpa guru siapa yang akan mengajar anak-anak di sekolah. Menjadi seorang guru tidaklah mudah karena guru akan menjadi contoh bagi anak didiknya.Banyak yang belum kita ketahui tentang bagaimana menjadi seorang guru. Seiring dengan berkembangnya zaman banyak seorang guru yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, memberikan contoh yang tidak baik sehingga anak didiknya meniru apa yang dilakukan oleh gurunya.
Oleh sebab itu sebagai calon guru kita harus mempelajari bagaimana mejadi seorang guru yang baik, harus mengetahui apa pengertian profesi keguruan dan kode etik keguruan. Sehingga nantinya kita bisa menjadi guru yang benar-benar menggunakan profesi tersebut dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai calon guru kita harus memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar mencerminkan seorang guru yang nantinya akan menjadi contoh bagi anak didik kita.
Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan individu agar mampu memenuhi kebutuhan perkembangan dan memenuhi tuntutan sosial, kultural, serta religius dalam lingkungan kehidupannya.Pengertian pendidikan seperti ini mengimplikasikan bahwa upaya apapun yang dilakukan dalam konteks pendidikan terfokus pada upaya memfasilitasi proses perkembangan individu sesuai dengan nilai agama dan kehidupan yang dianut.
Melalui organisasi tersebut, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi tersebut. Kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya.
Maka organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi, terdapat aturan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:
Apakah pengertian kode etik guru?
Apakah isi dan tujuan dari kode etik profesi guru?
Apakah fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia?
Bagaimana pengertian dan sejarah organisasi asosiasi keprofesian?
Bagaimana kebijakan pemerintah mengenai organisasi asosiasi keprofesian?
Bagaimana fungsi dan tujuan tentang organisasi asosiasi keprofesian?
Tujuan
Untuk menjelaskan pengertian kode etik profesi guru
Untuk menjelaskan isi dan tujuan kode etik profesi guru.
Untuk menjelaskan bahwa adanya fungsi dari kode etik profesi guru di Indonesia.
Untuk menjelaskan pengertian dan sejarah organisasi asosiasi keprofesian.
Untuk menjelaskan adanya kebijakan pemerintah mengenai organisasi asosiasi keprofesian.
Untuk menjelaskan bahwa adanya fungsi serta tujuan yang terkait dengan organisasi asosiasi keprofesian.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Kode Etik Guru
Hornby, dkk. (1962) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut: "code as collection of laws arranged in a system or system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people"
Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
Secara harfiah "kode" artinya aturan, dan "etik" artinya kesopanan (tata susila), atau hal – hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari.
Sedangkan pengertian kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru – guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
Isi dan Tujuan Kode Etik Profesi Guru
Isi Kode Etik Profesi Guru
Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI XIII, yang terdiri dari Sembilan item berikut:
Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing
Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
Guru secara sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
Guru menciptakan dan memelihara hubungan antarsesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya.
Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Tujuan Kode Etik Guru
Pada dasarnya tujuan merumuskankode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:
Untuk menjunjung tinggi martabat profesi: Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remes terhadap profesi akan melarang.
Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
Untuk meningkatkan pengabadian para anggota profesi.
Untuk meningkatkan mutu profesi.
Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
Fungsi Kode Etik Profesi Guru
Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Gibson and Mitchel (1995: 449), sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaaran.
Secara umum, fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut:
Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi.
Agar guru bertanggungjawab atas profesinya.
Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal.
Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri.
Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.
Adapun fungsi kode etik guru di Indonesia yaitu dalam peraturan tentang kode etik guru di Indonesia bagian satu pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan professional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi dan pemerintah sesuai dengan nilai – nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan. Selain itu fungsinya ialah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi Undang – Undang.
Pengertian dan Sejarah Organisasi Asosiasi Keprofesian
Definisi Organisasi Asosiasi Keprofesian
Organisasi profesi keguruan berasal dari tiga kata, yaitu organisasi, profesi dan keguruan (guru). Ada banyak pendapat yang mengemukan pengertian dari organisasi, diantaranya sebagai berikut:
Menurut Stoner, Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
Menurut James D. Mooney, Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut Chester I. Bernard, Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Di samping itu, organisasi juga terbagi menjadi dua bagian yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh: Perseroan terbatas, Sekolah, Negara, dan lain sebagainya. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang telibat pada suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh: Arisan ibu-ibu, belajar bersama anak-anak SD.
Sedangkan Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Suatu profesi erat kaitanya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian,pengetahuan, dan ketrampilan tertentu pula. Dan Guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan mengevaluasi. Jabatan guru dikenal sebagai pekerjaan professional, artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus.
Dari kata Organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota professional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik.
Sejarah Singkat Organisasi Asosiasi Keprofesian
Di Indonesia, istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan istilah lain seperti ikatan, persatuan, serikat. Hal ini dapat kita lihat berbagai penggabungan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan (ISAPI), Kelompok Kerja Guru (KKG).
Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta.
PGRI sebagai organisasi professional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga berarti, upaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara professional. Memelihara artinya mengupayakan profesi guru dari pencemaran nama baik. Mengembangkan artinya upaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan terbitnya surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0854/0/1989 tentang D.II PGSD, yakni wujud nyata pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi profesional tenaga guru, terutama guru SD. Dan sekarang ini pemerintah sudah memberi ancangan, bahwa mulai tahun 2015 semua guru sekolah menengah sudah harus setaraf S-1, dan untuk mengajar di Perguruan Tinggi minilmal harus lulusan S-2 atau Megister.
Disadari bahwa pelaksanaan sistem pendidikan secara makro dan mikro tidak dapat dilakukan oleh guru saja, namun juga diperlukan tenaga-tenaga profesional dengan bidang lain, seperti ahli perencanaan kurikulum bimbingan dan penyuluhan, teknologi pembelajaran, tenaga peneliti yang diperlukan untuk perkembangan sistem pendidikan, oleh karena itu organisasi profesi guru menghadapi tantangan yang cukup berat untuk menunjukkan bahwa bidang-bidang profesi yang ada dillingkungan guru mempunyai sumbangan untuk pengembangan pendidikan Indonesia. Tantangan organisasi profesi ini tidak lepas dari bagaimana usaha LPTK dalam mempersiapkan tenaga guru.
Kebijakan Pemerintah Mengenai Organisasi Asosiasi Keprofesian
Dalam UU. No 14 Tahun 2005 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam Pasal 41 ayat 3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di Indonesia organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Dalam Kode Etik Guru Indonesia butir delapan disebutkan bahwa guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Ini makin menegaskan bahwa setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam PGRI dan berkewajiban serta bertanggung jawabuntuk menjalankan, membina, memelihara, dan memajukan PGRI sebagai organisasi profesi, baik sebagai pengurus ataupun sebagai anggota. Hal ini dipertegas dalam dasar keenam kode etik guru bahwa guru secara pribadi maupun bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. Peningkatan mutu profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah lulus dari pendidikan prajabatan ataupun dalam melaksanakan jabatan.
Ketentuan mengenai organisasi profesi, diatur dalam pasal 41 Undang-undang Guru sebagai berikut:
Guru membentuk organisasi profesi guru yang bersifat independent
Organisasi Proresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat.
Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi
Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah dan/atau poemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan dan pengembangan profesi guru.
Dalam pasal 42 dinyatakan tentang wewenang organisasi profesi guru sebagai berikut: (1) menetapkan dan menegakkan kode etik guru, (2) memberikan bantuan hukum kepada guru, (3) memberikan perlindungan profesi guru, (4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan (5) memajukan pendidikan nasional.
Fungsi Organisasi Asosiasi Keprofesian
Organisasi aosiasi keprofesian memiliki fungsi dan peranan untuk melindungi kepentingan para anggotanya, kemandirian dan kewibawaan. Kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan meningkatkan kode etik) juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya.
Untuk berkembangnya fungsi dan peran suatu profesi guru membutuhkan pengakuan dari bidang-bidang profesi lain yang berada di masyarakat, terutama yang wilayah bidang garapan pelayanannya sangat mirip dan bertautan. Karena para pengemban suatu profesi sebagiannya sangat memahami dan menyadari batas dan keunikan bidang profesinya serta menghindari sikap arogansi (an antidote for arrogance).
Pengakuan dan penghormatan antar bidang profesi akan tercipta dan terjamin, jika masing-masing pengemban berbagai bidang profesi mematuhi kode etiknya. Dalam banyak hal, prinsip dasar saling menghormati antar bidang profesi itu justru akan merupakan landasan bagi terwujudnya kerjasama secara kesejawatan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat yang membutuhkan pendekatan secara interdisipliner yang inklussif interprofesi, sebagaimana halnya dijumpai mengenai permasalahan kependidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya.
Menurut Djam'an Satori (2007:4.6-4.8) Dalam rangka memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik, bimbingan berfungsi untuk hal-hal berikut:
a. Fungsi pemahaman, yaitu bimbingan yang membantu siswa agar memiliki pemahaman diri (potensi-potensi, baik kelebihan maupun kelemahannya) dan lingkungan (fisik, sosial, budaya, dan agama).
b. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya pembimbing untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi, dan berupaya untuk mencegah supaya masalah itu tidak dialami siswa.
c. Fungsi pengemban, yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya.
d. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif (penyembuhan).
Fungsi organisasi profesi keguruan:
a. Sarana komunikasi, siaturahmi dengan guru, sekaligus sebagai pusat informasi tentang pembelajaran dan pendidikan.
b. Wadah pembinaan dan pengembangan sikap profesional guru dan perlindungan atas haknya.
c. Mitra pemerintah dan perguruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan.
d. Sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi pendidikan di sekolah-sekolah ke arah yang lebih baik.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pengertian kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru – guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
Isi kode etik ialah rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI XIII, yang terdiri dari Sembilan item. Tujuan dari kode etik ialah merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri.
Kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi.
Pengertian organisasi asosiasi keprofesian membentuk kode etik untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas profesi. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termaksud pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi.
Dalam UU. No 14 Tahun 2005 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam Pasal 41 ayat 3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
Fungsi organisasi asosiasi keprofesian 4; pemahaman, preventif, pengemban, perbaikan.
Saran
Dari beberapa penjelasan di atas tentang pembahasan kode etik profesi guru dan organisasi Asosiasi keprofesian dan penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh para pembaca dalam khususnya pembimbing dapat menjadi perbaikan bagi penulis untuk penulisan makalah-makalah mata kuliah keprofesian keguruan. Oleh karena itu penulis mengharap kepada para pembaca saran dan kritikan yang sifatnya membangun, agar selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Fauzi, Haris. 2009. Organisasi Profesi Keguruan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Gardon, Thomas dan Mudjito, 1990. Guru yang Efektif. Jakarta: CV Rajawali.
Imron, Ali, 1996. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Soedijarto,1993. Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu. Jakarta: Balai Pustaka.
Sukardjo dan Ukim Komarudin, 2010. Landasan Pendidikan dan Konsep Aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
